Kesaksian Banser Sumardi: “Tapol 65 Diperas”

Apa saja yang terjadi di seputar Geger Gestok ’65 yang secara nasional diikuti oleh tumbangnya kekuasaan Soekarno sebagai Presiden RI pertama?  Lalu naik lah Soeharto yang membangun kekuasaan orde baru setelah Coup De Taat  itu. Soal kudeta melalui apa yang disebut G30S, Soeharto bilang PKI di belakang tragedi pembunuhan para jenderal di Jakarta. Kemudian sidang-sidang Mahmilub yang digelar dengan framing “pemberontakan PKI” pun memerintahkan eksekusi mati bagi pelakunya; tetapi gagal membongkar siapa “dalang” di belakang G30S yang sebenarnya.

Sejak itu soal 1965 dianggap telah selesai, tetapi pengejaran orang-orang dilakukan melalui operasi militer besar-besaran oleh orde baru; yang kemudian berkuasa di bawah pimpinan Soeharto hingga 32 tahun berikutnya. Tapi terlalu banyak kejanggalan disitu. Tumbangnya kekuasaan Soekarno disambut sukacita sebagai “Upeti terbesar dari Asia” oleh para kapitalis asing pendukungnya. Kapitalis itu para pemilik korporasi multi nasional dan trans-nasional. Tahap berikutnya, perusahaan raksasa lintas negara ini masuk Indonesia untuk merampas kekayaan alam dan memeras semua sumberdaya yang ada.

Sejak itu pula “penjajahan” tingkat lanjut dimulai di Indonesia, dan berlangsung terus hingga hari ini di bawah pola dan sistem yang sama.

Perampasan dan pemerasan itu pun terjadi hingga ke pelosok kampung dalam bermacam bentuknya. Perilaku penguasa di daerah-daerah rupanya pun mewakili wajah para perampas dan pemeras dari sosok penjajah itu. Paska Geger Gestok 65 yang ditandai berlangsungnya operasi kejahatan kemanusiaan oleh negara dalam Tragedi 65 dan tahun-tahun setelahnya.

Tim investigasi bentukan YPKP 65 pun telah dua kali mengunjungi Purwodadi dalam tahun yang berbeda, yakni 2017 dan pada 2018. Selain melakukan investigasi temuan lokasi pembantaian dan kuburan massal para korban, tim juga menemui banyak sekali korban kejahatan kemanusiaan. Seorang korban yang banyak membantu tim bercerita banyak seputar pengalamannya masa itu. Ketika kemudian tim meminta dia untuk menulis segala pengalamannya itu, maka berikut ini merupakan sebagian dari tulisannya.

 

Sumardi Aktivis Banser

 

Nama saya Sumardi, nama asli tenger waris dari bapak setelah kelahiran saya pada 13 Juli 1953 di Purwodadi. Ayah saya seorang petani dan bahu desa di suatu wilayah yang mayoritas warganya bekerja sebagai petani. Sejak menikah hingga saat saya menulis ini saya tinggal di Dusun Ngablak pada RT.03 RW.03, Desa Ngraji. Seperti desa lainnya, Ngraji adalah desa agraris di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Sejak lama saya aktif sebagai anggota Banser (Barisan Serba Guna_Red) Gerakan Pemuda (GP) Ansor, salah satu badan otonom di bawah Nahdlatul ‘Ulama Cabang Purwodadi; sebuah organisasi pemuda yang –saya tahu- memiliki keterkaitan erat dengan peristiwa sejarah kelam pada masa lalu.

Ketika peristiwa 1965 terjadi, saya baru berumur 12 tahun, masih duduk di bangku kelas 5 SD. Meskipun masih kecil saya pun ikut mengalami masa paling kelam dalam hidup keluarga kami di desa. Ayah bernama Kamsuri ketika itu usia 70 tahun, cukup tua untuk bekerja sebagai  Kepala Dukuh Ngablak, salah satu pedukuhan di Desa Ngraji. Beliau lebih sebagai tokoh adat ketimbang pegiat politik. Dan bukan pula anggota PKI, selain hanya sebagai perangkat bahu desa pendukung pemerintahan Sukarno.

 

Ayah Ditahan Polisi 

Pada bulan November 1965 banyak orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI (Partai Komunis Indonesia) dan pendukung Presiden RI Ir. Sukarno ditangkapi, ditahan dan diinterogasi. Ini hampir terjadi di seluruh kampung di wilayah Kabupaten Grobogan. Tidak terkecuali, di kampung dimana ayah saya tinggal.

Pada suatu pagi ayah saya diperintah harus menghadap ke kantor Polisi  Resort Grobogan. Meski ini mengherankan tapi karena merasa tidak bersalah dan tidak pernah melakukan kegiatan yang melanggar hukum, ayah dengan tenang tanpa prasangka mendatangi kantor polisi tersebut. Tidak tahunya, sejak saat itu ayah saya ditahan dan tidak boleh pulang.

Kejadian penahanan ayah saya ini bermakna status ayah sebagai tapol, ini membuat goncang pikiran ibu saya. Tiap hari saya sering melihat ibu tengah menangis.  Beliau sangat khawatir kalau ayah saya ditapolkan itu bakal disiksa, atau bahkan pada akhirnya harus dibunuh. Ditangkap, disiksa, ditahan atau dibuang ke Nusakambangan maupun diasingkan ke Pulau Buru adalah bayangan momok yang mengerikan. Karena banyak diantara penduduk pedukuhan di mana saya tinggal adalah orang-orang yang diciduk, ditahan untuk akhirnya hilang dan tidak pernah kembali ke kampung lagi.

 

Ayah Diperas Tentara, Anak Diolok Tetangga

Hampir tiap 3-4 hari sekali ibu saya membezoek dengan mengirimi sekedar makanan untuk ayah karena memang dalam tahanan kondisi makanan sangat memprihatinkan, terkadang tidak diberi makan dan minum. Saya seringkali diajaknya. Dan mengetahui keadaan ayah. Tubuhnya kurus, wajah pucat dengan mata cekung dan nampak lemah tak bertenaga. Keadaan ini membuat ibu saya menjadi bertambah sedih.

Pernah di suatu hari pada bulan ketiga masa penahanan ayah saya –penahanan sudah pindah ke Kodim Purwodadi- saya membezoek sendirian dan bisa bertemu dengan ayah saya. Karena hari sudah malam dan rumah saya jauh dari lokasi penahanan di marka Kodim maka saya harus inap di kamar tahanan bersama ayah saya.

Dari pembicaraannya dengan sang ayah, diketahui bahwa ayah ditawari bisa bebas dari tahanan asalkan ada uang tebusan. Akhirnya ayah menyuruh ibu saya untuk menjual sawah yang ia miliki seluas 4 bahu (luasan 3 hektar_Red). Bila dinilai dengan mata uang sekarang taksiran harganya sekitar Rp. 40.000.000,-

Ini semacam pemerasan berdalih tawaran uang tebusan bagi pembebasan ayahsebagai tapol yang dipenjara tanpa ada proses hukum. Pembebasan adalah impian semua tapol kala itu. Dan uang tebusan itu harus diberikan kepada kuasa penahanan tapol yang dalam hal ini diberikan pada Komandan Kodim Purwodadi yang masa itu dijabat oleh Tedjo Suwarno. Jika tidak, maka bayangan momok tentang pulau buangan Nusakambangan atau Pulau Buru bakal kesampaian.

Memang, dengan segala daya keluarga, ayah akhirnya dibebaskan. Tetapi sekarang  tidak memiliki sawah lagi sebagai sandaran hidupnya dan keturunannya. Saya akhirnya juga tidak bias meneruskan sekolah karena tidak ada biaya. Juga stigma sebagai anak tapol yang diindikasikan sebagai PKI, selalu menjadi cemoohan masyarakat sekitar.

“Mardi anak PKI…”, begitu orang sering mengolok.

Namun saya tidak bisa berbuat  apa-apa dan berusaha tetap tabah.

Sudah bukan menjadi rahasia umum, bahwa penangkapan orang-orang yang dituduh PKI  berlatar belakang pemerasan.  Ada  teman ayah yang harus menjual apa saja yang dimiliki: sapi, kambing, rumah, sawah, ladang  atau harta lainnya yang hasilnya dipakai sebagai uang tebusan. Tak heran bila Tedjo Suwarno ketika itu berlimpah hartanya. Sang Komandan yang dijuluki “alap-alap sambernyowo” ini pernah mengancam..

“Bila tidak ingin dibunuh atau pun dibuang, harus ada uang tebusan”, begitu kalimat yang masih saya ingat dari mulutnya.

Sayangnya sang “alap-alap” ini sudah tiada kini, sehingga ia tak bisa diminta keterangan atau pun pertanggungan-jawabnya; setelah memperkaya diri dengan uang tebusan yang diperas dari para tapol 65 dan keluarganya...

[bju]