Pemerintah Putuskan Penyelesaian Kasus Trisakti dan Semanggi Melalui Jalur Rekonsiliasi

249 Viewed Redaksi 0 respond
illustrasi: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dan Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat saat memberikan keterangan usai rapat koordinasi penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2017). [Foto: Kristian Erdianto]
illustrasi: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dan Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat saat memberikan keterangan usai rapat koordinasi penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2017). [Foto: Kristian Erdianto]

Senin, 30 Januari 2017 | 22:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM Tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (kasus TSS) melalui jalur non-yudisial atau rekonsiliasi.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Imdadun Rahmat mengatakan, keputusan tersebut diambil berdasarkan sikap politik pemerintah saat ini.

“Pilihan politik pemerintah saat ini kan jalur non-yudisial atau rekonsiliasi. Pemerintah maunya kan seperti itu. Untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu ya menempuh jalur non-yudisial,” ujar Imdadun, seusai rapat koordinasi penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2017).

Imdadun mengaku sulit untuk memaksakan penyelesaian kasus TSS melalui jalur pengadilan HAM ad hoc.

Selain karena pilihan politik pemerintah, selama ini pihak Kejaksaan Agung juga tidak bisa bekerja sama dalam menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM.

“Kami memang mendorong jalur yudisialnya tapi kalau kemudian Kejaksaan Agung-nya tidak kooperatif terus, apa yang bisa dilakukan oleh Komnas HAM? Karena kalau penyelidik itu harus bekerja sama dengan penyidik,” kata dia.

Imdadun mengatakan, dengan keadaan politik saat ini, sulit jika upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu hanya mengandalkan satu opsi.

Komnas HAM akan terus berkomunikasi dengan pemerintah terkait konsep rekonsiliasi agar tetap memenuhi prinsip-prinsip universal HAM dan pemenuhan hak korban.

“Bagaimana caranya (rekonsiliasi) masih akan kami bicarakan. Dalam hal ini Komnas menjaga agar prinsip-prinsip HAM dalam rekonsiliasi itu terpenuhi,” kata Imdadun.

Secara terpisah, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, pemerintah menginginkan adanya bentuk penyelesaian kasus HAM masa lalu tanpa menimbulkan masalah baru.

“Bangsa ini sudah terlalu berat untuk bersaing dengan bangsa lain terutama dalam situasi sekarang ini, jangan sampai kita menambah masalah ini, untuk memberikan tekanan pada pihak pemerintah dan bangsa indonesia yang sedang berjuang,” ujar Wiranto.

Sebelumnya, hasil penyelidikan KPP HAM Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II pada bulan Maret 2002, menyatakan bahwa ketiga tragedi tersebut bertautan satu sama lain. KPP HAM TSS juga menyatakan, bahwa “…terdapat bukti-bukti awal yang cukup bahwa di dalam ketiga tragedi telah terjadi pelanggaran berat HAM yang antara lain berupa pembunuhan, peganiayaan, penghilangan paksa, perampasan kemerdekaan dan kebebasan fisik yang dilakukan secara terencana dan sistematis serta meluas…”.

Komnas HAM melalui KPP HAM TSS merekomendasikan untuk melanjutkan penyidikan terhadap sejumlah petinggi TNI/Polri pada masa itu.

Namun, hingga saat ini pihak Kejaksaan Agung belum pernah melakukan penyidikan untuk merespon hasil penyelidikan Komnas HAM.

Penulis: Kristian Erdianto | Editor: Inggried Dwi Wedhaswary

http://nasional.kompas.com/read/2017/01/30/22270351/pemerintah.putuskan.penyelesaian.kasus.trisakti.dan.semanggi.melalui.jalur.rekonsiliasi
Don't miss the stories follow YPKP 1965 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Illustrasi: Salah satu ceramah hoax Alfian Tanjung, diantaranya mengatakan bahwa: "Ada Rapat PKI di Istana Negara, Alfian Tanjung: Saya Sampaikan Karena Saya Tahu". Fitnahnya kini mulai jadi bumerang [Foto: Detik.Com]

Difitnah Rapat PKI di Istana, Nezar Patria Somasi Alfian Tanjung

Menko Polhukam Wiranto kembali menegaskan rencana pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui pendekatan nonyudisial alias melalui jalur di luar pengadilan. (CNN Indonesia/Djonet Sugiarto)

Wiranto Sebut Nonyudisial Kasus HAM untuk Hindari Masalah

Related posts
Your comment?
Leave a Reply