Wildan Sena Utama | 10 Februari
Empat tahun lalu, Carolien Stolte menulis di blog ini bahwa Bandung telah membentuk orientasi baru menuju regionalisme melalui karier sejarawan maritim terkenal Indonesia AB Lapian. Visi regionalis Lapian mengarah pada upaya awal dekolonisasi dalam historiografi Asia Tenggara dan khususnya sejarah Indonesia.
Sementara Carolien berpendapat bahwa Bandung membentuk regionalisme Asia Tenggara baru di akademi Indonesia, saya berpendapat bahwa Bandung juga memainkan peran penting dalam mengangkat gagasan Afro-Asiaisme di akademi Indonesia.
Indonesia adalah penggagas utama jaringan solidaritas Afro-Asia sebelum, selama, dan setelah Konferensi Bandung. Gagasan Konferensi Bandung pertama kali disarankan oleh Perdana Menteri Indonesia Ali Sastroamidjojo di Konferensi Colombo pada tahun 1954. Setelah berhasil mengadakan konferensi, Sukarno, yang muncul sebagai salah satu pemimpin Dunia Ketiga yang berpengaruh, ingin sekali mengangkat gagasan Afro-Asia solidaritas baik secara internasional maupun nasional.
Visi anti-kolonial Indonesia sejalan dengan visi jaringan Afro-Asia ini. Oleh karena itu, dalam rentang tahun 1956–1965, mahasiswa, penulis, jurnalis, feminis, dan aktivis Indonesia secara aktif mengorganisir dan berpartisipasi dalam konferensi dan organisasi di bawah bendera solidaritas Afro-Asia. Beberapa pertemuan mereka juga diadakan di Bandung, Jakarta, dan Bali.
Karena mendapat dukungan luar biasa dari negara itu untuk solidaritas Afro-Asia, dua universitas terkemuka di Indonesia, Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, mengambil inisiatif untuk membuat kursus tentang sejarah Asia dan Afrika di era ini. Pada awal 1960-an, kedua universitas mengundang Roeslan Abdulgani, salah satu arsitek utama Konferensi Bandung, untuk menjadi profesor tamu dalam sejarah Asia dan Afrika.
Roeslan memiliki karir yang hebat dalam urusan luar negeri Indonesia. Pada 1954–1956, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri. Sebagai anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dekat dengan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan Presiden Sukarno, Roeslan diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Konferensi Bandung. Di sekretariat bersama yang berlokasi di Jakarta, duta besar dan diplomat dari India, Ceylon, Burma, dan Pakistan bekerja dengan Roeslan, yang duduk sebagai ketua komite persiapan konferensi.
Setelah Bandung, karier Roeslan melejit. Dia diangkat sebagai menteri luar negeri di kabinet kedua Ali Sastroamidjojo pada tahun 1956–1957. Dia kemudian sering menulis pandangannya tentang kebijakan luar negeri Indonesia. Dia menulis paling banyak tentang sejarah, pentingnya, dan relevansi Konferensi Bandung, merinci pengalaman pertamanya dalam sebuah buku berjudulKoneksi Bandung: Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955 .
Dalam tulisannya, Roeslan pertama kali memperkenalkan istilah “Bandung Spirit” kepada publik. Kumpulan tulisan dan pidato selama tahun 1955–1963 tentang sejarah dan warisan Bandung diterbitkan pada tahun 1964 berjudul Bandung Spirit: Moving on the Tide of History .
Roeslan juga diminta mengajar di “universitas kerakyatan” Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta. Surat itu menyebutkan bahwa departemen sejarah akan membuka mimbar kuliah 1965-66 dengan kursus “Sejarah Kebangkitan Asia-Afrika” (Sejarah Kebangunan Asia-Afrika). Ini untuk mendidik kader revolusioner di kampus untuk mendukung program NEFO. NEFO (New Emerging Forces) adalah sebuah konsep yang dipopulerkan Sukarno pada awal 1960-an untuk merujuk pada bagian depan negara-negara Dunia Ketiga yang progresif yang anti-kolonialis dan anti-imperialis. Dalam imajinasi tatanan dunia Sukarno selama Perang Dingin, itu bukan blok Barat dan blok Timur yang berada dalam konflik, tetapi neo-kolonialis OLDEFO (Angkatan Lama) dan NEFO, sebuah blok yang mencakup Asia, Afrika, dan Latin Negara-negara sosialis Amerika.
Permintaan UI dan UGM kepada Roeslan untuk mengajar sejarah Asia-Afrika menunjukkan bahwa gagasan solidaritas Afro-Asia memiliki pengaruh dalam lanskap akademik Indonesia.
Pada 1950-an, pemerintah dan sejarawan Indonesia sepakat bahwa sebagai negara merdeka Indonesia perlu menulis ulang sejarahnya. Perspektif Eropa yang begitu dominan dalam historiografi sebelumnya harus diganti dengan perspektif Indonesia-sentris yang lebih tepat. Memang, sejarawan Indonesia tidak menggunakan terminologi dekolonisasi untuk menyebut reorientasi penulisan sejarah baru. Namun, ketika diperiksa, perspektif Indonesia-sentris juga mengandung misi dekolonisasi untuk melemahkan paradigma Eurosentris. Visi historiografi yang baru ini memberikan ruang bagi sejarah non-Barat, terutama Asia dan Afrika.
Juga, pada tahun-tahun awal setelah pendiriannya, departemen sejarah di UI dan UGM memiliki lebih banyak kesadaran regional dan internasional dalam pengajaran sejarah. Kurikulum di kedua universitas termasuk sejarah Asia, Afrika, dan Eropa. Menariknya, beberapa topik tesis sarjana yang ditulis oleh mahasiswa sejarah di UGM pada 1960-an lebih bersifat internasional. Beberapa siswa yang menulis sejarah non-Indonesia sebagai tesis sarjana mereka kemudian menjadi sejarawan terkemuka, seperti Taufik Abdullah, Kuntowijoyo, dan Teuku Ibrahim Alfian. Di antara tesis ini adalah karya Darsiti Soeratman tentang sejarah imperialisme Eropa di Afrika, yang kemudian diterbitkan sebagai buku. Darsiti kemudian bekerja sebagai dosen di UGM dan menjadi salah satu dari sedikit profesor sejarah wanita di Indonesia.
Namun, ketika rezim berubah dari Sukarno ke Soeharto dan penekanan pada penulisan sejarah dengan perspektif nasional-sentris diutamakan di universitas, gagasan solidaritas Afro-Asia memburuk. Namun demikian, tahun 1950-an dan 1960-an merupakan pelebaran perspektif regional dan internasional di akademi Indonesia yang pantas dipertimbangkan kembali, terutama dalam konteks momen Bandung di Indonesia.
___
[i] ANRI: Arsip Nasional Republik Indonesia (Arsip Nasional Republik Indonesia)
Medium.Com
About the Author
wah, artikel ini sangat menolong. gua jadi mengerti banyak hal dari postingan ini. good job!!!