1965: ‘Kekerasan Brutal’ Perdana Militer Indonesia di Papua

32 Viewed Redaksi 0 respond
tirto_papua65
Reporter: Petrik Matanasi | 01 Desember, 2017

Perlawanan bersenjata orang Papua terhadap otoritas Indonesia bermula dari lingkaran Korps Relawan Papua sejak 1963

Operasi militer Indonesia perdana di Papua pada 1965 telah menewaskan puluhan warga sipil. Sesudahnya, perlawanan dan kekerasan tak pernah surut.

Peristiwa Pasca-1969

Pada akhirnya, plebisit itu digelar lewat sistem perwakilan, bukan satu orang satu suara, pada 1969. Komunitas internasional menyebut ‘Act of Free Choice’; sebaliknya, orang Papua mengingatnya sebagai ‘Act of No Choice.’

Menurut John Saltford, sekitar 1.022 orang dari Distrik Merauke, Wamena, Nabire, Fak Fak, Sorong, Manokwari, Biak, dan Jayapura, memilih bergabung ke Indonesia di bawah represi otoritas keamanan Indonesia. Meski ada suara yang meragukan hasil tersebut, PBB tetap mengesahkan dengan 84 suara mendukung dan 30 abstain. Pada 1973, Irian Barat ganti nama jadi Irian Jaya.

Kendati begitu, perlawanan orang Papua tak pernah berhenti.

George Junus Aditjondro dalam “Bintang Kejora di Tengah Kegelapan Malam” (2000) merangkum bahwa ada empat “tonggak sejarah terpenting dalam pertumbuhan kesadaran nasional Papua” usai integrasi paksa di bawah Orde Baru tersebut.

Pada 1 Juli 1971, Seth Jafet Rumkorem, putra Lukas Rumkorem (pejuang Merah Putih di Biak), mencetuskan “Proklamasi OPM” di Markas Victoria (Mavik), Jayapura. Pada 3 Desember 1974, enam PNS di Serui menyerukan “Proklamasi Sorong-Samarai”. Dan pada 14 Desember 1988, Thomas Wanggai, doktor hukum lulusan Universitas Negeri Okayama dan administrasi publik dari AS, memproklamasikan negara ”Melanesia Barat” di Stadion Mandala. Wanggai dihukum 20 tahun penjara di Cipinang dan meninggal pada Maret 1996.

Peristiwa khusus bagi Aditjondro adalah perlawanan kultural oleh Arnold Ap, antroplog-cum-dosen di Universitas Cenderawasih, yang membentuk grup musik rakyat Mambesak pada 1978. Mambesak adalah Burung Cendrawasih dalam bahasa Biak.

Arnold Ap ditahan pada 30 November 1983 dan ditembak di pantai Pasir Enam, sebelah timur Kota Jayapura, dalam satu skenario pelarian menuju Papua Nugini yang dirancang Kopassandha (kini Kopassus). Ia meninggal di rumah sakit Aryoko, Jayapura, pada 26 April 1984 dalam usia 38 tahun.

Dalam kesaksian langsung Aditjondro, seorang penggiat lingkungan dan hak asasi manusia yang bekerja di Papua pada 1980-an, pemakaman Arnold Ap “diiringi sekitar 500 orang dengan berjalan kaki sejauh dua kilometer.”

“Prosesi dari rumah ke kuburan laksana prosesi pemakaman Marthin Luther King. Semua yang ikut dalam prosesi sore itu bergandengan tangan memenuhi jalan dengan diiringi lagu-lagu rohani,” tulis Aditjondro dalam “Kasus Arnold Ap dan Mambesak” (2002).

Dari peristiwa-peristiwa historis ini, kata Aditjondro, “Apakah pemerintah Indonesia harus selalu menjawabnya dengan peluru?” Pertanyaannya 17 tahun lalu ini masih relevan untuk situasi Papua kini.

Sumber: Tirto.Id
Don't miss the stories follow YPKP 1965 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
LPSK: Mardadi Untung. 80 tahun, didampingi putrinya Anggita tengah diperiksa petugas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) saat menunggu pemeriksaan di Klinik Mata Nusantara Kebonjeruk, Jakarta (29/11) dalam persiapan operasi mata {Foto" Humas YPKP'65]

Trauma Screening dan “kembalinya mata” Mardadi Untung [2]

BEDJO UNTUNG: Ketua YPKP 65 Bedjo Untung dalam sesi tanya-jawab pada kuliah umum HAM bersama Prof Eric Stover dari UC Berkeley, School of Law [Foto: Marsha Augekin]

Prof Eric Stover: “We may forgive but we may not forget”

Related posts
Your comment?
Leave a Reply