Izin Pembunuhan Massal – Dokumen AS Pasca-Tragedi G30S

328 Viewed Redaksi 0 respond
Seorang terduga simpatisan G30S diperiksa di bawah todongan senjata. [BETTMANN / GETTY IMAGES]
Seorang terduga simpatisan G30S diperiksa di bawah todongan senjata. [BETTMANN / GETTY IMAGES]
Selasa, 17 Okt 2017 21:30 WIB | Agus Lukman

Dokumen kabel diplomatik Amerika Serikat soal tragedi pasca 1965 kembali dibuka ke publik oleh National Security Archive (NSA). Laporan itu berisi pelbagai surat rahasia, termasuk peran Adnan Buyung

1

Setelah 52 tahun pasca-Gerakan 30 September 1965, lembaga riset nonpemerintah National Security Archive Amerika Serikat membuka dokumen rahasia yang mereka miliki terkait peristiwa kelam yang terjadi sesudah tragedi di Indonesia tersebut.

Dalam dokumen itu tercatat sejumlah pembantaian massal mengatasnamakan perlawanan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI), organisasi yang dianggap mendalangi pembunuhan jenderal pada peristiwa Gerakan 30 September. Dalam laporan yang kami sebutkan di bawah, nama Soeharto ternyata yang mendukung atau memerintahkan pembunuhan massal terhadap anggota PKI.

Pembunuhan massal terjadi di berbagai daerah, dari Medan Sumatera Utara hingga Nusa Tenggara Timur antara tahun 1965-1966. Sejumlah dokumen juga menyebutkan bagaimana peran Angkatan Bersenjata Indonesia dalam pembunuhan massal itu, dengan melibatkan ormas keagamaan di Indonesia.

National Security Archive menyebutkan berdasarkan dokumen telegram rahasia yang dikirimkan sejak Oktober 1965 hingga Maret 1966 itu, terjadi pembunuhan massal terhadap sekitar 500 ribu orang yang diduga terlibat organisasi PKI, serta pemenjaraan terhadap jutaan orang yang dianggap pendukung komunis di Indonesia.

Peristiwa pembantaian massal itu ‘direkam’ oleh Kedutaan Besar AS di Jakarta, melalui telegram rahasia dari Kedubes AS di Jakarta itu untuk pemerintahan AS.

Dokumen itu dinyatakan tidak lagi rahasia (deklasifikasi) mulai Selasa, 17 Oktober 2017 pukul 09.00 waktu Amerika Serikat.

Deklasifikasi dilakukan oleh Pusat Deklasifikasi Nasional (National Declassification Center), sebuah divisi dari lembaga pemerintah AS National Archives and Records Administration (NARA) bekerjasama dengan National Security Archive, sebuah lembaga nonprofit di bidang kajian deklasifikasi dokumen, dan berperan penting dalam memindai dokumen-dokumen tersebut menjadi dokumen digital, supaya bisa diakses publik.

KBR menerima dokumen tersebut dari Bradley Simpson, salah satu peneliti di National Security Archive. Di lembaga itu, Brad Simpson memimpin proyek kajian dokumen khusus terkait Indonesia dan Timor Leste. Brad Simpson juga merupakan profesor sejarah dan kajian Asia di Universitas Connecticut, AS.

Dalam rilis NSA, disebutkan bahwa pelepasan dokumen ke publik tersebut untuk menjawab banyaknya pertanyaan publik mengenai peristiwa pembunuhan massal pada 1965-1966, sekaligus menjawab permintaan dari kalangan LSM pegiat hak asasi manusia di Amerika Serikat maupun Indonesia supaya pemerintah AS membuka dokumen terkait peristiwa 1965.

Jumlah yang dibuka hanya sebagian kecil dari total 30 ribu halaman dokumen rahasia yang terekam Kedubes AS di Jakarta, sejak 1964-1968. Masih ada ratusan dokumen dinyatakan rahasia, dan baru akan dikeluarkan lagi sebagian pada awal 2018 mendatang.

Perburuan Dimulai

Telegram rahasia tanggal 18 Oktober 1965 berisi catatan pembicaraan antara staf Kedubes AS (Emboff/Embassy Officer) dengan Sutarto, staf khusus Roeslan Abdulgani. Disebutkan bahwa aksi anti-PKI meluas hingga Medan Sumatera Utara hingga Makassar Sulawesi Selatan. Sedangkan di Jawa Tengah kondisi saat itu dilaporkan bergejolak dan kacau.

Menurut Sutarto, aksi anti-PKI itu dipimpin kelompok militer atau kelompok Islam. Salah satu yang diperkirakan menjadi target sasaran massa anti-PKI, adalah rumah Subandrio, pejabat di pemerintahan Soekarno yang saat itu dianggap terlibat G30S.

Perlawanan militer Indonesia khususnya Angkatan Darat terhadap PKI mendapat dukungan dari kelompok moderat, baik intelektual maupun kelompok keagamaan. Hal itu tergambar dari telegram Kedubes AS tanggal 23 Oktober 1965, yang berisi percakapan antara Sekretaris Kedubes AS Robert Rich dengan asisten Jaksa Agung Adnan Buyung Nasution dalam dua kesempatan berbeda. Adnan Buyung—akademisi dan aktivis HAM—bahkan meminta Kedubes AS membantu mencarikan bukti dugaan keterlibatan Subandrio dengan PKI maupun Partai Komunis China.

Menurut Adnan Buyung, Tentara Indonesia telah mengeksekusi banyak anggota PKI, namun fakta itu harus dirahasiakan terutama terhadap Soekarno. Saat itu kekuasaan Soekarno sebagai Presiden seperti lumpuh.

Perburuan terhadap simpatisan PKI terekam antara lain dalam telegram Kedubes AS tanggal 1 November 1965. Dalam telegram itu, Duta Besar AS untuk Indonesia Marshall Green melaporkan ada sekitar 600 orang anggota atau simpatisan PKI ditangkap dan dipenjara di Sumatera Selatan—termasuk pengurus organisasi buruh SOBSI yang bekerja di perusahaan Shell, Stanvac dan pabrik pupuk PUSRI.

Begitu juga puluhan orang dari Persatuan Buruh Minyak (PERBUM) yang dianggap komunis, diangkut dengan truk dari kilang minyak Plaju dan Prabumulih. Data itu berdasarkan kunjungan Atase Tenaga Kerja AS ke Sumatera Selatan, terutama untuk mengetahui kondisi perusahaan asing yang berada di Sumatera.

Kondisi dilaporkan kian genting di wilayah Jawa Tengah, khususnya Solo yang saat itu dianggap sebagai salah satu basis PKI. Kedubes AS mendapat salinan laporan rahasia dari intelijen Angkatan Udara Indonesia yang dikeluarkan 29 Oktober 1965, hampir satu bulan pasca-G30S.

Laporan rahasia intelijen itu menyebutkan tingginya pertentangan antara partai-partai nasionalis serta partai agama terhadap PKI. Aksi demonstrasi meningkat hingga tentara (ABRI) membentuk Staf Gabungan Keamanan untuk mengendalikan situasi. Aksi massa berujung pada penculikan tewasnya puluhan orang dalam kurun waktu tiga hari (22-24 Oktober 1965), dari kelompok pro maupun anti-PKI.

Sepekan kemudian, telegram Kedubes AS pada 4 November menyebutkan adanya peningkatan aksi pembersihan PKI di sejumlah wilayah di Jawa, khususnya di kampung-kampung yang dianggap menjadi basis PKI di Surabaya dan Blitar, Jawa Timur.

ABRI juga mengisolasi daerah-daerah yang diduga menjadi basis PKI seperti Madiun, Pacitan dan Ponorogo. Menurut media ABRI, wilayah-wilayah itu dijaga ketat untuk mencegah masuknya simpatisan PKI dari Solo maupun Wonogiri. Tentara melalui kepala daerah yang anti-PKI mendesak Soekarno untuk membubarkan PKI dan membekukan aset-aset mereka. Anggota atau simpatisan PKI yang menjadi pemimpin disingkirkan dari Front Nasional—institusi kenegaraan yang dibentuk Presiden Soekarno pasca-Dekrit Presiden 1959.

2

Propaganda

Dalam upaya untuk menekan PKI, petinggi ABRI di Jawa Timur—Kolonel Basuki Rachmat—menggunakan propaganda dengan membandingkan Gerakan 30 September 1965 dengan pemberontakan PKI Madiun 1948. Poster besar bergambar para jenderal korban pembunuhan G30S dipasang dengan tulisan, bahwa G30S identik dengan pemberontakan PKI di Madiun. Isu pemberontakan PKI di Madiun sangat sensitif di kalangan umat Islam, karena saat itu dianggap terjadi pembantaian terhadap ratusan orang kiai dan santri.

Perburuan terhadap PKI terus berlanjut di luar Jawa. Dalam telegram 12 November 1965, Dubes AS Marshall Green melaporkan 90 persen pertokoan milik etnis Tionghoa di Makassar, Sulawesi Selatan diserbu dan dijarah dalam kerusuhan 10 November 1965. Toko-toko milik warga etnis Tionghoa juga dipaksa menurunkan harga.

Pimpinan ormas Nahdlatul Ulama terus mendesak Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI, meski sikap itu tidak disukai Soekarno yang sedang berusaha mempertahankan kekuasaannya. Petinggi NU Sjaichu mengatakan selama PKI tidak dibubarkan, kerusuhan akan terus terjadi. Sementara salah satu koran milik PSII, Api, membuat tulisan khusus untuk menyerang Soebandrio, dengan mengutip kitab suci Alquran.

Warga Muslim di Bone juga dilaporkan menyerbu penjara dan membunuhi sekitar 200 orang tahanan PKI.

Sejumlah pihak, terutama tentara Indonesia—seperti diungkapkan Deputi Menteri Luar Negeri Ganis Harsono—terus berusaha mencari hubungan Subandrio dengan PKI atau komunis. Telegram Kedubes AS mengutip pernyataan Ganis, bahwa tentara sudah menemukan bukti-bukti untuk memenjarakan Subandrio—eks Perdana Menteri.

Telegram Kedubes AS pada 12 November juga mengutip rilis yang dikeluarkan Tentara Indonesia mengenai 50-an anggota PKI yang membunuh lima warga sipil di Kudus Jawa Tengah. Perburuan tentara terhadap Aidit, petinggi CC-PKI, mendapat bantuan dari warga di sekitar Gunung Merapi—di mana Aidit bersama Njono dan sejumlah orang lain dikabarkan bersembunyi di wilayah Merapi. Di awal November itu, Dubes AS untuk Indonesia melaporkan klaim kepolisian yang sudah menangkap sekitar 872 orang yang diduga terlibat G30S. Di Tangerang, operasi gabungan tentara menangkap 346 orang yang diduga simpatisan PKI.

Pada 18 November 1965, Dubes AS untuk Indonesia Marshall Green melaporkan melalui telegram bahwa tentara berkoalisi dengan ormas Islam dan Kristen, termasuk Partai Nasional Indonesia (PNI) sayap kanan, untuk melawan PKI. Disebutkan pula, terdapat kabar pembentukan organisasi payung bernama ‘Komite Aksi Pengganyangan Gestapu’ oleh tentara dengan melibatkan kelompok-kelompok Islam, namun Kedubes AS belum mendapat informasi detail mengenai hal itu.

Perang Suci

Pada 26 November 1965, Kementerian Luar Negeri AS menerima telegram dari Kedubes AS di Jakarta mengenai kondisi terkini pasca-G30S, di mana aksi pembantaian anggota PKI terus berlanjut.

Telegram itu menyebutkan pembantaian dilakukan Ansor NU di banyak tempat di Jawa Timur. Sedikitnya 25 mayat ditemukan di sungai Mojokerto. Sedangkan, di Tulungagung, misionaris lokal menyebutkan 1.500 orang PKI dibunuh. Pembunuhan terhadap anggota atau simpatisan PKI berlanjut di desa-desa di perbatasan dengan Surabaya. Saking banyaknya pembunuhan, kepala stasiun Jawa Timur menyebutkan sebanyak lima stasiun berhenti beroperasi karena pekerja takut menjadi sasaran pembunuhan, mengingat banyak di antara pegawai yang terbunuh.

Sejumlah pemain Ludruk—kesenian khas Jawa Timur—turut menjadi sasaran pembunuhan, karena dianggap berhubungan lama dengan PKI.

Telegram tersebut menyebutkan pembunuhan terhadap anggota PKI, oleh masyarakat maupun ormas di Jawa Timur dianggap sebagai Perang Suci, di mana membunuh orang kafir dianggap sebagai tiket masuk surga—dan semakin terjamin masuk surga, apalagi jika sambil mengusapkan darah orang kafir itu ke mukanya.

Pembunuhan massal juga dilaporkan oleh Dubes AS Marshall Green terjadi di Tulungagung, Kediri. Situasi ini membuat banyak anggota atau simpatisan PKI kalang kabut hingga mengungsi. Informasi yang diterima Kedubes AS dari misionaris di sejumlah wilayah menyebutkan ada sekitar 40 hingga 200-an aktivis PKI yang mengungsi dari Kediri, Blitar dan sekitarnya menuju wilayah Batu.

Di Malang, Jawa Timur, media massa pada 23 November melaporkan ada sekitar 150 orang PKI ditangkap dalam beberapa hari terakhir. Tentara mengerahkan Batalion 507 Brawijaya melalui pelabuhan Surabaya, dan menurut media, tentara itu untuk mengganyang Gestapu di Jawa Timur.

Bagi pengusaha Tionghoa, kondisi makin sulit, karena di tengah inflasi tinggi, mereka didesak pemerintah setempat untuk menurunkan harga barang hingga 30 persen. Sumber Kedubes AS menyebutkan akhirnya banyak toko tutup antara 17 hingga 18 November karena rumor bakal ada serangan dari Ansor.

3

Perintah Soeharto

Berdasarkan laporan Joint Weeka (koleksi laporan mingguan Kedubes AS), yang terbit 30 November 1965, ternyata Soeharto mendukung atau memerintahkan pembunuhan massal terhadap pendukung atau anggota PKI.

“Dalam serangkaian pertemuan dengan sejumlah tokoh pemuda dan partai politik, Jenderal Nasution mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan upaya untuk menekan PKI, yang sudah sampai tahap eksekusi massa di sejumlah provinsi di Indonesia—tampaknya atas perintah Jenderal Soeharto, setidaknya di Jawa Tengah,” begitu laporan Joint Weeka.

Tekanan terhadap PKI terus berlanjut di Jakarta maupun provinsi lain, termasuk eksekusi terhadap tahanan PKI di penjara. “Atau dengan membunuhi mereka sebelum mereka ditangkap, tugas ini dibantu kalangan muda Muslim,” tulis Joint Weeka, 30 November 1965.

Joint Weeka terbitan 30 November 1965 menyebutkan “Jika angka-angka itu dijumlahkan, di berbagai tempat terdapat antara 5 ribu hingga 10 ribu pemimpin PKI dan anggotanya dieksekusi dalam beberapa pekan terakhir. Meski jumlah itu agaknya berlebihan,” tulis Joint Weeka.

Dalam periode akhir November itu, sejumlah provinsi mulai memberlakukan larangan keberadaan PKI, dan penggantian pemimpin daerah yang dianggap pro-PKI, seperti di Sumatera Utara dan Bali. Sementara itu, di Makassar terjadi aksi anti-China, dimana massa menyerbu dan merusak sekitar 90 persen rumah dan pertokoan di wilayah itu.

Izin untuk membunuh

Keterlibatan ormas Islam dalam memburu para anggota atau simpatisan PKI terus terjadi di berbagai daerah, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Dalam telegram Kedubes AS kepada Kementerian Luar Negeri AS pada 6 Desember 1965, disebutkan “Sumber Muhammadiyah menyebutkan bahwa penceramah di masjid-masjid Muhammadiyah menyerukan bahwa semua orang yang secara sadar menjadi anggota PKI harus dibunuh. Orang yang menjadi anggota PKI secara sadar adalah orang kafir munafik yang paling rendah, darahnya pantas ditumpahkan seperti menyembelih ayam,” begitu tulis telegram itu.

Kedubes AS menyebut bagi umat Muhammadiyah, ceramah itu seperti ‘izin untuk membunuh’.

Sementara itu, militer juga membekali anggota Pertahanan Sipil (Hansip) di pelosok-pelosok desa di Sumatera dengan senjata, untuk memperluas jangkauan militer menekan PKI. Telegram Kedubes AS tanggal 6 Desember 1965 menyebutkan bahwa militer ‘memperkuat cengkeramannya ke semua aspek kehidupan politik.” Militer juga membentuk “organisasi payung Islam, guna merangkul dan mengontrol ormas Islam.”

Laporan Joint Weeka edisi 7 Desember 1965 menyebutkan pembersihan terhadap PKI terus berlanjut. Sedikitnya 34 ribu orang di Pulau Jawa yang dianggap anggota PKI ditangkap, sebagian dieksekusi di tempat. Aset-aset milik pengusaha Tionghoa—yang diduga anggota Baperki—disita.

Pelarangan PKI juga terus terjadi di berbagai tempat, seperti di Kalimantan Barat, Batak Karo (Sumatera Utara) hingga Yogyakarta.

Kendali Tentara

Setelah terjadi perburuan dan pembantaian massa PKI selama sekitar dua bulan, tentara Indonesia mulai kalem. Di beberapa tempat di mana PKI sudah hancur—seperti di Kediri—tentara mulai berusaha menghentikan aksi pembunuhan massal.

“Di lain pihak, seperti di Pasuruan, dimana belum benar-benar bersih dari PKI, tentara tetap membiarkan warga Muslim melakukan pembantaian,” begitu isi telegram Kedubes AS di Jakarta tertanggal 9 Desember 1965.

Di Surabaya, tentara secara terang-terangan menyebut kota itu sebagai tempat pelarian dan persembunyian anggota PKI. Masyarakat muslim juga melabeli sejumlah stasiun radio di Surabaya sebagai ‘sarang PKI’, hingga berujung penangkapan sejumlah pengelola radio atas tuduhan terlibat Gerakan 30 September (Gestapu).

Pembersihan juga dilakukan oleh pejabat pemerintah pendukung tentara terhadap para pejabat yang diduga terlibat PKI. Menteri Urusan Dalam Negeri Sumarno, ketika berada di Surabaya pada 6 Desember mengumumkan ada 5000 pejabat lokal di Jawa Timur—termasuk anggota legislatif—dipecat. Pembersihan juga dilakukan terhadap 60-an jaksa di Jawa Timur.

Peran tentara melibatkan ormas keagamaan untuk membersihkan PKI juga terlihat dalam telegram Kedubes AS pada 10 Desember 1965. Berdasarkan informasi dari pengurus Partai Katolik, operasi anti-PKI di Kudus, Jawa Tengah dilakukan pasukan khusus RPKAD dengan bantuan organisasi Katolik, IP-KI dan Nahdlatul Ulama.

“Namun, sayap pemuda NU, yaitu Ansor, memunculkan masalah karena kebrutalannya menyerbu elemen-elemen PKI di desa-desa di sekitar Kudus, hingga korbannya meluas sampai ke non-anggota PKI yang punya masalah pribadi dengan Ansor,” begitu tulis telegram itu.

Hingga pertengahan Desember 1965, jumlah orang yang dibunuh karena dianggap terlibat PKI atau G30S mencapai sedikitnya 100 ribu orang. Angka itu disebut dalam laporan rahasia mingguan (Joint Weeka) yang dikirim Kedubes AS pada 21 Desember 1965.

“Meskipun Soekarno sudah mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap kekejaman tentara atas PKI dengan ungkapan paling marah dan pedas—bahkan mengancam mundur jika pukulan terus berlanjut, namun ancaman itu tidak membuahkan hasil. Pukulan terus berlanjut, dengan perkiraan angka 100 ribu anggota PKI dibunuh. Sementara itu, kalangan politisi dan tokoh pemuda terus mengeluarkan pernyataan yang mengecam upaya membangkitkan partai beraliran Marxisme-Leninisme…”

Jumlah 100 ribu anggota PKI yang dibunuh itu termasuk 10 ribu di Bali. “Pembunuhan terus berlanjut di pulau ini, yang memiliki banyak kader PKI maupun sayap kanan PNI yang anti-PKI.”

Menurut data National Security Archive (NSA) pembunuhan massal terhadap PKI di Bali terjadi sejak awal Desember ketika pasukan parakomando dan Brawijaya pimpinan Saro Edhie Wibowo tiba di pulau itu. “Aksi pembunuhan berlangsung selama beberapa bulan, hingga jumlah orang yang dibunuh mencapai sekitar  80 ribu orang,” begitu tulis NSA.

4

Pembunuhan massal terhadap anggota maupun simpatisan PKI terus berlanjut hingga Desember 1965, meski intensitas mulai menurun.

Bila pada awal-awal pembunuhan massal pada Oktober-November 1965 jenazah korban pembunuhan massal dibuang ke sungai, belakangan jenazah mulai dikuburkan.

“Umumnya, korban dibawa keluar dari permukiman sebelum dibunuh, dan jenazahnya dikuburkan, tidak dibuang ke sungai,” tulis telegram Kedubes AS tertanggal 27 Desember 1965.

Telegram itu mengutip sumber Nahdlatul Ulama yang merupakan anggota DPRD Jawa Timur, bahwa gerakan pembersihan PKI yang dilakukan NU sudah menyebar ke seluruh wilayah Jawa Timur.

“Di Madiun—menurut sumber—para anggota PKI yang semula hanya ditahan, kini diserahkan kepada warga sipil untuk dibunuh. Kemungkinan petinggi militer di daerah ingin mematuhi perintah dari atasan mereka untuk menghentikan pembunuhan, namun mereka menghadapi masalah,” tulis Telegram Kedubes AS itu.

“Sangat sulit untuk menghentikan pembunuhan massal,” kata Sumarsono, Kepala Kepolisian Jawa Timur seperti dikutip dalam telegram Kedubes AS tertanggal 27 Desember 1965.

Banyak petinggi dan anggota PKI dikabarkan masih bersembunyi di Surabaya. Meski begitu, Kedubes AS tidak lagi menerima laporan pembunuhan dari sekitar kota itu.

Telegram pada 21 Desember 1965 menyebutkan Kedubes Amerika Serikat menerima laporan dari Konsulat Jepang di Bali, bahwa aksi anti-Tiongkok terus berlanjut dengan perusakan dan pembakaran pertokoan milik pengusaha Tionghoa. Penembakan gelap juga terus terjadi di malam hari.

Kedubes AS melaporkan warga Indonesia keturunan China di Bali meminta ke Kedutaan Besar RRC agar mereka dievakuasi ke daratan China.

Hingga Nusa Tenggara Timur

Jika pembantaian massal PKI di Pulau Jawa mulai berkurang di akhir 1965, kondisi berbeda di luar Jawa. Setidaknya yang terekam dalam telegram Kedubes AS pada 3 Agustus 1966. Telegram itu didasarkan pada laporan antropolog Amerika Serikat James Fox dan istrinya yang mengunjungi wilayah Nusa Tenggara Timur.

Menjelang James Fox kembali ke kampusnya di Inggris, ia dipanggil Kedubes AS di Jakarta. Menurut laporan James Fox, seperti ditulis telegram itu, pada sekitar Januari atau Februari 1966 tentara Indonesia datang ke Pulau Rote di NTT, dan mengeksekusi tokoh PKI lokal beserta Sukirno, tokoh PKI dari Jakarta.

“Setelah itu tentara ditarik pulang, namun  mereka kembali lagi ke Rote pada pertengahan Maret, dan mengeksekusi antara 40 hingga 50 anggota komunis dari Pulau Rote, beserta sekitar 30-an anggota komunis dari pulau-pulau sekitarnya seperti Pulau Sawu. Gelombang ketiga kedatangan tentara ke Rote terjadi pada Juni, dan kembali mengeksekusi beberapa orang yang sudah ditangkap sebelumnya,” begitu tulis Telegram Kedubes AS, 3 Agustus 1966.

Antropolog James Fox juga mengatakan telah mendengar informasi dari misionaris di Pulau Timor, bahwa ada sekitar 30 ribu orang dieksekusi di pulau itu. Setelah Fox mendatangi Pulau Timor dan mengkonfirmasi, ia memperoleh data total ada sekitar 800 orang atau maksimal seribu orang telah dieksekusi di Pulau Timor, Sumba, Alor, Rote, Sawu dan beberapa pulau lain di NTT.

Kedatangan Indonesia ke NTT—tanpa mengindahkan adat dan sensitifitas lokal membuat citra tentara di NTT merosot, dengan menganggap ada pendudukan tentara.

Sumber: KBR.ID
Don't miss the stories follow YPKP 1965 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Ilustrasi Peristiwa 17 Oktober 1952. tirto.id/Gery

17 Oktober 1952 | Para Perwira Angkatan Darat Tuntut Parlemen Dibubarkan

NSARCHIVE

Dokumen rahasia Amerika: AS mengetahui skala pembantaian tragedi 1965

Related posts
Your comment?
Leave a Reply