Tag Archives Kejakgung
Masalah Pelayanan Medis-Psikososial LPSK dan Implementasinya
BAHAN RUJUKAN / LAPORAN YPKP 65 Sesuai UU LPSK No.13 Tahun 2006 dan yang telah diperbaharui dengan UU LPSK No.31 Tahun 2014 Pasal [5], seorang Saksi dan Korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan... read more »
Kejagung Berencana Bentuk Kembali Direktorat Pelanggaran HAM
Bimo Wiwoho, CNN Indonesia Kamis, 13/04/2017 07:17 WIB Jakarta, CNN Indonesia — Jaksa Agung Muhammad Prasetyo berencana membentuk kembali direktorat khusus pelanggaran HAM di Kejaksaan Agung yang sempat mereka bubarkan tahun 2012. Ia yakin, kehadiran direktorat itu akan memfokuskan... read more »
Komnas HAM: Belum Ada Kesepakatan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Masa L...
Kamis, 2 Februari 2017 | 17:19 WIB KOMPAS.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan terus mengupayakan agar penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu akan ditempuh melalui dua cara, yakni yudisial maupun non-yudisial atau rekonsiliasi. Hal tersebut diungkapkan Ketua... read more »
Kontras dan keluarga korban kasus pelanggaran HAM tolak solusi nonyudisial
Mehulika Sitepu | BBC Indonesia | 1 Februari 2017 Organisasi HAM Kontras dan keluarga korban menolak usul pemerintah Indonesia yang ingin menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu melalui jalur nonyudisial karena dinilai dapat semakin melemahkan supremasi hukum di Indonesia. Menurut... read more »
Pelanggaran HAM Masa Lalu Diselesaikan Melalui Rekonsiliasi karena Sulit Bu...
Rabu, 1 Februari 2017 | 17:24 WIB JAKARTA, KOMPAS.com – Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, sulitnya mencari fakta, bukti, dan saksi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu menjadi salah satu alasan pemerintah memilih jalur non-judicial sebagai langkah... read more »
Wiranto Bertekad Selesaikan Persoalan G 30 S, Ini Caranya
SABTU, 01 OKTOBER 2016 | 14:29 WIB TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, meminta agar masyarakat tidak lagi menyulut kebencian ihwal... read more »
Koman HAM, Segera Umumkan Hasil Investigasi Tim Pro-Justicia 1965-66
Desakan Komunitas Korban 65 kepada Komnas HAM Pada hari Rabu 06 Juli 2011 pukul 11.00 Komunitas Korban 65 bersama dengan YPKP 65 dan KontraS mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia... read more »
Mahkamah Konstitusi: Pelarangan dan Penyitaan Buku Langgar Konsti...
13/10/2010 | Fathriyah Wardah Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan UU No.4 PNPS tahun 1963 soal pelarangan buku bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Mahkamah Konstitusi, Rabu... read more »