Setara: Isu PKI Digunakan Untuk Memecahbelah dan Untungkan Pihak Tertentu

245 Viewed Redaksi 0 respond
Puluhan massa mengepung kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/9/2017) hingga Senin (18/9/2017) dini hari. Awalnya, sekitar pukul 21.30, puluhan massa tanpa spanduk dan atribut aksi menggelar unjuk rasa di depan kantor YLBHI. Mereka berorasi, meminta pihak YLBHI menghentikan acara yang digelar di dalam gedung sejak sore. Mereka menuding acara tersebut merupakan sebuah diskusi soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tidak hanya berorasi, mereka juga meminta untuk masuk ke dalam kantor YLBHI Ganyang PKI! Ganyang PKI, teriak puluhan massa aksi itu.(KOMPAS.com/Kristian Erdianto)
Puluhan massa mengepung kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/9/2017) hingga Senin (18/9/2017) dini hari. Awalnya, sekitar pukul 21.30, puluhan massa tanpa spanduk dan atribut aksi menggelar unjuk rasa di depan kantor YLBHI. Mereka berorasi, meminta pihak YLBHI menghentikan acara yang digelar di dalam gedung sejak sore. Mereka menuding acara tersebut merupakan sebuah diskusi soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tidak hanya berorasi, mereka juga meminta untuk masuk ke dalam kantor YLBHI Ganyang PKI! Ganyang PKI, teriak puluhan massa aksi itu.(KOMPAS.com/Kristian Erdianto)
AMBARANIE NADIA KEMALA MOVANITA | 18/09/2017, 15:54 WIB

JAKARTA – Ketua Setara Institute Hendardi menganggap upaya pengungkapan sejarah atas peristiwa 1965 kerap digunakan pihak tertentu untuk menggiring isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia.

Tidak sedikit masyarakat yang terpengaruh dengan isu tersebut dan melakukan penolakan keras. Salah satu contohnya yakni bentrokan yang terjadi di depan kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2017) malam.

“Masyarakat mesti sadar dan memahami bahwa isu kebangkitan PKI adalah cara untuk memecah belah warga dan hanya menguntungkan pihak-pihak yang menggerakkannya,” ujar Hendardi dalam siaran pers, Senin (18/9/2017).

Hendardi mengatakan, pada peristiwa di YLBHI, terlihat jelas bahwa massa yang menyerang merupakan kelompok intoleran yang selama ini menebar teror atas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polri, kata dia, harus menyadari bahwa tindakan persekusi tersebut merupakan gerakan by design yang ditujukan untuk tujuan politik dan menciptakan instabilitas politik dan keamanan.

Secara de jure, paham komunisme telah dilarang berkembang. Secara de facto, kata Hendardi, gerakan ini tidaklah nyata.

“Dengan demikian, kebangkitan PKI adalah illusi tetapi terus dikapitalisasi sebagai alat politik penundukkan,” kata Hendardi.

Ia meyakini ada auktor intelektual yang mengendalikan mereka. Oleh karena itu, kepolisian diminta tak berhenti hanya mengamankan beberapa aktor di lapangan saja.

“Tetapi harus mencari auktor intelektual di balik peristiwa itu,” kata Hendardi.

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz sebelumnya mengatakan bahwa massa aksi termakan informasi hoaks. Hendardi meminta polisi juga mencari oknum yang menyebarkan informasi hoaks tersebut.

“Indikasi keterlibatan individu dan organisasi jelas bisa ditelusuri dari hoaks yang selama ini diproduksi dan disebarluaskan, yang pada intinya bertujuan melemahkan kepemimpinan Jokowi,” kata Hendardi.

“Polri juga tidak boleh lagi berkompromi pada kelompok yang mengklaim anti-PKI yang melakukan banyak praktik persekusi dalam tiga tahun terakhir,” lanjut dia.

PenulisAmbaranie: Nadia Kemala Movanita | Editor: Sabrina Asril
Sumber: Kompas.Com
Don't miss the stories follow YPKP 1965 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
(Kredit-Foto: Tempo)

Ingatan Kolektif 1965

Joko Widodo di Syukuran 50 tahun Pernikahan JK (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Jokowi Respons Pengepungan LBH: Jangan Main Hakim Sendiri

Related posts
Your comment?
Leave a Reply