Siaran Pers Hari Hak Asasi Manusia Internasional | SEPAHAM Indonesia

310 Viewed Redaksi 0 respond
Dr. Herlambang P. Wiratraman [Foto: Ist]
Dr. Herlambang P. Wiratraman [Foto: Ist]

Siaran Pers Hari Hak Asasi Manusia Internasional SEPAHAM Indonesia | No. 03/XII/2016

HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN PENINDASAN HAM

Sehari menjelang peringatan hari hak asasi manusia internasional, yang jatuh hari ini, 10 Desember 2016, rakyat Indonesia disuguhi sandiwara hukum (administrasi) sebagai alat baru menindas rakyat, terutama muslihat perijinan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, terkait industri tambang semen PT. Semen Indonesia. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung telah keluar pada 5 Oktober 2016.

Menariknya, putusan PK tersebut (No Register 99 PK/TUN/2016) memenangkan atau mengabulkan permohonan warga Kendheng atas pembatalan ijin lingkungan PT Semen Indonesia yang dikeluarkan perizinannya oleh Gubernur Jawa Tengah. Amar putusannya, mengabulkan permohonan warga Kendheng, menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, serta mewajibkan Gubernur untuk mencabut SK tersebut.

 

Janji untuk menaati hukum tak dilakukan. Diam-diam, muslihat kebijakan dengan instrumen hukum administrasi dilakukan dengan mencabut SK, dan sekaligus menerbitkan baru lagi (SK No. 660.1/30 Tahun 2016, tertanggal 9 November 2016), tanpa lagi memperhatikan realitas cacat administratif dan penolakan hadirnya PT Semen Indonesia di Rembang.

Ini semua, bukan semata soal pembelajaran buruk bagi kewajiban penguasa untuk mematuhi asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB, atau Good Governance), melainkan lebih dari itu, jelas bentuk penindasan yang menggunakan instrumen hukum formal administratif sebagai karpet merah industrialisasi yang mengancam kehidupan sosial masyarakat. Dari sejumlah pemberitaan, terbaca keberpihakan pemerintah pada industri semen PT. Semen Indonesia, selalu dikaitkan dengan nasionalisme dan investasi yang sudah mendekati 5 triliun rupiah. Dasar ini, jelas sesat fikir dalam hidup bernegara demokrasi. Kami memandang nasionalisme itu bukan dibangun dengan menyingkirkan hak-hak dasar warna negara, bukan memiskinkan, bukan mencerabut kehidupan sosial dan komunitas tradisionalnya, dan bukan dibangun atas penderitaan rakyatnya.

Apa yang telah dilakukan Ganjar Pranowo, telah bertentangan dengan mandat konstitusionalisme hak asasi manusia untuk memastikan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” (Pasal 28D ayat 1 UUD Negara RI 1945).

Kasus Ganjar tak sendiri. Setahun terakhir, republik ini menyingkap begitu banyak kebijakan hukum administratif yang memberi karpet merah bagi pemodal, namun menghajar hajat hidup rakyat banyak. Peralihan hak atas tanah HGU menjadi HGB di areal tanah rampasan tanah rakyat di Wongsorejo Banyuwangi, dengan kawalan aparat militer saat pemeriksaan tanah, seakan dibiarkan realitas penindasan ini oleh Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. Janji mediasi, hanya isapan jempol. Bahkan sebaliknya, kawasan industri Banyuwangi Industrial Estate Wongsorejo ditancapkan tanpa sepengetahuan warga, berikut dampak industrialisasi tersebut. Belum lagi terkait industrialisasi pertambangan emas PT. BSI yang sudah jelas menghancurkan ekologi kawasan hutan lindung di Tumpang Pitu Banyuwangi.

Belum lagi, pendekatan kekerasan pun masih digunakan dalam penyelesaian konflik agraria, sebagaimana terjadi dalam kasus Sukamulya, Majalengka, Jawa Barat baru-baru ini.

Di tahun 2016 ini, potensi ancaman kebebasan ekspresi, kebebasan akademik, dan kebebasan media, pula masih dominan dan mudah terjadi.

Kriminalisasi dengan penggunaan pasal-pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), serta sejumlah peristiwa pembubaran diskusi, bedah buku, pemutaran film, serta pemberangusan buku (book sweeping) yang terjadi di Bandung dan Yogjakarta, masih menjadi catatan penting bertahannya warisan otoritarianisme Orde Baru dalam wacana demokrasi kita saat ini. Pula, berkembangluasnya aksi intoleran atas nama agama, atau kelompok etnisitas tertentu, menjadikan nilai-nilai pluralisme dan toleransi menjadi terkapar dihajar oleh kepentingan politik ekonomi tertentu.

Hukum dalam konteks ini, justru digunakan sebagai alat membungkam kritik dan ekspresi, dengan kriminalisasi dan ancaman hukum yang justru menjadikan kualitas demokrasi dan kebebasan menjadi rendah kualitasnya.

Atas dasar situasi demikian, kami dari Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia, menyatakan,

  1. Pemerintah harus meneguhkan mandat konstitusionalitas hak asasi manusia, terutama dalam menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Mandat tersebut bukan semata dimaknai seremonial seperti penganugerahan Kota Peduli HAM yang diobral untuk menjadi tameng penindasan.
  1. Pemerintah harus meneguhkan keberpihakannya terhadap rakyat dan perlindungan hak-hak dasaranya, bukan berlindung dibalik hukum formal administratif dalam rangka memuluskan jalan pemilik modal dan sarat kepentingan politik ekonomi penguasa.
  1. Pemerintah harus berani bertanggung jawab untuk merawat keberagaman dan penghormatan atas situasi dan realitas keberagaman itu. Karena Indonesia dibangun atas keberagaman, kebhinekaan, yang mendasar bagi kehidupan sosial kebangsaan bagi masa depan Indonesia.
  1. Pemerintah harus dijalankan dengan meneguhkan prinsip demokrasi, membuka ruang kritik, serta menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi, sebagai bentuk jaminan kehidupan politik ekonomi yang lebih berkeadilan sosial.

Jember, 10 Desember 2016

Dr. Herlambang P. Wiratraman
Koordinator Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM) Indonesia
082140837025 / herlambang@fh.unair.ac.id

http://forbanyuwangi.org/blog/siaran-pers-hari-hak-asasi-manusia-internasional-sepaham-indonesia/

Don't miss the stories follow YPKP 1965 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Jokowi undang pimpinan Komnas HAM ke Istana. ©2016 Merdeka.com/supriatin

Jokowi sebut masih banyak kasus HAM yang belum diselesaikan

smi_aksi-konfernas

Sikap Politik Hari HAM Internasional 2016

Related posts
Your comment?
Leave a Reply