Hadirkan Special Reporteur Komisi Dewan HAM PBB untuk Solusi Pelanggaran HAM

688 Viewed Redaksi 0 respond
PERNYATAAN PERS: Ketua YPKP'65 Pusat Bedjo Untung tengah memberikan pernyataan sikap bersama Forum 65 paska penolakan Kemenko Polhukam (23/09) terhadap permohonan audiensi YPKP'65, bersama Forum 65 dan korban. Dalam Konferensi Pers (21/9) juga dibacakan Pernyataan Sikap Bersama Forum 65 yang digelar di Kantor LBH-YLBHI Jakarta [Foto: Humas YPKP'65]
PERNYATAAN PERS: Ketua YPKP'65 Pusat Bedjo Untung tengah memberikan pernyataan sikap bersama Forum 65 paska penolakan Kemenko Polhukam (23/09) terhadap permohonan audiensi YPKP'65, bersama Forum 65 dan korban. Dalam Konferensi Pers (21/9) juga dibacakan Pernyataan Sikap Bersama Forum 65 yang digelar di Kantor LBH-YLBHI Jakarta [Foto: Humas YPKP'65]

Pernyataan Sikap

No. 029/YPKP65/VIII/2016

Pada 08 Agustus 2016 YPKP 65 telah mengirimkan Surat Permohonan Audiensi kepada Presiden RI Ir. Joko Widodo dan Menko Polhukam Jendral (Purn) Wiranto (No. Surat 19 dan 20/YPKP65/VIII/2016).

Adapun yang menjadi pertimbangan urgensi audiensi ialah:

Komitmen Presiden Jokowi yang ingin menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu khususnya Tragedi 1965/66 dengan seadil-adilnya dan bermartabat seperti yang tertuang dalam program NAWACITA.

Upaya terobosan dengan digelarnya Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 dengan Pendekatan Kesejarahan yang diselenggarakan pada 18-19 April 2016 di Hotel Aryaduta atas prakarsa Kemenko Polhukam, Kantor Wantimpres, Komnas HAM, FSAB,dan dihadiri para  Korban 65, Sejarawan, Peneliti, Akademisi dan bahkan para pejabat sipil dan militer. Upaya diselenggarakannya simposium ini bisa menjadi pembuka kotak Pandora, untuk meluruskan sejarah dan pengungkapan kebenaran yang hampir

51 tahun dipendam. Dalam kata sambutan penutupan simposium Bpk Sidarto Danusubroto anggota Wantimpres  mengatakan, sekurang-kurangnya ada rehabilitasi umum bagi korban.

Inisiatif untuk survei maupun verifikasi  pendataan Kuburan Massal yang dilaporkan oleh YPKP 65 kepada  Kemenko Polhukam juga perlu diapresiasi karena ini bisa menjadi langkah awal untuk memanusiakan para Korban pelanggaran HAM tragedi 1965.

Rekomendasi Keputusan International People’s Tribunal Tragedy 1965 Den Haag yang diumumkan pada 20 Juli 2016 yang menyatakan bahwa Pemerintah RI dinyatakan bersalah telah melakukan 9 kejahatan kemanusiaan dan Genosida adalah juga sangat penting untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Kalau tidak, hal ini  akan menjadi preseden buruk. Pemerintah RI akan dinilai sebagai negara yang gagal melindungi warganegaranya dan menjadikan citra negatif di masyarakat Internasional.

Namun, sungguh amat disesalkan. Pada Selasa, 13 September 2016, YPKP 65 menerima surat dari Kemenko Polhukam No: 1643/polhukam/De-III/HK.06.06.02/9/2016  yang ditandatangani pejabat Deputi Bidkor Hukum dan HAM, Jhoni Ginting, SH, MH; yang pada intinya berisi “penolakan” terhadap permohonan YPKP65 untuk dapat beraudiensi dengan Presiden maupun Menkopolhukam RI, dengan bahasa yang digunakan “ tidak perlu diterima oleh Bapak Menko Polhukam karena permasalahan yang diajukan  masih menunggu keputusan Pemerintah”.

Penolakan terhadap permohonan audiensi yang diajukan YPKP65 bersama Forum 65 dinilai sebagai ketidakseriusan pemerintah dalam penyelesaian tuntas Tragedi 1965, bahkan dapat dikategorikan sebagai usaha untuk  menjegal dan menelikung  terhadap niat baik pemerintah Jokowi yang ingin menyelesaikan pelanggaran HAM tragedi 1965/66.

Beban sejarah yang semestinya dituntaskan pada era pemerintah Jokowi-JK sebagaimana terangkum dalam program Nawacita ini, pada kenyataannya makin tak jelas skema dan arah penyelesaiannya.

Bahwa untuk mengambil keputusan/penyelesaian peristiwa 1965, pemerintah tidak hanya mendasarkan pada hasil Simposium Tragedi 1965 pendekatan kesejarahan di Aryaduta (18-19/4/2016). Akan tetapi secara komprehensif juga memperhatikan dan mempertimbangkan dari berbagai perspektif baik aspek sejarah, hukum, sosial, politik maupun Hak Asasi Manusia. Yang pada penjelasan berikutnya justru menempatkan hasil Simposium Nasional (baca: simposium tandingan) di Balai Kartini pada Juni 2016,  sebagai juga alasan dan pertimbangan penolakan permohonan audiensi yang diajukan YPKP 65.

Penyelenggaraan “simposium nasional tandingan” ini bukan saja bertentangan dengan amanat rekonsiliasi nasional dan spirit Nawacita pemerintah,  melainkan juga telah dengan jelas memanipulasi itikad luhur rekonsiliasi yang digagas oleh Simposium Aryaduta.

Bahwa di dalam rapat/pertemuan lintas kementerian/lembaga terkait di Kemenko Polhukam pada tanggal 5 Agustus 2016 bersama para pakar dan Komnas HAM, dimana disepakati pernyataan pemerintah disusun dan disampaikan dengan mempertimbangkan frasa tidak ada nuansa salah- meyalahkan, tidak menyulut kebencian/dendam dan seterusnya.

Bagi YPKP 65, urgensi rekonsiliasi nasional dengan menyudahi segala tetek-bengek dendam maupun saling salah-menyalahkan,  adalah lebih menempatkan kehendak rekonsiliasi sebagai pemenuhan prasyarat adanya pengungkapan kebenaran, pengakuan negara, pelurusan sejarah, rehabilitasi korban dan jaminan tak terulangnya tragedi serupa di masa datang.

Dalam kenyataanya,  justru perlakuan diskriminatif dan ekses politik stigma masih lekat berkepanjangan sebagai suatu realitas sosial politik di Indonesia hari ini.

Penolakan permohonan audiensi dengan Presiden maupun pejabat Menko Polhukam, dapat dinilai sebagai preseden tidak adanya niatan kuat serta ketidakjelasan tindak lanjut penyelesaian Tragedi 1965 secara adil dan bermartabat bagi para korban, makin membuktikan  bahwa pemerintah tidak memiliki kemauan dan kemampuan (unwillingness and unability)  dalam upaya penyelesaian tuntas Tragedi 1965. Oleh karenanya, berdasarkan realitas sebagaimana yang diuraikan maka patut diduga bahwa upaya rekonsiliasi/ non yudisial pun telah tertutup rapat jalan dan tahapannya, sehingga pilihan akhir jalan bermartabat sebagai negara hukum maka pilihan jalur yudisial harus dibuka kembali, sebagaimana rekomendasi yang telah diserahkan Komnas HAM kepada  Kejaksaan Agung RI.

Merujuk pada kenyataan tersebut, maka dengan ini YPKP 65 mendesak/merekomendasikan:

  1. Pemerintah segera menindaklanjuti Rekomendasi Komnas HAM, Mahkamah Agung, Ketua DPR/MPR-RI untuk melakukan rehabilitasi umum bagi Korban.
  2. Penyelesaian yudisial seperti yang direkomendasikan oleh Komnas HAM perlu diimplementasikan sebagai jawaban atas kebuntuan solusi mekanisme non yudisial/rekonsiliasi.
  3. Komnas HAM segera melakukan upaya memanusiakan Korban dengan menindaklanjuti temuan adanya kuburan massal dan melakukan exhumasi sebagai bukti terjadinya kejahatan kemanusiaan dan Genosida pada 1965/66.
  4. Segera menghadirkan Special Reporteur Komisi Dewan HAM PBB sebagai jawaban atas ketidakmauan dan ketidakmampuan Pemerintah RI dalam menyelesaikan pelanggaran HAM melalui jalur hukum di dalam negeri.

Jakarta, 21 September 2016

 

Bedjo Untung

Ketua YPKP 65

YAYASAN PENELITIAN KORBAN PEMBUNUHAN 1965/1966  (YPKP 65)

Indonesian Institute for The Study of 1965/1966 Massacre

SK Menkumham No.C-125.HT.01.02.TH 2007 Tanggal 19 Januari 2007

Tambahan Berita  Negara RI Nomor 45  tanggal 5 Juni 2007 ,

PENGURUS PUSAT

Jalan M.H.Thamrin Gang Mulia no. 21 Kp. Warung Mangga,RT 01 RW 02

Panunggangan , Kecamatan Pinang, Kab/Kota Tangerang 15143

Banten, INDONESIA

Phone : (+62  -21) 53121770,

Fax 021-53121770, 0878 8877 4465

e-mail: ypkp_1965@yahoo.com | beejew01@yahoo.co.uk

Don't miss the stories follow YPKP 1965 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Illustrasi: Dok. Humas YPKP'65

Bangun Nalar Yudisial Rekonsiliasi 1965

FORUM 65: Suasana Diskusi Forum 65 yang digelar di Ruang PK Ojong (21/9) Lantai 1 Gedung LBH-YLBHI Jakarta [Foto: Humas YPKP'65]

Penolakan Audiensi oleh Menko Polhukam: Negara Tidak Serius Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat 1965/1966

Related posts
Your comment?
Leave a Reply