Mengapa Elit Politik Borjuis Tidak (Bisa) Melawan Rasisme?

231 Viewed Redaksi 0 respond
illustrasi: screenshoot fpi
illustrasi: screenshoot fpi

“Kelas borjuis yang bergantung pada kekuatan Imperialis, lemah iman demokrasinya, tidak mampu menuntaskan tugas-tugas demokratiknya. Yaitu membentuk pemerintahan republik yang demokratis, menyatukan dan membangun sebuah bangsa serta menghancurkan kekuatan feodalisme dan yang menghambat perkembangan kekuasaan kelas borjuis. Namun kelas borjuis yang lemah kemudian menyandarkan dirinya pada kekuatan militer.

Ketika krisis terjadi, kekuasaan Rejim Militer Soeharto diujung tanduk maka rasisme semakin dikobarkan. Disini rasisme berfungsi untuk mengalihkan isu serta memecah belah dan mengadu domba kelas buruh dan rakyat. Kerusuhan Rasis Mei 1998 sengaja dibuat dengan menjadikan etnis Tionghoa sebagai sasarannya.

Untuk menangkal aksi-aksi gerakan mahasiswa dan rakyat yang menolak Habibie maka para pengusaha, jenderal-jenderal dan politisi sisa-sisa Rejim Militer Soeharto mengkonsolidasikan berbagai kelompok reaksioner. Mereka kemudian dihimpun dalam Pam Swakarsa dan Ratih. Pam Swakarsa ini terdiri dari berbagai kelompok, ada yang di bawah komando Furkon (Faisal Biki), underbouw ICMI yaitu CIDES, ada juga yang berada di bawah tanggung jawab MUI, KISDI, Brigade Hizbullah BKUI, GPI, Remaja Masjid Al-Furqon Bekasi dan Mahasiswa Islam Bandung. Selain itu juga terlibat Pemuda Pancasila, Pemuda Pancamarga, FKPPI, dsb. Pendanaan didapatkan dari Fadel Muhammad, yang dekat dengan keluarga Soeharto. Dukungan diberikan oleh Wiranto, Kivlan Zen, Abdul Gafur dan Djadja Suparma. Isu yang dimainkan juga sama yaitu komunis dan rasisme terhadap kristen.

Pada masa kepemimpinan Gus Dur, upaya menggoyang kekuasaannya serta mempertahankan kekuasaan militer dilakukan dengan mengobarkan kerusuhan berbasis rasisme. Salah satu contohnya adalah kerusuhan di Ambon. Isu yang dikembangkan adalah muslim melawan kristen yang mencoba menghidupkan kembali RMS. Pam Swakarsa yang dahulu dibentuk untuk menghadang gerakan mahasiswa dan rakyat dilatih menjadi laskar-laskar yang dikirim ke Ambon untuk membuat kerusuhan. Jaringan militer yang aktif maupun purnawirawan yang terlibat seperti A.M Hendropriyono, Suaidy Marasabessy, Sudi Silalahi, Budiatmo, Nano Sutarmo, Rustam Kastor, Rusdi Hasanussy serta H Rusdi Hassanusi, seorang perwira polisi dan juga Ketua MUI Maluku saat itu.

Pada tanggal 7 Januari 2000, diadakan Tablihg Akbar yang menyerukan jihad ke Ambon. Acara tersebut dihadiri oleh Amin Rais, Hamzah Haz, Fuad Bawazier serta 22 organisasi muslim seperti KISDI, PPMI, FPI dan Asosiasi Muslim Maluku. Laskar Jihad yang dikirim ke Ambon juga memiliki ikatan dengan Partai Keadilan (PKS saat ini) melalui ideolog PK yaitu Drs. H. Abdi Sumiati alias Abu Rido.

Kini kerusuhan rasialis relatif menurun namun aksi-aksi rasis, homofobia dan komunistofobia masih terus terjadi dan cenderung meningkat. Penyerangan yang dilakukan oleh kelompok reaksioner terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan kaum minoritas terus meningkat. Termasuk juga penyerangan terhadap ruang-ruang demokrasi secara umum, seperti pemutaran film senyap dan diskusi-diskusi terkait Malapetaka 1965. Penyerangan tersebut sering sekali dilakukan bekerjasama dengan elit-elit politik beserta aparat kepolisian ataupun militer. Paling minimal penyerangan tersebut dibiarkan oleh aparat kepolisian.

Elit politik borjuis tidak pernah berkeinginan untuk melawan rasisme. Mereka juga tidak akan pernah bisa menghancurkan rasisme karena adalah sistem kapitalisme mereka yang menjadi akarnya. Mereka hanya tidak senang karena rasisme itu sekarang digunakan oleh elit politik borjuis lainnya untuk menyerang mereka.

Tentunya penguatan alat-alat represi (militer, polisi dan hukum) yang mereka lakukan sekarang bukan untuk menjaga demokrasi. Sejarah sudah menunjukan iman demokrasi mereka sangat lemah. Penguatan alat-alat represi hanya akan berarti memperkuat militerisme dan memudahkan penggunaan represi ke kelas buruh dan rakyat.

Kalau anda berpikir bahwa elit politik borjuis bisa menghadapi rasisme, maka anda salah. Rasisme, gerakan rasis dan kelompok-kelompok reaksioner adalah kelanjutan dari politik kelas borjuis itu sendiri. Kelanjutan dari politik kelas borjuis yang berkuasa selama setengah abad ini.

Dia adalah kelanjutan dari pembantaian serta pemerkosaan di Malapetaka 1965, kelanjutan dari kerusuhan rasis Mei 1998, kelanjutan dari kerusuhan-kerusuhan yang mereka rancang, kelanjutan dari pembangunan kelompok-kelompok reaksioner oleh para pengusaha, politisi dan jenderal untuk mempertahankan kekuasaannya, kelanjutan dari jenderal-jenderal pelanggar HAM yang terus berkuasa dan mendapatkan kedudukan politik hingga kini, bahkan di rejim yang disebut populis/ kerakyatan.

Lebih dari segalanya kita butuh, sekarang juga, sebuah kekuatan politik sosialis revolusioner.”

Sumber https://www.facebook.com/kpoprp.yogyakarta/posts/1171048836319197 

Don't miss the stories follow YPKP 1965 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
kontras

Press-Release | Usulan Dewan Kerukunan Nasional: Strategi Wiranto Menghindari Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Peristiwa Pelanggaran HAM masa lalu

Kamp Plantungan yang kini menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LP) Pemuda 2B.

Kamp Platungan: Saksi Derita Tahanan Politik Gerwani yang Membekas Hingga Saat Ini

Related posts
Your comment?
Leave a Reply