Sulastri dan Politik Stigma Warisan OrBa

409 Viewed Redaksi 0 respond
KORBAN: Penyintas Tragedi 65 secara rutin mengadakan pertemuan seperti yang dilakukan di daerah Boyolali ini [Foto: Humas YPKP'65]
KORBAN: Penyintas Tragedi 65 secara rutin mengadakan pertemuan seperti yang dilakukan di daerah Boyolali ini [Foto: Humas YPKP'65]

BOYOLALI – Kemeriahan perayaan 71 tahun Proklamasi RI masih terasa sisanya. Tragedi 1965 yang sarat manipulasi sejarah di awal kekuasaan rejim Orde Baru juga telah lewat 51 tahun yang lalu. Dan kekuasaan Soeharto sendiri telah tumbang karena desakan Reformasi 1998; telah 18 tahun lewat. Tetapi siapa sangka bahwa doktrin Orba Soeharto masih lekat bercokol di otak para pejabat pemerintahan hingga hari ini.

Fakta bahwa salah satu politik stigma yang dikonstruksi mengikuti tudingan Soeharto terhadap PKI sebagai dalang di balik G30S, yang kemudian melegitimasi tindak kejahatan HAM melalui kekerasan militeristik terhadap seluruh lawan-lawan politik Soeharto; masih nyata dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan.

Ini lah kekuatan sisa OrBa itu, sebagaimana dituturkan oleh seorang ibu berusia 67 tahun, dari Desa Kalinanas, Wonosegoro di Kabupaten Boyolali. Terhadap perempuan bernama Sulastri ini masih lekat stigma sebagai anak gembong PKI ketika ia harus berurusan dengan aparat Kadesnya untuk keperluan administrasi desa.

“Saya masih dipersulit saat mengurus surat atau cap dari desa”, akunya. Dan yang lebih menyakitkan adalah dalih si Kades yang menyebutkan semua itu karena ibunya dulu adalah gembong PKI di Boyolali.

 

Tugas YPKP’65 Mencerdaskan

 

EDDY SUGIANTO: Sekretaris YPKP'65 Pusat, Eddy Sugianto tengah memberikan pembekalan kepada seluruh peserta pertemuan [Foto: Humas YPKP'65-Doc]

EDDY SUGIANTO: Sekretaris YPKP’65 Pusat, Eddy Sugianto tengah memberikan pembekalan kepada seluruh peserta pertemuan [Foto: Humas YPKP’65-Doc]

Realitas seperti yang dialami Sulastri ini sejatinya juga menimpa para penyintas lainnya, di daerah yang sama maupun di wilayah berbeda. Anak dari ibu aktivis bernama Maniyem ini hanyalah contoh kasus. Stigmatisasi demikian ini bukan tanpa maksud dan memang disengaja untuk tetap dipelihara hingga hari ini. Ada maksud politis untuk tetap melanggengkan cap PKI, tak peduli apakah perilaku diskriminatif pejabat pemerintah ini; memanusiakan orang atau malah sebaliknya.

Bahkan saat pemerintah menginisiasi upaya penyelesaian Tragedi 1965 melalui rekonsiliasi yang berkeadilan dengan menghormati martabat kemanusiaan pun; stigma ini dimunculkan untuk merecoki upaya pengungkapan kebenaran atas sejarah kelam bangsa ini di sekitar tahun 1965-66. Kenyataannya, tema besar rekonsiliasi yang tengah dibahas secara nasional kemudian dibiaskan dengan memunculkan issue kebangktan PKI baru. Tak peduli bahwa semua cuma fitnah belaka.    

Masalah internal lainnya adalah layanan kesehatan yang difasilitasi negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban [LPSK] yang dipandang sebagai bagian dari kompenasi terhadap korban. Menanggapi kenyataan seperti ini, Sekretaris YPKP’65 Eddy Sugianto mengingatkan kembali pada visi turut mencerdaskan kehidupan berbangsa dari lembaga dimana ia jadi pengurus di dalamnya.

“Yang kita perjuangkan bukan sekedar kompensasi negara”, tegasnya. Adalah naif, jika memandang uluran negara berupa layanan kesehatan dan psyco-social yang ditangani LPSK ini sebagai capaian tuntutan. Padahal secara kasuistik justru memicu kerentanan dengan munculnya masalah baru yang bersifat kontra produktif di kalangan penyintas dan korban Tragedi 1965 sendiri.

Sebagai akibatnya, kemunculan kompensasi layanan kesehatan gratis ini malah menimbulkan perpecahan di antara sesama penyintas dan korban. Sementara politik stigmatisasi yang dikonstruksi OrBa terus merambah hingga anak-cucu dan generasi korban kejahatan HAM di Indonesia… [hum]

Don't miss the stories follow YPKP 1965 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
MASS-GRAVES: Seorang saksi sejarah pembantaian massal Tragedi 1965  tengah menunjukkan lokasi kuburan (mass-graves) disaksikan Ketua Umum YPKP'65 Bedjo Untung [Foto: Humas YPKP'65-doc]

Temuan Baru YPKP’65: Titik Kuburan Massal Korban Tragedi 65

EDDY SUGIANTO: Sekretaris YPKP'65 Pusat, Eddy Sugianto menyampaikan pernyataan pers

Reformasi Kebijakan TNI: Militer Tidak Boleh Berpolitik Praktis

Related posts
Your comment?
Leave a Reply