Home » Artikel » Archive by Category "Wawancara"

Wawancara

GAGAL TOTAL Framing Gatot Tentang “Siapa PKI”, Dibantah Ahli Sejarah!

Manuel Mawengkang | 29 September 2018 Gatot sedang membangun opini sesat dari para warga. Ia mengatakan bahwa kekuatan yang menghentikan kewajiban penayangan film G30SPKI adalah PKI. Ia juga mengatakan pencabutan TAP MPRS dilakukan oleh pengaruh PKI. Tapi semuanya itu GAGAL TOTAL. Gus Dur bukan... read more »

Haris Azhar: “Jokowi Tidak Bisa dan Tida...

Haris Azhar: “Jokowi Tidak Bisa dan Tidak Mau”

Haris Azhar: “Jokowi Tidak Bisa dan Tidak Mau” PADA tanggal 31 Mei 2018 Lalu Presiden Jokowi menerima korban pelanggaran HAM masa lalu yang tergabung dalam Aksi Kamisan. Dalam pertemuan itu Presiden Jokowi berjanji akan segera memanggil Jaksa Agung dan Menko Polhukam untuk... read more »

Komnas HAM: “Kalau Jaksa Agung Tidak Mam...

Komnas HAM: “Kalau Jaksa Agung Tidak Mampu, Kami akan Bereskan”

Mohammad Choirul Anam, Anggota Komnas HAM: “Kalau Jaksa Agung Tidak Mampu, Kami akan Bereskan” JAKSA Agung HM Prasetyo menyebut sulit untuk kasus pelanggaran HAM berat di masa lampau ditingkatkan ke penyidikan karena bukti hukumnya masih minim. Dengan pernyataan ini kuat dugaan jika negara... read more »

Menurut Agus Widjojo, penulisan ulang sejarah tidak bisa dilakukan tanpa rekonsiliasi. [BBC INDONESIA]

Soal dokumen rahasia AS, Agus Widjojo: I...

Soal dokumen rahasia AS, Agus Widjojo: Isu hantu komunis masih laku secara ...

19 Oktober 2017 Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo mengatakan isu komunis akan selalu digunakan oleh mereka yang mempunyai kepentingan tertentu dan hingga kini masih laku dijual untuk mencapai kepentingan politik. Hal itu dikatakannya menanggapi... read more »

Rocky Gerung: “Ketakutan Muncul Ne...

Rocky Gerung: “Ketakutan Muncul Negara Komunis Sebenarnya Sudah Tak A...

DPR memasukkan komunisme, Marxisme dan Leninisme sebagai paham terlarang dalam revisi R-KUHP. Bagi setiap orang yang menyebarkan ajaran tersebut di muka publik akan diganjar dengan hukuman pidana 4 tahun penjara. Sedangkan orang yang menyebarkan paham tersebut dengan tujuan mengganti dasar negara... read more »