Korban 65 Protes Layanan Medis-Psikososial LPSK yang Makin Merosot dan Tak Konsisten.

237 Viewed Redaksi 0 respond
LPSK: Pertemuan LPSK-YPKP'65 yang digelar di markas LPSK Cijantung,(16/5) untuk meminta penjelasan dan klarifikasi berbagai kemunduran kualitas layanan medis-psikososial kepada para korban/ penyintas peristiwa 65 [Foto: Marsha Kaugekin]
LPSK: Pertemuan LPSK-YPKP'65 yang digelar di markas LPSK Cijantung,(16/5) untuk meminta penjelasan dan klarifikasi berbagai kemunduran kualitas layanan medis-psikososial kepada para korban/ penyintas peristiwa 65 [Foto: Marsha Kaugekin]

Layanan medis dan psikososial yang diamanatkan UU No. 13/2006 kepada Lembaga Perlindungan Saksi danKorban (LPSK) terhadap para korban dan survivor pelanggaran HAM berat masa lalu, dinilai secara umum semakin merosot dan tidak konsisten.

Demikian yang terungkap dari laporan Cabang YPKP 65 di berbagai daerah di Indonesia.

Para korban yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti Banten, Pandeglang, Karawang, Sukabumi, Majalengka, Pekalongan, Pemalang, Cilacap, Banyumas, Sleman, Solo, Pati, Boyolali, Pacitan, Madiun, Magetan; termasuk beberapa daerah di Jakarta sendiri pun mendatangi kantor LPSK.

Pertemuan dengan komisioner LPSK digelar pada Selasa (16/5) untuk meminta penjelasan dan klarifikasi langsung dari Komisioner di markas LPSK Cijantung.

 

Pertemuan dengan Komisioner LPSK

 

MADIUN: Salahsatu delegasi YPKP65 dari Madiun, Marsiswo Dirgantoro tengah menyampaikan laporannya [Foto: Marsha Kaugekin]

MADIUN: Salah satu delegasi YPKP’65 dari Madiun, Marsiswo Dirgantoro tengah menyampaikan laporan seputar merosotnya kualitas layanan medis-psikososial LPSK di daerahnya [Foto: Marsha Kaugekin]

Langkah YPKP’65 menemui Komisioner LPSK di Jakarta ini ditempuh sehubungan dengan banyaknya laporan dari Cabang YPKP 65 berbagai daerah tentang kemunduran layanan medis-psikososial LPSK.

Ketua YPKP 65 Pusat, Bedjo Untung mengangkat sejumlah penghentian layanan secara sepihak, realisasi perubahan layanan ke BPJS, serta penghapusan atau pembatasan hak korban untuk peroleh reimbursement transport dan uang makan, kebijakan yang selalu berubah dan tidak konsisten, dan banyak pernik kasus lainnya dari berbagai daerah.

Sesuai aturan, UU LPSK No.13/2006 pasal (5) dan UU No.31/2014, Seorang Saksi dan Korban berhak peroleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Sedangkan pada Pasal (6) diperjelas, Korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusià yang berat selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam pasal (5), juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.

“Faktanya, apa yang diamanatkan kedua Undang-undang ini tak secara konsisten dilaksanakan di lapangan”, papar Bedjo.

Dan secara langsung, beberapa delegasi daerah mengemukakan sendiri fakta-fakta yang dialaminya.. []

Don't miss the stories follow YPKP 1965 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
tribute-jokja.2b

YPKP ‘65 Mengecam Keras Gerombolan “Pemuda Pancasila” pada Pembubaran Pameran “Tribute of Wiji Thukul” Yogyakarta

YPKP'65-LPSK: Ketua YPKP'65 Cabang Pekalongan Sudarno St mewakili YPKP'65 menyerahkan dokumen laporan daerah terkait implementasi layanan medis-psikososial LPSK [Foto: Marsha Augekin]

Keterbatasan Anggaran Bukan Dalih [1]

Related posts
Your comment?
Leave a Reply