Tragedi 1965 dan Kemanusiaan Kita *

622 Viewed Redaksi 0 respond
Romo Baskara T Wardaya
Romo Baskara T Wardaya

Baskara T Wardaya2

[Bagian 2]

3. Rekonsiliasi Politik ?

Dalam kaitan dengan masalah rekonsiliasi kiranya apa yang dikemukakan oleh Hannah Arendt menarik untuk disimak. Bertolak dari pengalaman akan adanya jurang pemisah (abyss) antara para penyintas pada satu sisi dan para mantan pelaku di sisi lain yang ia lihat di Jerman pasca-Perang Dunia Kedua. Arendt mendorong diupayakannya rekonsiliasi. Namun demikian, rekonsiliasi yang ia maksud adalah apa yang ia sebut sebagai “rekonsiliasi politik” (political reconciliation). Rekonsiliasi politik disini berarti sebuah upaya memepertemukan kembali kedua belah pihak yang berseberangan dengan cara melibatkan pertimbangan-pertimbangan politik, seperti perbedaan kepentingan, relasi kekuasaan dan sebagainya. Sambil menekankan realitas dunia sebagai realitas yang tak sempurna. Arendt juga mengingatkan bahwa bahkan setelah berlangsungnya rekonsiliasi, tidak ada jaminan bahwa perbedaan-perbedaan pendapat akan hilang, dan oleh karena itu perlu untuk tetap dikelola bersama dalam ranah politik.

Lebih jauh, masih terkait dengan rekonsiliasi politik tersebut butir-butir “Pedoman” yang dikemukakan oleh Villa-Vincencio (2005: 5-8) kiranya menarik untuk kita perhatikan. Ada sejumlah catatan yang menurutnya perlu dipegang agar sebuah rekonsiliasi dapat berhasil dengan baik.

Pertama, rekonsiliasi tidak harus langsungmelibatkan tahap pemaafan (forgiveness). Permintaan dan pemberian maaf bisa dilakukan kemudian, setelah terciptanya rasa percaya diri pada masing-masing pihak, serta setelah cukupnya rasa percaya satu sama lain di antara pihak-pihak yang terlibat.

Kedua, rekonsiliasi itu mematahkan pola-pola kejadian yang selama ini terkesan seolah-olah tak terhindarkan dan sudah seharusnya begitu. Rekonsiliasi mematahkan lingkaran konflik yang terus berulang seraya mengubah bentuk-bentuk toleransi yang selama ini hanya tersimpan di hati menjadi bagian dari interaksi sosial yang akan mendorong kesadaran-bersama di antara pihak-pihak yang berlawanan. Kesadaran-bersama yang dimaksud adalah kesadaran-bersama akan adanya kesamaan-kesamaan, yang selanjutnya diharapkan akan mendorong upaya untuk membangun kehidupan-bersama yang baru sebagai sebuah komunitas.

Ketiga, rekonsiliasi itu membutuhkan proses. Yang namanya rekonsiliasi itu, menurut Villa-Vincencio, tak pernah bisa dipaksakan. Harus pelan-pelan. Dibutuhkan waktu. Dibutuhkan pula kesabaran. Bisa jadi, rekonsiliasi politik itu merupakan perjuangan seumur hidup. Yang penting adalah bagaimana memanfaatkan momen-momen yang ada untuk dijadikan sebagai titik tolak bersama dalam membangun komunitas-komunitas lokal dan sekaligus membangun bangsa.

Keempat, rekonsiliasi itu menyangkut kesediaan untuk berbicara. Menurut Villa-Vincencio, dalam sebuah proses rekonsiliasi dibutuhkan kesediaan untuk membicarakan hal-hal yang selama ini telah menjadi persoalan bersama, sekaligus kesediaan untuk mendengarkan tuturan pihak lain. Kesediaan untuk berbicara dan untuk mendengarkan itu bukan hanya soal kesediaan berbicara dan mendengarkan tentang hal-hal yang sifatnya permukaan, melainkan hal-hal yang sifatnya mendalam, yang menyangkut aspek-aspek kehidupan bersama sebagai sebuah masyarakat.

Kelima, rekonsiliasi itu melibatkan kesediaan utuk saling memahami. Jika cerita yang disampaikan dalam sebuah proses rekonsiliasi oleh bekas pelaku adalah cerita yang sebelumnya telah dipikirkan secara mendalam dan yang kemudian disampaikan secara jujur, bisa jadi cerita-cerita itu akan membantu melunakkan sikap para korban, para penyintas, maupun para pengamat.

Keenam, rekonsiliasi itu melibatkan masalah pengakuan akan kebenaran. Dalam banyak hal, menurut Villa-Vincencio, pengakuan akan kebenaran atas apa yang terjadi seringkali justru lebih penting daripada apa yang terjadi itu sendiri. Dengan kata lain, sebuah rekonsiliasi politik baru bisa dikatakan sungguh-sungguh jika di dalamnya terdapat upaya pengungkapan kebenaran, dan pengungkapa itu harus diikuti dengan pengakuan atas kebenaran tersebut. Apa yang dimaksud dengan “kebenaran” di sini, dan kebenaran menurut pihak yang mana, tentu itu merupakan masalah lain yang juga perlu dibicarakan.

Ketujuh, rekonsiliasi itu sangat erat terkait dengan masalah ingatan. Banyak hal yang terjadi di masa lalu akan terus hidup, akan terus mempengaruhi masa kini, dan akan terus membayangi masa depan bersama. Ingatan akan amsa lalu yang tak pernah terungkap akan terus-menerus menuntut untuk diungkapkan. Ingatan itu juga akan terus menuntut untuk segera dituntaskan. Tujuannya bukan hanya untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, melainkan juga sebagai bagian dari upaya untuk menyiapkan diri bagi masa depan.

Kedelapan, rekonsiliasi politik itu adalah soal memperjuangkan keadilan. Di dalamnya termasuk adanya tuntutan dari pihak-pihat tertentu akan retribusi dan restitusi. Menurut Villa-Vincencio masalah keadilan ini penting, karena tak ada rekonsiliasi politik tanpa keadilan. Dalam setiap proses rekonsiliasi keadilan harus ada. Tujuannya antara lain adalah untuk menjamin bahwa di masa depan perdamaian dan keadilan akan terus diwujudkan dan akan terus dipertahankan.

Kesembilan, rekonsiliasi politik itu melibatkan ganti-rugi. Yang dimaksud di sini adalah bahwa sebuah rekonsiliasi politik harus mempertimbangkan baik aspek sosial maupun ekonomis dari para korban pelanggaran HAM massal. Tanpa diperhatikannya aspek sosio-ekonomi, rekonsiliasi bisa membahayakan masa depan konsolidasi demokrasi itu sendiri. Ganti rugi juga dimaksudkan sebagai jembatan antara yang material dan yang emosional dalam rangka menciptakan masyarakat baru yang berbeda.

Dan kesepuluh, rekonsiliasi adalah masalah survival atau kelangsungan hidup bersama. Sebagaimana dikatakan di depan, rekonsiliasi itu membutuhkan proses yang panjang. Bisa jadi di dalamnya ada unsur ratapan sedih, kesediaan untuk mendengarkan, upaya untuk saling memahami, penyembuhan, pengakuan, upaya perbaikan kembali atau unsur-unsur lain. Rekonsiliasi merupakan fondasi sekaligus awal dari cara hidup bersama yang baru. Dalam rekonsiliasi disadari bahwa hidup bersama sebagai komunitas atau masyarakat itu melibatkan proses relasi antara orang-orang yang tak dikenal atau antara pihak-pihak yang sebenarnya saling berlawanan. Dengan kata lain, menurut Villa-Vincencio, rekonsiliasi politis itu merupakan sebentuk realisme politik dan bukan masalah permintaan dan pemberian maaf yang sifatnya melulu personal atau inter-personal. “Political reconciliation,” tandasnya, “is about surviving and growing together”.

Tentu tidak semua Pedoman yang dikemukakan oleh Villa-Vincencio di aats bisa diterima apalagi harus dipenuhi. Pemenuhannya bisa bertahap atau berfokus pada prinsip-prinsip yang lebih mendesak. Selain itu, kiranya masih ada beberapaPedoman lain yang bisa ditambahkan, seperti misalnya perlunya melibatkan tradisi rekonsiliasi yang secara adat atau religius sudah ada, dan sebagainya. Meskipun demikian, kiranya Pedoman-Pedoman yang disampaikan itu layak untuk dipertimbangkan jika kita benar-benar ingin mewujudkan gagasan rekonsiliasi politik.

 

  1. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Apapun Pedoman yang diambil, kiranya yang perlu diutamakan dalam rekonsiliasi politik adalah nilai-nilai kemanusiaan. Apapun yang kita upayakan hendaknya semuanya ditujukan bukan untuk menistakan satu sama lain, melainkan untuk semaksimal mungkin menghargai satu sama lain sebagai manusia, khususnya sebagai manusia yang berkewarganegaraan yang sama, yakni kewarganegaraan Indonesia. Hal ini perlu untuk ditekankan mengingat bahwa salah satu butir Pancasila adalah juga kemanusiaan, yakni kemanusiaan yang tidak hanya adil melainkan juga yang beradab.

Belajar dari Afrika Selatan, salah satu prinsip yang bisa dipakai dan menjadi salah satu kunci sukses dalam proses rekonsiliasi di Afrika Selatan adalah kearifan lokal yang berasal dari pepatah dalam suku Zulu sebagaimana terungkap dalam prinsip “Ubuntu”. Dalam prinsip Ubuntu ini terkandung pengetian bahwa “seseorang itu menjadi seseorang karena orang-orang lain” (a person is a person through other ersons). Dalam pengembangannya dipahami pengertian bahwa “kemanusiaanku terkait erat bahkan berkelit-kelindan dengan kemanusiaanmu. Saya menjadi manusia karena saya menjadi bagian dari sesuatu, karena saya bersedia untuk ambil bagian, dan karena saya mau berbagi. Apa yang merusak kemanusiaanmu merusak kemanusiaanku pula. (Nabudere dalam Villa-Vincencio, 2005: 10-15).

Bertolak dari prinsip seperti ini sesama manusia tidak akan melukai satu sama lain, melainkan justru akan memberikan yang terbaik kepada orang lain. Terkandung dalam prinsip Ubuntu ini pula pengertiaan bahwa ketika seseorang memberikan yang terbaikkepada orang lain, ia juga sedang memberikan yang terbaik bagi diri saya sendiri. Prinsip seperti itu tentu sangat penting bagi terwujudnya rekonsiliasi politik. Tidak mengherankan bahwa dalam kasus penuntasan atas kasus Apartheid di Afrika Selatan, berkat adanya prinsip Ubuntu ini rekonsiliasi dapat tercapai dengan baik tanpa harus ada pihak yang terlukai atau melukai.

Tanpa harus menjiplak apa yang terjadi di Afrika, semoga kita pun bisa saling menghormati satu sama lain, baik sebagai sesama manusia maupun sebagai sesama warga bangsa. Boleh saja kita berbeda satu sama lain, tetapi kita diikat oleh sejarah dan oleh kebangsaan yang sama, oleh kemanusiaan yang sama pula. Kita ingin menjadikan ikatan sebagai kekuatan bersama menyiapkan masa depan. Sekaligus kita ingin menjadikan Sila Kedua dari Pancasila bukan sekedar sebagai slogan mulia, melainkan menjadikannya sebagai realitas kehidupan bersama sebagai bangsa. Kita bangun kemanusiaan kita sebagai kemanusiaan yang tidak hanya adil, tetapi juga beradab.     

_________

  1. Makalah disampaikan dalam simposium nasional “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan” diselenggarakan olen Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) dan Komnas HAM di Jakarta, 18-19 April 2016. Makalah ini masih merupakan draft yang akan diperbaiki lebih lanjut. Bagian-bagian awal dari makalah ini pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman dan diterbitkan dalam Anett Keller, Indonesien 1965ff (Berlin RegioSpectra, 2014)
  2. Sejarawan, penulis buku Cold War Shadow: U.S. Policy Toward Indonesia, 1953-1963 (2007) dan editor buku Luka Bangsa Luka Kita: Pelanggaran HAM Masa Lalu dan Tawaran Rekonsiliasi (2013)

 

Don't miss the stories follow YPKP 1965 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Romo Baskara T Wardaya

Tragedi 1965 dan Kemanusiaan Kita *

jalan-indo

Jalan Indonesia

Related posts
Your comment?
Leave a Reply