Keterbatasan Anggaran Bukan Dalih [1]

189 Viewed Redaksi 0 respond
YPKP'65-LPSK: Ketua YPKP'65 Cabang Pekalongan Sudarno St mewakili YPKP'65 menyerahkan dokumen laporan daerah terkait implementasi layanan medis-psikososial LPSK [Foto: Marsha Augekin]
YPKP'65-LPSK: Ketua YPKP'65 Cabang Pekalongan Sudarno St mewakili YPKP'65 menyerahkan dokumen laporan daerah terkait implementasi layanan medis-psikososial LPSK [Foto: Marsha Augekin]

Laporan Daerah Soal Layanan Medis-Psikososial LPSK

Kebijakan yang tidak konsisten, menurunnya kualitas layanan lembaga dan penghentian sepihak dalam proses mutasi dari LPSK ke BPJS menjadi masalah mendesak kenapa YPKP’65 melakukan serangkaian klarifikasi dengan mendatangi markas LPSK di kawasan Cijantung (16/5) lalu.

Ketua YPKP 65 Cabang Pekalongan, Sudarno St mereview bagaimana awalnya LPSK sejak 2012 sering mendiskusikan secara terbuka dengan para korban dan penyintas peristiwa pelanggaran HAM berat di daerahnya, hingga digelarnya Focus Group Discussion (FGD) secara nasional di Cipanas Bogor.

“Namun setelah berjalan makin ke sini, secara sepihak para korban cuma menerima kabar (eksesnya_Red) saja”, katanya.

Sudarno mengemukakan contoh paling nyata adalah yang terjadi pada masa mutasi layanan LPSK ke BPJS. Ihwal ini para korban tidak tahu dari mana muasalnya kebijakan ini diterapkan, padahal dulu waktu mengajukan permohonan para korban diajak rembug bagaimana caranya untuk mengajukan permohonan.

“Malah saya sendiri yang membuat surat permohonan, kenyataannya sampai sekarang permohonannya banyak yang masih tidak jelas ke mana juntrungnya”, terangnya.

“Jadi saya bacakan sementara sebagai laporan. Laporan dan mohon diperpanjang kartu BPJS yang dihentikan, juga kartu BPJS baru yang belum diberikan juga pengobatan medis bagi yang belum mendapat bantuan pengobatan”, sambungnya.

Demikian YPKP 65 Cabang Pekalongan memberikan laporan kepada LPSK di Jakarta (16/5). Data korban peristiwa 1965 Kabupaten Pekalongan yang mengajukan permohonan untuk dapat akses layanan pengobatan medis kepada LPSK sebanyak 305 orang termasuk permohonan ulang yang sudah mendapat bantuan dari LPSK sebanyak 130 orang.

Jumlah itu secara rinci terdiri dari 124 orang untuk pengobatan medis dan 6 orang pengobatan psikologis. Namun tidak ada yang berobat karena tidak ada pengobatannya. Dari 130 orang yang dimutasikan ke BPJS tahap 1: 52 orang dan tahap kedua: 14 orang yang baru diterima bulan Maret  2017.

Namun 52 orang yang menerima kartu BPJS sudah diberhentikan tidak bisa berobat lagi dan sudah meninggal 7 orang. Jadi 45 orang yang masih sangat membutuhkan dukungan pengobatan memakai kartu BPJS. Jumlah yang meninggal setelah mendapat pengobatan ada 23 orang dan yang mengajukan ulang 15 orang sudah dibayarkan 10 orang dan tinggal 5 orang yang belum menerima uang kerohiman.

Menurut Sudarno St, sesuai dengan data pihaknya memohon kepada Komisioner LPSK agar memberi kebijaksanaan dan mengabulkan:

Pertama, 45 orang yang berobat memakai BPJS yang diberhentikan mohon diaktifkan kembali atau supaya bisa berobat kembali. Mengingat orangnya sudah tua dan sering sakit-sakitan. Kedua, bagi yang pengobatan regulernya sudah habis agar diberi kartu BPJS untuk bisa melanjutkan pengobatan karena sudah ditutup sejak tahun 2015 sampai sekarang.

“Penghentian akses layanan medis-psikososial ini menunjukkan LPSK tidak konsisten”, terang Sudarno, karena tidak ada layanan pengobatan reguler tapi juga tak mendapatkan coverage layanan via BPJS.

Ketiga, para pemohon bantuan pengobatan yang belum mendapatkan bantuan pengobatan supaya mendapat bantuan pengobatan dari LPSK. Kemudian para korban yang sudah berusia tua dan pengobatannya dihentikan melalui BPJS.

“Kami mohon LPSK supaya ini dikembalikan agar teman-teman bisa berobat karena dengan pemutusan pengobatan ini bukan menambah kesembuhan justru secara psikologis menambah tekanan batin sehingga menderita sakit lagi”, papar Sudarno St.

 

Yogyakarta

YPKP'65 MADIUN: Marsiswo Dirgantoro mewakili YPKP'65 Cabang Madiun tengah menyampaikan laporan daerah terkait implementasi layanan medis-psikososial LPSK [Foto: Marsha Augekin]

YPKP’65 MADIUN: Marsiswo Dirgantoro mewakili YPKP’65 Cabang Madiun tengah menyampaikan laporan daerah terkait implementasi layanan medis-psikososial LPSK [Foto: Marsha Augekin]

Djajusman, Ketua YPKP 65 Yogyakarta merilis laporannya mengenai layanan medis-psikososial LPSK di daerahnya yang pada awalnya baik dan prima. Namun belakangan secara kasuistik timbul masalah-masalah yang mengganjal.

Pertama, Djajusman mereview hingga beberapa bulan lalu pasca kunjungan Mardiansyah dan didampingi oleh tim LPSK. Dimana akses layanan medis-psikososial LPSK masih baik dan prima. Kedua, ditemukan masalah mengenai layanan reguler atas korban dan dilaporkan kepada Betty dari Tim LPSK. Korban yang memiliki masalah berkaitan dengan penglihatan harus berobat ke dokter spesialis mata. Kemudian dari advis dokter, yang bersangkutan harus dioperasi; tetapi harus dengan biaya sendiri. Sehingga yang bersangkutan memutuskan mundur.

“Ini kan tidak konsisten namanya”, papar penyintas dari DIY ini. “Ada pula kasus penghentian sepihak atas akses layanan medis-psikososial oleh LPSK”, terang Djajusman. Ditambahkannya bahwa tak semua korban penyintas peristiwa 65 ini dapat diterima sebagai peserta layanan ini.

“Terkait dengan pelayanan reguler LPSK ketika kami menjelaskan tidak semuanya dapat diterima”, terang Djajusman. Pihaknya masih harus berhadapan dengan ancaman penggerebekan ketika akan melaksanakan pertemuan antar korban di wilayahnya. Resistensi aparat pemerintahan desa terhadap para korban penyintas peristiwa 65 juga masih kental; dimana realitas seperti ini juga masih terjadi untuk daerah Boyolali.

 

Review Layanan Daerah Lainnya

Dari pengurus Panti Wredha Kramat, Rubinah mereview kondisi kekinian dari salah satu penghuni panti, Wahono, penyintas tragedi 65 mantan tapol Pulau Buru. Dari LPSK telah meninjau ke rumah yang bersangkutan. Menjanjikan diberikan pelayanan kacamata, pengobatan dan bantuan kesehatan. Tapi sampai saat ini belum juga terealisasi.

Sri Widagdo dari Solo, mempertanyakan mengenai kriteria dari korban pelanggaran HAM berat terutama penyintas tragedi 65. Realitas bahwa seluruh keluarga korban, ibu, istri ataupun anak Tapol yang juga menanggung akibat yang luarbiasa. Keluarga seharusnya tidak dihilangkan hak-haknya.

“Hak hidupnya dirampas, untuk bekerja saja tidak boleh; pemerintah juga harusnya terketuk hatinya”, pinta Sri Widagdo. Pada prinsipnya ia berharap LPSK bukan cuma fokus pada korban langsung, tetapi keluarganya juga harus diperjuangkan.

“Untuk mutasi layanan BPJS pun jangan hanya temporer, tapi berlaku untuk seterusnya”, tambahnya.

Dari Cilacap Jawa Tengah dilaporkan Suwarti, bahwa pada bulan Oktober – November 2016 korban tidak boleh berobat, selanjutnya diminta untuk berobat di bulan setelah pergantian tahun berikutnya.

“Katanya kalau mau berobat jangan bulan-bulan di akhir tahun”, terangnya. Alasan ini lebih merupakan problem administrasi kelembagaan LPSK yang tak seharusnya berdampak pada kualitas layanan medis-psikososial yang jadi kewajibannya.

Sebagai gambaran, prediksi jumlah korban tragedi 65 di Cilacap ada 1.000 orang. Dari jumlah itu, yang telah mengajukan permohonan layanan ada 400 orang; tetapi hanya 140 korban yang diakomodir. Alih-alih pemerintah memenuhi tuntutan rehabilitasi menyeluruh yang berkeadilan bagi para korban pelanggaran HAM berat masa lalu; yang telah mengajukan permohonan pun banyak terganjal.

“Segera kirimlah apa yang kami mohon, karena hanya itulah yang membuat para korban senang”, pinta Suwarti sembari menambahkan masih banyak korban yang mengalami trauma berkepanjangan..

[marsha]

Don't miss the stories follow YPKP 1965 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
LPSK: Pertemuan LPSK-YPKP'65 yang digelar di markas LPSK Cijantung,(16/5) untuk meminta penjelasan dan klarifikasi berbagai kemunduran kualitas layanan medis-psikososial kepada para korban/ penyintas peristiwa 65 [Foto: Marsha Kaugekin]

Korban 65 Protes Layanan Medis-Psikososial LPSK yang Makin Merosot dan Tak Konsisten.

LPSK: Pertemuan LPSK-YPKP'65 yang digelar di markas LPSK Cijantung,(16/5) untuk meminta penjelasan dan klarifikasi berbagai kemunduran kualitas layanan medis-psikososial kepada para korban/ penyintas peristiwa 65 [Foto: Marsha Kaugekin]

Keterbatasan Anggaran Bukan Dalih [2]

Related posts
Your comment?
Leave a Reply