Penyelesaian Kasus 1965: Rekonsiliasi atau Pengadilan HAM

9 Viewed Redaksi 0 respond
Ilustrasi
Ilustrasi
23 Januari 2018 | Oleh Lovina

Pendahuluan

Pada 23 September 2000, berlangsung sarasehan generasi muda Indonesia di Universitas Leuven, Belgia, dengan tema “Mawas Diri Peristiwa September 1965: Sebuah Tinjauan Ulang Sejarah.” Kesimpulan sarasehan Leuven tersebut, hendaknya dibedakan antara peristiwa 1965 yang terjadi di pagi subuh tanggal 1 Oktober 1965 dengan berbagai peristiwa ikutan yang terjadi berikutnya, yaitu berupa pembantaian massal tiada tara dalam sejarah modern Indonesia.[1]

Konflik berdarah yang dimulai di Jakarta, terjadi ketika para jenderal diculik dan dibunuh, disusul oleh konfrontasi langsung antara dua kelompok perwira Angkatan Darat dan pasukan masing-masing di ibukota. Tetapi, setelah jeda sesaat, darah merah segera mengalir dan menggenangi tanah di seluruh negeri.

Jawa Tengah menjadi ladang pembantaian pertama. Di provinsi ini tentara melancarkan operasi militer. Tentara yang diujungtombaki oleh Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD), memburu Aidit yang melarikan diri ke Jawa Tengah dan menumpas basis PKI yang tak siap di sana. Tak hanya para pengurus PKI, tentara juga melancarkan operasi terhadap anggota dan simpatisannya di Jawa Tengah.[2]

Operasi militer juga terjadi hampir di seluruh pelosok negeri. Jumlah korban di tiap provinsi berbeda. Berbagai laporan yang belum diverifikasi dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, sebagian wilayah di Jawa Barat, berbagai daerah di Sumatera, seluruh provinsi di Kalimantan, sebagian Sulawesi, dan pulau-pulau luar Jawa lainnya, mengungkapkan jumlah korban yang sangat besar.

Sangat sulit menarik kesimpulan yang memuaskan mengenai jumlah korban yang terbunuh dalam aksi pasca Gerakan 30 September. Pada awal Desember 1965, sebuah tim dari Angkatan Darat secara resmi menyimpulkan bahwa jumlah korban terbunuh di seluruh Indonesia 78 ribu orang. Namun, pembunuhan masih berlangsung hingga setahun kemudian. Perkiraan jumlah korban sangat bervariasi, mulai dari yang paling kecil sebesar 78 ribu jiwa hingga yang paling tinggi, dua juta jiwa. Jumlah korban yang umumnya diterima berkisar antara 500-600 ribu jiwa.[3] (lampiran 1, tabel perkiraan jumlah korban PKI)

Menurut Robert Cribb, ada beberapa cara untuk menghitung jumlah korban pembunuhan massal tahun 1965/1966. Pertama, dengan mengutip keterangan resmi dari pemerintah atau instansi keamanan. Cara kedua adalah dengan menghitung jenazah yang jadi korban pembantaian. Ini bisa dilakukan dengan membongkar kembali kuburan massal yang tersebar di mana-mana di Indonesia. Tetapi jumlah pasti tidak akan akurat karena sebagian korban itu dicampakkan ke hutan dan dimakan binatang buas atau dibuang ke sungai/laut.[4]

Metode ketiga dengan meminta kesaksian dari korban yang kebetulan selamat, orang yang menyaksikan pembunuhan atau pelakunya sendiri. Ini dapat dan perlu dilakukan, walaupun akan memakan waktu cukup lama. Cara keempat dengan teknik demografi, membandingkan jumlah penduduk suatu daerah sebelum dan sesudah kejadian. Jadi, angka pembunuhan massal itu diperoleh melalui selisihnya. Metode kelima mengandalkan intuisi. Angka yang diperoleh bersifat moderat di tengah-tengah, tidak terlampau kecil dan tidak terlampau besar. Robert Cribb menyebut jumlah 500 ribu sebagai angka yang wajar.[5]

Dari hasil penelitian Hermawan Sulistyo disimpulkan bahwa pembantaian PKI itu tidak dilakukan secara sistematis. Polanya bervariasi dari suatu daerah ke daerah lain.[6] Robert Cribb mengatakan bahwa pembantaian 1965 dilakukan dengan memakai alat yang sederhana, pisau, golok, dan senjata api. Orang yang dieksekusi juga tidak dibawa jauh sebelum dibantai, biasanya mereka terbunuh di dekat rumahnya. Ciri lain, kejadian itu biasanya malam. Proses pembunuhan berlangsung relatif cepat, hanya beberapa bulan.[7]

Peristiwa politik tahun 1965-1966 telah memberikan pengalaman baru di bidang hukum mengenai penerapan “sistem hukuman kolektif”. Peristiwa politik dimulai dengan keputusan panglima penguasa perang daerah di berbagai tempat mengenai pembekuan PKI dan semua ormasnya, diikuti dengan pembunuhan massal terhadap para aktivis simpatisan PKI dan setiap orang yang dituduh PKI.

Pada Juni 1966, keluar Instruksi Komando Ganyang Malaysia (KOGAM) No. 9 Tahun 1966 yang mengklasifikasi tahanan politik ke dalam tiga golongan. Instruksi menjadi lebih efektif setelah Sidang Umum MPR akhir Juni 1966 mengeluarkan TAP MPRS No. XXV/1966 tentang Pelarangan PKI dan Pelarangan Penyebarluasan Ajaran Marxisme, Leninisme, dan Komunisme.

Akhir September 1979, ada pembebasan umum Tapol dari kamp pengasingan Pulau Buru dan kamp perempuan di Plantungan, Jawa Tengah. Sebelum dibebaskan, para tapol harus menandatangani tujuh butir pernyataan, antara lain tidak akan aktif lagi di bidang politik dan tidak akan menuntut ganti rugi kepada pemerintah atas perlakuan yang mereka alami selama ditahan.

Mereka masih harus dikenai Instruksi Mendagri Amir Machmud No. 32 Tahun 1981 tentang pembinaan dan pengawasan terhadap eks-tapol/napol yang sarat dengan perlakuan diskriminatif, seperti masa berlakunya KTP, seharusnya seumur hidup, tapi untuk eks-tapol/napol hanya diberi tiga tahun. Hardoyo, korban politik 1965 yang dipenjara 13 tahun 1 bulan tanpa pernah diadili, menyebut itu semua sebagai sistem hukuman kolektif.[8]

Peristiwa 1965-1966 telah mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, antara lain pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan (persekusi) dan penghilangan orang secara paksa. Selain itu, para korban maupun keluarga korban juga mengalami penderitaan mental (psikologis) secara turun-temurun, yakni berupa adanya tindakan diskriminasi di bidang hak sipil dan politik, maupun di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya.

Lantas, apa saja bentuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu dalam praktik dan bagaimana upaya penyelesaian tersebut terhadap kasus 1965? Kedua pertanyaan penelitian ini dijawab melalui studi literatur yang dilakukan oleh penulis.

 

Bentuk Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Berbagai kebijakan baru dikeluarkan pemerintah menanggapi derasnya tuntutan masyarakat agar kasus-kasus kekerasan masa lalu segera diselesaikan. Sidang MPR 1998 melahirkan TAP XVII/MPR/1998 yang antara lain memberi rekomendasi penyelesaian kasus-kasus itu melalui jalur hukum dan kemungkinan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pada sidang-sidang berikutnya, MPR mengeluarkan berbagai ketetapan senada yang kemudian menjadi dasar bagi perumusan beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah. Pemerintah menjabarkan ketetapan itu lebih lanjut dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia untuk kurun 1999-2004, yang antara lain mencantumkan penyelesaian kasus-kasus kekerasan masa lalu melalui jalur hukum.[9]

Pada pertengahan September 1999, DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini menetapkan hak-hak yang wajib dilindungi pemerintah dan mengatur keberadaan serta fungsi lembaga-lembaga yang melaksanakannya, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pasal 104 UU 39/1999 menetapkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat akan diadili melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia.[10]

Pembentukan pengadilan ini selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan pada 23 November 2000. Undang-Undang ini membuka jalan bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat yang terjadi sebelum Undang-Undang tersebut disahkan, yaitu melalui forum pengadilan HAM ad hoc serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Pasal 43 Undang-Undang tentang Pengadilan HAM mengatur bahwa: (1) pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc; (2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden; (3)

Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan peradilan umum.[11]

Selanjutnya, Pasal 47 Undang-Undang Pengadilan HAM menegaskan: (1) Pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; (2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang. Penjelasan Pasal 47 menerangkan bahwa ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan di luar pengadilan HAM.[12]

 

Rekonsiliasi

Komisi kebenaran dan rekonsiliasi sudah ada di beberapa negara. Pada tingkatan tertentu, Priscilla B. Hayner[13] menilai, Argentina, Chili, dan Afrika Selatan telah berhasil mengembangkan pekerjaan ini berdasarkan informasi dari korban dan keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena represi penguasa. Akan tetapi, negara-negara seperti El Savador, Haiti, dan Guatemala yang telah merekomendasikan dengan sangat tegas dalam KKR-nya, menyatakan bahwa harus ada program reparasi dan pemerintah diminta menyediakan sumber daya untuk itu. Entah alasan apa yang menyebabkan negara-negara itu tidak menetapkan rekomendasi KKR sebagai prioritas.

Pada dasarnya, komisi kebenaran memiliki lima tujuan, yaitu (1) untuk menemukan, menjelaskan dan secara resmi mengakui adanya pelanggaran di masa lalu; (2) memenuhi kebutuhan spesifik para korban; (3) memberikan kontribusi pada keadilan dan pertanggungjawaban; (4) menggariskan pertanggungjawaban institusional dan menyarankan reformasi; (5) untuk mendorong rekonsiliasi dan mengurangi konflik mengenai yang sudah terjadi.[14]

Dari lima tujuan tersebut, tujuan utama komisi kebenaran adalah menemukan fakta resmi untuk menyusun catatan yang akurat mengenai masa lalu sebuah negara, mengklarifikasi peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan menghilangkan tabir bantahan dan tutup mulut dari suatu masa yang penuh pertentangan dan menyakitkan. Di beberapa negara, aktivis hak-hak asasi menekankan bahwa komisi kebenaran tidak menemukan kebenaran yang baru, namun membuka tabir kebohongan dan bantahan terhadap kebenaran yang sudah dikenal luas tapi tidak dibicarakan.[15]

Di Indonesia, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk melalui konsensus politik pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2000. Pada sidang tahunan itu, MPR menyetujui suatu keputusan tentang langkah apa yang akan diambil dalam rangka menangani pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Keputusan itu tertuang dalam TAP MPR No. V/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Salah satu isi kaidah pelaksanaan TAP MPR ini, yaitu menugaskan kepada pemerintah untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional. Komisi ini bertugas menegakkan kebenaran dan melaksanakan rekonsiliasi dengan mengungkap penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Setelah mengungkap kebenaran, dapat dilakukan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, maupun rehabilitasi, yang rinciannya ditetapkan dengan undang-undang.[16]

Gagasan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional ini terwujud pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Dalam RUU KKR yang disusun oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa pembentukan komisi menjadi penting karena tidak semua kasus pelanggaran berat hak asasi manusia dapat diselesaikan secara tuntas melalui pengadilan HAM.

RUU KKR tersebut dibuat selama beberapa tahun dan pada 6 Oktober 2004 disahkan sebagai sebuah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Landasannya adalah keputusan terpenting MPR yang dibuat tahun 2000 dan dua dokumen yang telah ada, yaitu Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Pengadilan HAM.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 mencantumkan tujuan pembentukan KKR adalah: (1) menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu di luar pengadilan, guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa; (2) mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian.[17]

 

Pengadilan Domestik

Secara hukum, Indonesia memiliki rencana aksi nasional tentang hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh Presiden Habibie. Rencana aksi nasional tentang HAM 1999-2004 merupakan dasar politik bagi pemerintah Indonesia untuk menjalankan pengadilan HAM.

Pada 23 September 1999, Presiden Habibie menandatangani Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 104 Undang-Undang ini mengamanatkan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran HAM Berat.

Setahun setelah diterbitkannya Undang-Undang HAM, tepatnya 23 November 2000, disahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak-Hak Asasi Manusia. Setelah melalui proses panjang, terbentuk Pengadilan HAM ad hoc yang bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (sesuai Keppres No. 96 Tahun 2001).

 

Pengadilan Internasional

Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) didirikan berdasarkan Statuta Roma tanggal 17 Juli 1998, ketika 120 negara berpartisipasi dalam United Nations Diplomatic Conference on Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, telah mengesahkan Statuta Roma tersebut. Kurang dari empat tahun sejak Konferensi diselenggarakan, Statuta yang merupakan dasar pendirian Mahkamah bagi kejahatan paling serius, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang serta kejahatan agresi ini, sudah berlaku efektif sejak 1 Juli 2002, yakni setelah 60 negara meratifikasinya.[18]

Mahkamah Pidana Internasional ini merupakan pengadilan permanen. Mahkamah ini hanya berlaku bagi kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma berlaku. Ia bersifat independen dan bukan merupakan organ dari PBB karena dibentuk berdasarkan perjanjian multilateral. Mahkamah ini hanya boleh mengadili para pelaku di atas usia 18 tahun.[19]

Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Statuta Roma, walaupun “sebagian” kejahatan yang merupakan yurisdiksi dari Statuta ini sudah diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Karena itu, Indonesia sangat memerlukan peratifikasian Statuta Roma ini agar bisa mencakup kejahatan perang dan kejahatan agresi. Selain itu, ratifikasi ini juga diperlukan untuk menghapus berbagai praktik impunitas, mengatasi kelemahan sistem hukum Indonesia, serta melindungi saksi dan korban.

 

Upaya Penyelesaian Kasus 1965

Jalur Rekonsiliasi

Masalah rehabilitasi korban beberapa kali muncul ke permukaan dan mendapat perhatian dari pemerintah. Saat menjabat sebagai presiden, Abdurrahman Wahid sempat mengumumkan rencana memberikan rehabilitasi kepada korban kekerasan 1965-1966 dan keluarga mereka. Langkah awalnya adalah permintaan maaf secara terbuka dan pernyataan tekad untuk mengikis diskriminasi terhadap eks-tahanan politik.

Pernyataan itu mendapat reaksi keras dari berbagai pihak, terutama pendukung Orde Baru. Sikap Abdurrahman Wahid hanya merupakan political gesture yang tidak memiliki kekuatan apapun.[20]

Satu-satunya landasan hukum yang mengatur tanggung jawab negara terhadap korban kekerasan, menurut Hilmar Farid dan Rikardo Simarmata, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002.

Peraturan itu dibuat berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang hanya mengatur rehabilitasi, restitusi dan kompensasi dalam kasus-kasus yang sudah diputuskan melalui pengadilan HAM.[21]

Sebelum keluar Peraturan Pemerintah tersebut, muncul wacana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Salah satu rujukan terpenting adalah pengalaman pembentukan Truth and Reconciliation Commission di Afrika Selatan. Dalam kunjungannya ke Afrika Selatan, Abdurrahman Wahid menyempatkan diri bertemu Presiden Thabo Mbeki untuk membicarakan pengalaman di negeri itu dan kemungkinan membentuk komisi serupa di Indonesia. Di Jakarta, Menteri Pertahanan Matori Abdul Jalil saat menerima kunjungan Duta Besar Afrika Selatan N. M. Mashabane mengatakan bahwa Indonesia perlu mencontoh pengalaman Afrika Selatan dalam hal rekonsiliasi. Fakta itu menunjukkan upaya pemerintah menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM Berat masa lalu, termasuk kasus 1965.[22]

Setelah mengalami proses panjang, Undang-Undang KKR disahkan pada 7 September 2004. Sebelumnya, ada tahap persiapan penyusunan naskah Rancangan Undang-Undang oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan yang sudah dilakukan sejak tahun 2000. Terjadi beberapa kali perubahan draft RUU KKR sebelum akhirnya diserahkan oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan ke Sekretariat Negara tahun 2003. Setelah dibahas di DPR sejak 26 Mei 2003, pada 7 September 2004, DPR mengesahkan RUU KKR menjadi UU KKR dan pada 6 Oktober 2004, DPR mengundangkannya menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004.[23]

UU KKR yang baru disahkan ini langsung menimbulkan pro-kontra. Lembaga Non-Pemerintah Elsam, dalam sebuah Briefing Paper berjudul Mempertanggungjawabkan Kekejaman-Kekejaman di Indonesia, mempertanyakan beberapa pasal dalam UU KKR.[24]

Pasal 3 menekankan bahwa tugas KKR adalah untuk “menyelesaikan” pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum pengesahan Undang-Undang Pengadilan HAM “di luar pengadilan untuk membangun perdamaian dan keutuhan nasional” dan “membangun rekonsiliasi nasional dan persatuan di dalam semangat saling pengertian”.

Pasal tersebut membentuk sebuah proses di mana KKR bertindak seperti juri, yang menerima pengaduan atas pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia, menyelidikinya dan membuat rekomendasi untuk pemberian pengampunan (amnesti), kompensasi atau rehabilitasi yang layak. Pasal 7 Ayat (1) huruf g memberikannya “kewenangan untuk” menolak permohonan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi ataupun amnesti, bila kasusnya telah didaftarkan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Masalahnya adalah, tentunya, diskresi sangatlah tidak berguna ketika ada kebutuhan atas pembagian kerja yang jelas. Meskipun undang-undang memuat proses pendaftaran sederhana bagi gugatan di Pengadilan Hak Asasi Manusia, pengadilan seperti itu tidak memiliki jurisdiksi atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum pengesahan UU Pengadilan HAM. Harus ada dulu pembentukan pengadilan ad hockhusus, seperti tertuang dalam Pasal 18 UU Pengadilan HAM.

Dalam praktiknya, Komnas HAM pertama-tama harus melakukan suatu penyelidikan yang menentukan adanya pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia. Tidak ada apapun di dalam UU 27/2004 yang terkait dengan persoalan koordinasi atau pembagian kerja atau hierarki di antara lembaga tersebut. Mungkinkah KKR dimaksudkan untuk menggantikan peran Komnas HAM dalam kaitannya dengan kejahatan historis? Apakah mekanisme ini dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian dari pelanggaran hak secara besar-besaran yang terjadi dalam peristiwa 1965?

Tidak ada fasilitas bagi KKR untuk merujuk kasus-kasus baik kepada Komnas HAM atau Jaksa Agung. Satu-satunya ketentuan untuk perujukan ini terdapat di dalam Pasal 29 Ayat (3): “Dalam hal pelaku tidak bersedia mengakui kebenaran dan kesalahannya serta tidak bersedia menyesali perbuatannya maka pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut kehilangan hak mendapat amnesti dan diajukan ke pengadilan hak asasi manusia ad hoc.” KKR tidak memiliki status seperti pengadilan HAM, dan bila pengadilan HAM tersebut tidak ada, maka tidak ada yang dapat dilakukan dan akan terjadi impunitas. Pasal 44 menyatakan kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang “diselesaikan” oleh KKR tidak boleh diajukan ke muka pengadilan, meskipun amnesti didapatkan atau tidak. Ada satu larangan berdasarkan hukum atas penuntutan terhadap kasus-kasus yang telah mendapatkan penyelesaian.

Pasal 24, menurut Suzannah Linton dalam buku yang diterbitkan Elsam, membuat KKR berjalan seperti sebuah komisi kompensasi. Dalam pasal tersebut, bila Komisi menerima suatu pengaduan atau laporan pelanggaran berat hak asasi manusia disertai dengan permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi atau amnesti, maka Komisi mewajibkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memberikan keputusan dalam kurun waktu selama-lamanya sembilan puluh hari dari tanggal permohonan tersebut diterima. Republik Indonesia bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi, “sesuai dengan kemampuan finansial dari Negara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental.” Pasal 27 menyatakan bahwa kompensasi atau rehabilitasi dapat diberikan hanya bila pelakunya diberikan amnesti.

Komisi tersebut sangat menguntungkan pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Suzannah Linton menyatakan bahwa hal itu mensyaratkan baik korban maupun pelaku untuk “memaafkan” satu sama lain demi adanya rekomendasi untuk amnesti. Akan tetapi, semua itu tidak relevan, karena walaupun korban tidak mau memaafkan, Komisi dapat merekomendasikan amnesti untuk diberikan kepada pelaku. Korban yang tidak mau memaafkan tidak akan mendapatkan reparasi, sedangkan pelaku dapat melenggang tanpa dihukum.

Hal lain, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa persoalan-persoalan individu yang dirujuk kepadanya, karena itu Komisi ini tidak akan melakukan penyelidikan-penyelidikan secara luas yang dapat mengungkap lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi, mengapa hal tersebut terjadi, dan siapa yang harus disalahkan.

Komisi Indonesia ini bahkan tidak memiliki standar-standar yang ditetapkan oleh undang-undang untuk memberikan penilaian terhadap apa yang disebut “kebenaran”. Ini melancarkan jalan bagi kebohongan untuk dikemas sebagai kebenaran, dan kebenaran akan dikurangi hingga kebenaran itu menjadi sebuah keterangan yang secara politik menyenangkan penguasa. Ketiadaan standar penilaian ini membuka pintu bagi besarnya kesewenang-wenangan, inkonsistensi dan ketidakprofesionalan, atau dalam skenario terburuk, memungkinkan ditutup-tutupinya sebuah kebenaran dan pengkambing-hitaman seseorang.

Tak hanya mengkritisi tentang pasal-pasal dalam UU KKR, Elsam juga mengkritik tindakan pemerintah yang lambat membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dalam Progress Reportnya tanggal 27 Januari 2006, Elsam menegaskan, bila mengacu pada undang-undang, pemerintah harusnya sudah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsoliasi. Akan tetapi, hingga hampir dua tahun sejak UU KKR disahkan, KKR belum juga dibentuk. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah pemerintah punya komitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu?

Sejak diundangkan pada Oktober 2004, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi baru dibentuk pada Maret 2005. Implementasi dilakukan dengan melakukan proses seleksi calon anggota KKR. Panitia seleksi terdiri atas tiga dari unsur masyarakat dan dua dari pemerintah. Dua minggu setelah terbitnya regulasi tentang pemilihan anggota KKR, panitia seleksi kemudian melakukan proses seleksi dengan beberapa tahapan: seleksi administrasi, disusul seleksi makalah, profile assessment dan seleksi wawancara. Tercatat pendaftar dalam seleksi administrasi berjumlah 1.534 orang.[25]

Proses wawancara yang merupakan tahap terakhir mendapatkan 42 nama yang dinyatakan lolos seleksi. Hasil seleksi ini kemudian diserahkan kepada presiden pada bulan Agustus 2005 untuk dipilih 21 nama dan diajukan kepada DPR. Menurut catatan Elsam, sampai akhir Januari 2006, tidak diperoleh informasi mengenai kejelasan siapa saja calon anggota KKR tersebut.[26]

Di sisi lain, Elsam juga mengajukan judicial review Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pasal yang diujikan yakni Pasal 1 Ayat (9), Pasal 27, dan Pasal 44, yang masing-masing berbunyi:

Pasal 1 Ayat (9):         Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.[27]

Pasal 27:                      Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan.[28]

Pasal 44:                     Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang telah diungkapkan dan diselesaikan oleh Komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada pengadilan hak asasi manusia ad hoc.[29]

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 tanggal 7 Desember 2006, majelis hakim yang diketuai Jimly Asshiddiqie mengabulkan permohonan para pemohon. Mahkamah menyatakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal yang mengejutkan banyak pihak, tak hanya membatalkan pasal-pasal yang dimohonkan oleh pemohon, Mahkamah juga menyatakan keseluruhan pasal dalam UU KKR tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tersebut.[30]

Putusan pembatalan UU KKR oleh Mahkamah Konstitusi sangat mengejutkan bannyak pihak. Meskipun muatan UU tersebut dipandang belum memenuhi rasa keadilan, namun putusan itu terasa ironis di tengah upaya para korban pelanggaran HAM, termasuk korban 1965, untuk menuntut akuntabilitas terhadap kejahatan masa lalu.

Lebih jauh, Elsam menilai putusan MK tersebut merupakan satu pukulan balik bagi upaya pengembangan kerangka hukum dalam penegakan keadilan. Putusan itu berimplikasi pada hilangnya ruang pengakuan bagi narasi korban pelanggaran HAM di masa lalu. Padahal narasi para korban ini berimplikasi penting pada adanya kewajiban negara untuk memulihkan hak para korban pelanggaran HAM masa lalu. Putusan MK ini juga berimplikasi pada terjadinya kekosongan hukum untuk melaksanakan kewajiban pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR V/2000. Padahal gagasan pembentukan UU ini tidak terlepas dari upaya memberikan jaminan kepastian hukum pada para korban, bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM masa lalu.[31]

Sebelum anggota KKR dipilih oleh Presiden dan ditetapkan oleh DPR, UU KKR sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sejak itu, jalan penyelesaian kasus 1965, yang berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM merupakan jenis pelanggaran HAM Berat dan direkomendasikan untuk diselesaikan melalui jalur KKR, seperti menemui jalan buntu.

Akan tetapi dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi juga merekomendasikan pembentukan UU KKR baru, yang sejalan dengan UUD 1945, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip humaniter dan hukum hak asasi manusia internasional. Lebih jauh Mahkamah Konstitusi menegaskan:

Dengan dinyatakannya UU KKR tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan, tidak berarti Mahkamah menutup upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui upaya rekonsiliasi. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk itu, antara lain dengan mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum (undang-undang) yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum.[32]

Dalam perjalanannya, meskipun konstitusionalitas dan urgensi KKR telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi dengan begitu terang-benderang, namun perkembangan pembentukan kembali UU KKR sangat tertatih-tatih. Sudah berjalan hampir sepuluh tahun pasca pembatalan UU Nomor 27 Tahun 2004, UU KKR yang baru belum juga disahkan. Keterlambatan ini menghambat penyelesaian beraneka ragam persoalan yang terjadi di masa lalu, termasuk kasus 1965. Imbas paling buruk dialami oleh para korban, khususnya mereka yang makin tua dan renta, sebab hingga menjelang akhir hayat mereka belum juga mendapatkan keadilan yang semestinya.

Penyegeraan pembentukan UU KKR yang baru akan menjadi bukti ketaatan konstitusional pembentuk undang-undang kepada UUD 1945. Sebaliknya, penundaan/pengunduran atau bahkan pembatalan pembentukan UU KKR yang baru, adalah satu bentuk pengkhianatan terhadap UUD 1945 dan amanat reformasi, sebab DPR sebagai manifestasi seluruh rakyat Indonesia, juga Mahkamah Konstitusi, sudah sangat jelas menyatakan konstitusionalitas dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

 

Jalur Pengadilan Domestik

Komnas HAM telah melakukan penyelidikan terhadap Peristiwa 1965, sesuai amanat Pasal 18, 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dipayungi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM membentuk tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM Berat peristiwa 1965. Tim ini bekerja sejak 1 Juni 2008 sampai 30 April 2012. Dalam menjalankan mandatnya, tim ad hoc telah menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi/korban sebanyak 349 orang. Tim juga telah melakukan peninjauan secara langsung ke sejumlah daerah dalam rangka pelaksanaan penelitian.[33]

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan, keterangan korban, saksi, laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya, maka tim ad hoc menyimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan, berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan, serta penghilangan orang secara paksa.

Perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa. Karena perbuatan tersebut juga dilakukan secara meluas dan sistematis, maka bentuk perbuatannya dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.[34]

Berdasarkan kesimpulan tersebut, selain Komnas HAM merekomendasikan agar hasil penyelidikan bisa diselesaikan melalui mekanisme non-yudisial, yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komnas HAM juga meminta agar Jaksa Agung menindaklanjuti hasil penyelidikan ke tahap penyidikan.[35] Akant tetapi kenyataannya, jalan masih panjang untuk dapat mengungkap kasus tersebut.

Pada pertengahan November 2012, tim peneliti pelanggaran HAM Berat 1965 yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Andi Nirwanto mengembalikan berkas penyelidikan ke Komnas HAM. Alasannya, hasil penyelidikan Komnas HAM belum lengkap, baik secara formal maupun materiil. Secara formal, Kejaksaaan Agung mempermasalahkan penyelidik Komnas HAM belum di bawah sumpah, sedangkan secara materiil, Komnas HAM diminta melakukan pemeriksaan tambahan terhadap beberapa saksi guna mengetahui siapa yang harus bertanggungjawab dalam kasus 1965.[36]

Setelah dilengkapi oleh Komnas HAM, awal Desember 2012 berkas penyelidikan kembali diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan akan menelaah kembali apakah berkas kasus tersebut sudah memenuhi kelengkapan syarat formal dan materiil yang diminta oleh jaksa peneliti.[37]

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 43 Ayat (1) menyatakan untuk kasus dugaan pelanggaran HAM Berat yang terjadi sebelum berlakunya UU 26/2000, diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc.[38] Pengadilan itu dibentuk melalui Keputusan Presiden berdasarkan usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap suatu peristiwa tertentu (Pasal 43 Ayat (2) UU 26/2000).[39] Akan tetapi, hingga kini, pengadilan HAM ad hoc belum terbentuk. Inilah yang menjadi hambatan bagi Kejaksaan Agung untuk menyidik peristiwa 1965.

Ketentuan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc melalui usul DPR pernah dimohonkan pengujian materi kepada Mahkamah Konstitusi oleh Eurico Guterres, Mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi Timor Timur. Hasilnya, melalui Putusan MK No. 18/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penjelasan Pasal 43 Ayat (2) UU 26/2000 sepanjang mengenai kata “dugaan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.[40]

Menurut salah satu Hakim Konstitusi, A.S. Natabaya, kata “dugaan” dalam penjelasan Pasal 43 Ayat (2) UU 26/2000 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, maka dengan adanya putusan MK No. 18/PUU-V/2007 ini, DPR tidak boleh serta merta menduga sendiri tanpa memperoleh hasil penyelidikan dan penyidikan dari Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.[41]

Jadi, pembentukan Pengadilan HAM ad hoc ini diajukan oleh DPR setelah mendapat hasil penyelidikan dan penyidikan dari Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Dengan kata lain, Kejaksaan Agung dapat melakukan penyidikan tanpa harus menunggu pembentukan pengadilan HAM ad hoc oleh Presiden dan DPR. Karena itu, KontraS menilai, alasan Jaksa Agung tersebut dijadikan alasan pembenar bagi Jaksa Agung untuk tidak menyelesaikan tanggungjawabnya melakukan penyidikan untuk kasus 1965.[42]

Tiga tahun setelah keluarnya hasil penyelidikan Komnas HAM untuk kasus 1965, Jaksa Agung M. Prasetyo menyebutkan bahwa penyelesaian kasus hak asasi manusia masih terus berjalan. Ia mengatakan akan menempuh jalur non-yudisial karena penyidikan kasus ini sangat sulit dilakukan.

“Kasus terjadi belasan bahkan puluhan tahun silam sehingga sulit mencari data bukti dan saksi. Pada 14 Agustus 2015, Presiden Jokowi juga sudah mendeklarasikan bahwa pemerintah menginginkan untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu dengan pendekatan non-yudisial,” kata M. Presetyo, seperti dikutip CNN Indonesia.[43]

Pendekatan non-yudisial ini akan dilakukan melalui beberapa tahapan: pertama, pengungkapan kebenaran; kedua, penyampaian pernyataan mengenai ada atau tidak adanya pelanggaran HAM Berat; ketiga, pernyataan untuk tidak terulang di kemudian hari. Penyelesaian terakhir adalah rehabilitasi.[44]

Saat mengikuti upacara Ziarah Nasional dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, 10 November 2015, Jaksa Agung Prasetyo menyampaikan pemerintah sudah membentuk tim rekonsiliasi guna menangani kasus pelanggaran HAM Berat, termasuk kasus 1965. Tim tersebut terdiri dari Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly; Kapolri, Jenderal Pol Badrodin Haiti; Menko Polhukam ketika itu, Tedjo Edy Purjiatno; Komnas HAM, Nurkholis; Jaksa Agung, M. Prasetyo; dan Kepala Badan Intelijen Nasional, Marciano Norman. Akan tetapi, Prasetyo menambahkan langkah hukum (penyidikan dan penuntutan) akan dilakukan atas kasus tersebut jika orang yang diduga terlibat atau tersangkanya masih hidup.[45]

Tetapi kemudian rencana rekonsiliasi tak pernah dibahas lagi setelah perombakan kabinet, salah satunya pergantian Menko Polhukam Tedjo Edy Purjiatno ke Luhut Binsar Pandjaitan. Terkait penyelesaian kasus 1965 melalui jalur rekonsiliasi, Imdadun Rahmat, Komisioner Komnas HAM mengapresiasi komitmen Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk 1965. Akan tetapi, ia menyatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu butuh payung hukum, setelah Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006 lalu.[46]

Imdadun menambahkan, langkah hukum akan lebih sulit ditempuh dari cara non-yudisial yang juga mendapatkan tantangan. Dia mengungkapkan, hambatan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu yaitu minimnya kemauan politik dan konstelasi politik, di mana tokoh-tokoh yang diduga pelaku masih memiliki kekuasaan.

“Bila membahas jalur non-yudisial, belum ada keputusan, apakah Presiden akan mengeluarkan semacam Keppres sebagai payung hukum untuk melakukan rekonsiliasi, karena UU KKR sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi,” jelas Imdadun.[47]

Ketidakjelasan penyelesaian kasus 1965, baik melalui jalur yudisial maupun non-yudisial, membuat organisasi maupun aktivis hak asasi manusia menyelenggarakan sidang rakyat tentang peristiwa tahun 1965 di Den Haag Belanda, 10-13 November 2015 lalu. Nursyahbani Katjasungkana, Koordinator Penyelenggara Sidang Rakyat mengatakan sidang tersebut baru langkah pertama.

Putusan sela Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) itu menyatakan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat pada peristiwa 1965.

“Karena putusan majelis hakim baru keputusan awal, maka penyelenggara akan melakukan persiapan untuk menggelar sidang putusan akhir. Sidang itu direncanakan akan digelar tahun depan di Jenewa,” lanjut Nursyahbani, seperti dikutip dari BBC Indonesia.[48]

Ia melanjutkan, meski putusan itu tidak mempunyai kekuatan hukum, namun ia akan digunakan sebagai dokumen lobi kepada organisasi-organisasi internasional, baik LSM maupun PBB, jika maksimum dalam satu tahun ke depan pemerintah Indonesia tidak melakukan kewajibannya menurut hukum nasional maupun internasional.

Komisioner Komnas HAM, Dianto Bachriadi mengatakan, bukti-bukti dan kesaksian yang diajukan ke Pengadilan Rakyat Internasional 1965 sebenarnya tidak terlalu baru. Sebagian sudah dimuat dalam laporan investigasi Komnas HAM pada 2012 dan sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung.

Akan tetapi, ada satu hal dari hasil IPT 1965 yang bisa memperkuat hasil penyelidikan Komnas HAM, yaitu tentang dugaan kekerasan seksual sebagaimana dibeberkan seorang penyintas dari Yogyakarta. Melalui dugaan itu, Komnas HAM bisa mendapat satu penguatan baru untuk melanjutkan upaya menagih kepada Kejaksaan Agung agar kasus 1965 ini bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan.[49]

 

Kesimpulan

Dari paparan di atas, ada dua hal yang dapat disimpulkan oleh penulis. Pertama, peristiwa 30 September 1965 mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Hingga kini tak diketahui pasti berapa persis jumlah korban dari peristiwa pelanggaran HAM ini. Angka yang paling masuk akal, menurut Robert Cribb dalam buku The Indonesian Killings, Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966, berkisar antara 500-600 ribu korban jiwa.

Kedua, dalam praktik, terdapat tiga bentuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu, yaitu rekonsiliasi, pengadilan domestik, dan pengadilan internasional. Pemerintah pernah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, namun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Meskipun pemerintah sedang berupaya menyelesaikan kasus 1965 melalui jalur non-yudisial (rekonsiliasi), namun tanpa UU KKR, maka tak ada payung hukum untuk menyelesaikan kasus 1965 tersebut.

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu juga diupayakan pemerintah dengan membentuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Payung hukum ini bisa menjadi jembatan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur yudisial, yaitu pengadilan domestik. Akan tetapi, untuk kasus 1965 yang terjadi sebelum UU Pengadilan HAM tersbentuk, mekanisme penyelesaiannya harus dilakukan melalui Pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk oleh Presiden dan DPR. Persoalannya, meskipun Komnas HAM sudah memberikan laporan hasil penyelidikannya tentang kasus 1965 kepada Jaksa Agung, namun pengadilan HAM ad hoc untuk mengusut kasus ini melalui jalur yudisial, belum terbentuk hingga kini. Komisioner Komnas HAM, Imdadun Rahmat mengatakan, minimnya kemauan dan konstelasi politik menjadi hambatan penyelesaian kasus 1965 melalui jalur yudisial.

Praktik ketiga penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu yaitu melalui mahkamah pidana internasional yang didirikan melalui Statuta Roma tahun 1998. Hingga kini, Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma tersebut, walaupun sebagian kejahatan yang merupakan yurisdiksi Statuta Roma ini sudah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu tentang genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Terkait kasus 1965, jalur mahkamah pidana internasional tidak bisa dilakukan karena mahkamah ini hanya berlaku bagi kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma berlaku. Namun, upaya meratifikasi Statuta Roma tetap harus dilakukan guna menyelesaikan kasus pelanggaran HAM lainnya.

 

Daftar Pustaka

Buku

Cribb, Robert. The Indonesian Killings: Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2003.

Elsam. Kajian Ratifikasi Statuta Roma 1998. Diakses 9 Juni 2016, http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/00000000_Kajian_Ratifikasi-statuta-roma-1998_ELSAM.pdf.

Elsam. Menjadikan Hak Asasi Manusia Sebagai Hak Konstitusional; Pandangan Kritis atas Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Judicial Review UU KKR dan Implikasinya bagi Penyelesaian Pelanggaran HAM di Masa Lalu. Kertas Kerja. Januari 2007. http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20070100_Briefing-Paper_Menjadikan-HAM-sebagai-hak-konstitusional.pdf, diakses 9 Juni 2016.

Elsam. Progress Report Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kertas Kerja. Januari 2006. http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20060127_Progress-Report_Pembentukan-komisi-KKR.pdf. Diakses 9 Juni 2016.

Farid, Hilmar dan Rikardo Simarmata. Demi Kebenaran; Pemetaan Upaya-Upaya Pencarian Keadilan dalam Masa Transisi di Indonesia. Elsam, Jakarta: 2004. Diakses 9 Juni 2016. http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20041000_Book_Demi-kebenaran-pemetaan-upaya_Hilmar_Rikardo.pdf.

Hardoyo. “Perspektif Penyelesaian Kasus ’65.” Makalah disampaikan pada diskusi ‘Mawas Diri Peristiwa 1965: Sebuah Tinjauan Uang Sejarah,’ diadakan oleh Universitas Leuven, Belgia, 23 September 2000.

Hayner, Pricilla. Kebenaran Tak Terbahasakan: Refleksi Pengalaman Komisi-Komisi Kebenaran, Kenyataan dan Harapan. Elsam, Jakarta: 2005.

Komnas HAM. Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Komnas HAM. 23 Juli 2012. http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/Ringkasan%20Eksekutif___edit2b%20(1)_0.pdf

Linton, Suzannah. Mempertanggungjawabkan Kekejaman-Kekejaman di Indonesia. Jakarta: Elsam, 2010. Diakses 9 Juni 2016. http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/2

0100200_Book_Mempertangungjawabkan-kekejaman-Indonesia_Suzannah-Linton.pdf.

Sulistyo, Hermawan. Palu Arit di Ladang Tebu; Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (Jombang-Kediri 1965-1966). Jakarta: Pensil 324, 2011.

Peraturan Perundangan

TAP MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006. Pengujian Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pemohon Elsam. 7 Desember 2006.

Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006. Pengujian Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Ps. 1 Ayat (9), Ps. 27, Ps. 44. Pemohon Elsam. 7 Desember 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-V/2007. Pengujian Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Ps. 43 Ayat (2). Pemohon Eurico Guterres. 21 Februari 2008.

Artikel

“Jalan Panjang untuk Ungkap Tragedi 1965-1966.” KontraS, 3 Januari 2013. Diakses 11 Juni 2016. https://www.kontras.org/home/index.php?id=6053&module=berita.

“Kontras: Jaksa Agung Petieskan Kasus Peristiwa 1965/1966.” Berdikari Online, 23 Juli 2013. Diakses tanggal 11 Juni 2016. http://www.berdikarionline.com/kontras-jaksa-agung-petieskan-kasus-peristiwa-1965/.

“Jaksa Agung: Penyelidikan Kasus HAM Berat Tak Lengkap.” CNN Indonesia, 25 Agustus 2015. Diakses pada 11 Juni 2016. http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150825073839-12-74258/jaksa-agung-penyelidikan-kasus-ham-berat-tak-lengkap/.

“Pengadilan Korban Tragedi 1965 Digelar di Den Haag.” Berita Satu, 10 November 2015. Diakses 11 Juni 2016. http://sp.beritasatu.com/home/pengadilan-korban-tragedi-1965-digelar-di-den-haag/101251.

“Putusan Sidang Rakyat Kasus 1965 Jadi Dokumen Lobi”. BBC Indonesia, 16 November 2015. Diakses pada 11 Agustus 2016. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151114_indonesia_lobi_1965.

“Presiden Didorong Bentuk Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat.” BBC Indonesia, 7 Januari 2016. Diakses pada 11 Juni 2016. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160106_indonesia_ham_pelanggaran.

 

Lampiran 1

Beberapa Perkiraan Jumlah Korban Peristiwa 1965

Sumber Perkiraan Jumlah Korban
Nasional
Adam Malik (dalam Hughes, hlm. 186) 160.000
Anderson (Indonesia 40 [1985], hlm. 53, juga dalam Cribb) 500.000 – 1.000.000
Anderson dan McVey (hlm. 63) 200.000
Brackman (angka yang masuk akal, hlm. 125) 150.000
Brackman (hlm. 114) 70.000
Caldwell dan Utrecht (dalam Cribb) 500.000
Contenay (dalam Cribb) 100.000 – 200.000
Dahm (dalam Cribb) 200.000
The Economist (dalam Cribb) 1.000.000
Komisi Pencari Fakta (resmi; dalam Hughes, hlm. 185) 78.000
Anggota Komisi (dalam Hughes, hlm. 185-186) 780.000
Feith (The Nation, hlm. 9) 150.000
Frederick (dalam Cribb) 750.000
Fryer dan Jackson (dalam Cribb) 100.000 – 500.000
Grant (dalam Cribb) 200.000 – 300.000
Henderson (dalam Cribb) 400.000 – 200.000
Hughes (hlm. 188) 200.000
Kirk (dalam Cribb) 150.000
Kopkamtib (dari Palmos dalam Cribb) 1.000.000
Legge (dalam Cribb) 250.000
Lyon (hlm. 71) 200.000 – 500.000
Mellor (dalam Cribb) 2.000.000
Mody (dalam Cribb) 500.000 – 1.000.000
Moser (dalam Cribb) 400.000
Neil (dalam Cribb) 750.000
The New York Times (24-08-66; dikutip sebagai Topping dalam Cribb) 150.000 – 400.000
The New York Times Magazines (08-05-66; dikutip sebagai King dalam Cribb) 300.000
Paget (dalam Cribb) 100.000 – 300.000
Palar (dalam Hughes, hlm. 186) 100.000
Palmier (dalam Cribb) 200.000
Politbiro PKI yang dikelompokkan kembali (dikutip dalam Brackman, hlm. 114) 200.000
Pluvier (dalam Cribb) 500.000 – 1.000.000
Polomka (dalam Cribb) 150.000 – 300.000
Repression and Exploitation (dalam Cribb) 500.000 – 1.000.000
Ricklefs (dalam Cribb) 500.000
Robinson (hlm. 273; mengutip Cribb) 500.000 – 1.000.000
Sievers (dalam Cribb) 200.000 – 400.000
Sloan (hlm. 71) 300.000
Sudisman (Analysis; hlm. 21) (lebih dari) 180.000
Laksamana Sudomo, Pangkopkamtib (dalam Cribb) 450.000 – 500.000
Soekarno (dalam Hughes; hlm. 185) 87.000
Sullivan (dalam Cribb) 300.000 – 500.000
Tornquist (hlm. 234) 100.000 – 1.000.000
Turner (dalam Cribb) 300.000 – 600.000
Kedutaan Amerika (Green; hlm. 61) 300.000 atau kurang
Vittachi (dalam Cribb) 300.000 – 500.000
The Washington Post (dalam Cribb); juga dalam Hughes, hlm. 184) 500.000
Wertheim (dalam Cribb) 400.000
Bali:
ABRI (dikutip dari Robinson; hlm. 273 catatan kaki no. 2) 40.000
Para pemimpin Bali (dikutip dari Robinson); hlm. 273 catatan kaki no. 2) 100.000
Anggota Misi Pencari Fakta (dalam Hughes, hlm. 185) 100.000
Soe Hok Gie (hlm. 165) 80.000
Robinson (hlm. 273; mengutip Soe Hok Gie dalam Cribb) 80.000
Robinson (hlm. 273 catatan kaki no. 2) 40.000 – 100.000
Sudisman (Analysis, hlm. 21) 50.000
Wertheim (dalam Robinson, hlm. 273 catatan kaki no. 2) 100.000
The New York Times (13-01-66)

(13-01-66; mengutip seorang “ahli dari Inggris”)

100.000

150.000

Jawa Tengah:
Hughes (hlm. 188) 100.000
Sudisman (Analyis, hlm. 21) 70.000
Jawa Timur:
Seorang jenderal AD (dalam Hughes, hlm. 188) 100.000
Sudisman (Analysis, hlm. 21) 60.000
Jombang:
RA (algojo) 2.000 – 5.000
Sulistyo 3.000 – 3.500
Kediri:
SS (algojo total) 20.000
“Operasi Teratur” 15.000
“Operasi Tidak Teratur” 5.000
Sulistyo 8.256 – 13.760

Sumber: Hermawan Sulistyo, Palu Arit di Ladang Tebu; Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (Jombang-Kediri 1965-1966), Jakarta: Pensil-324, 2011

[1] Hardoyo, “Perspektif Penyelesaian Kasus ‘65” (makalah disampaikan pada diskusi ‘Mawas Diri Peristiwa 1965: Sebuah Tinjauan Ulang Sejarah,’ diadakan oleh Universitas Leuven, Belgia, 23 September 2000)

[2] Hermawan Sulistyo, Palu Arit di Ladang Tebu; Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (Jombang-Kediri 1965-1966) (Jakarta: Pensil 324, 2011), hlm. 33

[3] Ibid, hlm. 34-35

[4] Robert Cribb, The Indonesian Killings: Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966, (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2003).

[5] Ibid

[6] Hermawan Sulistyo, supra note 2

[7] Robert Cribb, supra note 4

[8] Hardoyo, supra note 1

[9] Hilmar Farid dan Rikardo Simarmata, Demi Kebenaran; Pemetaan Upaya-Upaya Pencarian Keadilan dalam Masa Transisi di Indonesia, (Elsam, Jakarta: 2004), diakses 9 Juni 2016, http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20041000_Book_Demi-kebenaran-pemetaan-upaya_Hilmar_Rikardo.pdf.

[10] Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Ps. 104

[11] Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Ps. 43

[12] Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Ps. 47

[13] Pendiri International Center for Transitional Justice, menghasilkan banyak paper, artikel, dan buku tentang keadilan transisional khususnya soal komisi kebenaran, salah satunya Unspeakable Truths tahun 2001

[14] Priscilla B. Hayner, Kebenaran Tak Terbahasakan: Refleksi Pengalaman Komisi-Komisi Kebenaran, Kenyataan dan Harapan, (Elsam, Jakarta: 2005), hlm. 46

[15] Ibid, hlm. 46-47

[16] TAP MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional

[17] Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Ps. 3

[18] Elsam, Kajian Ratifikasi Statuta Roma 1998, diakses 9 Juni 2016, http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/00000000_Kajian_Ratifikasi-statuta-roma-1998_ELSAM.pdf

[19] Ibid

[20] Hilmar Farid dan Rikardo Simarmata, supra note 9

[21] Ibid

[22] Ibid

[23] Elsam, “Progress Report Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,” Kertas Kerja, Januari 2006, http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20060127_Progress-Report_Pembentukan-komisi-KKR.pdf, diakses 9 Juni 2016

[24] Suzannah Linton, “Mempertanggungjawabkan Kekejaman-Kekejaman di Indonesia,” (Jakarta: Elsam, 2010), diakses 9 Juni 2016, http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20100200_Book_Mempertangungjawabkan-kekejaman-Indonesia_Suzannah-Linton.pdf

[25] Elsam, supra note 23

[26] Ibid

[27] Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Ps. 1 Ayat (9)

[28] Ibid, Ps. 27

[29] Ibid, Ps. 44

[30] Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006, Pengujian Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Ps. 1 Ayat (9), Ps. 27, Ps. 44, pemohon Elsam, 7 Desember 2006.

[31] Elsam, “Menjadikan Hak Asasi Manusia Sebagai Hak Konstitusional; Pandangan Kritis atas Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Judicial Review UU KKR dan Implikasinya bagi Penyelesaian Pelanggaran HAM di Masa Lalu,” Kertas Kerja, Januari 2007, http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20070100_Briefing-Paper_Menjadikan-HAM-sebagai-hak-konstitusional.pdf, diakses 9 Juni 2016.

[32] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006, Pengujian Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Pemhonon Elsam, 7 Desember 2006.

[33] Komnas HAM, Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Komnas HAM, 23 Juli 2012, http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/Ringkasan%20Eksekutif___edit2b%20(1)_0.pdf

[34] Ibid

[35] Ibid

[36] “Jalan Panjang untuk Ungkap Tragedi 1965-1966,” KontraS, 3 Januari 2013, diakses 11 Juni 2016, https://www.kontras.org/home/index.php?id=6053&module=berita.

[37] Ibid

[38] Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Ps. 43 Ayat (1)

[39] Ibid, Ps. 43 Ayat (2)

[40] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-V/2007, Pengujian Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Ps. 43 Ayat (2), pemohon Eurico Guterres, 21 Februari 2008.

[41] Ibid

[42] “Kontras: Jaksa Agung Petieskan Kasus Peristiwa 1965/1966,” Berdikari Online, 23 Juli 2013, diakses tanggal 11 Juni 2016, http://www.berdikarionline.com/kontras-jaksa-agung-petieskan-kasus-peristiwa-1965/.

[43] “Jaksa Agung: Penyelidikan Kasus HAM Berat Tak Lengkap,” CNN Indonesia, 25 Agustus 2015, diakses pada 11 Juni 2016, http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150825073839-12-74258/jaksa-agung-penyelidikan-kasus-ham-berat-tak-lengkap/.

[44] Ibid

[45] “Pengadilan Korban Tragedi 1965 Digelar di Den Haag,” Berita Satu, 10 November 2015, diakses 11 Juni 2016, http://sp.beritasatu.com/home/pengadilan-korban-tragedi-1965-digelar-di-den-haag/101251.

[46] “Presiden Didorong Bentuk Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat,” BBC Indonesia, 7 Januari 2016, diakses pada 11 Juni 2016, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160106_indonesia_ham_pelanggaran.

[47] Ibid

[48] “Putusan Sidang Rakyat Kasus 1965 Jadi Dokumen Lobi”, BBC Indonesia, 16 November 2015, diakses pada 11 Agustus 2016, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151114_indonesia_lobi_1965.

[49] Ibid

Sumber: LovinaSoenmi
Don't miss the stories follow YPKP 1965 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
ingat65

Bukit-bukit kuburan massal

YPKP 65: Sudarno, Ketua YPKP 65 Cabang Pekalongan di Kantor Komnas HAM, termasuk beberapa delegasi YPKP 65 Daerah lain, menyertai Ketua YPKP 65 Pusat melaporkan temuan akhir sejumlah 162 lokasi pembantaian dan kuburan massal korban tragedi 65 di berbagai daerah [Foto:  Doc.YPKP]

162 Lokasi Kuburan Massal Dilaporkan ke Komnas HAM

Related posts
Your comment?
Leave a Reply