Dialog Nasional | Sebuah Pengantar

283 Viewed Redaksi 0 respond
DIALITA: Kelompok Paduan Suara "Dialita" tampil dalam Pembukaan Dialog Nasional di Jakarta [Foto: Humas YPKP'65]
DIALITA: Kelompok Paduan Suara "Dialita" tampil dalam Pembukaan Dialog Nasional di Jakarta [Foto: Humas YPKP'65]

DIALOG NASIONAL

Mendorong Pelembagaan Kebijakan Perlakuan Khusus untuk Percepatan Restorasi Sosial Indonesia: Pemulihan Korban Kekerasan Masa Lalu

Jakarta, 26 Oktober 2016

Pengantar

Oleh Kamala Chandrakirana*

Pertama-tama, atas nama Indonesia untuk Kemanusiaan dan Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), saya ucapkan banyak terimakasih atas kehadiran Ibu, Bapak dan Saudara-saudara yang terhormat dalam acara Dialog Nasional bertema “Mendorong Pelembagaan Kebijakan Perlakuan Khusus untuk Percepatan Restorasi Sosial Indonesia: Pemulihan Korban Kekerasan Masa Lalu”.

Kami merasa sangat beruntung bahwa dialog kita hari ini memperoleh sambutan baik dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ibu Puan Maharani, serta mendapat asupan substantif dari pakar konstitusi dan negarawan, Prof Dr Jimly Ashiddiqie. Kami bangga atas keikutsertaan para Kepala Daerah sebagai wujud dari komitmen dan kepemimpinan dari Pemerintah Daerah Tingkat II pada upaya penyelesaian yang menyeluruh dan efektif terhadap kasus-kasus kekerasan masa lalu. Perkenankan saya menyampaikan ‘Selamat Datang ke Jakarta!’ kepada para Kepala Daerah Aceh Utara, Purbalingga, Banyumas, Karanganyar, Bojonegoro, Blitar, Palu dan Sikka serta kepada segenap perwakilan dari Pemda-pemda lainnya. Kami juga berbesar hati hari ini atas dukungan dan kebersamaan dari komunitas korban dan pendampingnya, para pegiat dan pemikir dari masyarakat sipil, serta wakil-wakil dari komunitas internasional di Jakarta. Semua ini sungguh suatu kehormatan bagi kami.

 

Ibu, Bapak dan Saudara-saudara yang saya muliakan,

Kekerasan massal dan diskriminasi sistemik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Tak sedikit warga negara yang menajdi korban dalam berbagai peristiwa kekerasan di masa lalu dan sampai dengan saat ini masih terus mengalami pengucilan, pembatasan dan pembedaan dalam berbagai aspek kehidupannya. Banyak diantara mereka hidup sebagai warga miskin dan lansia di berbagai pelosok negeri dan punya kesulitan dalam mendapatkan akses pada layanan public dan program-program pembangunan.

Melalui Dialog Nasional ini, kami bermaksud membuka ruang curah gagasan dan pengalaman dalam upaya pemulihan korban kekerasan masa lalu. Acara ini juga dimaksudkan untuk memberi apresiasi terhadap capaian-capaian yang sangat berharga dari tingkat lokal, khususnya di bidang ekonomi, social dan budaya, termasuk rekonsiliasi sosial di akar rumput. Ini lah modal sosial yang sudah kita miliki dan patut kita pahami dan banggakan. Dari perspektif kebangsaan, langkah-langkah lokal tersebut kami maknai sebagai aksi nyata untuk menghilangkan diskriminasi yang berkepanjangan –sejalan dengan agenda prioritas Pemerintahan Jokowi-JK untuk memperteguh kebhinekaan dan restorasi sosial Indonesia dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semangat Revolusi Mental.

Ibu, Bapak dan Saudara-saudara yang kami hormati, substansi diskusi kita hari ini merupakan kelanjutan dari langkah-langkah KKPK sebelumnya, yaitu penerbitan Laporan Tahun Kebenaran yang berjudul ‘Menemukan Kembali Indonesia: Memahami 40 Tahun Kekerasan Demi Memutus Tali Impunitas’, yang kami buat atas dasar analisis terhadap 6 pola kekerasan serta proses Dengar Kesaksian di 5 kota sepanjang tahun 2014. Enam pola kekerasan yang terjadi sepanjang 40 tahun ini mencakup pembasmian; kekerasan dalam perampasan sumber daya alam; penyeragaman dan pengendalian; kekerasan antar warga; kekerasan terhadap perempuan; dan kebuntuan hukum.

Pada tahun 2015, dalam rangka peringatan Hari Konstitusi dan dirgahayu kemerdekaan Indonesia, KKPK memaparkan ‘Satya Pilar: Jalan Indonesia Menuju Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Demi Masa Depan Bangsa’, sebuah kerangka dasar untuk kerja bersama berlandaskan Konstitusi. Keenam pilar bagi penyelesaian yang menyeluruh dan efektif terdiri dari: penegakan integritas Indonesia sebagai negara hukum; pengungkapan kebenaran dan pengakuan terhadap kebenaran tersebut; pemulihan martabat dan penghidupan korban; pendidikan dan dialog publik menuju rekonsiliasi; pencegahan keberulangan melalui perubahan kebijakan dan pembaruan kelembagaan; dan, partisipasi aktif korban dan penyintas.

Kedua prakarsa ini merupakan upaya bersama perkoalisian kami yang beranggotakan 60 organisasi masyarakat sipil dan pendamping korban dari Aceh hingga Papua, dan dipimpin secara kolektif oleh 7 organisasi, yaitu ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), KONTRAS (Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan), IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia), AJAR (Asia Justice and Right), Yayasan Pulih, Lembaga Kreatifitas Kemanusiaan dan PAMFLET (sebuah organisasi pergerakan anak muda yang mengelola pengetahuan anak muda).

Sejalan dengan itu, pada tahun 2015, salah satu anggota KKPK yaitu Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) –sebuah lembaga sumberdaya untuk mendukung prakarsa-prakarsa perubahan demi kemanusiaan- mengakses Program Peduli yang mempunyai sebuah missi yang sangat khas, yakni inklusi sosial. Program ini diselenggarakan dibawah naungan Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, atas dukungan dari Pemerintah Australia, dan melalui pengelolaan oleh The Asia Foundation. Melalui keikutsertaan IKa dalam Program ini, anggota-anggota KKPK bisa makin menguatkan upaya-upaya penguatan komunitas korban pelanggaran berat HAM masa lalu, khususnya akses pada layanan publik dan penerimaan masyarakat atas peran dan kedudukan mereka selaku korban dan penyintas. KKPK menyambut baik adanya peluang yang disediakan oleh Program Peduli ini, terutama sehubungan agenda besar KKPK untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya bagi para korban pelanggaran HAM masa lalu.

 

Ibu, Bapak dan Saudara-saudara yang kami hormati,

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, hak-hak ekonomi, social dan budaya termasuk hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi; hak atas kondisi kerja yang adil dan baik; hak atas pendidikan; hak atas jaminan sosial; hak atas standar hidup yang layak; serta, hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya dan menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasinya. Pelaksanaan Program Peduli di kalangan komunitas korban telah memajukan pemenuhan hak-hak ini di 22 kabupaten/kota dalam 8 provinsi.

Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang bertugas memantau pelaksanaan Konvenan Internasional ini menegaskan adanya bentuk diskriminasi yang bersifat sistemik dan berlapis. Komite ini menjelaskan bahwa diskriminasi sistemik adalah: diskiminasi yang dialami oleh beberapa kelompok yang bersifat “meluas (pervasive), berlarut (persistent) dan berakar secara mendalam (deeple entrenched) pada perilaku dan organisasional, sering melibatkan diskriminasi yang tidak tertantang atau diskriminasi tidak langsung… [dan mengambil wujud berupa] peraturan-peraturan hukum, kebijakan, praktik-praktik atau sikap budaya yang berlaku luas di sektor publik atau pun swasta yang menghasilkan kerugian relatif bagi kelompok-kelompok tertentu serta keuntungan bagi kelompok-kelompok lain” (Komentar Umum, alinea 12).

Komite Internasional ini juga menerangkan apa yang dimaksud dengan diskriminasi berlapis, yaitu: diskriminasi yang dialami oleh individu atau kelompok yang mencakupi lebih dari satu landasan diskriminasi yang dilarang, misalnya perempuan dari kelompok minoritas etnis atau agama. Diskriminasi yang bersifat kumulatif ini mempunyai dampak yang unik dan spesifik pada seseorang dan patut mendapatkan pertimbangan dan penanganan yang khusus. (Komentar Umum 20, alinea 17)

Selanjutnya Komite tersebut menyatakan bahwa: “Negara-negara Pihak harus mengambil pendekatan aktif untuk menghilangkan praktik diskriminasi sistemik dan segregasi. Penghilangan diskriminasi seperti ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif melalui berbagai undang-undang, kebijakan dan program, termasuk perlakuan khusus. Negara-negara Pihak harus mempertimbangkan cara untuk mendesak aparat negara maupun masyarakat mengubah sikap dan perilaku mereka saat berhubungan dengan individu atau kelompok yang mengalami diskriminasi sistemik, atau menghukum mereka jika tidak menaati aturan terkait penghapusan diskriminasi … Menghilangkan diskriminasi sistemik akan lebih membutuhkan sumber daya jika menimpa kelompok minoritas yang tersingkirkan”. (Komentar Umum 20, alinea 39)

Kami memaknai Program Peduli, yang menyandang misi inklusi sosial, sebagai pintu masuk yang penting untuk mengatasi diskriminasi sistemik dan berlapis yang masih terus dihadapi oleh para korban kekerasan masa lalu. Ke depan tentu kami berniat untuk memastikan keberlanjutan dari peluang yang berharga ini.

KKPK dan IKa berharap agar Dialog Nasional kita hari ini dapat memberikan landasan awal yang kokoh bagi upaya untuk memastikan keberlanjutan dukungan Pemerintah atas agenda pemulihan korban kekerasan masa lalu. Dalam pandangan kami, hal ini bisa dicapai dengan adanya kerangka kebijakan terkait perlakuan khusus bagi pemulihan korban kekerasan masa lalu. Kami menempatkan kebijakan ini sebagai salah satu bagian yang penting dari langkah nyata negara menuju penyelesaian yang menyeluruh dan efektif terkait kasus-kasus pelanggaran berat HAM.

 

Ibu, Bapak dan Saudara-suadara yang kami hormati,

Kami berjalan maju dengan penuh keyakinan karena kami percaya bahwa perlakuan khusus bagi korban kekerasan dan diskriminasi yang sistemik dan berlapis merupakan amanat Konstitusi RI. Kita simak ketentuan Pasal 28 H ayat (2) UUD Negara RI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dengan penuh kesadaran, jejak langkah kami bertumpu kokoh pada Pembukaan Konstitusi tentang prinsip peri kemanusiaan dan peri-keadilan sebagai landasan keberadaan bangsa Indonesia. Kepercayaan diri kami juga berada di atas modal sosial yang memang sudah terbangun di berbagai pelosok negeri ini yang, pada gilirannya, justru mempertanyakan ketakutan berbagai pihak atas munculnya konflik baru terkait upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Kami percaya bahwa janji Nawacita terkait kebhinekaan dan restorasi Indonesia hanya bisa sungguh-sungguh tercapai jika bertumpu pada modal sosial ini. Keyakinan kami semakin diperkuat bahkan hingga 15 tahun ke depan dengan adanya komitmen Pemerintah kepada komunitas internasional untuk memenuhi 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Develompent Goals), khususnya, dalam hal ini, terkait Tujuan 16 untuk membangun masyarakat yang damai dan inklusif.

Sekali lagi, Dialog Nasional ini dimaksudkanu untuk meletakkan landasan awal yang kokoh dan inklusif bagi sebuah jalan panjang ke depan.

Besar harapan kami atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak –di tingkat nasional dan daerah, di kalangan pemerintah maupun masyarakat- untuk melanjutkan dialog kita hari ini dengan diskusi-diskusi yang lebih mendalam menuju sebuah gagasan yang utuh tentang kebijakan perlakuan khusus bagi pemulihan korban kekerasan masa lalu. Jika berhasil, kelompok-kelompok lain yang terpinggirkan akibat kekerasan dan diskriminasi yang sistemik dan berlapis akan bisa mendapatkan manfaat dari konsep kebijakan afirmatif ini.

Akhir kata, kami ucapkan ‘Selamat Berdiskusi!’ dan semoga tujuan mulia kita bisa tercapai dengan baik.

___

Kamala Chandrakirana – Ketua Badan Pengurus Indonesia untuk Kemanusiaan dan Koordinator Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran.

Don't miss the stories follow YPKP 1965 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Ilustrasi kasus HAM. Foto/SINDOnews

Penyelesaian Kasus HAM di Era Jokowi Tidak Jelas

FORUM 65: Para delegasi organ korban kejahatan HAM rezim Soeharto menyampaikan petisi penolakan gelar pahlawan bagi Soeharto di Kantor Kemensos RI di Jakarta (27/10) [Foto: Humas YPKP 65]

Forum 65: “Gelar Pahlawan Soeharto Harus Dibatalkan”

Related posts
Your comment?
Leave a Reply