Wawancara Asvi Warman Adam: Supersemar Mungkin Blunder Bung Karno

Polemik mengenai Surat Perintah 11 Maret 1966 tidak hanya berkutat pada misteri keberadaan surat itu secara fisik. Interpretasi mengenai isi pun menjadi perdebatan. Keraguan mengenai keberadaan Supersemar bisa dianggap redup setelah Soekarno menyinggung mengenai surat itu dalam pidato kenegaraan pada 17 Agustus 1966. Namun, polemik mengenai isi tetap bergulir hingga sekarang. Dalam pidato berjudul “Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah”, Soekarno membantah memberikan transfer kekuasaan.

Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Asvi Warman Adam menyatakan bahwa ada penafsiran yang berbeda oleh Pangdam V Jaya saat itu, Brigjen Amirmachmud; yang tetap dilakukan atasannya. Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto. Kepada wartawan Kompas.com Kristian Erdianto, Asvi juga menceritakan mengenai sejumlah versi yang beredar saat proses pembuatan Supersemar di Istana Bogor. Asvi menjelaskan mengenai rumor adanya penodongan oleh jenderal keempat yang hadir di Istana Bogor, yaitu Mayjen Maraden Panggabean.

Berikut keterangan Asvi yang kami sajikan kepada pembaca Soeara Kita dalam dua tulisan wawancara khusus. Petikan ini merupakan bagian kedua.

Seperti apa proses keluarnya Supersemar, apa keterlibatan Mayjen Basuki Rachmat, Brigjen M Jusuf dan Brigjen Amirmachmud yang menemui Soekarno di Istana Bogor?

Mereka bertiga pergi ke Bogor, rapat di istana dipimpin sementara oleh Leimena. Dalam sejarah diceritakan bahwa ketiga jenderal ini memutuskan untuk menemani Soekarano yang kesepian di Istana Bogor. Sebelumnya, mereka datang ke rumah Soeharto untuk meminta ijin. Kemudian dari rumah Soeharto, mereka berangkat ke Bogor dan menyampaikan bagaimana kalau Soeharto diberi perintah untuk melakukan pengamanan Presiden dan lainnya.

Kemudian Soekarno menyetujui usul ketiga jenderal tadi?

Itu kan diperdebatkan bagaimana bentuknya. Apakah itu melalui surat atau tidak. Apakah itu lisan? Lisan itu adalah usul Soebandrio. Kemudian Amirmachmdu marah dan mendelik matanya pada Soebandrio karena mereka membutuhkan surat, bukan perintah lisan. Nah, kemudian surat itu ada yang diketik pertama dan kemudian dicorat-coret menteri-menteri itu juga, kemudian diketik yang terakhir. Menurut Atmadji (Atmadji Sumarkidjo, penulis buku biografi M Jusuf), Jusuf itu punya ketiga-tiganya. Punya ketikan yang pertama, setelah dicorat-coret dan tembusan aslinya. Tapi saya bertanya juga, siapa yang menyimpan? Mungkin istrinya, Eli Sailan. Tapi sekarang Eli Sailan, istri M Jusuf, kan juga sudah meninggal dan surat itu tidak ditemukan.

Surat itu baru diketik saat tiga jenderal ke Bogor untuk menemui Soekarno?

Iya. Mereka datang, baru suratnya diketik oleh Sabur atas perintah Soekarno.

Seperti apa isinya?

Surat perintah untuk pengamanan Presiden. Itu yang pertama baru yang lain-lain, dan semua itu harus melapor pada Presiden. Lalu mereka membawa surat itu. Kemudian Amirmachmud mengatakan, ia membaca. “Loh kalau ini artinya sudah pengalihan kekuasaan”. Tafsirannya seperti itu, lalu diserahkan ke Soeharto. Lalu kata Soeharto, suratnya dibutuhkan oleh Soedharmono dengan stafnya waktu itu Moerdiono, yang waktu itu sedang mempersiapkan konsep untuk pembubaran PKI. Mereka sudah diminta untuk pembubaran PKI, ketika surat itu datang. Mereka punya alasan kuat untuk itu.

Pembubaran PKI tidak ada dalam Supersemar?

Tidak ada di surat itu. Artinya, tafsiran pembubaran PKI ada dari fihak Soeharto dari kalimat melakukan hal yang dianggap perlu untuk mengamankan situasi. Jadi apapun. Itu yang dijadikan dasar untuk pembubaran PKI. Jadi sangat sakti surat itu. Dan ketika kemudian Soekarno tahu PKI dibubarkan, ia memanggil Soeharto dan marah. Ia minta surat itu untuk dicabut. Tapi Soeharto menolak. Jadi artinya Soekarno melihat kekeliruan di situ, tapi Soeharto tetap melanjutkan yang dilakukannya.

Supersemar itu sendiri bukan pengalihan kekuasaan, tapi hanya untuk memberikan mandat?

Mandat untuk pengamanan masyarakat dan ia dan keluarganya. Tapi kemudian ditafsirkan pengalihan kekuasaan oleh Amirmachmud, dan itu dilaksanakan Soeharto.

Sumber: Kompas.com 12 Maret 2016