Saat Moncong Meriam Mengarah ke Istana
tirto.id – “Di mana saya harus menempatkan senjata?” tanya Mayor Kemal Idris sang komandan Resimen Ketujuh Divisi Siliwangi, yang berpangkalan di sekitar Jakarta, kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kolonel Abdul Haris Nasution.
Kepada Kemal, seperti tertulis dalam biografi Kemal Idris Bertarung Dalam Revolusi (1996), Nasution menjawab: “saudara taruh saja di depan istana.”
Sebagai prajurit, Kemal tentu saja melaksanakan perintah Nasution yang menjabat sebagai KSAD ketika itu. Pagi-pagi 17 Oktober 1952 itu, dia menempatkan beberapa unit persenjataan artileri dan juga kavaleri di sekitar istana. Mulai dari meriam artileri, juga tank dan panser kavaleri. Mayor Kemal Idris pun mirip Jenderal Naguib dari Mesir yang menduduki kota Kairo dalam kudetanya.
Pagi itu, ajudan setia Soekarno, Mangil Martowidjojo, terkejut ketika tiba di Istana. “Saya kaget, melihat di depan istana, sejumlah meriam, dengan moncong mengarah tepat ke Istana Negara,” akunya dalam Kesaksian Tentang Bung Karno (1999). Semula, Mangil bahkan tak diperbolehkan masuk ke Istana oleh pasukan-pasukan yang ada di luar istana. Tak hanya meriam di depan istana yang dilihat Mangil. “.. sewaktu lewat belakang istana, saya semakin kaget melihat beberapa panser berjajar di tepi sungai, meriamnya diarahkan tepat ke depan istana.”
Di dalam istana, pagi itu, Presiden Soekarno sedang berolahraga pagi, jalan kaki keliling istana. Sebagai pengawal Soekarno sejak zaman revolusi, Mangil mencari tahu kekuatan pasukan lapis baja pengepung istana itu. Salah seorang bawahannya, Pembantu Letnan I Mimbar, dia perintahkan mencari tahu meriam-meriam, baik di kendaraan lapis baja atau meriam tarik itu berpeluru atau tidak. Dalam waktu singkat, Peltu Mimbar melapor pada Mangil dan memastikan meriam-meriam itu terisi peluru yang siap ditembakkan. Selesai Soekarno berolahraga, di depan istana sudah ramai dengan para demonstran.
“Bubarkan Parlemen! Bubarkan Parlemen!” teriak demonstran. Sebelum pengerahan massa, yang kebanyakan sipil itu berdemo, parlemen dianggap terlalu berlebihan mencampuri urusan Angkatan Darat oleh para perwira Angkatan Darat sendiri. Dalam sebuah mosi yang dikeluarkan pada 15 Oktober 1952, selain mengakhiri Misi Militer Belanda di Indonesia sebagai poin pertama, poin keduanya adalah reorganisasi dan mutasi pimpinan Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan. Mosi ini didukung 91 suara dan ditolak 54 suara pada 16 Oktober 1952. Di hari pemungutan suara di Parlemen itu Kolonel Nasution dan petinggi Angkatan Darat lainnya mengadakan rapat. Esoknya, Nasution dan lainnya juga ke Istana.
Mangil ingat, pagi itu juga Kolonel Nasution, Kolonel Simatupang, Letnan Kolonel Suwondo Parman, dan beberapa perwira lain sudah datang di Istana. Mereka diterima Mayor Sugandhi. Sementara itu, Mangil melihat seorang perwira yang nampak gelisah di depan pos jaga Istana. Mangil segera menyuruh bawahannya mengusir perwira itu. Setelah pengusiran itu bawahannya menghadap Mangil lagi.
“Tugas sudah saya laksanakan, namanya Kemal Idris, Mayor Angkatan Darat,” lapor si bawahan yang bernama Agen Polisi Pardi. Sementara perwira-perwira yang bersama Nasution dan Simatupang itu pun ditemui Soekarno. Mereka menuntut pembubaran parlemen yang kerap membuat kabinet jatuh bangun dan tidak bisa bekerja dengan baik, selain ulah parlemen yang mempolitisasi Angkatan Darat.
Setelah berbincang-bincang sebentar, Soekarno keluar Istana dengan diikuti beberapa pengawal. Ketika hendak menuruni tangga Istana, Soekarno memerintahkan hanya Mangil yang boleh mengikutinya, sementara pengawal lain tetap di istana. Dengan berjalan kaki, Soekarno mendatangi para demonstran dan memberikan jawaban yang begitu mengecewakan demonstran.
“Pokoknya, saya tidak mau jadi diktator. Jangan paksa saya membubarkan parlemen. Saya tidak akan pernah mau…” tegas Soekarno dalam volume suara nyaring. Sementara itu para demonstran hanya diam tak berkata-kata. Tak juga menyanggah dan berkeras para tuntutan untuk membubarkan parlemen.
“Hidup Bung Karno! Hidup Bung Karno!” teriak massa yang tak jelas dari mana asalnya itu seolah mereka lupa pada tuntutan untuk membubarkan Parlemen itu. Soekarno sebenarnya begitu marah kepada Nasution, tetapi tidak menyalahkan tuntutan nasution dan kolega-kolega Angkatan Daratnya itu. Dalam Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (1966), Soekarno menyebut cara Nasution tak bisa dibenarkan, “Soekarno sama sekali tidak akan menyerah karena paksaan. Tidak kepada Belanda dan tidak kepada meriam Tentara Nasional Indonesia.”
Setelah kejadian itu, Nasution kehilangan jabatan KSAD. Kemal Idris juga jadi perwira buangan setelah peristiwa itu karena aksi Naguib style command. Karier Kemal Idris pun terhenti meski sempat dikirim dalam pasukan Garuda ke Afrika. Namun, karena krisis di Angkatan Darat tetap berkepanjangan. Pada 1955, Nasution dipanggil kembali menjadi KSAD.
Jauh setelah 17 Oktober 1952, tentu saja parlemen dijauhkan dari militer. Hanya Presiden yang punya hak penuh untuk memilih petinggi Angkatan Darat, juga angkatan-angkatan lain di TNI. Juga menggerakkan semua kekuatan militer. Sudah menjadi takdir militer di negara berdemokrasi, tunduk kepada pemerintah di bawah kendali presiden. Menurut Bapak Bangsa Soekarno, haram hukumnya tentara berpolitik.
“Angkatan perang tidak boleh ikut-ikut politik, tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik, angkatan perang harus berjiwa yaa berjiwa, berapi-api berjiwa, berkobar-kobar berjiwa tapi ia tidak boleh ikut-ikut politik…” tegas Soekarno dalam pidatonya di Front Nasional pada 17 Agustus 1963. Hampir sebelas tahun setelah Peristiwa 17 Oktober 1952.
Di tahun-tahun terakhir Soekarno, Kemal Idris kembali mengerahkan pasukan ke Istana Negara lagi. Kali ini bukan pasukan lapis baja seperti pada 17 Oktober 1952, melainkan dengan “Pasukan Tak Dikenal” pada 11 Maret 1966. Ketika Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) diberikan kepada Mayor Jenderal Soeharto. Ketika itu, Soeharto adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), sementara Brigadir Jenderal Kemal Idris Kepala Stafnya. Setelah Soeharto jadi Presiden, Kemal yang pemberang itu dijadikan Duta Besar di Yugoslovakia dan dijauhkan dari Tentara, meski sudah berpangkat jenderal.
(pet/nqm)




Your comment?