Menjarah Tanah Petani: Kekerasan dan Counter-landreform Pasca 1965 di Banyuwangi, Jawa Timur

Tulisan ini berfokus pada kaitan antara kekerasan 1965 dengan persoalan agraria di Banyuwangi, Jawa Timur. Bagian pertama adalah pendahuluan dan telaah singkat problem historiografis mengenai landreform dan kekerasan 1965, dan konsep kekerasan sebagai “akumulasi primitif”.

Saya berargumen bahwa kekerasan yang terjadi justru adalah tonggak baru dan bagian integral dari pembangunan politik dan ekonomi (perkebunan) Orde Baru selanjutnya. Ini membantah historiografi sejarah agraria di Indonesia selama ini yang berpendirian bahwa kekerasan disebabkan oleh konflik pedesaan-horisontal yang telah ada sebelumnya dan diperparah oleh pelaksanaan landreform secara sepihak (berbagai pihak).

Dalam kenyataannya, kekerasan juga terjadi di wilayah perkebunan yang bersifat vertikal (perusahaan perkebunan dengan rakyat) yang notabene bukan perkebunan aktif namun telah diterlantarkan atau bekas areal erfpacht Belanda yang sudah diduduki rakyat sejak lama. Menggunakan konsep akumulasi primitif itu, tulisan ini menarasikan apa yang terjadi di Banyuwangi pasca-1965.

Bagian kedua mendeskripsikan pelaksanaan landreform di Indonesia dan di tingkatan lokal Banyuwangi, serta arti pentingnya bagi perbaikan struktur agraria lokal.
Bagian ketiga menyajikan kekerasan-kekerasan yang terjadi, aksi penumpasan militer dan sipil, penghitungan angka korban dari berbagai kecamatan, serta pembacaan secara kritis dokumen yang digunakan dalam membangun narasi.

Bagian keempat adalah bentuk-bentuk perampasan kembali tanah oleh berbagai aktor secara vertikal maupun horisontal. Juga adanya upaya organisasi tani, Pertanu dan Petani, melawan ancaman counter-landreform. Kaitan antara kekerasan dengan perampasan-kembali yang menjadi inti dari tesis tulisan ada di bagian ini.

Pada bagian Penutup, saya membuat kesimpulan dan refleksi singkat bagi pengkajian sejarah agraria dan sejarah Indonesia 1965.