Tragedi 1965 dan Kemanusiaan Kita *

1130 Viewed Redaksi 0 respond
Romo Baskara T Wardaya
Romo Baskara T Wardaya

Baskara T Wardaya2

[Bagian 1]

Pada dinihari tanggal 1 Oktober 1965 enam orang jenderal Angkatan Darat Indonesia diculik dan dibunuh secara keji dalam sebuah operasi militer di Jakarta, ibukota negeri itu.

Operasi militer tersebut dilakukan oleh sebuah kelompok para-militer yang menamakan diri “Gerakan 30 September”. Sebagai sebuah operasi yang direncanakansecara rahasia, tidak jelas apa tujuan utamadan siapa saja sebenarnya yang ada di balik operasi tersebut.

Sebelum semuanya menjadi jelas kelompok Angkatan Darat Indonesia yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto menuduh bahwa PKI lah yang menjadi “otak” dari operasi militer itu. PKI adalah Partai Komunis Indonesia yang sejak sepuluh tahun terakhir merupakan saingan politik Angkatan Darat. Menurut Soeharto dan kelompoknya, PKI merupakan “dalang dan pelaku” dari operasi militer untuk menculik dan membunuh para jenderal itu.

Bertolak dari keterangan Soeharto dan kelompoknya ini sejak hari-hari pertama bulan Oktober 1965 itu para pemimpin PKI dikejar dan dibunuh. Selanjutnya, mulai minggu ketiga bulan itu terjadilah penangkapan, penahanan dan pembunuhan secara besar-besaran terhadap orang-orang Indonesia yang dituduh sebagai anggota atau pendukung PKI. Pada minggu ketiga dan keempat bulan Oktober pembunuhan massal serupa berlangsung di provinsi Jawa Tengah. Mulai awal November 1965 pembunuhan massal serupa terjadi di provinsi Jawa Timur. Pada bulan Desember 1965 pembunuhan seperti itu merambah Pulau Bali.

Pembunuhan massal serupa juga terjadi di berbagai tempat lain di Indonesia, meskipun skalanya tidak se-massif di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Menurut beberapa perkiraan secara keseluruhan ada sekitar 500.000 hingga 1.000.000 orang Indonesia tewas dalam rangkaian kekerasan tahun 1965-1966 itu. (Cribb, 1990, 2004: 23-24).

Banyak dari mereka yang tidak dibunuh dimasukkan ke penjara-penjara yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian dari mereka diasingkan ke Pulau Buru yang terletak di Kepulauan Maluku, jauh di bagian timur Indonesia. Diantara mereka yang dibuang di Pulau Buru ini adalah para pemikir dan penulis terkemuka Indonesia saat itu, termasuk novelis Pramoedya Ananta Toer.

Sementara itu terhadap para anggota dari orang-orang yang dituduh anggota PKI ini dilancarkanlah tindakan-tindakan diskriminasi, marhinalisasi dan stigmatisasi. Mereka dilarang menjadi pegawai negeri, tentara atau bekerja di perusahaan-perusahaan tertentu.

Khususnya selama 323 tahun pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto (1966-1998), terhadap masyarakat diberlakukan prinsip “bersih lingkungan”, dimana setiap warga-negara Indonesia dianjurkan untuk menghindari orang-orang yang diduga ada kaitannya dengan PKI atau keluarganya. Mereka diminta untuk waspada dan “membersihkan diri” dari pengaruh orang-orang yang dianggap ada kaitannya dengan ideologi komunis. Caranya antara lain dengan mewaspadai dan mencurigai orang-orang yang dianggap memiliki kaitan dengan orang-orang komunis atau pemikiran komunis, segera orang itu akan dikeluarkan dari pekerjaannya.

Pada saat yang sama, pemerintahan Orde Baru juga secara terus-menerus menghidup-hidupkan kembali gagasan mengenai PKI sebagai “bahaya laten” yang mengancam keselamatan bangsa Indonesia. Masyarakat diminta untuk selalu waspada terhadapnya.

1. Tragedi 1965 dan Konteksnya

Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di Indonesia mulai tanggal 1 Oktober 1965 itu tidak datang dengan tiba-tiba. Ada latar belakang dan konteks yang secara langsung maupun tak langsung mendorong terjadinya rangkaian peristiwa berdarah itu. Latar belakang dan konteks itu menyangkut faktor-faktor yang ada di dalam negeri Indonesia sendiri maupun yang ada di luar Indonesia.

a. Konteks Dalam Negeri

Pada tahun 1955Republik Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) pertama kalinya sejak diproklamasikannya kemerdekaan negara ini pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam Pemilihan Umum tersebut, aad empat partai yang mendapat suara terbanyak di antara sekitar 30-an partai politik yang ikut Pemilu. Di luar dugaan ternyata PKI merupakan salah satu partai dengan suara terbanyak. PKI menduduki ranking ke-4 dalam hal jumlah pemilih. Dalam Pemilu Daerah yang diselenggarakan dua tahun kemudian, yakni pada tahun 1957, PKI menunjukkan peningkatan dukungan di sejumlah wilayah di Indonesia.

Melihat bahwa PKI mendapat dukungan yang semakin luas, khususnya di kalangan akar rumput, sejumlah pihak di Indonesia, baik dari kalangan sipil maupun militer, mulai merasa khawatir. Mereka merasa khawatir bahwa jika diadakan Pemili lagi dalam waktu dekat, PKI akan mendapat dukungan yang semakin luas, sementara ada kemungkinan bahwa partaipartai lain justru akan mengalami penurunan suara. Oleh karena itu pihak-pihak yang merasa khawatir tersebut mulai mendesak Presiden Sukarno supaya Pemilu berikut yang direncanakan akan diadakan pada tahun 1959 dibatalkan saja. Presiden Sukarno setuju Pemilu tahun 1959 dibatalkan.

Meskipun Pemilu tahun 1959 dibatalkan, PKI tetap saja mampu menghimpun dukungan yang semakin luas diantara rakyat Indonesia. Hal itu membuat PKI merasa semakin percaya diri sebagai sebuah partai politik nasional. Apalagi semakin kelihatan dari pidato-pidatonya bahwa Presiden Sukarno semakin dekat dengan gagasan-gagasan PKI, khususnya berkaitan dengan topik perjuangan untuk rakyat bawah. Pada saat yang sama, Sukarno juga semakin bersikap kritis terhadap negara-negara Barat. Ia semakin gencar menuduh bahwa negara-negara Barat ini penuh dengan kepentingan “neo-kolonial” dan “neo-imperialis”. Retorika politik Presiden Sukarno semakin terdengar sejalan dengan retorika politik PKI.

Sebagaimana disebutkan di atas, sejak tahun 1965 berbagai pihak mulai khawatir terhadap popularitas PKI. Berbagai kelompok sipil, termasuk kelompok-kelompok agama, kian khawatir karena sering menjadi sasaran kritik PKI. Demikian juga kalangan pendukung tradisi feodalisme dan para pengusaha dalam negeri. Mereka juga semakin resah karena banyak kampanye PKI bernada melawan mereka.

Di kalangan militer, kegelisahan dan kekhawatiran serupa juga terjadi, khususnya di antara pimpinan Angkatan Darat. Dalam Pemilu tahun 1955 sebenarnya Angkatan Darat juga memiliki partai politik peserta Pemilu, yakni Partai IPKI (Ikatan Perintis Kemerdekaan Indonesia). Namun demikian partai politik tersebut sangat kecil perolehan suaranya. Hanya ada kurang dari 1,5 persen pemilih yang mendukung IPKI.  Padahal Angkatan Darat sedang berambisi untuk memainkan peran lebih besar dalam dunia politik Indonesia waktu itu.

Dalam situasi politik yang demikian itu sejak tahun 1955 di Indonesia mulai terbentuk semacam “segitiga ketegangan politik” di lingkaran elite kekuasaannya, khususnya di Jakarta. Berdiri pada salah satu ujung segitiga ketegangan politik itu adalah Presiden Sukarno, sedang di dua ujung yang lain adalah PKI dan Angkatan Darat. Dalam segitiga itu Sukarno membutuhkan perlindungan PKI supaya tidak dihancurkan oleh Angkatan Darat, tetapi ia juga membutuhkan perlindungan Angkatan Darat supaya kekuasaannya tidak terancam oleh PKI. Pada saat yang sama PKI merasa perlu untuk mendekat pada Sukarno dan membutuhkan perlindungan dari Sang Presiden supaya tidak dihancurkan oleh Angkatan Darat. Sementara itu Angkatan Darat sendiri juga membutuhkan kedekatan dengan Presiden Sukarno supaya tidak terus-menerus terancam oleh PKI yang makin populer di kalangan rakyat.

Sementara Presiden Sukarno sangat gigih dalam mempertahankan kekuasaannya, baik PKI maupun Angkatan Darat sedang bersiap-siap untuk mengambil alih kekuasaan itu jika sewaktu-waktu Sukarno berhalangan tetap atau menjadi tidak mampu lagi untuk menjalankan kekuasaannya. Misalnya saja Sukarno tiba-tiba tidak mampu melaksanakan tugasnya karena sakit atau karena alasan lain. Baik kelompok PKI maupun Angkatan Darat sama-sama menunggu saat yang tepat untuk bisa lebih dulu mengambil-alih kekuasaan dari Sang Presiden jika hal itu terjadi.

Dilihat dari sudut pandang dinamika politik internal yang terjadi seperti ini, khususnya sejak diumumkannya hasil Pemilu tahun 1955, apa yang terjadi di Jakarta pada dinihari tanggal 1 Oktober 1965 itu bisa jadi merupakan “konsekuensi logis” dari segitiga ketegangan politik yang terjadi selama satu dekade tersebut.

Beberapa saat sebelum terjadinya peristiwa 1 Oktober beredar rumor bahwa Presiden Sukarno sedang mengalami masalah kesehatan yang serius, khususnya sejak tanggal 4 Agustus 1965. Beredar pula rumor lain bahwa para petinggi Angkatan Darat telah membentuk “Dewan Jenderal” yang siap mengambil-alih kekuasaan. Berdedarnya rumor ini kononmendorong Gerakan 30 September untuk “melangkah lebih dulu” dengan cara menculik para jenderal Angkatan Darat, dan selanjutnya membentuk apa yang disebut sebagai “Dewan Revolusi”.

Mempelajari tarik-ulur kepentingan politik di Indonesia pada periode ini penting untuk lebih bisa memahami peristiwa berdarah yang terjadi pada hari pertama bulan Oktober 1965 itu.

b. Konteks Luar Negeri

Peristiwa penculikan dan pembunuhan serta pembantaian orang-orang Indonesia yang dituduh sebagai anggota PKI pada tahun 1965-1966 itu ternyata tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor dalam negeri saja. Ada banyak faktor dari luar Indonesia yang ikut terlibat, sehingga peristiwa itu memiliki dimensi internasional. Berkaitan dengan dimensi internasional ini ada beberapa masalah yang perlu dicermati.

Pertama, masalah Perang Dingin. Sebagaimana diketahui, sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua (1939-1945) terjadi ketegangan politik dan militer yang semakin meningkat di antara sesama pemenang perang tersebut. Ketegangan yang timbul antara Blok Barat dan Blok Timur tidak hanya berlangsung di Eropa atau Amerika saja, melainkan juga meluas hingga ke Benua Asia dan Benua Afrika; dimana banyak bekas wilayah kolonial baru saja memproklamasikan diri sebagai negara-negara merdeka.

Di Asia, Indonesia menjadi salah satu sasaran perebutan pengaruh (spheres of influence) Blok Barat maupun Blok Timur. Baik Blok Barat maupun Blok Timur sama-sama ingin memiliki pengaruh sebesar mungkin terhadap orientasi politik Indonesia. Selain itu keduanya juga ingin bisa mengambil keuntungan ekonomi sebanyak mungkin dari Indonesia. Baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet beserta sekutu masing-masing melihat bahwa Indonesia kaya dengan sumber-sumber alam, khususnya di bidang pertambangan. Selain itu mereka juga sadar akan pentingnya posisi geografis Indonesia yang secara strategis terletak di antara dua benua, yakni Benua Australia dan Benua Asia. Selain itu Indonesia juga berada diantara dua samodera; yakni Samodera Pasifik dan Samodera Hindia.

Melihat potensi sumber daya alam yang besar maupun posisi geografis yang strategis itu Amerika Serikat dan para pendukungnya ingin supaya Indonesia menjadi bagian dari Blok Barat. Untuk itu Ameika Serikat berkepentingan untuk mencegah agar PKI tidak akan mengambil-alih kekuasaan di Indonesia.Amerika khawatir, jika PKI sampai mengambil-alih kekuasaan Indonesia akan didominasi oleh kelompok komunis. Dominasi kelompok komunis di Indonesia tentu akan merupakan ancaman tersendiri bagi bagi Australia, yang adalah sekutu dekat Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik. Sekaligus dominasi komunis atas Indonesia akan menjadi ancaman bagi sekutu-sekutu Amerika Serikat di Asia Tenggara, dimana Washington sedang terlibat dalam pertikaian antara kelompok komunis dan neo-komunis di Vietnam.

Sama seperti Amerika Serikat, Uni Soviet juga menghendaki agar Indonesia bersekutu dengannya. Moskow juga sadar bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar serta memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Berkembangnya paham komunisme di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi Uni Soviet. Soviet berharap bahwa meluasnya paham komunis di Indonesia akan memperbesar kemungkinan bagi Negeri Beruang Merah itu untuk berkiprah di Indonesia sambil memperoleh keuntungan dari potensi politik dan ekonomi negeri itu.

Di mata para pejabat di Moskow kerjasama dengan kelompok-kelompok komunis di Indonesia akan memperbesar kemungkinan Uni Soviet untuk menanamkan pengaruhnya di Indonesia.

Apalagi mengingat bahwa semakin hari Presiden Sukarno semakin menunjukkan kecondongan ke kiri dan semakin menunjukkan sikap anti-kapitalisme Barat dalam pidato-pidatonya.

Selain Amerika Serikat dan Uni Soviet, tampak bahwa Tiongkok (Republik Rakyat Tiongkok) juga semakin berminat untuk memiliki pengaruh di Indonesia. Meningkatnya minat Tiongkok terhadap Indonesia bergerak seiring dengan semakin renggangnya hubungan antara Tiongkok dengan Uni Soviet.

Sebelum tahun 1948 PKI dipimpin oleh tokoh-tokoh yang berorientasi ke Moskow dalam hal ideologi dan strategi politik.Hal itu ditunjukkan oleh tokoh-tokoh PKI pra-1948 yang bernama Musso dan Alimin. Namun demikian sejak terjadinya Peristiwa Madiun tahun 1948 pimpinan PKI yang baru lebih berorientasi ke Tiongkok. Para pemimpin partai komunis di Tiongkok menaymbut baik sikap para pemimpin baru PKI ini. Oleh Tiongkok hal itu dirasa akan membantu memperbesar kemungkinan campur tangan Tiongkok dalam kehidupan politik di Indonesia.

Kedua, kekhawatiran akan perkembangan PKI. Semakin meningkatnya popularitas PKI membuat para perumus kebijakan luar negeri Amerika Serikat  di Washington semakin khawatir. Kekhawatiran itu mulai muncul antara lain karena PKI terus mendapat dukungan luas di kalangan rakyat Indonesia, sebagaimana tercermin dalam hasil Pemilu tahun 1955 di atas. Begitu luas dukungan rakyat Indonesia terhadap PKI sehingga pada tahun 1964 PKI menjadi partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Para perumus kebijakan luar negeri Amerika Serikat khawatir bahwa jika dibiarkan, PKI akan segera mendominasi panggung politik dan ekonomi Indonesia. Dan jika hal itu terjadi Indonesia akan semakin jauh condong ke kubu komunis dalam Perang Dingin; entah itu ke Uni Soviet atau ke Tiongkok.

Selanjutnya mereka takut bahwa jika hal itu terwujud, akan sulit bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya (termasuk Jepang) untuk memiliki akses ke sumber-sumber alam Indonesia.

Ketiga, kekhawatiran Amerika Serikat akan masalah Irian Barat. Dalam konferensi di Den Haag, Belanda, pada bulan Desember 1949 pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, tetapi dengan catatan tetap mengklaim wilayah Papua Barat sebagai wilayah kekuasaannya. Sementara itu bagi Indonesia, Papua Barat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia merdeka.

Sejak itu terjadi ketegangan politik dan militer antara Indonesia dan Belanda, dimana keduanya sama-sama mengklaim Papua Barat sebagai wilayah resminya. Di tengah ketegangan politik dan militer soal Irian Barat ini, PKI secara publik giat mendukung posisi Presiden Sukarno yang memimpin upaya perebutan Papua Barat dari tangan Belanda.

Sukarno menanggapi dukungan itu dengan makin mendekatkan diri pada PKI. Selanjutnya kedekatan ini semakin menambah luasnya dukungan rakyat pada PKI, karena PKI dipandang sebagai partai yang berjiwa nasionalis dan tidak takut untuk menentang kekuasaan Barat.

Berkaitan dengan masalah konflik Indonesia-Belanda soal Irian Barat ini Amerika di bawah kepemimpinan Presiden John F Kennedy menghadapi dilema. Pada satu sisi Amerika Serikat ingin mendukung posisi Belanda yang adalah salah satu sekutu pentingnya di Eropa Barat. Pada sisi lain juga Washington ingin menarik simpati Presiden Sukarno dan ingin menggagalkan upaya PKI untuk menjadikan masalah Papua Barat sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan dari Sukarno dan rakyat Indonesia.

Amerika Serikat juga tidak menghendaki terjadinya konflik militer terbuka antara Indonesia dan Belanda. Amerika Serikat khawatir bahwa jika Belanda berperang di sana, tentu sebagai sesama anggota NATO Amerika Serikat akan berkewajiban mendukung Belanda. Sementara itu jika Amerika Serikat mendukung Belanda di Papua Barat, besar kemungkinan Uni Soviet akan turun tangan dan membela Indonesia.

Sebagai akibatnya ada kemungkinan akan terjadi konflik militer langsung antara Amerika Serikat melawan Uni Soviet atas Papua Barat. Hal ini tentu saja sangat tidak diinginkan oleh Amerika Serikat.

Di bawah pemerintahan Presiden Kennedy itu Amerika Serikat mulai menekan Belanda supaya meninggalkan Papua Barat. Tekanan itu berhasil.

Pada tahun 1962 Belanda bersedia untuk meninggalkan Papua Barat.Wilayah itu kemudian berada di bawah supervisi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), yang kemudian memberi mandat kepada Indonesia untuk mengelola administrasi pemerintahan sementara di Irian Barat.

Meskipun pada akhirnya secara bertahap Indonesia berhasil memasukkan Papua Barat sebagai wilayah resminya, PKI telah “terlanjur” mendapat simpati rakyat. Sementara itu Presiden Sukarno juga telah “terlanjur” merasa dekat dan menikmati dukungan dari PKI dan para pengikutnya. Hal ini tentu saja sangat menggelisahkan para pemimpin Amerika Serikat dan negara-negara Barat yang lain.

Keempat, kekhawatiran Ingris akan masalah Federasi Malaysia.

Sebagai bagian dari dinamika politik setelah berakhirnya Perang Dunia II, Inggris bermaksud melepaskan wilayah jajahannya di Semenanjung Malaya dan bagian utara Pulau Kalimantan. Pada waktu yang kurang lebih sama ada niat dari Malaya, salah satu wilayah bekas jajahan Inggris, untuk menggandeng Singapura supaya membentuk sebuah federasi. Gagasan ini didukung oleh Inggris yang ternyata berminat untuk tetap memiliki pengaruh atas bekas-bekas wilayah jajahan yang resminya akan ditinggalkannya itu.

Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1961-1962 Inggris berencana membentuk apa yang disebut sebagai “Federasi Malaysia”. Federasi itu direncanakan bukan hanya akan terdiri dari Malaya dan Singapura saja, melainkan juga melibatkan wilayah bekas jajahan Inggris lain yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Yakni wilayah Sabah, Sarawak dan Brunei. Brunei dan Singapura semula setuju dengan pembentukan federasi itu, tetapi kemudian melepaskan diri.

Meskipun demikian pembentukan Federasi Malaysia yang didukung Inggris itu berjalan terus dan hanya terdiri dari Malaya, Sabah dan Sarawak.

Semula, ketika rencana pembentukan Federasi Malaysia itu diumumkan, Presiden Sukarno tidak keberatan. Namun demikian dengan keluarnya Brunei dari rencana federasi, Sukarno mencurigai bahwa rencana pembentukan federasi itu sebenarnya lebih merupakan kemauan sepihak dari Inggris dariada kemauan penduduk setempat.

Oleh karena itu pada bulan Desember 1962 Sukarno mulai menentang rencana tersebut. Sukarno berpendapat bahwa rencana pembentukan Federasi Malaysia oleh Inggris merupakan bagian dari keinginan Inggris untuk tetap bercokol di Asia Tenggara setelah resminya kekuasaan kolonialnya berakhir. Lebih dari itu, Sukarno yakin, upaya pembentukan federasi itu merupakan bagian dari rencana negara-negara Barat untuk “mengepung” Indonesia.

Tentang maksud “pengepungan” oleh negara-negara Barat ini, Sukarno menerangkan bahwa di utara Indonesia ada Filipina yang didominasi oleh Amerika Serikat. Sementara itu di bagian tenggara Indonesia ada Australia dan New Zealand yang merupakan bagian dari Blok Barat pimpinan Amerika Serikat. Jika nantinya di Semenanjung Malaya dan bagian utara Kalimantan ada dominasi Inggris, kata Sukarno, maka akan “sempurna” lah pengepungan negara-negara Barat terhadap Indonesia.

Itulah sebabnya ketika pada tahun 1963 di wilayah-wilayah bekas jajahan Inggris itu diadakan referendum oleh PBB dan secara resmi dinyatakan bahwa rakyat Malaysia menyetujui pembentukan federasi, Sukarno berang. Dengan keras ia menolak hasil referendum itu. Merasa dilangkahi dan kecewa, Sukarno lalu melancarkan sebuah politik luar negeri melawan Ingris dan Malaysia yang disebut sebagai politik “konfrontasi”.

Dalam perlawanan terhadap Inggris dan Federasi Malaysia ini PKI secara tegas dan publik mendukung Presiden Sukarno. Bagi PKI, pembentukan Federasi Malaysia yang diprakarsai oleh Inggris itu tidak lain adalah bagian dari konspirasi negara-negara imperialis Barat untuk menghantam kekuatan-kekuatan progresif pro-rakyat yang ada di Asia Tenggara; termasuk Indonesia.

Oleh karena itu PKI mendukung politik konfrontasi Sukarno. Mirip dengan kasus perjuangan untuk merebut kembali Irian Barat, berkat dukungannya kepada Presiden Sukarno ini PKI mendapat tambahan dukungan dari rakyat yang memandang PKI sebagai sebuah partai politik sangat nasionalis dan patriotik.

Dukungan rakyat itu selanjutnya membantu semakin eratnya hubungan Sukarno dengan PKI.

Melihat pekembangan demikian pemerintah Inggris menjadi semakin khawatir. Jika Sukarno (yang didukung oleh PKI) itu tetap berkuasa, demikian dibayangkan, ada kemungkinan proyek pembentukan Federasi Malaysia akan terus-menerus terganggu, atau mungkin bahkan akan gagal di tengah jalan.

Di kalangan perumus kebijakan luar negeri di London mulai bergulirlah gagasan untuk menyingkirkan Sukarno dan PKI dari panggung politik Indonesia. Dalam hal ini para perumus kebijakan di London bekerjasama dengan pihak lain yang juga memiliki kepentingan serupa, yakni para perumus kebijakan di Washington, Amerika Serikat.

Sebagaimana dikatakan oleh Simpson: “The United States and Britain unquestionably sought to entice the PKI into a coup attempt or some other rash action in the hopes of provoking a violent response by the army and organized covert operations and propaganda efforts to this end…” (Simpson 2008: 174)

Berdasarkan pemahaman atas tarik-ulur  masalah pembentukan Federasi malaysia ini beberapa sejarawan menduga keras bahwa Inggris berperan dalam usaha-usaha untuk menyingkirkan Presiden Sukarno. Cara yang ditempuh oleh Inggris antara lain adalah dengan rencana untuk terlebih dahulu menyingkirkan PKI, mengingat bahwa PKI merupakan salah satu sumber utama bagi dukungan politik Sukarno. Selain itu PKI-lah partai politik yang pada titik ini terkesan paling patriotik karena paling gencar dan secara publik mendukung Sukarno dalam politik konfrontasi-nya.

Dengan hancurnya PKI, Inggris berharap bahwa Sukarno akan bisa digeser dari kekuasaan pula. Dengan hilangnya dua kekuatan politik tersebut, tinggal Angkatan Darat Indonesia yang akan berperan.

Mengingat bahwa sejak akhir tahun 1950-an ada ribuan perwira Angkatan Darat Indonesia yang menempuh pendidikan di Amerika Serikat, Inggris berharap bahwa mereka akan bersikap akomodatif terhadap kepentingan Inggris sebagai salah satu sekutu utama Amerika Serikat.

2. Kaitan antara Konteks Dalam Negeri dan Konteks Luar Negeri

Dengan melihat alur dinamika politik seperti itu sejunlah sejarawan berpendapat bahwa pada awal tahun 1960-an soal dihabisinya PKI dan disingkirkannya Sukarno dari panggung kekuasaan politik di Indonesia bukan lagi masalah “if” melainkan masalah “when”.

Artinya, bagi Inggris dan negara-negara Blok Barat lain masalah tersingkirnya PKI dan Presiden Sukarno tinggal soal waktu saja. Secara pelan tetapi pasti banyak perumus kebijakan luar negeri (foreign policy makers)  Inggris dan negara-negara Barat lain mulai mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyingkirkan Presiden Sukarno dan menyusun skenario baru untuk menggantikannya.

Demikian pula, dengan melihat alur dinamika politik seperti itu pula menjadi jelas bahwa selain faktor-faktor domestik sebagaimana telah disebutkan di muka, sejumlah faktor internasional juga turut mendorong dinamika politik di Indonesia menuju dihabisinya PKI dari dunia politik di Indonesia dan disingkirkannya Presiden Sukarno dari panggung kekuasaan. Para pelaku internasional yang memiliki kepentinan di Indonesia merasa bahwa jika Sukarno dan PKI dibiarkan mendominasi politik di Indonesia, sangat besar kemungkinan bahwa arah politik dalam negeri Indonesia akan berorientasi kerakyatan. Sedang dalam politik luar negerinya negeri itu akan semakin dekat dengan Blok Timur.

Jika hal itu terjadi, akan sulit bagi negara-negara Barat untuk menjamin kepentingan ekonomi dan politik mereka di Indonesia. Faktor-faktor ini selanjutnya ikut mendorong upaya-upaya untuk menyingkirkan Presiden Sukarno dan para pendukungnya. Dengan demikian dilihat dari sudut pandang ini apa yang terjadi di Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1965 dan setelahnya merupakan “konsekuensi logis” dari dinamika politik internasional terhadap Indonesia saat itu.

Terlibatnya faktor-faktor internasional dalam usaha menghancurkan PKI ini bisa menjelaskan mengapa meskipun memiliki pengikut yang begitu banyak dengan mudah dan cepat PKI bisa dihancurkan begitu saja. Apalagi mengingat bahwa ketika berada dalam kondisi diserang oleh Angkatan Darat Indonesia beserta para pendukung sipilnya, nyaris ta ada satu pihak pun, entah dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang membantu PKI.

Salah satu bantuan dari luar negeri yang bisa diharapkan sebenarnya adalah dari Uni Soviet yang sama-sama berhaluan komunis. Namun demikian ternyata Soviet sama sekali tidak membantu PKI. Salah satu kemungkinan alasan Soviet adalah karena PKI yang dihancurkan pada tahun 1965 di Indonesia itu adalah PKI yang sudah berorientasi ke Tiongkok, dan tidak lagi ke Uni Soviet.

Padahal waktu itu Tiongkok sudah menjadi rival utama Uni Soviet dalam masalah paham komunisme internasional. Sementara itu Tiongkok juga tidak membvantu PKI ketika sedang dihancurkan, mengingat bahwa sebelum, selama dan setelah peristiwa 1 Oktober 1965 para diplomat dan orang-orang sipil Tiongkok di Jakarta terus diawasi dan ditekan oleh kelompok anti-komunis di Indonesia (Schaefer dan Wardaya 2011: 77-81).

Keterlibatan internasional dalam usaha penghancuran PKI dan reorientasi politik dan ekonomi Indonesia juga menjadi jelas dalam usaha negara-negara Barat untuk segera ikut campur tangan dalam tata-ekonomi dan eksploitasi sumber-sumber daya alam Indonesia. Tak lama setelah pembunuhan massal tahun 1965  terjadi. Hanya selang beberapa hari setelah Jenderal Soeharto secara resmi mengambil-alih kekuasaan dari Presiden Sukarno pada tanggal 11 Maret 1966, sebuah perusahaan pertambangan dari Amerika Serikat memulai usahanya untuk mengeksploitasi tambang emas dan tembaga di Papua Barat.

Masuknya perusahaan tersebut disusul dengan masuknya perusahaan-perusahaan lain dari negara-negara Barat yang semuanya ingin mengambil keuntungan dari Indonesia.

Pada bulan September 1966 seorang utusan Presiden Soeharto, melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dan bertemu dengan perwakilan dari IMF, World bank, CIA, Departemen Pertahanan, bahkan Presiden Amerika Lyndon B. Johnson; yang semuanya dimaksudkan untuk membuka jalan bagi masuknya campur tangan ekonomi dan politik Amerika Serikat di Indonesia.

Dikabarkan hingga akhir tahun 1967 hotel-hotel utama di Jakarta penuh dengan tamu-tamu perwakilan bisnis dari Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan negara-negara Asia yang lain, yang semuanya bermaksud mencari kesempatan untuk melakukan investasi di Indonesia.

 

  1. Bagaimana Tragedi 1965 Dinarasikan

Selama pemerintahan Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto berkuasa, wacana tentang kekerasan massal tahun 1965 yang mendominasi publik adalah wacana yang berdasarkan pada narasi versi Orde Baru. Dalam wacana ini dibuat seolah-olah jelas sekali siapa pihak yang benar dan siapa pihak yang salah. Jenderal Soeharto dan para pendukungnya adalah pihak yang benar dan menang. Sedang Partai Komunis Indonesia dan para pendukungnya adalah pihak yang kalah dan oleh karena itu, salah. Tidak ada tuduhan yang jelas kepada Presiden Sukarno,tetapi secara umum dia dimasukkan dalam pihak kedua, yakni pihak yang kalah dan salah. Dalam narasi versi pemerintahan Soeharto itu faktor-faktor internasional nyaris tak disebutkan sama sekali.

 

  1. Narasi Resmi Pemerintah Orde Baru

Dalam versi resmi pemerintah Orde Baru, pelaku penculikan dan pembunuhan para perwira tinggi militer Angkatan Darat pada tahun 1965 tersebut adalah PKI.  Jika ada anggota Angkatan Darat yang terlibat di dalamnya itu terjadi karena orang-orang tersebut telah dipengaruhi (atau menurut istilah yang dipakai waktu itu “dibina”) oleh PKI. Masih menurut versi ini, pembantaian massal yang terjadi setelah itu merupakan bagian dari “balas dendam” rakyat yang sifatnya “spontan”; karena rakyat marah atas pembunuhan para jenderal itu dan atas usaha PKI untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lain, yakni ideologi komunis.

Dengan menggunakan alur narasi seperti itu pemerintah Orde Baru ingin mengatakan bahwa pembunuhan itu berada di luar jangkauan kekuasaan institusi negara (dalam hal ini Angkatan Darat) dan bahkan (pembantaian massal itu_red) bisa dibenarkan.

Sejak itu pula, PKI dituduh sebagai “pengkhianat negara” serta diusahakan untuk diakhiri keberadaannya sebagai sebuah partai politik. Para pendukung PKI yang tidak terbunuh kemudian ditangkap dan dipenjara. Mereka dipenjara di sejumlah pusat-pusat tahanan di seluruh Indonesia. Sebagaimana telah kita lihat di atas, mulai tahun 1969 lebih dari sepuluh ribu tahanan dibuang ke Pulau Buru, sebuah pulau pengasingan di Kepulauan Maluku, yag terletak di bagian timur Indonesia, jauh dari pusat kekuasaan politik di Jawa.

Sebagai konsekuensi dari narasi Orde Baru itu pada tanggal 12 Maret 1966 PKI dibubarkan secara inkonstitusional oleh Jenderal Soeharto. Bersamaan dengan itu dilarang pula setiap pengajaran ideologi Marxisme-Leninisme di Indonesia, suatu larangan yang masih berlaku hingga hari ini. Tindakan-tindakan Soeharto dan para pendukungnya dalam hal ini sangat bertentangan dengan kehendak Presiden Sukarno yang selalu menekankan pentingnya kerjasama antara kelompok Nasionalis, Komunis dan Agama di Indonesia. Tetapi Soeharto dan para pendukungnya tidak peduli.

Selama pemerintahan Orde Baru pemerintah juga melakukan propaganda kepada rakyat Indonesia untuk tetap waspada dengan apa yang disebut sebagai “bahaya laten komunisme”  sebagaimana disebutklan di atas.  Propaganda mengenai adanya bahayanya komunisme itu dalam perkembangan selanjutnya menjadi salah satu alat justifikasi yang digunakan oleh pemerintahan yang sifatnya otoritarian dan militeristik agar diterima oleh rakyat Indonesia. Dalam banyak kasus, setiap orang yang pandangannya berseberangan dengan pandangan politik pemerintah Orde Baru akan dengan mudah dicap sebagai “komunis”. Bahkan dalam beberapa kasus konflik sosial ekonomi, orang-orang yang berbeda pendapat sering dicap sebagai “orang PKI” tanpa disertai bukti-bukti yang mencukupi.

Konsekuensi lain dari narasi dan praktek-praktek seperti itu adalah bahwa pemerintah menolak setiap usaha untuk emmbicarakan secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 1965-1966. Sekaligus pemerintah juga menolak setiap usaha untuk melakukan rekonsiliasi dengan para korban pembunuhan dan pemenjaraan massal itu. Setiap kali ada usaha untuk melakukan rekonsiliasi, selalu saja dihalang-halangi dengan berbagai alasan.

 

  1. Narasi-narasi Lain tentang Tragedi 1965

Sejak turunnya Soeharto dari kekuasaan banyak survivor kekerasan tahun 1965 mulai berani mengungkapkan diri ke masyarakat. Banyak dari mereka menyatakan bahwa dirinya telah dituduh dan dipenjarakan secara keliru. Mereka ini tak ada kaitannya dengan PKI tetapi dituduh sebagai anggota PKI dan selama bertahun-tahun dipenjara oleh pemerintah. Ada juga yang menyatakan diri memang mereka adalah anggota PKI, tetapi merasa telah diperlakukan secara tidak adil dengan cara disiksa dan dipenjara tanpa didahului proses pengadilan sebagaimana seharusnya. Mereka ini merasa diri sebagai korban dari ambisi kekuasaan politik seseorang atau sekelompok orang. Demi mendapatkan kekuasaan, menurut mereka, orang-orang yang berambisi itu telah tega hati mengorbankan nyawa ratusan ribu orang Indonesia yang lain dan secara inkonstitusional telah memenjarakan ribuan sesama warga neagra. Tak mengherankan bahwa bagi mereka rangkaian kekerasan yang terjadi pada tahun 1965 dan setelahnya merupakan sebuah tragedi kemanusiaan yang luar biasa, yang biasanya disebut “Tragedi 1965” atau “Tragedi’65” begitu saja.

Banyak dari para survivor Tragedi ‘65 mulai menanyakan bagaimana nasib para anggota keluarga mereka yang waktu itu hilang tak ketahuan rimbanya. Mereka juga bertanya siapa yang akan memberikan ganti rugi atas pengambilan harta bendanya dan/atau hilangnya waktu dan hilangnya pekerjaan karena selama bertahun-tahun mereka berada dalam penjara atau pembuangan. Karena oleh pemerintah sendiri suara mereka terus diabaikan, banyak dari mereka lalu berharap bahwa komunitas Internasional akan bersedia membantu meringankan beban mereka. Tidak sedikit dari mereka yang mendesak supaya apa yang sesungguhnya terjadi pada tahun 1965-1966 berikut latar belakangnya segera diungkap kepada publik agar bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi semua orang. Sekaligus mereka menuntut supaya segera diadakan rekonsiliasi antara pemerintah beserta para mantan pelaku kekerasan 1965 dengan para mantan korban.

Berbeda dengan narasi sejarah yang disampaikan oleh pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, para sejarawan melihat bahwa apa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 dan setelahnya memiliki latar belakang yang panjang dan konteks yang sangat luas. Latar belakang dan konteks itu melibatkan faktor-faktor domestik maupun internasional. Berkaitan dengan latar belakang dan konteks internasional, misalnya, para sejarawan menekankan perlunya melibatkan situasi dunia pasca Perang Dunia Kedua, dimana terjadi peningkatan ketegangan politik , militer dan ekonomi antara Blok Barat di abwah Amerika Serikat dan Blok Timur di bawah Uni Soviet. Sebagaimana telah kita lihat di depan, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet sangat ingin untuk semaksimal mungkin memasukkan Indonesia dalam wilayah pengaruh masing-masing. Posisi geografis yang strategis dan kekayaan alam berlimpah yang dimiliki oleh Indonesia mendorong kedua negara adidaya itu untuk ikut berperan dalam dinamika politik, ekonomi, militer Indonesia.

Keberadaan dan perkembangan PKI menjadi faktor kuat bagi kedua blok tersebut untuk terlibat dalam politik Indonesia meskipun dengan alasan yang berbeda. Bagi Blo Timur di bawah Uni Soviet keberadaan partai komunis yang dinamis itu dipandang sebagai potensi penting untuk bisa masuk dan mempengaruhi politik dan ekonomi Republik Indonesia. Pada sisi lain, bagi Amerika Serikat dan para sekutunya di Blok Barat keberadaan PKI dengan jumlah pendukung yang semakin meningkat dan hubungan dengan Presiden Sukarno yang semakin dekat merupakan potensi penghalang bagi masuknya pengaruh dan campur tangan negara-negara Barat di Indonesia. Oleh karena itu sejulah perumus kebijakan luar negeri di Washington, menurut para sejarawan, mulai menyusun rencana untuk secara bertahap menyingkirkan PKI maupun Presiden Sukarno dari panggung politik Indonesia.

Dengan jelas sejarawan Bradley Simpson, misalnya, menerangkan bagaimana politik Amerika Serikat terhadap Indonesia pada tahun 1960 terutama diarahkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara penganut paham kapitalisme liberal yang akan menguntungkan Amerika sendiri. Dengan jelas pula diuraikan oleh Wijaya Herlambang (2013) bahwa sudah sejak tahun 1950-an negara-negara Barat berusaha membuat negara Indonesia menganut paham kapitalisme liberal itu melalui sarana-sarana kultural. Usaha ini dengan gencar dilakukan dengan cara menggunakan sejumlah pemikir dan budayawan Indonesia yang memiliki pengaruh kultural dan intelektual dalam masyarakat Indonesia.

Berkaitan dengan latar belakang dan konteks domestik, para sejarawan menekankan perlunya melihat adanya konflik internal dalam tubuh Angkatan Darat. Benedict Anderson bersama Ruth McVey dan Fred Bunnell, misalnya, menunjukkan bahwa menjelang terjadinya peristiwa 1 Oktober 1965 telah terjadi pergolakan internal di dalam Angkatan Darat sendiri, terutama persaingan antara para perwira menengah dengan perwira tinggi (Anderson et.al.:1971). Bagi sejarawan John Roosa, pembunuhan terhadap para jenderal Angkatan Darat yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 itu tidak lain hanyalah dalih (pretext) saja bagi pembunuhan massal terhadap mereka yang dituduh komunis yang terjadi setelahnya (Roosa: 2006).

 

  1. Tahap-tahap Tragedi 1965 dan Dampaknya

Terkait dengan urutan peristiwa menyangkut terjadinya Tragedi ’65 sudah ada beberapa pandangan. Masing-masing pandangan memaparkan bagaimana rangkaian peristiwa terkait dengan terjadinya Tragedi ’65 itu dilihat secara kronologis.

Asvi Warman Adan, misalnya, melihat Tragedi 1965 sebagai sebuah “trilogi” yang terdiri dari saat terjadinya G30S, pasca-G30S saat terjadi pembantaian massal, dan pembuangan ke Pulau Buru yang berlangsung antara tahun 1969 dan 1979 (Adam, 2009: 156).

Yoseph Yapi Taum melihat Tragedi 1965 sebagai “trilogi kejadian” yang terdiri dari peristiwa G30S, pembunuhan massal; dan pembuangan/pemenjaraan massal (Taum 2015: 9-10). Sementara itu Frans Magnis Suseno berpendapat bahwa tahapan terjadinya Tragedi 1965 adalah: pertama, penculikan dan pembunuhan para jenderal oleh G30S berikut penumpasan Gerakan 30 September itu sendiri; kedua, kekerasan dan pembunuhan massal yang dimulai pada pertengahan bulan Oktober 1965; dan ketiga, diskriminasi dan stigmatisasi massal terhadap orang-orang yang dituduh “komunis” dengan segala akibatnya (Magnis-Suseno: 2013).

 

  1. Mencari Cara baru Memahami Tahap-tahap Tragedi ’65 dan Dampaknya

Meskipun demikian, kiranya masih perlu dicari lagi pandangan-pandangan lain terkait dengan urutan peristiwa itu, sehingga gambaran mengenai Tragedi 1965 menjadi semakin jelas, dan dengan begitu kemungkinan-kemungkinan untuk menemukan jalan keluarnya juga semakin terbuka. Salah satunya adalah melihat Tragedi 1965 tetap dalam tiga tahap, tetapi dalam tahap-tahap yang berbeda, yakni:

Tahap A yang berupa Pembunuhan Massal dengan Peristiwa G30S sebagai pemicu atau dalihnya (1965);

Tahap B yang berupa penyingkiran Presiden Sukarno dan pembasmian semangat nasionalis kerakyatan (1065); dan

Tahap C yang berupa Eksploitasi massal atas sumber-sumber daya alam Indonesia oleh perusahaan-perusahaan asing (sejak 1967).

Perlu dicatat bahwa secara kronologis urutan peristiwa yang terjadi memang adalah berlangsungnya Tahap “A” yang lalu disusul oleh Tahap “B” dan kemudian berlanjut dengan Tahap “C”. Namun demikian, bisa jadi dalam rancangan sejumlah “konseptor” di luar Indonesia urutannya justru terbalik, yakni keinginan akan terwujudnya Tahap “C” mensyaratkan dilakukannya Tahap “B”, dan hal itu ditempuh dengan cara mendorong terjadinya Tahap “A”. Artinya, jangan-jangan sebelum tahun 1965 itu sebenarnya sudah ada pihak-pihak tertentu di luar Indonesia yang mengincar sumber-sumber alam Indonesia.

Oleh karena itu menurut mereka, dengan maksud menguasasi sumber-sumber alam Indonesia khususnya emas, minyak dan dan kekayaan lainnya (Tahap C), Presiden Sukarno dan semangat nasionalis kerakyatan di Indonesia harus dibasmi sampai ke akar-akarnya (Tahap B). Selanjutnya supaya hal itu bisa terjadi, para pendukung presiden Sukarno dan setiap potensi anti-modal asing harus dihabisi sampai ke akar-akarnya. Caranya adalah dengan menggunakan dalih atau pemicu tertentu (Tahap A).

Jika kita bertolak dari pandangan demikian, kekerasan dan pembunuhan massal yang terjadi pada tahun 1965-1966 itu dapat dilihat sebagai salah satu tahap (saja) dari tujuan yang utama, yakni eksploitasi sumber-sumber daya alam Indonesia oleh kekuatan-kekuatan DILUAR Indonesia. Dengan demikian, apa yang terjadi di Indonesia menjelang, selama dan setelah tahun 1965 memiliki kaitan yang erat antara faktor-faktor dalam negeri dan luar negeri. Kebetulan kaitan yang erat antara faktor dalam negeri dan luar negeri pada masa Perang Dingin tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan juga di tempat-tempat lain.

Selanjutnya perlulah kiranya kita mempertimbangkan kembali siapa sebenarnya “korban” dan siapa sebenarnya “pelaku” dalam Tragedi Kemanusiaan 1965. Jika kita melihat Tragedi 1965 lebih sebagai sebuah peristiwa politik dan kemanusiaan domestik, kita akan menentukan kelompok tertentu sebagai pelaku dan kelompok tertentu pula sebagai korban. Misalnya akan kita pahami bahwa pelakunya adalah kelompok militer dan sipil tertentu yang waktu terlibat dalam tindak kekerasan massal, sedangkan korbannya adalah ratusan ribu orang yang dibunuh3 atau dipenjara secara massal tanpa proses pengadilan. Dalam pemahaman ini baik pelaku maupun korban adalah orang Indonesia.

Namun demikian, jika kita melihat Tragedi 1965 sebagai bagian dari rancangan internasional yang tujuan utamanya adalah eksploitasi massal (kalau tak mau dikatakan “penjarahan massal”) atas sumber-sumber daya alam Indonesia yang dimulai sejak tahun 1967 dan berlangsung hingga sekarang, maka bisa dikatakan bahwa korban dari Tragedi 1965 sebenarnya adalah kita semua sebagai bangsa. Tanpa bermaksud mengajukan teori konspirasi, kekerasan yang terjadi pada tahun 1965 -1966 bisa dipandang sebagai bagian dari tahap-tahap konseptual C-B-A di atas. Dalam kaitan dengan implementasi tahap-tahap tersebut yang patut disesalkan (dan harus dipertanggungjawabkan secara publik) adalah bahwa pada tahun 1965-1966 itu ada sejumlah warga negara Indonesia yang secara sadar atau tak sadar telah bersedia menjadi sarana bagi terlaksananya tahap eksploitasi massal atas sumber-sumber daya alam Indonesia itu (Tahap C), yang harganya adalah setengah juta hidup manusia Indonesia.

Dari pemahaman seperti ini menjadi tampak pula bahwa selama ini wacana tentang Tragedi 1965 di Indonesia (dibuat supaya) lebih banyak berkutat pada Tahap A dan Tahap B; bahkan sering hanya pada Tahap A saja. Belum banyak yang membahas kaitannya dengan Tahap C. Padahal boleh jadi Tahap C merupakan “titik tumpu” (kalau tak mau dikatakan titik tolak) dari seluruh Tragedi ’65, dan hal itu masih verlangsung sampai hari ini. Selain itu dengan membicarakan Tahap C bisa jadi kita akan berbeda dalam menentukan kriteria siapa saja sebenarnya yang merupakan pelaku dan siapa saja yang sebenarnya menjadi korban dalam Tragedi 1965.

Pemahaman baru akan kriteria siapa korban dan siapa pelaku ini penting, mengingat bahwa pemahaman yang kita pilih akan turut menentukan banyak hal terkait dengan Tragedi 1965 dan upaya penuntasannya. Di antaranya: bagaimana seharusnya kita memandang, memahami dan menuntaskan masalah Tragedi 1965; apakah kita akan terus memakai pandangan resmi Orde Baru atau kah kita akan membuka diri terhadap pandangan-pandangan lain; apakah sebaiknya kita mau menyelesaikan masalah Tragedi 1965 secara yudisial maupun non-yudisial; dan jika kita menghendaki adanya rekonsiliasi, rekonsiliasi yang bagaimana yang kita inginkan bersama; dan sebagainya.

___

  1. Makalah disampaikan dalam simposium nasional “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan” diselenggarakan olen Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) dan Komnas HAM di Jakarta, 18-19 April 2016. Makalah ini masih merupakan draft yang akan diperbaiki lebih lanjut. Bagian-bagian awal dari makalah ini pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman dan diterbitkan dalam Anett Keller, Indonesien 1965ff (Berlin RegioSpectra, 2014)
  2. Sejarawan, penulis buku Cold War Shadow: U.S. Policy Toward Indonesia, 1953-1963 (2007) dan editor buku Luka Bangsa Luka Kita: Pelanggaran HAM Masa Lalu dan Tawaran Rekonsiliasi (2013)

 

Don't miss the stories follow YPKP 1965 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Ibrahim Isa [Foto: Rappler-ist]

Berita Duka: MENGENANG IBRAHIM ISA

Romo Baskara T Wardaya

Tragedi 1965 dan Kemanusiaan Kita *

Related posts
Your comment?
Leave a Reply