YPKP 65 Menolak Tindakan Persekusi

CILACAP – Sebanyak 30-40 massa memasuki halaman rumah Suwarti (84) di Kroya, Senin (21/8) di siang itu, saat sekitar 12 orang tengah berkumpul untuk diverifikasi oleh tim dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Acara verifikasi untuk mendata calon penerima layanan medis-psikososial itu sendiri, sesungguhnya telah dibatalkan pemilik rumah. Namun karena telah diagendakan oleh LPSK maka pertemuan tetap dilangsungkan.

Meski akhirnya dibubarkan oleh rombongan yang menyerbu masuk lewat halaman di lokasi pertemuan, pelaksanaan verifikasi telah dilakukan pada sedikit orang yang hadir.

“Hanya ada duabelas yang hadir”, terang Suwarti. Jumlah itu termasuk dia sebagai Ketua YPKP 65 (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-66) Cilacap dan beberapa pengurusnya.

Suwarti membatalkan pertemuan ini dua hari sebelumnya karena telah didatangi petugas yang memberitahu adanya ancaman bakal dibubarkan oleh massa.

Karenanya saat pertemuan itu dibubarkan, perempuan sepuh ini tidak kaget lagi. Dia hanya menyayangkan kenapa segala penjelasan yang ia kemukakan tak bisa diterima dan dipahami oleh massa. Padahal secara prosedural ia telah menyampaikan pemberitahuan kepada yang berwajib.

Persekusi Massa

Suwarti (84) Ketua YPKP 65 Cilacap [Foto: Humas YPKP 65]

Sebagai ketua sebuah lembaga yang secara khusus melakukan penelitian dan advokasi terhadap korban kejahatan HAM sekitar tahun 1965-66, ia tak bisa menerima perlakuan massa yang semena-mena.

“Ini tindakan persekusi terhadap korban kejahatan HAM masa lalu”, tegas Bedjo Untung.

YPKP 65 mensinyalir insiden pembubaran pertemuan korban 65 di Kroya ini sebagai persekusi yang terorganisir. Ada koordinasi di baliknya dan sebaran informasi di luar substansi pertemuan para korban. Padahal itu pertemuan tak bersangkut-paut dengan politik, tapi soal kemanusiaan dan hak-hak para korban yang sejak awal masa orba telah diabaikan.

Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di Cirebon (27/7) dimana pertemuan korban 65 dengan LPSK juga dibubarkan oleh ormas Pemuda Pancasila.

“Adalah aneh jika mengatasnamakan Pancasila tapi menyerang dan melakukan persekusi terhadap korban tragedi 65”, seru Bedjo Untung.

Sebagai Ketua YPKP 65 Pusat yang telah berbadan hukum dan jelas-jelas mendasarkan pada Pancasila dan Konstitusi 1945, Bedjo juga memprotes pihak-pihak yang menebar hoax ujaran kebencian dan segala macam issue kebangkitan komunis hanya untuk mendiskreditkan lembaga yang dipimpinnya serta melakukan persekusi semen-mena.

“Perilaku para penyerang itulah yang anti Pancasila”, pungkasnya. [hum]