TOM ILJAS: Tanggapan atas Inpres No.2 Tahun 2023
Pengantar:
Berikut ini saya bagikan tanggapan Bung Tom Iljas, korban eksil, mantan Mahid (Mahasiswa Ikatan Dinas) – salah seorang mahasiswa yang dikirim oleh Presiden Sukarno untuk belajar ke negeri-negeri Sosialis: Uni Soviet, Tiongkok, dll., yang dicabut paspornya oleh pemerintah Suharto karena ia menolak untuk mengakui pemerintah rejim Suharto yang berlumuran darah.
Bung Tom Iljas harus hidup tanpa kewarganegaraan (stateless) pindah dari satu Negara ke Negara lain. Ia sadar, bila pulang ke Indonesia pasti ia akan ditangkap, dibuang atau bahkan dibunuh.
Saya bertemu dengan kakaknya Bung Tom Iljas yaitu Bung Bakri Ilyas di Rumah Tahanan Khusus Salemba. Beliau setelah dibebaskan aktif di Pakorba (Paguyuban Korban Orde Baru) bersama Bung A karim DP, Simon Tiranda, dkk. Kini Bung Bakri Ilyas telah meninggal dunia dan dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata.
Bung Tom Iljas, kini menjadi warganegara Swedia. Ketika ia pulang kampung ke Painan Pesisir Selatan Sumatera Barat, hanya untuk tabur bunga di makam orangtuanya, namun ia harus berurusan dengan kantor imigrasi. Bahkan, ia dideportasi. Betapa pedihnya. Seorang kelahiran Painan yang hanya ingin tengok orang tua yang sudah wafat harus alami persekusi.
Sikap Bung Tom Iljas atas Inpres No. 2 Tahun 2023, ini sangat penting untuk menjadi rujukan (referensi) agar dalam menilai produk kebijakan pemerintah, kita tidak subjektif, melainkan harus objektif. Mendengarkan suara dari segala pihak, mengingat tragedy genosida 1965 itu memiliki dimensi yang sangat luas:
Ada pembunuhan, penghilangan orang secara paksa, penculikan, perampokan, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan, kerja paksa mirip perbudakan, pencabutan paspor, diskriminasi sosial, penyebaran ujaran kebencian, dll., dan korbannya diperkirakan 500.000 – 3.000.000 jiwa.
Selamat mempelajari. Semoga bermanfaat.
Salam hangat,
Bedjo Untung
(Ketua YPKP 65)
****
Tanggapan atas Inpres No.2 Tahun 2023.
Disampaikan pada Zoom-meeting dengan Dirjen Kemenkumham, Dirjen Deplu, Dubes RI utk Swedia dll. tertanggal 26 April 2023.
Selamat pagi semuanya.
Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya.
Dalam pengantar Bpk Dirjen tadi disinggung bahwa Instruksi Presiden nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Yang Berat secara umum menginstruksikan dua hal:
1. Memulihkan hak korban
2. Mencegah agar pelanggaran HAM yang berat tidak akan terjadi lagi.
Saya telah mempelajari Inpres no 2 tersebut. Kesan saya inti dari Inpres tsb adalah pemberian santunan, membagi-bagikan kompensasi kepada korban dan keluarganya. Sedangkan hak korban yang paling esensial adalah mendapat keadilan dengan mengungkapkan kebenaran, spesifik siapa-siapa pelaku kejahatan, siapa aktor di balik pelanggaran HAM tsb.
Kedua, tentang mencegah agar pelanggaran HAM berat tidak terulang lagi. Saya tak tahu bagaimana Pemerintah menjamin berhasilnya pencegahan ini bila tidak satu pun pelanggaran HAM yang berat diselesaikan secara berkeadilan. Bagaimana mencegahnya bila: tidak pernah ada pengungkapan kebenaran, tidak pernah ada pengungkapan pelakunya, tidak pernah ada yang dihukum, tidak pernah ada contoh efek jera. Semua pelanggaran HAM berat dalam daftar Pak Presiden terjadi sesudah pelangaran HAM berat 65/66. Berturut-turut, berulang-ulang, karena memang tak pernah ada pelanggaran berat HAM yang diusut tuntas.
Selanjutnya tanggapan saya, saya dasarkan pada 6 pertanyaan yang sudah disusun.
Pertanyaan no.2:
Bagaimana sikap Bapak Tom menyikapi niat baik Presiden untuk pemenuhan hak kewarganegaraan Bapak?
– Saya melihat pertanyaan ini, begitu juga 5 pertanyaan-pertanyaan lainnya dari 6 keseluruhan pertanyaan, sangat membatasi atau melokalisir persoalan pelanggaran hak-hak asasi para eksil hanya pada atau sekitar pemberian prioritas layanan memperoleh dokumen terkait hak kewarganegaraan. Tidak menyentuh substansi masalah. Penjelasan tentang kebenaran sejarah peristiwa yang menimpa diri kami dan mengapa itu terjadi pun tidak ada sama sekali.
– Pelanggaran hak asasi para mahid adalah bagian dari pelanggaran HAM berat 1965/66. Suatu pelanggaran HAM berat yang berskala nasional. Terjadi hampir di seluruh pelosok Tanahair.
Penyelesaiannya tidak bisa sepotong-sepotong. Penyelesaian pelanggaran hak-hak asasi para mahid tidak bisa dipisahkan dari penyelesaian pelanggaran HAM berat 65/66 secara keseluruhan, secara nasional.
Masalah layanan pengembalian kewarganegaraan dsb. hanyalah kelanjutan atau konsekwensi dari penyelesaian berkeadilan secara tuntas pelanggaran HAM berat 65/66 itu. Bahkan bisa dikatakan (pengembalian kewarganegaraan) hanyalah masalah administrasi. Masalah utamanya adalah penyelesaian pelanggaran HAM berat secara berkeadilan.
– Presiden Jokowi – maaf saya mengatakan ini – dengan cerdik telah mendesign suatu penyelesaian melalui jalur non-yudisial. Untuk itu dibentuklah Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat masa lalu. Bekerjalah tim ini dengan terburu-buru dan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Presiden yang dijadikan dasar keluarnya Inpres no.2 tahun 2023. Baik rekomendasi Tim maupun Inpres no.2 tahun 2023 sama sekali absen dari pengungkapan kebenaran, siapa sesungguhnya pelaku-pelaku kejahatan, siapa aktor dibalik kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu. Pada hal pengungkapan kebenaran adalah unsur pokok dalam penuntasan pelanggaran HAM berat, melalui jalur non-yudisial sekalipun. Memang sejak awal Tim dibentuk, seperti dikatakan oleh Kemenko Polhukam, bahwa Tim dibentuk memang tidak untuk mencari siapa yang salah, tetapi kepada penyantunan.
– Dalam pernyataan Presiden tanggal 11 Januari 2023 dengan sangat teliti yang tentunya sudah dipertimbangkan matang-matang, Presiden memilih kata ”menyesalkan” ketimbang menggunakan kata ”maaf”.
– Secara keseluruhan saya menyikapi semangat Inpres no.2 tahun 2023 samasekali tidak menyentuh substansi permasalahan. Mengabaikan upaya pengungkapan kebenaran, namun telah mengambil jalur non-yudisial. Ini hanya akan berpotensi melanggengkan impunitas, dan menutup rapat-rapat penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui jalur yudisial.
– Kembali pada pertanyaan no 2:
Bagaimana sikap saya menyikapi niat baik Presiden utk pemenuhan hak kewarganegaraan saya? Jawaban atas pertanyaan ini saya gabung dengan pertanyaan no 5 ”Apakah ada keinginan Bapak untuk kembali menjad WNI atau ada keinginan lainnya?” Saya kira hakekat dari kedua pertanyaan ini sama.
* Menjadi warga suatu negara (dalam hal ini Republik Indonesia) bagi seseorang yang berasal dari keluarga yang ikut berjuang mendirikan dan mempertahankan kemerdekaan negeri ini adalah suatu kebanggaan. Jauh dari maksud membanggakan diri, saya berasal dari keluarga pejuang kemerdekaan Republik ini.
Ayah saya, berkat jasa-jasa Beliau dalam memimpin perjuangan Rakyat di kabupaten Pesisir Selatan (Sumbar) melawan agresi Belanda I dan ke-II mendapat anugerah penghargaan sebagai Perintis Kemerdekaan dari Pemerintah Presiden Sukarno. Sampai sekarang surat keputusan penghargaan itu masih saya simpan. Suatu kebanggaan. Abang saya tertua, berkat jasa-jasanya dalam perang gerilja di Medan Perang Padang Selatan, menerima penghargan 2 Bintang Gerilja. Saya sendiri dan adik saya ikut mempertaruhkan nyawa dalam mempertahankan Republik ini, melawan pemberontakan PRRI ditahun 1958.
Setelah di luarnegeri mengemban tugas belajar, kegiatan membela Republik ini saya teruskan dengan menggalang solidaritas dari para mahasiswa mancanegara dalam perjuangan pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Dengan latar belakang berasal dari keluarga yang demikian sukar diutarakan dengan kata-kata pedihnya hati ketika paspor dan kewarganegaraan saya dicabut dengan semena-mena oleh rejim militer Suharto.
SELAMA TAP MPRS NO.25/TAHUN 1966 DAN PRODUK UNDANG-UNDANG WARISAN ORBA BELUM DICABUT MAKA LEBIH NYAMAN UNTUK TETAP PEGANG PASSPORT SWEDIA
* Sekarang ada tawaran, niat baik Presiden Jokowi untuk pengembalian kewarganegaraan saya.
Andaikata tawaran ini muncul 20 atau 30 tahun yang lalu saya kira saya tak perlu berpikir panjang untuk menerimanya. Kenapa saya berani mengatakan demikian?
Fakta-faktanya ialah sebagai berikut:
1. Jauh ke belakang, pada bulan Maret 2006 saya dan beberapa teman senasib pernah mengadakan dialog dengan Bapak Mahfud MD, yang ketika itu adalah anggota Komisi III DPR, yang isinya menyampaikan tuntutan kami untuk penyelesaian pelanggaran hak azasi kami khususnya soal pencabutan pasport dan kewarganegaraan.
Dialog ketika itu dilakukan melalui RRI siaran langsung, dipandu oleh Sdr. Wibi Kurniawan, reporter RRI yg kebetulan sedang berada di Stockholm dan Sdr Muhsin Zein reporter RRI di Jakarta.
2. Ketika di Jakarta bulan Mei tahun 2008 dengan difasilitasi oleh seorang anggota DPR saya pernah mendatangi Kementerian Hukum dan Ham Bpk Andi Mattalata, menemui Dirjen dan meninggalkan sepucuk surat kepada pak Menteri yang isinya juga mempersoalkan pencabutan paspor dan kewarganegaraan saya.
3. Setiap ada petinggi-petinggi Pemerintah Indonesia dan DPR RI yang berkunjung ke Swedia, soal yang sama tak henti-hentinya saya angkat dalam pertemuan-pertemuan yang difasilitasi oleh KBRI Stockholm.
4. Atas rekomendasi Bpk Sofyan Jalil saya pernah datang menemui Presiden SBY ketika beliau berkunjung ke Helsingki. Kalau tidak salah pada bulan September 2006. Mungkin karena kehadiran saya dalam pertemuan dengan masyarakat Indonesia di KBRI Helsingki ketika itu sudah diketahui oleh pembawa acara maka kata pembukaan dimulai dengan pemberitahuan bahwa tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan apa pun kepada Bpk Presiden. Hanya diperbolehkan bersalam-salaman.
5. Ketika itu saya lihat di antara rombongan Presiden ada Bpk Hamid Awaluddin, Menteri Hukum Dan Ham. Saya mendekati beliau. Terjadilah dialog yang cukup panjang sekitar pencabutan kewarganegaraan dan paspor para eks mahid. Dialog berlangsung di luar ruang pertemuan, hanya kami berdua. Ketika itu Bpk Hamid Awaluddin memberikan janji-janji untuk menyelesaikan masalah ini, yang kemudian tak pernah ditindaklanjuti.
Melalui beliau saya juga menitipkan sepucuk surat yg ditujukan kepada Presiden SBY, mengenai soal yang sama.
Semua usaha-usaha itu sia-sia belaka. Semuanya menutup hati nuraninya, tak ada yang menggubris.
Sekarang, dalam umur segini, baru ada tawaran niat baik Presiden. Sudah sangat sangat terlambat. Ditambah lagi mencermati perlakuan diskriminatif terhadap para korban 65 dan keluarganya sepanjang jaman reformasi, saya harus berpikir panjang untuk menerima tawaran tsb.
Apa yang saya maksud dengan perlakuan diskriminatif itu?
Ada 2 masalah.
1. Tidak rerhitung banyaknya insiden-insiden dimana para korban 65 dan keluarganya telah diperlakukan dengan sewenang-wenang, baik oleh aparat keamanan, oleh pejabat sipil dan preman-preman dalam masyarakat. Mereka diperlakukan sebagai warga kelas 2. Kegiatan apa saja yg mereka lakukan selalu dicurigai, diobrak-abrik. Apakah itu sekedar berkumpul untuk kangen-kangenan, bersilaturahmi, atau mengunjungi pameran buku-buku yang berbau kiri, berziarah kemakam anggota keluarga yg diduga korban pembunuhan 65/66, dsb. selalu saja mendapat cap atau dituding kegiatan PKI.
2. Para korban dan kelurganya senantiasa hidup dalam trauma, suasana ketakutan, berusaha menghilangkan identitas agar terhindar dari malapetaka, keluarga yg terpecah belah, menjauhi satu sama lain. Selama 32 tahun berkuasa, rejim militer Suharto sangat berhasil dalam membentuk mind-set (pola pikir- ed) masyarakat, termasuk para intelektuilnya. Melalui propaganda yag masiv, cerita-cerita dan filem-filem rekayasa, pembodohan masyarakat yang sangat merusak kerukunan berbangsa dan bernegara. Berhasil mendemonisasi sebagian masyarakat yaitu korban 65/66 dan keluarganya.
Saya akan memberikan beberapa contoh yang saya ketahui yang dialami oleh para eksil:
– Ada keluarga eksil di Tanahair yg tak berani menemui eksil yang pulang, atau menemuinya dengan sembunyi-sembunyi, terutama keluarga yg punya kedudukan dalam pemerintahan.
-Ada eksil yang pulang, tidak hati-hati, mengadakan pesta di rumahnya, dijemput oleh polisi. Dia sendiri, isteri dan anak diinterogasi secara terpisah. Karena memegang paspor Belanda mereka ketiganya dideportasi. Setelah kembali ke Belanda teman tsb. menulis surat pada saya, menyatakan minta maaf karena telah terpaksa mengakui daftar orang-orang eksil di luar negeri yang disodorkan polisi. Katanya ia terpaksa mengakui karena ketika diinterogasi sang polisi meletakkan pistol di atas meja.
-Ada seorang teman ex-mahid dari Jerman, menetap di Indonesia melalui perkawinan dengan WNI. Anak tiri yang bersangkutan tidak puas atas pembagian harta warisan ibunya lalu mengadukan x-mahid ini ke polisi. Ia diinterogasi, laptopnya diperiksa yang berakhir dengan ia dideportasi.
-Ada eksil yg berhasil tinggal di kampungnya, sudah berintegrasi kembali dengan orang sekampung, ikut pengajian segala, karena terlambat memperpanjang ijin tinggal di Indonesia, berakhir dengan deportasi.
-Ada seorang eksil yg telah meninggal, di luar negeri tidak punya siapa-siapa, peninggalan kekayaannya berupa uang hasil penjualan apartemen sesaat sebelum ia meninggal, diusahakan oleh teman-teman untuk diwariskan kepada keluarganya di Tanahair. Sesudh susah payah mencari akhirnya bertemu dengan 2 orang adik almarhum. Kedua adiknya ini menolak menerima uang ratusan ribu crown Swedia itu karena khawatir akan ketahuan dan dipecat dari pekerjaan.
Kejadian-kejadian semacam ini sangat banyak terjadi. Ini hanyalah contoh-contoh yang dialami oleh orang-orang yang saya kenal.
Kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa orang-orang korban 65 dan keluarganya ini hidup dalam suasana ketakutan yang tidak normal? Yang notabene dalam jaman reformasi, jauh setelah Suharto lengser?
Sebabnya ialah, masih adanya Tap MPRS no 25 /Tahun 1966, produk undang-undang, Keppres, Inpres, Instruksi menteri dalam negeri dll. warisan Orde Baru yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Terutama Tap MPRS no.25 telah menjadi payung hukum. Siapa saja, aparat keamanan, pejabat sipil atau pun preman praktis bisa berbuat apa saja terhadap korban dan keluarganya dengan payung hukum ini. Sah-sah saja. Oleh politisi kita Tap MPRS ini telah diperlakukan seperti ayat-ayat suci yang tak bisa diganggu gugat.
Saya mempermasalahkan Tap ini tidak dengan maksud agar PKI diperbolehkan hidup kembali atau tidak. Yang saya permasalahkan ialah Tap ini telah menjadi payung hukum atas segala perlakuan buruk terhadap para korban dan keluarganya. Jadi, untuk menjawab pertanyaan apakah saya ada keiginan utk kembali menjadi WNI, terlebih dulu saya harus menjawab pertanyaan apakah saya merasa lebih aman bila saya kembali menjadi WNI. Selagi payung hukum ini masih ada, selama mind-set masyarakat, pandangan miring masyarakat terhadap korban dan keluarganya belum berubah rasanya saya merasa lebih aman bila memegang pasport Swedia.
Pertanyaan ke.3:
Berkenankah Bapak Tom dan lainnya menceritakan ihwal/latar belakang kenapa akhirnya pada tahun 1965/1966 menjadi Eks Mahid/Eksil?
Pertanyaan ini mestinya diajukan kepada penguasa orde baru yang mencabut kewaranegaraan saya. Menjadi eksil X-mahid bukanlah pilihan saya. Ini adalah keterpaksaan.
Pertanyaan ke 4:
Apakah Bapak Tom dan Bapak/Ibu lainnya masih sanak saudara Famili di Indonesia, dan apakah selama ini mengalami kesulitan jika berkunjung ke Indonesia?
Masih ada.
(Penyampaian lisan tentang pengalaman pahit ketika dikejar-kejar polisi di Pesisir Selatan Painan, dideportasi dan dicekal karena bermaksud berziarah ke makam orang tua yang juga adalah kuburan masal).
Pertanyaaan ke 5, sudah saya gabung dan jawab dengan pertanyaan ke 2.
Pertanyaan ke 6:
Apa saran Bapak Tom dan Bapak/Ibu kepada Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk pemberian prioritas layanan untuk memperoleh dokumen tekait hak kewarganegaraan?
Upaya pemberian prioritas layanan untuk memperoleh dokumen terkait hak kewarganegaraan para eksil menurut hemat saya bukanlah prioritas. Prioritas yang paling penting mestinya diberikan kepada:
1. Usaha-usaha menghilangkan sebab-sebab terciptanya suasana ketakutan, perasaan tidak aman para korban dan keuarganya, yaitu penghapusan Tap MPRS no.25/Tahun 1966 dan segenap produk undang-undang, Keppres, Inpres dsb warisan Orde Baru yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM.
2. Proaktif dalam melakukan usaha-usaha memperbaiki mind-set masyarakat, pandangan buruk masyarakat atas korban 65/66, yang sudah terbentuk selama 32 tahun lebih, dicekoki oleh prapaganda masiv Orde Baru.
Sementara sekian dulu.
Terim kasih.
TOM ILJAS
Korban Eksil eks Mahid yang sekarang bermukim di Swedia
SELESAI
(Naskah diedit, tanpa mengubah isi sesuai naskah asli yang dikirim Bung Tom Iljas via e-mail oleh Bedjo Untung YPKP65)
simak pula Kisah Alimin (Tom) Iljas, Eksil 65 di Stockholm, Swedia : Ketika Ziarah dan Mengenang Masa Lalu Dianggap Kejahatan
Keterangan Gambar:
Foto Tom Iljas Korban Eksil eks Mahid (Mahasiswa Ikatan Dinas) yang paspornya dicabut oleh rejim Suharto karena ia menolak untuk mengakui pemerintah Suharto yang naik ke puncak kekuasaan melalui aksi pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh Komunis dan pendukung Presiden Sukarno.
About the Author
1 thought on “TOM ILJAS : INPRES N0.2/2023 TIDAK MENYENTUH SUBSTANSI PERMASALAHAN, MENGABAIKAN UPAYA PENGUNGKAPAN KEBENARAN, BERPOTENSI LANGGENGKAN IMPUNITAS”