Meretas Babak Baru Perjuangan HAM

322 Viewed Redaksi 0 respond
Aksi Kamisan
Aksi Kamisan

 Orasi Ketua YPKP 65 di Mimbar Aksi Kamisan

Aksi Kamisan ke 460 kali ini kita masih dipertemukan dalam satu ikatan yang bernama komitmen. Kesepakatan untuk mencintai kebenaran dan mengungkapkannya tanpa lelah. Suatu komitmen untuk memperjuangkan keadilan dan mendirikan keadilan itu setegak-tegaknya; adalah nilai prinsipil yang merawat aksi Kamisan ini tetap terjaga hari ini.

Banyak peristiwa hitam dan tragedi kemanusiaan di bulan ini menyeruak ingatan kita semua. Dan yang sampai hari ini pun belum terkuak siapa yang bertanggungjawab sebagai dalang di sebalik semua tragedi itu. Pembunuhan mendiang Munir, Tragedi Tanjung Priok, Tragedi Semanggi-II, Pembantaian Salim Kancil; terjadi pada bulan September seperti ini. Juga peristiwa Lubang Buaya yang disusul dengan pembantaian massal terbesar dalam sejarah Indonesia kita.

Pada medio Desember 2015 tak luput presiden kita menggemakan pidato di peringatan Hari HAM se Dunia, yang berkomitmen menyelesaikan  kasus-kasus kejahatan HAM secara berkeadilan dalam visi-misi Nawacita dan RPJM Nasional 2015-2019. Tetapi hingga hari ini semua kejahatan HAM itu seakan berlalu menjadi jejak hitam yang menodai perjalanan sejarah bangsa ini.

Pada Simposium Nasional Bedah Tragedi 1965 Pendekatan Kesejarahan, di Aryaduta 18-19 April silam, telah pula ada pernyataan pejabat tinggi Republik ini bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang [semestinya] berkemauan dan berkesanggupan untuk menyelesaikan secara tuntas semua masalah dan kasus-kasus kejahatan HAM masa lalu; tanpa campur tangan dan intervensi bangsa lain.

Akan tetapi sebagaimana kita ketahui bersama hingga hari ini, realisasi penyelesaian yang tuntas dan berkeadilan bagi rakyat korban; tak jua kunjung menjadi nyata.

Kalau pun kita semua terpaksa mengatakan bahwa semua itu semata merupakan kebohongan, maka pertanyaannya adalah: Sampai kapan kah negara ini akan terus-terusan membohongi rakyat-Nya ?

Aksi Kamisan kita ini bukan lah semata sebuah aksi yang dilandasi oleh komitmen untuk merawat ingatan atas semua kejahatan HAM masa lalu itu. Aksi Kamisan ini bukan lah sekedar menjadi tonggak pendek dengan slogan “Panjang Umur Perlawanan”.

Melainkan juga sebuah pembelajaran bersama, sebuah upaya terus-menerus, sebuah perjuangan yang tak pernah mengenal kata lelah; guna mengakhiri dan membongkar semua kebohongan sejarah !

Dan jika aksi ini Kamisan sebuah wujud perlawanan, maka sejatinya, yang kita lawan adalah kebohongan itu sendiri. Karena apa? Karena kita lebih cinta kebenaran. Karena kita akan terus mengingatkan negara agar menjadi jauh dari kesalahan. Agar negara yang kita cintai ini bersedia menghormati kemanusian dan menjadi kuat buat menegakkan keadilan.

Kawan-kawan peserta aksi Kamisan yang cinta keadilan…

Kita tahu bahwa perjuangan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia di negeri ini tak bisa disandarkan pada kebaikan negara semata. Studi kasus pembantaian massal tahun 1965-66 yang menjadi fokus penelitian YPKP ’65 dan telah ditindaklanjuti investigasi serta penyelidikan pro-justicia Komnas HAM; adalah bukti realitas yang kita alami hingga hari ini. Dalih pertimbangan politik selalu menjadi batu sandungan supremasi hukum bagi penuntasan kasus-kasus kejahatan HAM masa lalu.

Itu sebabnya banyak kasus kejahatan HAM terbengkelai hingga hari ini. Dan itu pula sebabnya, kekerasan negara terhadap rakyatNya selalu direproduksi terus menerus dan meluas terjadi dimana-mana. Mengapa? Karena impunitas para pelaku kejahatan HAM telah berjalan seiring dan bersinergi di atas basis kepentingan kekuasaan mereka. Kepentingan kekuasaan ini diakumulasi bukan saja untuk mengeksploitasi seluruh sumberdaya negara, tetapi sekaligus diakumulasikan untuk memperbesar kapital-kapital baru, memperbesar dominasi klas mereka; memperbesar kekuatan bagi menyokong dan melanggengkan impunitas.

Sehingga pada gilirannya, kemampuan negara seperti ditelikung oleh klas yang berkuasa ini juga dengan segala impunitasnya.

Belum lama ini, kami mengajukan permohonan untuk beraudiensi dengan Presiden dan Pejabat di kabinet pemerintahan. Problem mendesak yang dimuat dalam permohonan ini adalah untuk mengkomunikasikan hal-ihwal yang berkaitan dengan penuntasan kejahatan HAM masa lalu, yang seakan telah ditelikung langkah-langkahnya.  Tetapi dengan mudahnya, kehendak berkomunikasi secara sehat ini telah ditutup pintunya, dengan alasan pemerintah belum menentukan sikapnya.

Pertanyaan kami adalah: kebohongan apa lagi yang menutup pintu bagi amanat rekonsiliasi?

Perjuangan penuntasan kasus kejahatan HAM masa lalu seperti telah mentok dan kandas. Sehingga mulai saat ini dan ke depan kita semua harus memulai sebuah babak baru untuk perjuangan bagi semua

Don't miss the stories follow YPKP 1965 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
ilustrasi oleh Alit Ambara (Nobodycorp)

Papua, Stigma dan 1965

Lukisan "Interogasi", karya: Amrus Natalsya

Awal Pertama Sebagai Tapol | 3

Related posts
Your comment?
Leave a Reply