Mengenang Genosida Indonesia, 53 Tahun Kemudian

268 Viewed Redaksi 1 respond
bril.com
bril.com

dalam Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Jurnal Ilmu Humaniora dan Ilmu Sosial Asia Tenggara

Penulis: Grace Leksana 1   | 19 Mar 2019

 

Djoko Sri Moeljono, Pembuangan Pulau Buru: Dari Barter ke Hukum Pasar . Bandung: Ultimus, 2017, x + 261 hlm. ISBN : 9786028331647, harga: Rp  75.000,00 (paperback).

Gregorius Soeharsojo Goenito, Tiada Jalan Bertabur Bunga: Memoar Pulau Buru dalam Sketsa . Yogyakarta: InsistPress, 2016, xviii + 248 pp. ISBN : 9786020857114, harga: Rp  65.000,00 (paperback).

Yayasan IPT 1965, Laporan Akhir Mahkamah Rakyat Internasional tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Indonesia 1965 / Laporan akhir Pengadilan Rakyat Internasional 1965 . Bandung:. Ultimus, 2017, 384 pp, ISBN : 9786028331791, harga: Rp  75.000,00 (paperback).

Jess Melvin, Tentara dan Genosida Indonesia: Mekanika Pembunuhan Massal . New York: Routledge, 2018, xxv + 319 hlm. ISBN : 9781138574694, harga: GBP  80,50 (hardback).

Mars Noersmono, Bertahan Hidup di Pulau Buru . Bandung: Ultimus, 2017, viii + 368 hlm. ISBN : 9786028331340, harga: IDR  85,000.oo (paperback).

Putu Oka Sukanta, Cahaya Mata menyanyikan Pewaris: Kisah Nyata Anak-Cucu Korban Tragedi ’65 . Bandung: Ultimus, 2016, xviii + 422 hlm. ISBN : 9786028331784, harga: Rp  70.000,00 (paperback).

  1. Nasution (penulis), DSW Yanar (produser), Pulau Buru Tanah Air Beta. 2016

Soe Tjen Marching. The End of Silence: Akun Genosida 1965 di Indonesia . Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017. 219 hal. ISBN : 9789462983908, harga: EUR  85,00 (hardback).

Vannessa Hearman, Kuburan Tanpa Tanda: Kematian dan Kelangsungan Hidup dalam Kekerasan Anti-Komunis di Jawa Timur, Indonesia . Denmark: NIAS Press, 2018, xiii + 272 hlm. ISBN : 9788776942274, harga: GBP  25,00, USD  32,00 (paperback).

 

Pada tahun 2016, saya mendapat kesempatan untuk berbicara dengan beberapa guru sejarah sekolah menengah di pedesaan Malang, Jawa Timur. Para guru bekerja di sebuah sekolah madrasah swasta dan agama yang terletak di bagian selatan kabupaten. Beberapa kecamatan di daerah itu terkenal sebagai basis Partai Komunis Indonesia ( PKI ) dan menjadi sasaran utama selama operasi militer anti-komunis tahun 1965 dan 1968.

Dalam percakapan saya dengan para guru ini, saya bertanya bagaimana mereka mengajar tentang 1965 di kelas. Para guru menjelaskan bahwa itu adalah topik yang paling banyak dibahas dan diperdebatkan di semester ini. Anak-anak mengungkapkan keingintahuan mereka dengan sering mengajukan pertanyaan berikut: siapa yang bersalah atas Gerakan 30 September (G30S), selama enam perwira militer berpangkat tinggi dan satu berpangkat rendah terbunuh? Mereka mengajukannya sebagai pertanyaan terbuka, bukan menyalahkan PKI atas pembunuhan para petugas.

Lebih menarik lagi, beberapa siswa terlibat dengan narasi kekerasan anti-komunis dengan berbagi cerita keluarga mereka; tentang kakek-nenek yang hilang, kekerasan yang dialami tetangga, atau cerita-cerita mistis tentang kuburan massal di desa. Saya membayangkan bahwa ini tidak akan terjadi tiga puluh tahun yang lalu, di bawah pemerintahan Soeharto yang otoriter.

Historiografi resmi Indonesia sangat berfokus pada G30S dan menyalahkan PKI atas kematian para perwira militer ini, sementara pada saat yang sama tidak termasuk semua kekerasan yang dilakukan terhadap anggota PKI yang dituduh dan kaum Kiri lainnya selama apa yang dapat disebut sebagai proyek pemusnahan militer pada tahun 1965– 68.

Namun, wacana tentang kekerasan massal 1965 telah berubah dengan cepat dibandingkan dengan rezim Orde Baru Soeharto, seperti yang ditunjukkan dalam percakapan saya dengan para guru sejarah. Diskusi tidak berkisar pada G30S lagi, tetapi sudah mulai mengungkap kontra-narasi tentang kekerasan. Ini adalah budaya ingatan kita hari ini: sementara narasi resmi tetap tidak tertandingi, kekerasan secara bertahap diakui. Masih ada orang yang percaya pada ancaman komunisme yang sedang berlangsung dan tetap diam tentang kekerasan yang dilakukan terhadap komunis di masa lalu, namun orang Indonesia semakin terlibat dalam diskusi tentang kekerasan ini, meskipun mereka masih dalam minoritas (Eickhoff et al. 2017) .

Alih-alih saling bersaing atau meniadakan, kedua narasi tampaknya hidup berdampingan. Bahkan, sampai taraf tertentu kontra-narasi tentang kekerasan diakui bahkan di bawah Orde Baru yang represif. Itu adalah ‘rahasia terbuka’ yang kadang-kadang muncul dalam pernyataan resmi, meskipun itu tidak pernah digambarkan sebagai bagian dari proyek struktural oleh militer untuk melenyapkan komunis. Misalnya, dalam konferensi pers tahun 1971, Soeharto menyatakan bahwa “ribuan korban jatuh di desa-desa karena orang bertindak sendiri, dan juga karena prasangka mengerikan antara kelompok yang telah dipertahankan oleh praktik politik yang dangkal” (Roosa et al 2004: 10).

Bahkan di bawah proyek ingatan negara yang represif, wacana tentang pembunuhan ini tetap ada di kalangan orang Indonesia melalui berbagai cara. Artikel ini membahas bagaimana kontra-narasi ini bertahan hingga hari ini, mengungkapkan setidaknya dalam dua cara. Cara pertama adalah melalui cerita terkait tempat: di seluruh Indonesia, kisah-kisah kekerasan 1965-66 yang beredar secara tidak resmi terlampir pada situs-situs tertentu. Yang kedua adalah melalui transmisi antargenerasi-antargenerasi dalam keluarga. Kekerasan yang dialami oleh satu generasi orang berjalan ke generasi kedua atau ketiga tidak hanya melalui komunikasi verbal, tetapi juga melalui keheningan dan strategi psikologis dan narasi orang-orang untuk menghadapi keheningan semacam itu.

Buku-buku dalam artikel ulasan ini akan menunjukkan bagaimana situs dan keluarga menjadi tempat di mana memori kekerasan bertahan. Sebelum membahas masalah memori, artikel tersebut menguraikan perdebatan saat ini tentang kekerasan 1965-66. Kekerasan yang dialami oleh satu generasi orang berjalan ke generasi kedua atau ketiga tidak hanya melalui komunikasi verbal, tetapi juga melalui keheningan dan strategi psikologis dan narasi orang-orang untuk menghadapi keheningan semacam itu. Buku-buku dalam artikel ulasan ini akan menunjukkan bagaimana situs dan keluarga menjadi tempat di mana memori kekerasan bertahan. Sebelum membahas masalah memori, artikel tersebut menguraikan perdebatan saat ini tentang kekerasan 1965-66.

1 “Genosida” 1965–66

Pada tingkat konseptual, telah terjadi perdebatan substansial tentang definisi hukum genosida, yaitu sebagai “tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok nasional, etnis, ras atau agama …”, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi. tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida (Pasal  II, diadopsi pada 9 Desember 1948). Cendekiawan dalam Penelitian Kritis Genosida telah merefleksikan kontekstualitas genosida dengan menginterogasi makna genosida dalam masyarakat tempat terjadinya, label korban-pelaku, dan konstruksi sosial etnis dan ras (Hinton 2012: 9-10).

Seraya debat ini berlanjut, para pakar yang menyelidiki peristiwa tahun 1965 di Indonesia juga mencoba menganalisis pembunuhan massal dalam kerangka genosida kritis. Karya perintis Robert Cribb, misalnya, menegaskan bahwa definisi genosida harus ditafsirkan secara kritis, menekankan bagaimana identitas etnis dibangun, dan mencatat bahwa Indonesia sendiri adalah proyek politik yang tidak merujuk pada karakter etnis tertentu (dalam Eickhoff et. al. 2017: 453).

Memandang kekerasan 1965 sebagai bentuk genosida akan mendefinisikan kekerasan itu secara struktural dan terkoordinasi secara sistematis oleh negara. Perspektif ini menolak penggambaran pembunuhan massal hanya sebagai akibat dari konflik horizontal antara organisasi Kiri dan Kanan, dengan pengaruh agama yang kuat.

Pendekatan konflik kelompok semacam itu menekankan kepasifan tentara, yang di wilayah tertentu memberi pemerintahan protagonis kebebasan untuk mengakhiri konflik politik yang sudah ada sebelumnya dengan kekerasan. Pembantaian berlanjut tanpa terkoordinasi ketika pemuda Muslim lokal, dengan persetujuan para pemimpin agama mereka, menemukan kesempatan untuk membunuh komunis (Sulistyo 200: 244).

Pada saat yang sama, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya, kekerasan dikoordinasikan oleh kelompok-kelompok lain seperti politisi, aktivis (Sudjatmiko 1992: 236–7), dan pemuda Muslim. Studi lain menunjukkan keragaman regional dari peran tentara dan warga sipil, menolak adanya pola umum pembunuhan dan gagasan tentang satu pihak atau lembaga yang bertanggung jawab (Roosa 2016: 2).

Namun, studi-studi ini gagal menjelaskan bagaimana persaingan politik yang semula tanpa kekerasan antara faksi Kiri dan faksi Kanan berakhir dengan pembunuhan di seluruh negara (Farid 2005: 8).

Bertentangan dengan argumen di atas, menganalisis pembunuhan 1965-66 sebagai genosida mengedepankan agensi militer dalam mengeksekusi kekerasan. Variasi regional, dengan kata lain, tidak tergantung pada kondisi budaya atau sosial, tetapi pada kemampuan tentara untuk memulai atau mengeksploitasi ketegangan lokal dengan tujuan menghancurkan Kiri (Robinson 2018: 150-2). Pasukan yang memadai, konsolidasi politik antara tentara dan pemerintah daerah, dan intervensi lembaga-lembaga eksternal – seperti Resimen Para Komando Angkatan Darat ( RPKAD) di Jawa Tengah — menentukan kecepatan pembunuhan: awal Oktober 1965 di Aceh, dan akhir Oktober 1965 di Jawa Timur (ibid.)

Namun, masalah terbesar dari argumen ini terletak pada ketersediaan bukti. Keterbatasan ini membuat beberapa peneliti menggunakan metode sejarah lisan untuk merekonstruksi kekerasan di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu contoh adalah volume yang diedit Tahun yang Tak Pernah Berakhir [‘Tahun yang Tidak Pernah Berakhir’], khususnya bab yang ditulis oleh Rinto Trihasworo (Roosa et al 2004: 25–59).

Publikasi saat ini oleh Vanessa Hearman, Kuburan Tanpa Tanda: Kematian dan Kelangsungan Hidup dalam Kekerasan Anti-Komunis di Jawa Timur, Indonesia (2018), juga menggunakan metode seperti itu untuk melacak kekerasan 1965-66 dan reaksi kaum Kiri terhadapnya.

Dengan memeriksa pengalaman para penyintas, pelaku dan komunitas di daerah-daerah di mana kekerasan terjadi, ia memeriksa bagaimana kekerasan itu meletus. Dia menyoroti bahwa walaupun kekerasan, khususnya di Jawa Timur, sering digambarkan sebagai konflik horizontal antara kaum Kanan (organisasi keagamaan seperti organisasi Islam terkemuka Indonesia, Nahdlatul Ulama) dan kaum Kiri, struktur dan organisasi tentara merupakan faktor penting dalam kekerasan terhadap Kiri (Hearman 2018: 80). Selain metode sejarah lisan, penelitian lain pada tahun 1965 menganalisis dokumen asing untuk memahami keterlibatan tentara dalam kekerasan (Simpson 2008, Kammen & McGregor 2012, Robinson 2018).

Sebuah studi terobosan datang dari Jess Melvin tentang kekerasan 1965 di Aceh. Bukunya, The Army and the Genocide Indonesia: Mechanics of Mass Murder (2018), menyajikan analisis menyeluruh lebih dari 3.000 halaman dokumen militer, yang ia temukan secara tak terduga di Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Aceh. Dokumen-dokumen ini, yang Melvin gambarkan sebagai File Genosida Indonesia (cetak tebal dari Redaksi), membuktikan bahwa militer mengarahkan “penghancuran Gerakan 30 September” sepenuhnya (Melvin 2018: 41).

Operasi militer anti-komunis di Aceh diluncurkan pada 1 Oktober 1965 dengan nama Operasi Berdikari . Itu dilakukan oleh perekrutan paksa warga sipil untuk membantu militer, organisasi pertemuan massa umum yang memerintahkan untuk membunuh orang-orang yang terkait dengan PKI, mobilisasi dan mempersenjatai anggota paramiliter, dan pembentukan regu kematian untuk membantu kampanye penghancuran militer (hlm. 41–2).

Temuan Melvin juga menunjukkan bahwa, alih-alih menjadi akar dari kekerasan itu sendiri, pembenaran agama digunakan dan dimobilisasi oleh tentara dalam pembunuhan 1965-66.

Sebagai contoh, pada 19 Desember 1965, Komandan Militer Antar Daerah Sumatera, Ahmad Mokoginta, secara terbuka mendukung fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Ulama Aceh yang menyatakan PKI sebagai orang yang tidak percaya yang pembunuhannya diizinkan ( kafir harbi). (hlm. 47).

Lebih jauh lagi, Melvin menunjukkan bahwa militer tidak pernah menyebut rasionalisasi agama atas pembunuhan-pembunuhan ini dalam dokumen internal mereka, memperkuat asumsi bahwa pembenaran agama terus dipertahankan (bahkan dalam propaganda pasca kekerasan terhadap komunis) untuk menghindari tuduhan terhadap agensi militer.

Berdasarkan bukti ini, dan diskusi kritis tentang definisi genosida, Melvin berpendapat bahwa pembunuhan tahun 1965-66 harus dianggap sebagai kasus genosida karena intensionalitas dan sifat struktural dari operasi militer.

Di luar bidang akademik, argumen serupa juga dibuat oleh hakim Pengadilan Rakyat Internasional tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Indonesia pada tahun 1965 ( IPT 1965). Pengadilan berlangsung di Den Haag, Belanda, dari 10-13 November 2015. Diprakarsai dalam komunitas para korbannya (terutama mereka yang tinggal di Belanda) bekerja sama dengan aktivis sosial dan hak asasi manusia di dalam dan di luar Indonesia, mereka mengkonsolidasikan penelitian yang ada data untuk membuat dakwaan untuk Pengadilan.

Para hakim tidak hanya menemukan “Negara Indonesia yang bertanggung jawab dan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan”, tetapi juga bahwa “gagal untuk mencegah terjadinya tindakan tidak manusiawi ini atau menghukum mereka yang bertanggung jawab atas komisi mereka”.

Kejahatan terhadap kemanusiaan ini termasuk pembunuhan, pemenjaraan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, pengasingan, propaganda, keterlibatan, dan genosida.

Selain itu, pengadilan menekankan bahwa semua tindakan itu termasuk dalam kategori genosida, karena itu sengaja diarahkan ke “bagian yang signifikan dan substansial dari bangsa Indonesia atau kelompok nasional Indonesia”, termasuk secara khusus untuk etnis minoritas Cina (ibid. hal. 121). Perdebatan tentang masalah genosida dan sifat sistematis kekerasan 1965-66 sedang berlangsung, tetapi ada banyak bukti yang mendukung komando struktural militer antara 1965–1966.

2 Situs Kekerasan, Situs Memori

Setelah pembunuhan, militer Indonesia terus melanggengkan narasi resmi melawan komunis dengan membangun berbagai praktik peringatan. Salah satunya adalah penciptaan sebuah kompleks monumen-museum, yang disebut  Monumen Suci Pancasila ( Monumen Pancasila Sakti ) di Jakarta. Dibuka pada tahun 1973 oleh Soeharto, kompleks ini dimaksudkan untuk menggambarkan kekerasan oleh PKI terhadap tujuh perwira militer di G30S.

Sejak didirikan, kompleks Pancasila Sakti telah menjadi pusat peringatan resmi selama Hari Pancasila Sakti ( Hari Kesaktian Pancasila) pada tanggal 1 Oktober dan juga tujuan wisata sejarah dan kunjungan sekolah. Ini juga menjadi cermin bagi orang Indonesia untuk melihat operasi militer yang berhasil melawan komunis atas nama membela ideologi bangsa.

Monumen anti-komunis yang serupa juga dapat ditemukan di tempat lain di Indonesia, seperti di Blitar (Jawa Timur). Vannessa Hearman menggambarkan monumen Trisula di Blitar yang diresmikan pada tahun 1972. Monumen ini berfungsi sebagai pengingat kerjasama yang sukses antara tentara dan warga sipil selama Operasi Trisula untuk menghilangkan anggota PKI yang tersisa yang mencoba untuk mengkonsolidasikan kekuasaan di Blitar Selatan pada tahun 1968.

Mereka terorganisasi dengan buruk dan dipersenjatai secara minimal, dan karenanya mudah dihancurkan oleh pasukan bersenjata lengkap dari Operasi Trisula. Korban bukan hanya anggota PKI, tetapi juga warga sipil yang tinggal di daerah tersebut (Hearman 2018: 189–191).

Monumen-monumen ini dapat dianggap sebagai ‘situs memori’ atau lieux de mémoire , sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Pierre Nora, yang merupakan “situs di mana memori dikristalisasi, dan sisa rasa kontinuitas dengan sisa-sisa masa lalu” (Nora & Kritzman 1996: 1) . The lieux dapat berkisar dari tempat-tempat untuk benda-benda, tetapi untuk Nora, elemen penting dari lieux adalah niat untuk mengingat. Oleh karena itu, situs memori tidak spontan tetapi dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. The lieux tidak statis, dalam arti bahwa ia memiliki kapasitas untuk mengubah, membangkitkan makna lama, dan menghasilkan yang baru bersama dengan koneksi baru dan tidak terduga (ibid. Hlm. 15).

Tujuan kedua monumen, di Jakarta dan Blitar, adalah untuk mengingat kekerasan yang diciptakan oleh PKI, dan bukan sebaliknya: kematian setengah juta orang Indonesia dalam operasi anti-komunis.

Situs-situs memori yang diciptakan oleh negara ini hanya memperingati “aspek-aspek yang diizinkan di masa lalu”, sebagaimana ditekankan oleh Klaus Schreiner (2005: 273). Namun, jika kita kembali ke konsep Nora tentang situs memori, maka ada juga tempat lain yang menyampaikan narasi kekerasan 1965-66. Situs-situs ini mungkin tidak ditandai, diperingati secara resmi, atau diakui oleh negara, tetapi mereka telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Situs-situs tersebut termasuk bangunan yang dihancurkan dalam demonstrasi massa anti-komunis 1965, kuburan massal yang dibuat untuk membuang mayat setelah pembunuhan massal, dan fasilitas publik yang dibangun oleh para korban melalui kerja paksa (Razif 2004: 139-62).

Di Semarang (Jawa Tengah), gedung Sarekat Islam, sekolah Cina Karang Turi, dan kuburan massal di Mangkang menjadi situs ingatan kekerasan 1965-66. Kuburan massal telah ditandai dengan batu nisan, yang telah mengukir beberapa nama korban yang terkubur di sana. Orang-orang menganggap kuburan sebagai tempat spiritual juga, karena kekuatan gaib penyanyi Jawa (sinden ) yang terbunuh dan dimakamkan di sana (Eickhoff et al. 2017: 537-41). Melalui situs-situs inilah narasi kekerasan 1965-66 luput dari cengkeraman proyek memorialisasi Orde Baru.

Situs lain dari memori kekerasan terletak di Pulau Buru. Pada tahun 1969, sebuah dekrit yang ditandatangani oleh Komandan Operasi Komando Militer Senior untuk Mengembalikan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) menunjuk pulau itu sebagai pusat penahanan sementara untuk tahanan politik kategori- B , yang jelas-jelas terlibat secara tidak langsung dalam G30S (Adam 2014: 357).

Pada tahun yang sama, sekitar 10.000 tahanan dikirim ke Buru dalam berbagai tahapan. Dengan ketidakpastian tentang masa penahanan mereka, pemerintah Indonesia akhirnya membebaskan para tahanan dan menutup pusat penahanan pada tahun 1979 karena tekanan internasional (ibid. Hlm. 351).

Setelah dibebaskan, beberapa orang yang selamat dari Buru menulis memoar, yang paling terkenal adalah Pramoedya Ananta Toer Nyanyi Sunyi Seorang Bisu [‘The Mute’s Soliloquy’] (1995) dan Memoar Pulau Buru milik Hersri Setiawan [‘Memoirs of Buru’] (2004). Publikasi ini menggambarkan kondisi yang keras di kamp, termasuk pekerjaan buruh untuk membangun barak, jalan, dan tanah pertanian, hukuman fisik oleh komandan, dan kelaparan. Karena sebagian besar tahanan adalah intelektual, guru, seniman atau bahkan politisi, mereka mengalami kesulitan beradaptasi dengan kondisi kamp. Beberapa dari mereka berhasil selamat, tetapi yang lain mati di pulau itu.

Sampai sekarang, para penyintas Buru terus menulis memoar, seperti Pembuangan Pulau Buru karya Djoko Sri Moeljono : Dari Barter ke Hukum Pasar [‘Pengasingan ke Buru: Dari Barter ke Hukum Pasar’] (2017). Moeljono lahir pada tahun 1938 dan belajar metalurgi di Moskow. Dia bekerja di sebuah pabrik baja di Cilegon sebelum dia ditahan di penjara Serang dan dipaksa selama enam tahun untuk merehabilitasi jalan-jalan di Banten. Dia dikirim ke Buru pada tahun 1971 dan dirilis pada tahun 1978. Buku ini merupakan sekuel dari memoar sebelumnya, Banten Seabad Setelah Multatuli [‘Banten Satu Abad setelah Multatuli’] (2013), yang menggambarkan pengalaman masa kecilnya hingga dipenjara di Banten.

Bagian yang menarik dari buku keduanya terletak pada lampiran, di mana Moeljono mencoba membuat daftar tahanan di Unit XV antara 1977-78, yang terdiri dari nama, angka, tahun lahir, pendidikan, agama, kategori politik (B atau C), dan alamat mereka. Moeljono (2017: 231-61) mengakui kemungkinan kesalahan dalam mengingat nama-nama tahanan. Ada 625 nama dalam daftar Moeljono berdasarkan ingatannya dan temannya. Daftar lain termasuk tahanan Unit XV Indrapura, menurut barak mereka dan daftar tahanan yang dirilis pada 1978 dari unit itu.

Publikasi lain di Buru menunjukkan gaya yang berbeda namun sama menariknya. Dua penulis, Mars Noersmono dan Gregorius Soeharsojo Goenito, mempresentasikan sketsa kehidupan sehari-hari mereka selama penahanan. Soeharsojo lahir pada tahun 1936 dan aktif di Lekra (organisasi budaya Kiri yang terkait dengan PKI ) di Surabaya, Jawa Timur.

Bukunya, Tiada Jalan Bertabur Bunga: Memoar Pulau Buru Dalam Sketsa [‘No Flowery Road: Memoirs of Buru in Sketches’] (2016), menggambarkan pengalamannya sebagai aktivis muda dan seniman Lekra, di mana ia belajar melukis dari seniman lain dalam organisasi. Dia ditahan pada tahun 1966 di Surabaya dan dipindahkan ke Nusakambangan. Pada tahun 1969, ia dikirim ke Buru bersama dengan sekitar 500 tahanan lainnya. Sketsa Soeharsojo menyajikan visualisasi terperinci tentang kamp dan kondisi kehidupannya. Bahkan di bawah situasi yang menekan ini, Soeharsojo berhasil menggambarkan agennya dan tahanan lainnya untuk bertahan hidup: dari makan tikus hingga menciptakan pertunjukan budaya.

Noersmono, lahir pada tahun 1939, adalah seorang mahasiswa arsitektur dari Institut Teknologi Bandung, yang menjadi simpatisan serikat mahasiswa kiri CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) dari tahun 1959. Bukunya, Bertahan Hidup di Pulau Buru [‘Tetap Hidup di Buru’] (2017), menceritakan kisah hari-harinya di Buru dari tahun 1971, setelah penahanannya di penjara Salemba dan Tangerang sejak 1965. Buku ini berisi 75 sketsa karya Noersmono sendiri, menggambarkan detail hidupnya di Buru. Dia menggambarkan beberapa kekerasan di kamp yang terjadi karena perdagangan ilegal kayu dan kayu putih) oleh perwira militer di Buru.

Bagian yang menarik dari buku ini muncul ketika Noersmono dan beberapa tahanan lainnya diinstruksikan untuk membangun sistem irigasi untuk unit mereka. Alat yang tidak memadai, terutama alat ukur, menjadi tantangan terbesar bagi mereka. Hanya diberikan water-pass, alat yang hanya bisa mengukur jarak pendek, Noersmono menjelaskan secara terperinci strateginya untuk menggunakan alat ini untuk membangun irigasi untuk unitnya.

Pengetahuan tambahan yang dibagikan dalam memoar Noersmono berkaitan dengan berbagai jenis kayu di Buru, terutama bagaimana para tahanan menggunakan kayu bakau untuk membangun barak mereka. Kedua memoar memvisualisasikan Buru tidak hanya sebagai situs yang menyampaikan narasi kekerasan, tetapi juga salah satu produksi pengetahuan — pengetahuan yang dihasilkan para tahanan untuk bertahan hidup dan menangani kebutuhan hidup kamp yang tidak mencukupi.

3 Generasi Postmemory

Pada 2017, Buru dihuni oleh total 132.100 orang (BPS Kabupaten Buru 2018: 55). Mereka terdiri dari penduduk asli, transmigran, dan mantan tahanan politik yang memutuskan untuk terus tinggal di pulau itu. Dari menjadi ‘tempat pemanfaatan’ (tefaat) tahanan politik, Buru secara bertahap berubah menjadi proyek nasional lain: menjadi lumbung Maluku.

Pada 2015, Presiden Joko Widodo menyatakan keengganannya untuk mengimpor berbagai produk makanan, termasuk beras dari Vietnam dan Thailand. Dia menggarisbawahi perlunya kemandirian dan peran Buru menjadi lumbung provinsi Maluku (Suhartono 2015).

Transformasi ini ditangkap secara emosional dalam film dokumenter Pulau Buru Tanah Air Beta [‘Pulau Buru: Tanah Airku’], diproduksi oleh Dolorosa Sinaga dan Whisnu Yanar dan disutradarai oleh Rahung Nasution. Film ini mengikuti dua mantan tahanan politik, Hersri Setiawan dan Tedjabayu, dalam perjalanan mereka untuk kembali ke Buru. Mereka melakukan perjalanan untuk melihat mantan tahanan masih tinggal di pulau itu, dan ke beberapa lokasi di sekitar kamp, seperti pusat pertunjukan budaya yang dibangun kembali dan gereja.

Film ini tidak hanya menggambarkan emosi Setiawan dan Tedjabayu selama perjalanan mereka, tetapi juga refleksi dari generasi berikutnya, termasuk sekretaris desa Savanajaya dan putri Setiawan, Ken Setiawan. Catatan generasi kedua ini menunjukkan bahwa narasi kekerasan juga beredar di dalam keluarga, meskipun mereka dibungkam oleh negara.

Interpretasi dari pengalaman orang tua atau kakek-nenek ini menyerupai postmemory, sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Marianne Hirsch dalam karyanya tentang generasi kedua dan ketiga korban selamat Holocaust. Hirsch menggambarkan postmemory sebagai:

Hubungan yang ‘generasi setelah’ melahirkan trauma pribadi, kolektif dan budaya dari mereka yang datang sebelumnya – untuk pengalaman yang mereka ‘ingat’ hanya melalui cerita, gambar, dan perilaku di mana mereka tumbuh. Tetapi pengalaman-pengalaman ini ditransmisikan kepada mereka dengan begitu dalam dan efektif sehingga seolah-olah merupakan kenangan dalam hak mereka sendiri. Hubungan postmemory dengan masa lalu sebenarnya dimediasi bukan dengan mengingat tetapi dengan investasi, proyeksi dan penciptaan yang imajinatif.

Hirsh 2012: 5

Menerapkan konsep ini pada kekerasan 1965-66, kita bisa melihat cara-cara di mana postmemory menjadi lebih rumit. Pengecualian kekerasan dalam narasi resmi menciptakan lintasan postmemory yang berbeda. Narasi kekerasan tetap menjadi rahasia gelap dalam beberapa keluarga, sementara mereka menjadi berbagi pengetahuan dalam keluarga lain. Bahkan dalam kasus yang terakhir, itu dapat menciptakan kebencian dan jarak antara generasi kedua dan ketiga.

Salah satu responden Vannessa Hearman harus meninggalkan putrinya selama dipenjara. Meskipun mereka dipersatukan kembali, hubungan mereka tidak menunjukkan keintiman atau kehangatan (Hearman 2018: 168). Empati yang diperoleh dari narasi keluarga semacam itu juga dapat mendorong aktivisme hak asasi manusia (Conroe 2018: 199–214).

Narasi kekerasan yang beredar di keluarga tidak hanya ditransfer melalui berbagi langsung, tetapi juga dapat muncul dalam keheningan. Keheningan tidak hanya berarti “trauma” atau ingatan yang hilang, tetapi bisa merupakan hasil negosiasi dengan masa lalu.

Karya Carol Kidron (2009) tentang keluarga korban Holocaust menginterogasi mengapa sebagian besar orang yang diwawancarai menekankan bahwa mereka tidak menderita akibat trauma yang ditularkan dan tidak ingin mendokumentasikan sejarah Holocaust keluarga mereka, atau bersaksi di depan umum. Kidron menempatkan ini berbeda dengan nilai-nilai paradigma logosentris diam sebagai negatif dan penyimpangan norma-norma psikologis. Resep umum untuk perilaku traumatis yang dirasakan ini biasanya melibatkan kesaksian atau terapi bicara. Menggunakan metode etnografi, Kidron memperbesar “keberadaan tidak adanya” memori Holocaust dalam keluarga dengan melihat, misalnya, cara cerita tertanam dalam objek atau kebiasaan yang dibentuk oleh pengalaman kekerasan Holocaust.

Kisah anak-anak dan cucu-cucu 1965-1966 yang selamat telah dikompilasi dengan baik dalam Soe Tjen Marching’s The End of Silence: Akun-akun Genosida 1965 di Indonesia (2017) yang berisi narasi berbeda dari generasi pertama, kedua, dan ketiga. Marching sendiri juga menulis tentang pengalamannya, terutama tentang ayahnya yang ditahan. Dia mulai dengan keheningan dalam keluarga: ayah Marching meninggal pada tahun 1998 tanpa dia tahu siapa dia. Marching pernah mendengar berita tentang pemenjaraan ayahnya. Dia tahu ada sesuatu yang disembunyikan, karena alasan penahanannya terus berubah — dari penipuan bisnis menjadi jurnalisme kritis.

Rincian alasan-alasan ini tidak ada, jadi Marching terus merasa curiga tentang kisah ayahnya. Kemudian, dia mengetahui bahwa ayahnya tidak terlibat dalam Partai Komunis, tetapi telah membantu beberapa organisasi hak asasi manusia, termasuk menyembunyikan PKI yang bersahabat.anggota selama operasi anti-komunis. Dia diambil dari rumahnya pada tahun 1966 dan dibebaskan dari penjara sekitar tahun 1969. Ibu Marching akhirnya menceritakan kisah ayahnya jauh kemudian, setelah pengunduran diri Soeharto dan kematian ayahnya. Kisah Marching adalah bagian dari tujuh narasi lain dari anak-anak yang selamat dan empat cucu mereka, yang mengungkapkan berbagai proses dan strategi untuk menghadapi keheningan dan keterbukaan dalam keluarga mereka.

Kisah-kisah serupa tentang anak-anak dan cucu-cucu dapat ditemukan dalam buku Cahaya Mata Sang Pewaris: Kisah Nyata Anak-Cucu Korban Tragedi 65 [‘Berkilau di Mata Para Ahli Waris: Kisah nyata dari Anak-anak dan Cucu dari Tragedi ’65 Tragedi’] (2016 ). Publikasi ini disusun dan diedit dengan rapi oleh Putu Oka Sukanta, seorang mantan tahanan politik dan penulis. Dalam kata pengantar, Nani Nurrachman Soetojo menyoroti bagaimana narasi dalam buku mengubah tragedi traumatis menjadi aset berharga bagi bangsa karena pentingnya mereka dalam menentang struktural yang melupakan kekerasan (Sukanta 2016: xiii).

Sebagian besar narasi ini menggambarkan orang tua mereka sebelum G 30 S, di antaranya adalah tokoh penting bagi pembangunan bangsa Indonesia seperti Siauw Giok Tjhan, Pramoedya Ananta Toer, Oey Hay Djoen, dan DA Santosa (mantan bupati Cilacap).

Bagi beberapa yang selamat dari penahanan, penyatuan kembali dengan keluarga mereka menghadirkan proses yang menarik. Sebagai contoh, kisah Mado tentang pengalamannya bersatu kembali dengan ayahnya Oey Hay Djoen, menggambarkan kemarahan dan kekecewaannya ketika Djoen memilih untuk lebih peduli tentang teman-temannya daripada keluarganya sendiri (hal. 209–14). Wangi Indria, putri seorang seniman lokal, mengalami kesulitan ekonomi setelah ayahnya kembali. Untuk melanjutkan sekolahnya, ia mengubah sebagian ladang ayahnya menjadi sayur ( kangkung) taman (hlm. 394–5). Kedua publikasi, dari Sukanta dan Marching, dimaksudkan untuk “mengakhiri keheningan”, sebagaimana dinyatakan Marching dalam epilognya (2017: 214). Tetapi tampaknya kisah-kisah dalam kedua volume generasi muda juga menunjukkan bagaimana narasi tahun 1965 dapat muncul melalui keheningan.

4 Meninjau kembali Kenangan Kekerasan 1965

Lebih dari 50 tahun telah berlalu sejak tragedi 1965. Di Indonesia, gerakan menuju keadilan dan rekonsiliasi menghadapi banyak tantangan. Namun, inisiatif memorialisasi secara bertahap menjadi lebih inklusif. Selain para penyintas dan organisasi hak asasi manusia, generasi muda Indonesia (bahkan mereka yang keluarganya tidak terlibat dalam kekerasan) juga berpartisipasi melalui cara-cara populer seperti media sosial, sebuah situs web yang mengumpulkan cerita-cerita yang terkait dengan 1965 ( Ingat 65), pertunjukan budaya seperti Teater Boneka Papermoon, dan praktik memorialisasi lokal situs kuburan massal seperti yang ada di Mangkang, Semarang (Damar Sinuko 2015). 

Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bahwa ingatan kekerasan, meskipun sebagian besar masih dikecualikan dalam narasi formal, tetap ada dan bukannya hilang. Situs dan kisah keluarga telah menjadi sumber pelestariannya. Lebih jauh, fenomena ini juga menantang gagasan pembagian biner yang sering dijumpai dalam studi ingatan 1965 yang ada: antara ingatan resmi dan kontra-memori, ingatan dan lupa, keheningan dan keterbukaan, represi dan perlawanan. Ketika kita melangkah lebih jauh dalam waktu, kita akan melihat semakin banyak kerumitan, di mana satu aspek ingatan atau peringatan tidak melemahkan aspek lainnya. Oleh karena itu; nilah saatnya..

Referensi

  • Adam AW (2014). Pelanggaran HAM Berat Soeharto: Kasus Pulau Buru. Dalam B. Wardaya (Red.) Luka bangsa luka kita: Pelanggaran HAMmasa lalu dan tawaran rekonsiliasi. Yogyakarta: Galang Pustaka.
  • BPS Kabupaten Buru. (2018). Kabupaten Buru dalam Angka. Kabupaten Buru: BPS Kabupaten Buru.
  • Conroe A. (2018). Kemanjuran “Pengetahuan Berbahaya”: “Anak-anak Korban” di Indonesia setelah tahun 1965. Dalam KE McGregor Melvin Jess & Pohlman Annie. (Ed.) Genosida Indonesia tahun 1965: Menyebabkan dinamika dan warisan. Swiss: Palgrave
  • Damar Sinuko (2015). ‘Kisah Kuburan Massal Korban G30 S di Semarang.’ https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150925072111-20-80842/kisah-kuburan-massal-korban-g30s-di-semarang diakses pada 22 November 2018.
  • Eickhoff M. Van Klinken G. & Robinson G. (2017). 1965 Hari Ini: Hidup dengan Pembantaian Indonesia. Jurnal Penelitian Genosida19 (4) 449-464. doi: 10.1080 / 14623528.2017.1393931
  • Eickhoff Martijn Donny Danardono Tjahjono Rahardjo & Hotmauli Sidabalok (2017). Lanskap Memori 1965 di Semarang. Jurnal Penelitian Genosida19 (4): 530–550. doi: 10.1080 / 14623528.2017.1393945.
  • Farid H. (2005). Dosa Asli Indonesia: Pembunuhan Massal dan Ekspansi Kapitalis 1965-66. Studi budaya antar-Asia6 (1) 3-16.
  • Hasworo RT (2004). Penangkapan dan Pembunuhan di Jawa Tengah Setelah G-30 S.Di JR Roosa Ayu & Hilmar Farid (Ed.) Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65 Esai-esai Sejarah Lisan. Jakarta: ISSI ELSAM & TRK.
  • Hinton A. (2012). Studi Genosida Kritis. Studi dan Pencegahan Genosida: Jurnal Internasional. Vol. 7 (1). doi: 10.3138 / gsp.7.1.4.
  • Hinton AL & O’Neill KL (2009). Genosida: Memori Sejati dan Representasi. Durham dan London: Duke University Press.
  • Hirsch M. (2012). Generasi Postmemory: Menulis dan Budaya Visual Setelah Holocaust. New York: Universitas Coumbia.
  • Kammen D & McGregor Katherine. (2012). Kontur kekerasan massal di Indonesia 1965-1968. Honolulu: Asosiasi Studi Asia Australia & Universitas Hawai’i Press.
  • Kidron C. (2009). Menuju Etnografi Keheningan: Kehadiran Masa Lalu di Masa Lalu dalam Kehidupan Sehari-hari Korban Trauma Holocaust dan Keturunannya di Israel. Antropologi Saat Ini50 (1) 5–27.
  • Moeljono D. (2017). Pembuangan Pulau Buru: Dari barter ke hukum pasar. Bandung: Ultimus.
  • Nora P. & Kritzman LD (1996). Alam Memori: Memikirkan Kembali Masa Lalu Prancis Volume 1: Konflik dan Divisi. Columbia: Columbia University Press.
  • (2004). Romusha dan Pembangunan: Sumbangan Tahanan Politik untuk Rezim Soeharto. Dalam ARHF John Roosa (Ed.) Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65: Esai-esai Sejarah Lisan. Jakarta: ISSI ELSAM& TRK.
  • Robinson G. (2018). Musim Pembunuhan: Sejarah Pembantaian Indonesia 1965-66. Princeton: Princeton University Press.
  • Roosa J. (2016). Pengetahuan Negara Tentang Rahasia Terbuka: Penghilangan Massal di Indonesia tahun 1965–1966. Jurnal Studi Asia April 2016.
  • Roosa JR Ayu & Hilmar Farid. (2004). Pengantar: Sejarah Lisan dan Ingatan Sosial. Dalam JR Roosa Ayu & Hilmar Farid (Ed.) Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65 — Esai-esai Sejarah Lisan. Jakarta: ISSI ELSAM& TRK.
  • Schreiner KH (2005). Lubang Buaya: Sejarah Trauma dan Situs Memori. Di Zurbuchen Mary. S. (Ed.) Mulai Ingat: Masa Lalu Dalam Bahasa Indonesia Hadir. Singapura: Singapore University Press.
  • Simpson B. (2008). Ekonom dengan senjata: Perkembangan otoriter dan hubungan AS-Indonesia 1960-1968. Stanford: Stanford University Press.
  • Sudjatmiko I. (1992). Penghancuran Partai Komunis Indonesia ( PKI): Analisis Komparatif Jawa Timur dan Bali. (PhD) Harvard University Massachussets.
  • Suhartono (2015). ‘Soal Beras, Jokowi Tak Mau Bergantung pada Vietnam dan Thailand’ https://nasional.kompas.com/read/2015/05/08/12562261/artikel-detail-komentar-mobile.html diakses pada 22 November 2018.
  • Sulistyo H. (2000). Palu arit di ladang tebu: sejarah pembantaian massal yang terlupakan (Jombang-Kediri 1965–1966). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Source: Brill.Com

Don't miss the stories follow YPKP 1965 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
SAYUDI:  Sayudi, 84 tahun (berdiri nomor 2 dari kanan) dalam foto bersama Ketua YPKP 65 Bedjo Untung yang berkunjung ke Brebes [Foto: Humas YPKP 65]

Jejak “Ruyung Kawung” di Sindangheula

Infografis: Humas YPKP 65

Jejak Kejahatan Genosida 1965 itu Nyata Adanya

Related posts
Trackbacks/Pingbacks
  1. Tinjauan (Review) Atas Literatur tentang Genosida 1965-1966 Yang Terbit Sejak 2015 – Grace Leksana – Perpustakaan Online Genosida 1965-1966 - April 4, 2019

    […] Mengenang Genosida Indonesia, 53 Tahun Kemudian […]

Leave a Reply