Nasional

Latest News on Nasional
Zeid Ra'ad al Hussein dan Bedjo Untung [ist]
Surat YPKP 65 Kepada Komisioner Tinggi H...

Surat YPKP 65 Kepada Komisioner Tinggi HAM-PBB Zeid Ra’ad al Hussein

Jakarta, 05 February 2018 To: Mr. Zeid Ra’ad Al Hussein United Nations Office of The High Commissioner of Human Rights   Dear Sir, It is my proud for the honorable opportunity to have a meeting with you. On behalf of the Victims and families of the Tragedy of the 1965-66 Violations of... read more »

YPKP 65: Sudarno, Ketua YPKP 65 Cabang Pekalongan di Kantor Komnas HAM, termasuk beberapa delegasi YPKP 65 Daerah lain, menyertai Ketua YPKP 65 Pusat melaporkan temuan akhir sejumlah 162 lokasi pembantaian dan kuburan massal korban tragedi 65 di berbagai daerah [Foto:  Doc.YPKP]
162 Lokasi Kuburan Massal Dilaporkan ke ...

162 Lokasi Kuburan Massal Dilaporkan ke Komnas HAM

Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/66 (YPKP 65) menyertakan perwakilan dari berbagai daerah, bersama organisasi korban tragedi 65 lainnya menemui komisioner Komnas HAM di Jakarta (22/1). Delegasi korban yang ikut datang dari Cirebon, Pekalongan, Cilacap, Magelang, Yogyakarta dan Jakarta... read more »

BEDJO UNTUNG: Ketua YPKP 65 Bedjo Untung dalam sesi tanya-jawab pada kuliah umum HAM bersama Prof Eric Stover dari UC Berkeley, School of Law [Foto: Marsha Augekin]
Prof Eric Stover: “We may forgive but we...

Prof Eric Stover: “We may forgive but we may not forget”

Tak kurang dari 150 peserta mengikuti Kuliah Umum Hak Asasi Manusia yg diselenggarakan oleh Yap Thiam Hien Foundation di Balai Agung DKI Jakarta pada Senin (4/12). Kuliah umum bertema “Taking the Gloves Off: the US, Torture and the War on Terror” menghadirkan Prof Eric Stover yang... read more »

Ilustrasi. (Foto: komnasham.go.id/Publik Domain)
Penyintas Sudah Laporkan Temuan 138 Titi...

Penyintas Sudah Laporkan Temuan 138 Titik Kuburan Massal Korban 1965 ke Kom...

Dwi Reinjani | Rabu, 15 Nov 2017 14:48 WIB Penyintas menyebut penemuan kuburan massal itu membenarkan adanya genosida atau pembunuhan massal pada peristiwa 1965, seperti isi dokumen yang baru saja dibuka Badan Arsip Amerika Serikat. Jakarta – Kalangan keluarga dan penyintas korban 1965... read more »

MI/Susanto
Komnas HAM Berkomitmen Tuntaskan Kasus P...

Komnas HAM Berkomitmen Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 14 November 2017 18:59 WIB | Penulis: Golda Eksa KOMNAS HAM berjanji bakal memberikan perhatian khusus dan menuntaskan pelbagai kasus pelanggaran HAM berat di Tanah Air. Salah satu upaya tersebut ialah melakukan koordinasi dengan Presiden, kementerian terkait, dan Jaksa Agung. Hal itu... read more »

More from Nasional

cia_adammalik_wikipedia

Adam Malik Direkrut CIA ?

Tokoh yang mendapat gelar Pahlawan Nasional di tahun 1998 ini disebut pernah direkrut oleh CIA  “Adam Malik adalah pejabat Indonesia tertinggi yang pernah direkrut oleh... read more »

Haris Azar [Foto: Istimewa]

7 Masalah HAM untuk Komnas HAM

Oleh: Haris Azar* Persoalan-persoalan tersebut tidak berdiri sendiri, mereka saling beririsan satu dengan lainnya. Hal ini menunjukkan kompleksitas pelanggaran HAM di Indonesia. Selamat... read more »

KOMNAS HAM: Komisioner Komnas HAM, Nurkhoiron menerima aduan (24/10) YPKP 65 di kantornya, Jl Latuharhary Jakarta [Foto: Humas YPKP 65]

Menyoal Komnas HAM Mati Langkah

Tak bisa dipungkiri bahwa upaya pengungkapan kebenaran sejarah dalam tragedi 65 telah menjadi tema besar dalam issue penegakan hukum dan HAM Indonesia. Penyelesaian secara tuntas dan... read more »

Jenderal Gatot Nurmantyo (ADEK BERRY/AFP)

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ditolak masuk AS, Kemlu RI panggil Dubes AS

22 Oktober 2017 Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, gagal bepergian ke Amerika Serikat sesaat sebelum menumpang pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng lantaran... read more »

Siauw Giok Thjan (kiri) bertemu dengan Presiden Soekarno di tahun 1960. 
Foto: Istimewa

Pemerintah RI Diminta Mengakui Pembantaian Massal 1965 Setelah Ad...

20 Oct 2017 | Sastra Wijaya Pemerintah Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo wajib mengeluarkan pengakuan mengenai kekejaman yang dilakukan terhadap mereka yang dituduh komunis di tahun... read more »