Tag Archives non yudisial

koperham
Presiden Perlu Kembalikan Wibawa Negara ...

Presiden Perlu Kembalikan Wibawa Negara lewat Penegakan Hukum dan HAM

Forum Akademisi dan Aktivis HAM: Presiden Perlu Kembalikan Wibawa Negara lewat Penegakan Hukum dan HAM Di tengah waktu yang makin sempit, peringatan Hari Hak-hak Asasi Manusia se Dunnia pada 10 Desember 2017 merupakan momen tepat bagi Presiden Joko Widodo untuk mengambil sikap berterusterang... read more »

17-05-20_16.34.44a
Masalah Pelayanan Medis-Psikososial LPSK...

Masalah Pelayanan Medis-Psikososial LPSK dan Implementasinya

BAHAN RUJUKAN / LAPORAN YPKP 65  Sesuai UU LPSK No.13 Tahun 2006 dan yang telah diperbaharui dengan UU LPSK No.31 Tahun 2014  Pasal [5], seorang Saksi dan Korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan... read more »

Jaksa Agung HM Prasetyo. ©2016 merdeka.com/ilham kusmayadi
Jaksa Agung ungkap alasan tempuh jalur n...

Jaksa Agung ungkap alasan tempuh jalur nonjudicial kasus HAM

Kamis, 2 Februari 2017 03:25 | Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah Merdeka.com – Pemerintah memilih jalur non-judicial untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu, semisal penuntasan kasus Semanggi dan Trisakti. Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan sulitnya mencari... read more »

illustrasi: Komisioner Komnas HAM Nur Kholis. (Okezone)
Komnas HAM Diundang Menko Polhukam Bahas...

Komnas HAM Diundang Menko Polhukam Bahas Pelanggaran HAM Berat

Rakhmatulloh | Senin,  30 Januari 2017  −  13:19 WIB JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto akan memimpin rapat konsultasi‎ dengan lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) siang ini. Komisioner Komnas HAM Nur Kholis... read more »

Ilustrasi: Aksi Kamisan (foto: Antara)
Penyelesaian Pelanggaran HAM Mandek, Dir...

Penyelesaian Pelanggaran HAM Mandek, Dirjen: Pembuktian Sulit

Rabu, 18/01/2017 19:11 WIB | Oleh: Yudi Rachman, Rio Tuasikal KBR, Jakarta-  Pemerintah kesulitan menindaklanjuti proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur yudisial. Menurut Dirjen Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi, proses penyelesaian pelanggaran HAM... read more »

Ilustrasi kerukunan beragama di Indonesia. (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Dewan Kerukunan Berpotensi Memupus Asa Korban Kasus HAM

Prima Gumilang, CNN Indonesia Rabu, 11/01/2017 10:10 WIB Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengritik pembentukan Dewan Kerukunan Nasional oleh pemerintah.... read more »

Ilustrasi menjaga kerukunan. (ANTARA FOTO/Siswowidodo)

DPR Pertanyakan Pembentukan Dewan Kerukunan

M Andika Putra, CNN Indonesia Rabu, 11/01/2017 08:40 WIB Jakarta, CNN Indonesia — Anggota Komisi I DPR RI Dave Fikarno Laksono meragukan pembentukan Dewan Kerukunan oleh... read more »

Ketua YPKP 65, Bedjo Untung. Foto: KBR/Danny Setiawan

Usulan Wiranto soal Badan Khusus Tragedi 65 Tak Jelas dan Masuk Akal

Rabu, 05/10/2016 12:42 WIB | Oleh: Sasmito KBR, Jakarta- Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) mempertanyakan rencana pembentukan badan khusus untuk menyelesaikan... read more »

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. (SINDOphoto)

Pemerintah Putuskan Penyelesaian Kasus HAM 65 Secara Non Yudisial

Rakhmatulloh | Sabtu,  1 Oktober 2016  −  15:50 WIB JAKARTA – Pemerintah telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari ‎unsur Kejaksaan Agung (Kejagung), Komnas HAM,... read more »