Negara Segera Usut Tuntas Dalang Penyerangan Kantor YLBHI dan Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat 1965/66

66 Viewed Redaksi 0 respond
Konferensi Pers Forum 65 di LBH-YLBHI Jakarta [Doc]
Konferensi Pers Forum 65 di LBH-YLBHI Jakarta [Doc]

Pernyataan Sikap FORUM 65

Negara Segera Usut Tuntas Dalang Penyerangan Kantor YLBHI

dan Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat 1965/66

Pada tanggal 16-17 September 2017, FORUM 65 berniat menyelenggarakan seminar bertajuk “Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66”. Seminar tersebut diselenggarakan di Gedung LBH-YLBHI Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat dengan pertimbangan gedung itulah satu-satunya tempat yang aman untuk menggunakan hak kami untuk berpendapat dan berkumpul.

Seminar yang bersifat ilmiah dengan memaparkan fakta obyektif dengan peserta terbatas ini melibatkan beberapa akademisi, sejarawan dan korban/keluarga korban, maupun saksi sejarah tragedi kemanusiaan 1965. Adapun pembatasan latar belakang pembicara seminar lebih dikarenakan pertimbangan signifikansi dan tujuan dari acara itu sendiri, yakni menghadirkan wacana kebenaran dan mendorong upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat 1965/66.

Kehadiran seminar ini kami rasa penting untuk membuka perspektif para penerus bangsa mengenai fakta sejarah kelam Indonesia sebagai pembelajaran agar tidak terulang kembali di masa depan.

Sabtu, 16 September 2017 baik peserta maupun panitia tidak diperkenankan masuk gedung YLBHI oleh pihak Kepolisian. Polsek Menteng beranggapan acara layak dibatalkan dengan alasan tidak ada pemberitahuan sebelumnya dan ada tekanan dari massa intoleran yang berpotensi menimbulkan kericuhan. Karena itulah seminar sama sekali tidak berjalan, sebab sejak pagi buta polisi telah memblokade gedung tempat seminar kami hendak diselenggarakan. Kami sepakat untuk menunda acara dan mengumumkannya kepada publik, sayang pihak Kepolisian melanggar kesepakatan tersebut. Para peserta yang berada di luar tidak diperkenankan masuk gedung untuk beristirahat, bahkan di tengah kepungan massa intoleran yang mulai berdatangan.

Pada hari yang sama para aktivis dan jaringan LSM pro-demokrasi yang prihatin dengan pemboikotan acara FORUM 65 tersebut bersepakat untuk menunjukkan aspirasi, serta ekspresi generasi muda melawan pembubaran diskusi secara sewenang-wenang lewat acara bertema #DaruratDemokrasi. Acara diselenggarakan keesokan harinya, 17 September 2017 dalam wujud pentas seni budaya berjudul “Asik-Asik Aksi”.

Perlu kami tegaskan bahwa baik acara seminar yang FORUM 65 akan selenggarakan dan kegiatan pentas seni-budaya sebagai wujud kekecewaan masyarakat sipil terhadap kondisi #DaruratDemokrasi tersebut bukanlah kegiatan yang ditujukan untuk mengancam kesatuan NKRI—apalagi berbau dan menyebarkan paham komunisme. Adapun berita palsu (hoax) yang beredar jelang dan ketika peristiwa pembubaran, serta penyerangan kantor YLBHI di media sosial merupakan kesengajaan pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk menghambat penegakan HAM dan pemenuhan hak korban/keluarga korban pelanggaran HAM berat 1965/66 untuk mendapat keadilan. Justru ujaran kebencian dan berita provokatif tersebutlah yang harus diselidiki dan ditindak secara tegas oleh pihak berwenang.

Pemboikotan dan penyerangan yang terjadi di gedung YLBHI pada dua hari tersebut memperlihatkan adanya keterlibatan pihak tertentu dalam menghalau pemenuhan hak korban dengan menghidupkan isu kebangkitan PKI/komunisme di Indonesia. Pihak tersebut juga selalu membenturkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat 1965/66 dengan berbagai kelompok Islam.

Berbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi di tahun 1965/66 adalah masalah kemanusiaan, masalah bangsa dan peradaban. Seluruh rakyat Indonesia yang terjebak konstruksi soal kebangkitan PKI/komunisme dan berbagai hoax yang sengaja disebarkan, dipropaganda dan dipelihara terus-menerus adalah korban sesungguhnya. Oleh karena itu kami menunut Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk:

  1. Segera mengusut tuntas dalang penyerangan kantor YLBHI pada tanggal 16-17 September 2017 melalui Kepolisian Republik Indonesia.
  1. Tidak terlibat dalam pelanggengan wacana palsu tentang pelanggaran HAM berat 1965/66 dengan berbagai propaganda yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa dan mengancam demokrasi di Indonesia.
  1. Melunasi hutang penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sebagaimana yang tertuang dalam Nawacita, khususnya untuk kasus 1965/66 dengan:

1. Menindaklanjuti rekomendasi Simposium nasional 65

2. Mendorong proses rekonsiliasi melalui UU KKR dan rehabilitasi korban/keluarga korban.

 

Jakarta, 19 September 2017

 

Bonnie Setiawan

Koordinator FORUM 65

Don't miss the stories follow YPKP 1965 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Konpers soal kasus YLBHI (Foto: Aria Pradana/kumparan)

Seruan Komnas Perempuan Terkait Kerusuhan di Kantor YLBHI

Iqbal Aji Daryono (Ilustrasi: Ivon/detikcom)

Dari Film PKI hingga Sastra untuk Rekonsiliasi

Related posts
Your comment?
Leave a Reply