Berita
Korban Tragedi 65 Pemalang Bangun Kemandirian
Temu Korban Tragedi 65 Kendalsari Membangun kemandirian kolektif bagi para korban/ penyintas di tengah mandeknya upaya penyelesaian kasus kejahatan HAM berat dalam tragedi 1965-66 dan setelahnya, sudah seharusnya menjadi hal yang lebih penting ketimbang terjebak pada wacana pemenangan pemilihan... read more »
Kejagung Cari Solusi 7 Kasus Pelanggaran HAM Berat Bisa Berkembang
Oleh: Riyan Setiawan – 22 Februari 2019 Kejagung tengah mencari solusi terkait 7 kasus pelanggaran HAM berat yang dilaporkan oleh Komnas HAM agar bisa berkembang dan tak diam di tempat. Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini tengah mencari solusi terkait 7 kasus pelanggaran HAM berat yang... read more »
Kasus Pelanggaran HAM Berat Diminta Tak Disampaikan ke Publik
Oleh: Alfian Putra Abdi – 17 Januari 2019 Komisioner Komnas HAM menyayangkan sikap Jaksa Agung yang membentuk FGD dalam membedah kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Mohammad Choirul Anam menyayangkan sikap Jaksa Agung yang... read more »
Bedjo Untung: “Masalahnya di Jaksa Agung”
Soal Mandeknya Penyelesaian Kasus “Genosida 1965-66” Pada hari Kamis (10/1/2019) Komnas HAM menggelar konferensi pers di Media Center kantornya di kawasan Menteng, Jalan Latuharhary Jakarta. Kelima komisioner ada di pertemuan yang diagendakan bagi awak media itu. Ada Ketua Komnas... read more »
Sum, Film Penyintas Tragedi ‘65 Borong Penghargaan Sodoc
21 Oktober 2018 Film Sum sutradara Firman Fajar Wiguna produksi Brankas Film SMA Negeri 2 Purbalingga menyabet dua penghargaan sekaligus diajang Solo Documentary Film Festival (Sodoc) 2018. Selain film terbaik kategori pelajar, film berdurasi 15 menit ini juga diganjar film favorit penonton.... read more »
Press-Release
[Statement] Meretas Jalan Yudisial dan Internasionalisasi
Pernyataan Sikap Pada hari Selasa, 13 September 2016, YPKP 1965 menerima surat dari Kemenko Polhukam No: 1643/polhukam/De-III/HK.06.06.02/9/2016; yang pada intinya berisi penolakan terhadap... read more »
Reformasi Kebijakan TNI: Militer Tidak Boleh Berpolitik Praktis
PERNYATAAN PERS No. 24/YPKP 65/VIII/2016 Reformasi Kebijakan TNI: Militer Tidak Boleh Berpolitik Praktis Sehubungan dengan kemauan politik pemerintah Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dalam Program Nawacita nya yaitu ingin menyelesaikan pelanggaran HAM (masa lalu) dengan seadil-adilnya dan bermartabat. Hal ini... read more »
Temuan Baru YPKP’65: Titik Kuburan Massal Korban ...
BOYOLALI – Perjalanan 16 jam melewati malam dari Jakarta ke Boyolali dengan menumpang bus reguler, akhirnya berakhir berbarengan dengan terbitnya matahari di... read more »
YPKP 65 MENDESAK SEGERA DIBENTUK KOMITE PENYELESAIAN PE...
YAYASAN PENELITIAN KORBAN PEMBUNUHAN 1965/1966 [YPKP 65] Indonesian Institute for The Study of 1965/1966 Massacre SK Menkumham No.C-125.HT.01.02.TH 2007;... read more »
Putusan Akhir Majelis Hakim IPT 1965
July 20, 2016 Catatan Editorial Laporan ini dibuat berkaitan dengan keikutsertaan para hakim dalam sidang yang digelar di Nieuwe Kerk, Den Haag, Belanda, pada... read more »
More from Berita
Istana Jawab Kontroversi Politik dan HAM 4 Tahun Terakhir
Tim, CNN Indonesia | Jumat, 19/10/2018 10:30 WIB EMPAT TAHUN JOKOWI-JK Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memasuki tahun ke... read more »
Sisi Lain “Perempuan yang Tertuduh”: Para ‘Srikandi’ yang Dimarjin...
Fariz Fardianto | September 29th, 2018 Malam mulai larut. Detak jarum jam menunjukan pukul 20:00 WIB. Di lantai dua gedung Auditorium UIN Walisongo, Semarang, puluhan pasang mata tak... read more »
Terobosan HAM Filipina: Vonis Seumur Hidup untuk Jenderal Penculik
Penulis: Faisal Irfani | 19 September 2018 “Selama aku masih hidup, aku akan terus menjaga harapan bahwa putriku juga masih hidup. Dan dia harus dikembalikan oleh para si bodoh... read more »
Siaran Pers: Dewan Kerukunan Nasional (DKN) Bukan Jawaban!
KontraS, Imparsial dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu: Dewan Kerukunan Nasional (DKN) Bukan Jawaban! Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)... read more »
LPSK Sebut jika Pelanggaran HAM Berat Tak Diselesaikan, Korban Te...
Moh Nadlir | Kompas.com – 08/06/2018, 22:57 WIB JAKARTA – Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK), Abdul Haris Semendawai, mengingatkan agar pemerintah segera menuntaskan... read more »