Petaka Tambang Emas di Pulau Buru

Oleh: Nurdin Tubaka [Pulau Buru] 10 June 2018

Tenda-tenda biru dari terpal tampak memenuhi beberapa bagian di gunung ini. Letak tenda berdekatan dan tak beraturan. Pondok-pondok itu adalah ‘rumah’ sementara para penambang yang datang dari berbagai daerah untuk berburu emas di Pulau Buru.

Pemandangan ini yang terlihat di lokasi tambang emas di Gunung Botak, Kabupaten Kepulauan Buru, Maluku. Daerah ini, sebelah utara berbatasan dengan laut Seram, sebelah selatan laut Banda, dan barat timur, berbatasan dengan Selat Manipa.

Sejak Maret 2018, sekitar 1.000 lebih tenda dan kolam rendaman milik penambang di lokasi itu. Kolam rendaman milik beberapa pengusaha ini tak hanya di dataran tinggi, juga di dataran rendah gunung ini.

Pada 2011, awal mula warga menemukan emas di Gunung Emas, nama lain Gunung Botak. Saat itu, lalu warga mengolah emas di Botak, pakai alat seadanya. Hari berganti hari, kondisi berubah setelah datang alat-alat canggih dari luar Pulau Buru untuk proses pengolahan emas.

Awalnya, warga di Pulau Buru, hanya menggunakan alat-alat dapur seperti, nyiru, panci dan wajan untuk mendulang emas. Saat alat-alat lebih modern didatangkan dari luar daerah ke Gunung Emas, cara-cara manual seperti tak lagi digunakan.

Penambang yang tadinya hanya sekitar ratusan orang, kini berlipat ganda hingga puluhan ribu orang. Selain warga lokal, penambang dari berbagai daerah seperti Kalimantan, Makassar dan Jawa, juga datang ke Pulau Buru, untuk berburu emas.

Sejak itu pula, berbagai tingkatan penambangan bermunculan di lokasi itu, mulai dari pengusaha, penambang, pengolah emas, pedagang, bahkan lain-lain. Judi, peredaran minuman keras sampai narkoba juga marak di lokasi tambang.

Penggunaan merkuri dan sianida pun menggila. Meski berkali-kali pemerintah mencoba penertiban, namun lokasi itu masih saja masuk para penambang untuk kegiatan ilegal. Alam sekitar mulai tercemar dan mengalami kerusakan cukup fatal. Bahkan, hewan ternak milik warga tiba-tiba mendadak mati.

Sapi-sapi mati ini diduga kuat lantaran limbah merkuri dan sianida dibuang begitu saja, hingga tercecer dan masuk mengaliri sungai-sungai yang mengarah ke laut di Pulau Buru.

Warga pun mulai khawatir. Untuk mengantisipasi agar tak terserang penyakit karena marak penggunaan merkuri dan sianida, warga tak lagi mengkonsumsi sayuran dan air di sekitar Gunung Emas.

Derita warga

Sejak pengusaha dan penambang mengolah emas gunakan metode rendaman dan tong, di Gunung Emas, masyarakat mulai menghadapi berbagai problema.

Warga di sejumlah desa takut mengkomsumsi air dan sayuran. Seperti warga Desa Kaki Air, Desa Dava dan Wai Ngapan, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, mereka mengeluhkan air sungai dan sumur mulai tercemar limbah merkuri dan sianida.

Mereka bahkan tak bisa memanfaatkan air sungai dan air sumur untuk keperluan konsumsi sehari-hari.

Untuk makan, warga kini memasok air galon dari Kota Namlea, Ibukota Kabupaten Buru. Nur Oji, warga Dusun Wamsaid, Desa Dava, Kecamatan Wailata mengatakan, sejak tiga bulan terakhir, warga tak lagi mengkomsumsi air sumur, karena khawatir penggunaan merkuri dan sianida dari tambang emas Gunung Botak, menyebar ke pemukiman warga.

Sumur milik warga, katanya, hanya untuk mencuci dan mandi. Untuk keperluan makan, mereka harus mengeluarkan Rp30.000 per hari untuk dapatkan dua galon dari Kota Namlea.

“Warga tak lagi mengkomsumsi air sumur. Dulu iya, sejak pengolahan emas pakai merkuri dan sianida, kami sudah takut gunakan air sumur. Sumur hanya untuk mencuci dan mandi,” katanya.

Tahang Bugis, Kepala Desa Kaki Air, mengatakan, sejak tambang emas Gunung Botak beroperasi warga mulai khawatir karena Sungai Waiapo, tempat penambang beroperasi, bermuara di Desa Kaki Air.

Tak hanya pemenuhan air bersih, mata pencarian pun terancam. “Sekitar 500 lebih warga di Desa Kaki Air sebagai nelayan. Keseharian mereka hanya berpenghasilan ikan,” katanya.

Kini, pemerintah menganjurkan tak mengkomsumsi air. Warga pun hanya bisa membeli air galon. Warga juga khawatir mengambil ikan di laut sekitar. Selain itu, pembeli ikan juga was-was hingga ikan-ikan warga tak laku terjual.

“Hasil tangkapan yang dijual ke beberapa desa di Pulau Buru, ditolak lantaran menduga yang mereka bawa telah tercemari limbah merkuri dan sianida.”

Ketakutan juga dirasakan warga adat di dataran tinggi, Desa Wai Ngapan, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru. Kini, mereka tak mau mengkonsumsi ikan dan sayur mayur dari dataran rendah.

Warga khawatir, sayur mayur dan hasil laut dari wilayah itu tercemar limbah bahan kimia, merkuri dan sianida.

“Saat ini, buah, sayuran yang dijual dari dataran rendah tidak mau dibeli, kami takut keracunan. Begitu juga ikan-ikan yang masuk ke dusun kami. Warga tidak mau jadi korban,” kata Anton Nurlatu, Kepala Desa Wai Ngapan.

Ternak mati

Horor merkuri dan sianida makin menakutkan warga setelah ada tiga sapi mati mendadak di Dusun Wamsaid, Desa Dava, Kecamatan Waeleta.

Istahhoni, peternak sapi di Dusun Wamsaid khawatir lantaran sapi tak lagi aman menyusul pencemaran lingkungan karena penggunaan sianida oleh penambang di Gunung Emas.

“Saya sangat khawatir karena tempat sapi mencari makan sudah tercemari merkuri dan sianida,” katanya.

Dia makin takut karena tiga sapinya baru mati mendadak, setelah menelan air bekas limbah pengolahan emas di Gunung Emas.

Kala itu, dia saat itu baru saja pulang menggembala melewati sebuah kali, dan menengok ke tanggul ada sapi-sapi mati di dekat bak rendaman atau tempat pengolahan emas.

“Waktu itu saya baru pulang gembala. Saya melewati kali, lalu melihat ada sapi yang mati. Setahu saya hanya satu, eh ternyata setelah mendekat ada tiga. Awalnya saya kira yang mati punya orang lain, ternyata milik saya.”

Pasca kejadian itu, dia langsung menceritakan ke warga dan lapor aparat. Aparat kepolisian datang ke lokasi langsung memasang garis polisi dan memasang imbauan bertuliskan hewan ternak sapi atau kerbau dilarang masuk.

Saat ini, dia terpaksa membawa sapi peliharaan ke lokasi lebih aman.

“Ternak kita tidak aman lagi,” katanya.

Desak tindakan tegas aparat

Menyikapi berbagai problem ini, Raja Kaiely, Abdullah Wael mendesak pemerintah, aparat kepolisian dan TNI, segera menangkap para pelaku usaha atau cukong yang terus beraksi bebas mengedarkan bahan kimia berbahaya itu.

“Pemerintah, polisi maupun aparat TNI tolong menangkap para cukong merkuri maupun sianida. Dampaknya kini makin meresahkan warga di kawasan tambang emas.”

Pemerintah, kata Wael, semestinya bertindak tegas karena merkuri dan sianida merajalela di gunung itu. Ironisnya, bahan kimia berbahaya itu dijual bebas oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab.

Padahal, katanya, Presiden Joko Widodo, telah mengintruksikan kepada pemerintah daerah menutup segera tambang Gunung Emas.

“Kok merkuri dan sinaida masuk ke Pulau Buru tidak diketahui aparat maupun pemerintah. Ini ada apa? Saya tidak menuduh siapapun di balik beredarnya merkuri dan sianida, namun ini kelalaian yang harus disikapi bersama,” katanya.

Selaku Raja yang menaungi lima kecamatan, yakni, Teluk Kaiely, Lolong Guba, Wailata, Waiapo dan Bata Buah, Wael mendesak, pemerintah bertindak tegas dengan membersihkan seluruh cukong-cukong yang meresahkan warga ini. “Pemerintah harus melakukan penertiban di tambang emas Gunung Botak.”

Saat ini, katanya, Warga Dusun Kaki Air Desa Kaiely, mengeluhkan hasil tangkap mereka karena laut di sekitar mulai tercemar limbah merkuri dan sianida.

“Wajar saja jika mayoritas warga yang mata pencaharian sehari-sehari nelayan ini mengeluh, tempat bermukim di bawah Kaki Air, langsung terkena dampak dari Sungai Waiapo,” katanya.

Warga protes

Puluhan warga adat dan gabungan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kabupaten Buru, tergabung dalam Aliansi Bupolu Raya, prihatin dengan kondisi Gunung Emas, beramai-ramai mendatangi Kantor DPRD Buru dan Polres Buru, 12 Februari 2018. Mereka mendesak Pemerintah Maluku bersama TNI/Polri, segera menangkap mafia merkuri dan sianida di kabupaten itu.

Menurut mereka, jual beli merkuri dan sianida makin marak untuk pengolahan emas ilegal di Gunung Botak.

“Kami mendesak pemerintah bekerjasama dengan TNI/Polri, segera menangkap pelaku usaha penjual sianida dan merkuri yang beredar di Buru,” demikian butir pernyataan sikap warga.

Pernyataan sikap bersama itu ditandatangani Ketua KNPI Kabupaten Buru, Hamdani Jafar, Ketua GMNI Buru, Akbar Bugis, Ketua HMI Cabang Namlea, Akmal Mahatelu, Ketua LSM Parlemen Jalanan, Rusman Soamole dan Raja Negeri Kayeli, Abdulah Wael.

Poin lain dalam pernyataan sikap menyatakan, meminta DPRD Buru segera mensosialisasikan hasil pertemuan bersama Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Maluku kepada masyarakat terkait Gunung Emas.

Mereka juga minta aparat keamanan menindak para penambang ilegal.

“Kami meminta Gubernur Maluku, Pangdam 16 Pattimura dan Kapolda Maluku, secepatnya membuat maklumat perjanjian kesepakatan kerjasama dalam menangani kejahatan pertambangan tanpa izin,” sebut pernyataan sikap itu.

Awal Mei 2018, puluhan warga adat kembali mendatangi Polres Buru meminta, ada penanganan serius di lokasi tambang emas itu. Selain di Polres Buru, pada 19 April lalu, warga adat juga melaporkan berbagai persoalan seperti penambangan ilegal dan kerusakan lingkungan kepada Ombudsman Perwakilan Maluku.

lkhsan Tualeka, aktivis Maluku Crisis Center (MCC) mengingatkan, pemerintah pusat maupun provinsi, agar tak larut dalam konflik kepentingan dengan masyarakat di Pulau Buru. Masalah membuka tambang rakyat atau memberikan ruang kepada perusahaan tambang untuk mengelola potensi emas, katanya, hanya masalah yang akan jadikan Buru dalam darurat krisis lingkungan.

“Pempus maupun provinsi harus memastikan pemulihan kualitas lingkungan, dan terjaminnya kesehatan masyarakat,” katanya.

Dia bilang, kejadian tiga sapi mendadak mati karena menelan limbah merkuri adalah persoalan serius dan jangan dianggap sepele. Kejadian ini muncul, katanya, karena selama ini pemerintah kurang peka dan terkesan diam dengan berbagai persoalan lingkungan yang berpotensi mengancam kehidupan warga di sana.

Penutupan tambang ilegal di Gunung Emas harus dilakukan. “Ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Termasuk pengungkapan siapa saja pelaku di balik peredaran merkuri dan sianida.”

Menurut dia, penambangan terus terjadi di Gunung Emas hingga kini, karena aparatur yang memiliki kewenangan atau pemegang kekuasaan lebih memilih mencari asas manfaat dari tambang liar ketimbang harus memperhatikan kepentingan umum.

“Jika ditinjau mendalam, kami menaruh curiga ada praktik main mata antara elite politik dan pemain tambang liar, termasuk cukong merkuri dan sianida dengan melibatkan aparatur keamanan,” katanya.

Segera tangani serius

Abraham Samuel Khouw, peneliti dari Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, khawatir, tragedi pencemaran merkuri di Minamata, Prefektur Kumamoto Jepang pada 1958 oleh PT. Chisso, terulang di Gunung Emas Pulau Buru, Maluku.

Dia melihat, potensi terjadi kasus Minamata di Pulau Buru, bisa lebih berbahaya. Tanda-tanda ke arah sana, katanya, sudah bisa terbukti dengan tiga ternak mati mendadak lantaran menelan limbah merkuri, di pengolahan emas ilegal sistem rendaman Jalur A Dusun Wamsait, Kecamatan Wailata.

“Kasus Minamata belum begitu parah bila dibandingkan kasus Gunung Emas. Di Minamata, itu kan lautnya tercemar, lalu manusia mengkomsumsi ikan. Ini berbeda dengan di Gunung Emas. Kita belum mengkomsumsi ikan saja, sudah ada binatang yang mati,” kata doktor Oseanografi dan Biologi Kelautan ini.

Berdasarkan gambar satelit, perairan Teluk Kaiely, Pulau Buru kini berwarna seperti cermin. Dia meyakini, hal itu dampak merkuri di permukaan air laut. Otomatis, katanya, bila merkuri sudah sampai di perairan, akan berubah jadi racun.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) ini mengatakan, atas temuan pencemaran lingkungan di Pulau Buru, sudah merekomendasikan ke Pemprov Maluku dan aparat keamanan agar Gunung Emas ditutup.

Pemerintah, kata Samuel, harus melarang kegiatan penambangan di lokasi itu, termasuk penggunaan merkuri maupun aktivitas dalam pemanfaatan sumber daya air atau tumbuh-tumbuhan di sekitar daerah tercemar.

Dia menyarankan, pemerintah membentuk tim untuk melihat seberapa besar dampak pencemaran merkuri di Kabupaten Buru. Daerah yang sudah tercemar merkuri, katanya, harus segerah ditutup dalam radius sekian, dan daerah itu tak boleh ada aktivitas.

“Kalau aktivitas fisik boleh, kalau aktivitas biologi misal, mengambil air untuk minum atau membiarkan hewan-hewan makan di situ itu tidak boleh, karena sudah merasuk ke tumbuh-tumbuhan,” katanya.

***

Presiden Joko Widodo, pada 2015, mengintruksikan kepada Pemerintah Maluku, segera menutup tambang rakyat di Gunung Emas. Jokowi bahkan meminta pemerintah daerah dan pihak berwenang menindak tegas pihak-pihak atau oknum yang merusak lingkungan dengan menebar merkuri dan sianida.

Atas intruksi itu, Pemerintah Maluku melakukan penertiban dengan cara mengosongkan para penambang dari areal pertambangan. Namun upaya ini, tak berbuah hasil maksimal, karena hingga 2018 ini para penambang masih beraktivitas. Ribuan tenda dan kolam rendaman menggunakan merkuri dan sianida masih berdiri di lokasi itu.

Merkuri dari Palu?

Bupati Kabupaten Buru, Ramly Umasugi mengatakan, merkuri yang masuk ke Gunung Botak dipasok dari Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), menggunakan Kapal Pelni.

“Soal merkuri, setahu pemerintah, masuk dari Palu melalui jalur laut. Mercuri dibawa menggunakan kapal putih. Nah, sampai saat ini, saya tidak tahu cukongnya siapa?” katanya.

Untuk mengantisipasi peredaran merkuri merajalela di Gunung Emas, Pemerintah Buru terus melakukan pengawasan dan pendampingan ketat. Bahkan, katanya, pemerintah menurunkan petugas Satpol PP untuk mengawal langsung ke lapangan.

Pemerintah Buru, katanya, telah berkoordinasi dengan Polres Buru dan Kodim Namlea untuk meminimalisir tambang ilegal di Gunung Botak. Salah satu langkah dengan menandatangani maklumat berisi larangan menggunakan merkuri dan sianida.

“Pemerintah kabupaten sangat berharap ada keseriusan dari semua komponen terkait.”

Dia juga mendesak, Pemerintah Maluku, tak sebatas melihat hasil, namun turut terlibat memerangi para penambang yang menggunakan merkuri dan sianida ini.

“Apa yang telah diintruksikan Bapak Presiden harus ditindaklanjuti oleh seluruh stakeholder atau komponen terkait. Pemerintah kabupaten berharap, ada keseriusan semua komponen guna mencegah dan memberantasnya.”

Zeth Sahuburua, Plt Gubernur Maluku, menanggapi kasus tambang emas di Gunung Botak ini. Dia berjanji, kepada tokoh adat dan masyarakat Buru saat tatap muka di kantor gubernur beberapa pekan lalu, bahwa pemerintah segera melakukan penertiban di sana.

Keterangan foto utama:Ratusan tenda milik penambang emas ilegal, yang hingga kini masih berdiri kokoh, di lokasi tambang Gunung Emas (Gunung Botak), Kabupaten Buru, Maluku. Foto : Nurdin Tubaka/ Mongabay Indonesia

Sumber: Mongabay.Co.Id

About the Author

Redaksi

Administrator

Website resmi YPKP 65 Pusat Dikelola oleh Divisi Humas & Media

Visit Website View All Posts