Warisan Orba Berangus Kebebasan Seni

481 Viewed Redaksi 0 respond
PUTUSAN: Ketua Majelis Hakim PTUN Jakarta Timur tengah membacakan putusan yang menolak seluruhnya gugatan panitia Belok Kiri Fest [Foto: Nez-Doc]
PUTUSAN: Ketua Majelis Hakim PTUN Jakarta Timur tengah membacakan putusan yang menolak seluruhnya gugatan panitia Belok Kiri Fest [Foto: Nez-Doc]

JAKARTA – Kita masih ingat dengan sebuah event berkesenian yang juga tak luput dari serangan gerombolan reaksioner dan berujung pada pencabutan ijin sebuah festival yang bertajuk Belok Kiri Fest (26/2) lalu. Festival yang sedianya akan diselenggarakan pada 27 Februari – 5 Maret 2016, di Galeri Cipta II, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat itu; akhirnya dievakuasi perhelatannya di tempat lain; yakni di Gedung YLBHI di Jalan Diponegoro Jakarta.

Ironisnya, penyerang event berkesenian pada Sabtu (27/2) saat itu dimotori oleh kelompok mahasiswa dari HMI Cabang Jakarta Raya. Tetapi masalahnya ada pada pencabutan ijin oleh pejabat berwenang dalam hal ini Kepala Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta TIM. Panitia Belok Kiri Fest menilai ini sebagai mal-administrasi dalam politik perizinan. Politik pemberangusan kebebasan seni yang merupakan warisan Orde Baru dalam membungkam nalar kritis kalangan generasi muda.

Belok Kiri Fest memang bukan sekedar sebuah narasi berkesenian tanpa proses dan kajian sejarah. Sejarah yang selama ini dikonstruksi berdasarkan narasi dominan Orba versi Soeharto. Dalam konteks membongkar kebohongan sejarah dan melawan propaganda kebudayaan Orba, festival ini merupakan kerja kreatif kebudayaan yang digarap secara kolektif oleh kalangan intelektual muda.

Tetapi dengan dalih tidak adanya izin Kepolisian, yang memang tidak pernah disyaratkan sebelumnya; pihak Kepala Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta (UP PKJ) TIM mencabut izin penyelenggaraannya. Padahal pihak sekretariat panitia Belok Kiri Festival, sebagaimana telah dijelaskan Indraswari Agnes, proposal kerja sama dengan UP PKJ TIM telah diajukan sebulan sebelum penyelenggaraan (20/1). Dan tak ada persyaratan ijin festival dari kepolisian.

 

Politik Perijinan vs Ekspresi Kebudayaan

bbc_dolo

BANDING: Dolorosa Sinaga, Ketua Panitia Belok Kiri Festival, tengah memberi keterangan pers di lapangan parkir Kantor PTUN Jakarta. Pihaknya langsung menyatakan banding atas putusan PTUN [Foto: BBC]

Belitan politik perijinan ini identik dengan tradisi warisan Orde Baru dalam membungkam kebebasan ekspresi kebudayaan. Atas pembatalan izin dan kesepakatan oleh Pejabat UP PKJ TIM merupakan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hukum, Belok Kiri Fest mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur.

Dan hari ini (10/11) Majelis Hakim PTUN Jakarta Timur memutuskan menolak gugatan Panitia Belok Kiri Festival “seluruhnya” gugatan yang diajukan Ketua Panitia, Dolorosa Sinaga dan kawan-kawan. Menurut Ketua Majelis Hakim Elizabeth Tobing yang beranggotakan Tri Cahya Indra Permana, dan Roni Erry Saputro, dalam putusannya berpendapat  “penggugat tidak mengalami kerugian” akibat pembatalan dan pelarangan acara Belok Kiri Festival itu.

Dolorosa Sinaga yang mengkoordinir gugatan ke PTUN dengan tergugat Kepala UP PKJ TIM, Imam Hadi Purnomo ini langsung menyatakan banding terhadap putusan Majelis Hakim.

Pihaknya mensinyalir pejabat UP PKJ TIM telah tunduk pada tekanan luar yang dilansir organisasi-organisasi radikal. Tengara ini didapat dari fakta lapangan pada dua hari sebelum acara dimulai. Mendadak pihak PKJ TIM meminta pihaknya mengurus izin keramaian dari polisi yang sebelumnya tak diperlukan karena acara berlangsung di lingkungan dalam TIM.

“Ini merupakan kemunduran besar, karena kemerdekaan berbicara, berkumpul dan berpendapat yang baru saja direbut dari kekuasaan Orde Baru, kini direnggut kembali”, tegas Dolorosa Sinaga.

Jika terkait politik perizinan yang acapkali dipakai untuk memberangus kebebasan ekspresi kebudayaan, maka jelas; kerugiannya tak terhingga.. [hum]

Don't miss the stories follow YPKP 1965 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Datuk Sutan Ibrahim atau dikenal Tan Malaka merupakan pahlawan nasional. (Ist)

Negara Dicurigai Sengaja Sembunyikan Hasil Tes DNA Tan Malaka

illustrasi: Museum Franz Kafka di Prague [Foto: Alamy]

Mereka Menghormati Saya Sebagai Indonesia

Related posts
Your comment?
Leave a Reply