Korban Tragedi 65 berharap Presiden Joko Widodo bisa memberikan rehabilitasi sebagai solusi untuk mengakhiri anggapan miring sebagian masyarakat. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Bimo Wiwoho, CNN Indonesia
Rabu, 29/03/2017 12:32 WIB
Jakarta, CNN Indonesia — Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan tahun 1965-1966 (YPKP 65) mengatakan bahwa para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tahun 1965 merasa lelah dengan anggapan ‘ingin bangkit’ yang sampai hari ini masih dilontarkan oleh sebagian kalangan masyarakat.
“Kami ini dibilang mau bangkit lah, apa lah. Padahal, enggak ada. Kita lelah dengan stigma seperti ini. Sudah 50 tahun lamanya” kata Ketua YPKP 65 Bedjo Untung kepada CNNIndonesia.com,” Rabu (29/3).
YPKP 65 merupakan organisasi bagi para korban Tragedi 65. Anggotanya adalah penyintas Tragedi 65 yang dahulu menjadi korban karena dituduh atau dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Bedjo mengaku sampai hari ini anggota YPKP masih mendapat cap tersebut. Bahkan sebagian kalangan menambahkan dengan menuding anggota YPKP ingin membangkitkan komunisme di Indonesia.
Atas hal itu, YPKP 65 mengupayakan bertemu dan menyampaikan masalah tersebut kepada Presiden Joko Widodo.
“Kami ingin meminta Presiden Jokowi mengeluarkan Keppres (keputusan presiden) tentang rehabilitasi umum. Ini kami kan korban kekuasaan. Sampai sekarang belum selesai,” ujar Bedjo.
Hingga hari ini YPKP 65 merasa Presiden Jokowi belum menepati janjinya yang ingin lebih memperhatikan korban pelanggaran HAM tahun 1965. Tetapi mereka menyatakan bakal tetap menemui Presiden untuk menagih janji tersebut
Terkait kapan tanggal pastinya, YPKP 65 masih menunggu kabar dari staf kepresidenan yang sempat ditemui pada 8 Agustus 2016. “Kata staf presiden nanti akan ditanggalkan. Mungkin karena waktu itu situasi politik masih sensitif,” lanjut Bedjo.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebelumnya mengidentifikasi sedikitnya ada 1.623 yang merupakan korban pelanggaran HAM berat dalam Tragedi 1965 dan Mei 1998, tidak mendapatkan akses kesehatan dengan baik.
Hal itu dipaparkan oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam keterangan tertulis saat menyampaikan masalah hak kesehatan kepada Pelapor Khusus PBB pada pekan lalu.
“Kebanyakan dari mereka adalah lansia, memiliki kondisi kesehatan dan kualitas hidup yang buruk,” demikian catatan resmi yang dikutip CNNIndonesia.com (wis/asa)
1 thought on “Lelah Dicap Bangkit, Korban ’65 Ingin Temui Jokowi”
Sebenarnya sudah tiada ragu tuk memberi apa yg mereka inginkan. Lagi pula mereka tidak butuh yg neko2 . Rehabilitasi nama baik dan kebenaran n peradilanyg keluar melalui Keppres dan Perpres . Yg bisa digunakan sebagai pengungkapan kebenaran, yg tentu saja akan berdampak baik bagi bangsa, generasi yg akan datang . . Mengapa penguasa masih saja ragu . Justru kami akan membawa na ma Indonesia melejit keseluruh penjuru dunia .
Sebenarnya sudah tiada ragu tuk memberi apa yg mereka inginkan. Lagi pula mereka tidak butuh yg neko2 . Rehabilitasi nama baik dan kebenaran n peradilanyg keluar melalui Keppres dan Perpres . Yg bisa digunakan sebagai pengungkapan kebenaran, yg tentu saja akan berdampak baik bagi bangsa, generasi yg akan datang . . Mengapa penguasa masih saja ragu . Justru kami akan membawa na ma Indonesia melejit keseluruh penjuru dunia .