Masalah Pelayanan Medis-Psikososial LPSK dan Implementasinya

BAHAN RUJUKAN / LAPORAN YPKP 65

Sesuai UU LPSK No.13 Tahun 2006 dan yang telah diperbaharui dengan UU LPSK No.31 Tahun 2014 Pasal [5], seorang Saksi dan Korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Sedangkan pada Pasal [6] diperjelas, Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Tentu saja, hak memperoleh pelayanan medis-psikososial dari LPSK ini mendapat sambutan positif dari para korban. Pada tahun-tahun awal diberlakukannya pelayanan medis-psikososial para korban memperoleh pelayanan yang istimewa baik mutu pelayanan di rumah sakit, kualitas obat maupun hak memperoleh pergantian biaya transportasi dan makan serta biaya pendamping yang mengantar si pasien. Ini dimaklumi karena umumnya para pasien atau korban telah berusia lanjut dan tidak mampu untuk datang sendiri ke rumah sakit yang direkomendasikan.

Namun, dalam perjalanannya, pelayanan yang semestinya diperoleh korban sesuai Undang-Undang ternyata tidak sesuai dengan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Bahkan bisa dikatakan tidak ada konsistensi dan aturan yang jelas. Diakui, pada tahun-tahun awal diperkenalkannya program layanan medis-psikososial LPSK, pelayanannya cukup bagus, prima dan professional. Akan tetapi, ini tidak berlangsung lama.

Hambatan dan Kemunduran Pelayanan Medis/Psikososial

Laporan dari Cabang YPKP 65 di berbagai daerah baik secara individual maupun organisasi menjelaskan bahwa pelayanan medis-psikososial LPSK cenderung mengalami kemunduran dan tidak konsisten, berubah-ubah, tidak sama, tidak ada kepastian, misalnya:

Secara tiba-tiba pelayanan medis dihentikan;
Durasi dan/atau waktu pelayanan medis secara regular -sebelum dialihkan ke program BPJS- dikurangi;
Pengalihan ke program BPJS tidak ada kepastian;
Keharusan mengikutsertakan seluruh anggota keluarga ke dalam program BPJS namun yang ditanggung pembayaran premi oleh LPSK hanya korban langsung;
Pelayanan Program BPJS di bawah standar pelayanan medis-psikososial LPSK secara regular, dengan demikian tidak sesuai dengan amanat UU LPSK yang ingin memberikan perlindungan secara prima;
Penggantian transportasi dikurangi dan/atau dihentikan;
Penggantian (Reimbursement) uang transport tidak dibayarkan tanpa ada kejelasan kapan ada penggantian;
Pendampingan ditiadakan;
Pembatasan pelayanan hanya untuk korban langsung, padahal menurut Undang-Undang mestinya diberikan juga kepada keluarganya (anak dan istri atau suami);
Kesempatan perpanjangan kontrak pengobatan –setelah 6 bulan pertama dan kedua- seringkali tidak dimanfaatkan oleh korban pasien karena terkendala problem teknis seperti tidak adanya pendampingan;
Dan lain-lain…

Padahal, apabila kita merujuk kepada UU LPSK Pasal [5] No.1 huruf: (j), (k), (l) dan (m) sangat jelas Hak Korban dan Saksi termasuk mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Memang, tidak bisa dipungkiri jumlah pemohon dari korban dan/atau penyintas ‘65 untuk memperoleh pelayanan medis-psikososial dari hari ke hari semakin besar. Karena memang begitu besar jumlah korban 65 di seluruh Indonesia. Kiranya, LPSK tidak bisa bekerja sendiri, perlu libatkan instansi terkait, para pemangku kepentingan untuk mengusahakan pelayanan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban pelanggaran HAM berat, khususnya korban 65. Instansi terkait tersebut adalah: Komnas HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kejaksaan Agung, Kemenko Polhukam, KemenkumHam, Kementerian Keuangan, Kemendikbud, dan lainnya.

Menurut catatan YPKP 65 pemohon pelayanan medis-psikososial kepada LPSK dan Komnas HAM mencapai 3000 orang, baru sekitar 1.650 orang memperoleh pelayanan. Jumlah korban 65 diperkirakan mencapai sekurang-kurangnya 200.000 orang (atau lebih) di seluruh Indonesia.

Usulan dan Rekomendasi

Mengingat massifnya jumlah Korban dan meluasnya wilayah penyebaran korban 65, agar memperoleh pelayanan medis-psikososial secara optimal, dengan ini YPKP 65 mengusulkan dan/atau merekomendasikan, sebagai berikut:

LPSK perlu memiliki kantor perwakilan/cabang di kota/daerah yang memiliki jumlah korban banyak, ini bisa dipermudah dengan mengikutsertakan perwakilan organisasi pendamping korban; Dengan cara ini akan menghemat dana dan lebih mengefektifkan pelayanan bagi korban;

LPSK perlu menggalang dukungan dan koordinasi dengan instansi terkait untuk perlindungan, pemenuhan, pelayanan hak korban sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.13/2006 dan UU No.31/2014:

Kementerian Kesehatan untuk perpindahan pelayanan melalui skema BPJS;
Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk program pelayanan bagi kelompok masyarakat termarjinalkan (korban pelanggaran HAM);
Kementerian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat untuk skema layanan lansia dan pelayanan persoalan sosial;
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk program bea-siswa anak/keluarga korban pelanggaran HAM;
Kementerian Keuangan untuk memastikan alokasi pendanaan yang cukup bagi korban dan/atau saksi;
Lembaga penegak hukum: Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memperoleh asset/ dana hasil sitaan para koruptor sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan korban pelanggaran HAM;
Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk memperoleh data aliran dana yang “disembunyikan” sehingga dana-dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan korban pelanggaran HAM;
Sekretariat Negara untuk komunikasi dengan Presiden agar program penyelesaian pelanggaran HAM berat khususnya korban 65 secara bermartabat dan berkeadilan dapat berjalan sesuai program Nawacita seperti arahan Presiden;
Pejabat Pemerintah di tingkat Daerah, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat dan Lurah, Kepolisian, Militer dan lainnya, untuk memastikan program pelayanan medis-psikososial LPSK berjalan lancar dan tidak dihalang-halangi.

LPSK dan Komnas HAM bekerjasama dengan pendamping/ organisasi korban perlu melakukan sosialisasi program pemenuhan hak-hak korban, pelayanan medis-psikososial dan lainnya kepada masyarakat sehingga kehadirannya dalam implementasi pelayanan tidak berbenturan dengan kelompok masyarakat intoleran;

Perlu dipertimbangkan, mekanisme pengajuan permohonan pelayanan medis-psikososial melalui satu pintu yaitu melalui LPSK, tidak perlu para korban harus mengajukan surat permohonan ke Komnas HAM, karena dalam kenyataannya ini hanya akan menghambat proses dan pada gilirannya para korban yang dirugikan karena sering kali permohonan di Komnas HAM menumpuk dan tidak terselesaikan;

LPSK dan Komnas HAM agar bersinergi melakukan assessment, verifikasi, pendataan korban secara bersama untuk memperoleh data jumlah korban yang sesungguhnya sehingga dapat dipergunakan untuk perencanaan penyelesaian, pemenuhan hak korban, pelayanan medis-psikososial, dan

Demikianlah beberapa hal tentang problema pelayanan medis-psikososial, usulan dan rekomendasi ini kami sampaikan, kiranya dapat dipertimbangkan untuk perbaikan pelayanan yang bermanfaat bagi korban.

Terima kasih.

Bedjo Untung

Ketua YPKP 65

YAYASAN PENELITIAN KORBAN PEMBUNUHAN 1965/1966

(YPKP 65)

Indonesian Institute for The Study of 1965/1966 Massacre

SK Menkumham No.C-125.HT.01.02.TH 2007 Tanggal 19 Januari 2007

Tambahan Berita Negara RI Nomor 45 tanggal 5 Juni 2007,

Pengurus Pusat: Jalan MH. Thamrin Gang Mulia No. 21 Kp. Warung Mangga, RT 01 RW 02 Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kab/Kota Tangerang 15143 Banten, INDONESIA Phone : (+62 -21) 53121770, Fax 021-53121770 | e-mail ypkp_1965@yahoo.com | Website: www.ypkp1965.org