Komnas HAM akan laporkan 18 catatan situasi HAM di Indonesia ke PBB

175 Viewed Redaksi 0 respond
Komnas HAM. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman
Komnas HAM. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Jumat, 14 Oktober 2016 13:06 | Reporter : Anisyah Al Faqir

Merdeka.com – Komnas HAM mencatat 18 isu tentang situasi HAM nasional yang terjadi selama empat tahun terakhir di Indonesia. Catatan tersebut merupakan Universal Periodic Review (UPR) yang akan disampaikan ke Dewan HAM PBB tahun 2017.

“UPR adalah sebuah laporan HAM di sebuah negara. Tiap-tiap negara yang terdaftar di PBB berhak mendapatkan pengawasan dari polisi HAM serta mendapatkan pengawasan dari negara-negara lainnya,” kata anggota Komnas HAM Yossa Agung di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary No 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/10).

Dari 18 isu yang akan disampaikan terbagi menjadi lima kategori, yakni topik HAM, kelompok spesifik, pengesahan atau legislasi ratifikasi dan beberapa isu yang masuk dalam kategori isu baru.

Pada kategori topik-topik HAM, terdapat enam isu yang menjadi catatan dalam UPR. Pertama tentang kebebasan berekspresi yang merekomendasikan merevisi UU ITE dan menindak tegas terhadap aparat atau organisasi masyarakat yang melakukan ancaman dan kekerasan terhadap kebebasan berekspresi.

Kedua, hak hidup yang merekomendasikan agar pemerintah menghapus hukum pidana mati dalam peraturan perundangan-undangan dan melakukan eksaminasi terhadap seluruh putusan mati di Mahkamah Agung. Ketiga, merekomendasikan memerangi impunitas dengan mendirikan komisi kebenaran dan rekonsiliasi di bawah kewenangan presiden dan merevisi UU No. 31/1997 tentang peradilan militer.

Kelima kebebasan beragama dan berkeyakinan. Keenam tentang pengakuan dan pemberian hak-hak dasar atas kaum LGBT.

“Pada bagian kedua tentang kelompok-kelompok spesifik pemangku hak terdapat tiga isu yakin tentang masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas dan pembela HAM,” kata Yossa.

“Sementara pada bagian ketiga tentang ratifikasi instrumen HAM kami merekomendasikan agar pemerintah Indonesia segera meratifikasi OP-CAT, Statua Roma, CPED and OP-ICRPD” sambung Yossa.

Pada bagian kelima tentang legalisasi nasional yang relevan terhadap promosi dan perlindungan HAM, Komnas HAM merekomendasikan tiga isu. Pertama tentang penguatan kapasitas institusi HAM Nasional, dan RANHAM (rencana aksi nasional HAM) 2015-2019.

Kedua merevisi KUHP untuk memisahkan pasal-pasal tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Terakhir penghapusan terorisme dengan menuntaskan revisi RUU terorisme di tahun 2016.

Adapun lima isu yang masuk dalam kategori isu terbaru selama empat tahun terakhir di antaranya tentang pendidikan dan pelatihan HAM, kasus penggusuran, permasalahan HAM di Papua, Bisnis dan HAM dan hak atas kesehatan yang merupakan jaminan kesehatan nasional, Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dan dampak kebakaran hutan dan lahan. [cob]

https://www.merdeka.com/peristiwa/komnas-ham-akan-laporkan-18-catatan-situasi-ham-di-indonesia-ke-pbb.html

Don't miss the stories follow YPKP 1965 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Penyintas 65/66 pada aksi kamisan ke-457 di depan Istana Negara, Jakarta. (Foto: Antara)

Penyintas 65 Sebut Wiranto Sebar Kebohongan Publik

Soe Hok Gie dan pembantaian massal PKI 1965-1966. Foto: Hasan Kurniawan/SINDOnews

Soe Hok Gie dan Pembantaian Massal PKI 1965-1966

Related posts
Your comment?
Leave a Reply