INTERNASIONAL

45 Viewed Redaksi 0 respond
single-thumb.jpg

Deklarasi

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gwangju untuk Demokrasi

Gwangju Democracy Summit (GDS) 2021

 

Diadopsi pada 18 Mei 2021 selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)  merujuk    amandemen dan revisi pada 26 Mei 2021

 

Kami, para penerima  Penghargaan Gwangju untuk Hak Asasi Manusia dan Penghargaan Khusus yang mewakili gerakan demokrasi dan hak asasi manusia di Asia dan sekitarnya,

 

  1. Bertemu secara virtual pada KTT Demokrasi Gwangju (GDS) pertama kali pada tanggal 18 Mei 2021 pada peringatan 41 tahun Gerakan Demokratik Gwangju,

 

  1. Menyampaikan penghargaan yang mendalam kepada Yayasan Memorial 18 Mei karena telah menjadi tuan rumah KTT Demokrasi Gwangju untuk yang pertama kali, sebagai bagian dari Forum Demokrasi Gwangju selama pekan  Gerakan Demokratik 18 Mei (17 hingga 21 Mei 2021).

 

  1. Menegaskan kembali pentingnya kepatuhan pada hukum hak asasi manusia internasional dan prinsip-prinsip demokrasi dan kemanusiaan seperti halnya supremasi hukum, pemilihan umum yang bebas dan adil, perlindungan terhadap kaum minoritas dan pemerintahan yang akuntabel,

 

  1. Menekankan pada akses keadilan yang setara dan efektif melalui langkah-langkah legislatif, yudikatif dan administratif yang dilaksanakan melalui fungsi-fungsi kelembagaan.

 

  1. Menekankan pada pentingnya keadilan transisional untuk menangani kekerasan negara, impunitas dan pelanggaran HAM masa lalu secara tepat waktu untuk memulihkan martabat dan keadilan bagi para korban sesuai dengan prinsip-prinsip hukum  internasional yang berlaku,

 

  1. Sangat prihatin dengan adanya fenomena yang mengkhawatirkan dari ekstremisme agama dan kekerasan serta munculnya otoritarianisme dan totalitarianisme dalam bentuk mafia dan negara fasis,

 

  1. Sangat prihatin dengan menyusutnya ruang sipil dan tergerusnya nilai-nilai dan norma-norma demokrasi selama masa tanggap darurat dan pemulihan dari pandemi COVID-19,

 

  1. Sangat prihatin dengan kegagalan banyak pemerintah di Asia dalam melindungi dan menghormati hak asasi manusia terhadap para korban dan pembela hak asasi manusia  dari pelanggaran berat hak asasi manusia seperti penyiksaan, pembunuhan ekstra-yudisial, penghilangan paksa, penolakan pengadilan yang adil, pengekangan kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul, penyalahgunaan aturan administratif  penahanan, serta  tindakan sewenang-wenang

 

  1. Mengutuk junta militer Myanmar yang telah melakukan pembantaian brutal terhadap banyak warga sipil sejak kudeta militer ilegal pada 1 Februari 2021,

 

  1. Mengutuk juga tradisi militeristik yang didorong oleh maskulinitas yang digunakan sebagai senjata perang dan konflik, terutama segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti genosida terhadap orang Rohingya,

 

  1. Mengutuk juga semua pemerintah otoriter lainnya yang melakukan pelanggaran berat dan sistemik terhadap hak asasi manusia, dan gagal melindungi warga negara dan khususnya orang-orang yang rentan dan kaum minoritas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, khususnya, penolakan untuk mengadakan pemilihan umum yang sah di Bangladesh, pembunuhan di luar proses hukum yang kejam di Filipina, penolakan hak-hak minoritas di India, pelecehan peradilan di Thailand dan penolakan otoritas Indonesia untuk menyelesaikan tragedy pembunuhan massal termasuk genosida pada tahun 1965/66,

 

  1. Mendesak semua negara, khususnya mereka yang memiliki kapasitas untuk memproduksi vaksin melawan COVID-19, untuk bekerja sama melepaskan hak kekayaan intelektual untuk memungkinkan akses yang sama dan tepat waktu terhadap vaksin oleh semua orang melalui Fasilitas COVAX, khususnya untuk negara-negara yang membutuhkan bantuan mendesak,

 

  1. Mendesak pemerintah demokratis untuk bekerja sama lebih erat untuk memainkan peran kepemimpinan kolektif dengan mengambil tindakan tepat waktu untuk membela demokrasi dan mendukung masyarakat sipil dan gerakan demokrasi secara internasional,

 

  1. Mendesak organisasi-organisasi dan pertemuan-pertemuan internasional seperti ASEAN, ASEAN+3 dan Asia Europe Meeting (ASEM) untuk berperan dalam membela dan memajukan demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan norma-norma  internasional,

 

  1. Mendesak badan-badan PBB yang relevan seperti Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Dewan Keamanan dan Komisi Pembangunan Perdamaian (PBC), serta Sekretaris Jenderal PBB untuk mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan mandat mereka untuk membela dan mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia dan perdamaian ,

 

  1. Menegaskan kembali solidaritas kami dengan semua pembela demokrasi dan hak asasi manusia di Asia dan sekitarnya, terutama mereka yang terus berjuang untuk hak asasi manusia dan kebebasan fundamental mereka, serta untuk demokrasi,

 

  1. Menyerukan solidaritas dan dukungan internasional untuk memberikan perlindungan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia secara ekonomi, sosial dan medis,

 

Berkomitmen untuk membela dan memajukan demokrasi dengan kemampuan terbaik kita di negara kita sendiri, Asia dan sekitarnya dengan cara yang lebih proaktif sebagai Jaringan Penerima Penghargaan Gwangju untuk Hak Asasi Manusia dan Hadiah Khusus (NLG) dalam kemitraan dengan semua organisasi pembela demokrasi dan hak asasi manusia serta organisasi-organisasi  mereka di mana-mana.

 

18 Mei 2021

 

Don't miss the stories follow YPKP 1965 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
prev-next.jpg

INTERNASIONAL

prev-next.jpg

Related posts
Your comment?
Leave a Reply