Jalan Indonesia

761 Viewed Redaksi 0 respond
jalan-indo

PENGANTAR

Dokumen ini dimaksudkan sebagai urun rembug dari masyarakat sipil dalam upaya membangun “Jalan Indonesia” menuju penyelesaian atas pelanggaran-pelanggaran berat HAM masa lalu. Gagasan yang diajukan berupa sebuah kerangka dasar bagi penyelesaian yang bersifat menyeluruh dan efektif, dan dikembangkan dengan asumsi bahwa “Jalan Indonesia” adalah jalan yang panjang yang dibangun dan digunakan oleh berbagai pihak dengan latar belakang dan posisi yang berbeda-beda.

Gagasan ini muncul dari pengalaman jatuh-bangun selama bertahun-tahun dalam mendorong pertanggungjawaban negara dan mendukung pemulihan korban.

Gagasan tentang kerangka dasar bagi “Jalan Indonesia” merupakan hasil pembelajaran oleh para korban dan penyintas yang terus berjuang untuk pemenuhan hak-haknya beserta para pekerja kemanusiaan dan pegiat HAM. Peluang untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman diciptakan bersama melalui sebuah forum yang disebut Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK). Saat ini KKPK beranggotakan 50 organisasi yang berbasis di Aceh hingga Papua dan bekerja di akar rumput, dalam ruangan-ruangan resmi para pembuat kebijakan serta di hadapan meja hijau.

Dokumen ini, yang terbit dalam rangka dirgahayu Republik Indonesia yang ke-70, dimulai dengan rujukan pada Konstitusi Indonesi, UUD Negara RI 1945, yang menyatakan niat kemerdekaan bangsa (Bagian A). Bagian ini akan diikuti dengan catatan tentang momentum politik di Indonesia saat ini (Bagian B) yang memunculkan harapan baru bagi penyelesaian yang berkeadilan atas pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu. Gagasan KKPK tentang kerangka dasar bagi “Jalan Indonesia” akan dipaparkan pada bagian ketiga (Bagian C) dari dokumen ini. Pada bagian terakhir (Bagian D), KKPK memberikan informasi singkat tentang langkah-langkah yang sudah berjalan dan membuahkan hasil selama ini guna mengingatkan bahwa “Jalan Indonesia” sudah dirintis sejak lama.

 

jalan-indo

 

A. NIAT KEMERDEKAAN

Tujuhpuluh tahun yang lalu, bangsa Indonesia menegakkan haknya atas kemerdekaan sebagai perwujudan dari nilai-nilai “peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”. Pembukaan UUD Negara RI 1945 adalah sebuah catatan sejarah tentang nilai-nilai universal yang telah memberi keyakinan pada para pendiri bangsa untuk menyatakan Indonesia sebagai bagian yang berdaulat dari komunitas dunia. Negaar bangsa Indonesia tidak hanya dibayangkan sebagai anggota pasif dalam pergaulan antar bangsa-bangsa, tetapi berperan aktif untuk “melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Nilai-nilai universal “peri-kemanusiaan dan peri-keadilan” yang dinyatakan sebagai alasan keberadaan bangsa Indonesia telah dilembagakan sebagai dasar negara, melalui Pancasila, dan kemudian dijabarkan secara lebih rinci dalam Konstitusi RI hasil amandemen pasca reformasi. Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk serta Bab XA tentang Hak Azasi Manusia menegaskan bahwa penegakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan tersebut tidak hanya berlaku bagi bangsa-bangsa, sebagaimana semangat awal pada tahun 1945, tetapi secara tegas dijamin bagi setiap orang per orang sesuai dengan hak-hak asasinya sebagai manusia.

Langkah Pemerintah pasca reformasi untuk meratifikasi hampir semua konvensi internasional tentang hak-hak asasi manusia (kecuali Konvensi tentang Perlindungan terhadap Penghilangan Paksa) telah memperkuat infrastruktur hukum untuk menerapkan jaminan-jaminan konstitusional tentang hak-hak asasi manusia dan merupakan perwujudan nyata dari komitmen yang dinyatakan pada alinea-alinea pembuka landasan negara, UUD Negara RI 1945, untuk ikut malaksanakan ketertiban dunia.

Tahun ini, 70 tahun sejak kemerdekaan, Indonesia juga memperingati 50 tahun terjadinya peristiwa traumatik yang menggetarkan seluruh tanah air –dan manca negara- pada tahun 1955-56. Catatan-catatan sejarah oleh saksi dan peneliti menceritakan tentang pembunuhan dalam skala masif, pemenjaraan ribuan orang tanpa proses pengadilan, serta penyiksaan serta perlakuan tidak manusiawi dalam berbagai bentuknya. Tindakan-tindakan ini secara tegas dilarang dalam Konstitusi RI dan mengingkari integritas Indonesia sebagai negaar hukum. Menurut hukum HAM Internasional, tindakan-tindakan tersebut masuk dalam kategori “pelanggaran berat” dan bisa ditetapkan secara hukum sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan”. Hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang Peristiwa 1965-66, yang rampung pada tahun 2012, belum ditindaklanjuti proses hukumnya oleh Kejaksaan Agung RI hingga kini.

Tanpa ada penyikapan yang tegas dari Negara dalam kerangka pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran berat HAM dalam peristiwa 1965-66, para korban dari peristiwa ini terus dihantui oleh stigma dan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Nilai “peri-kemanusiaan dan peri-keadilan” yang merupakan nilai dasar kebangsaan Indonesia telah luput dari gapaian mereka selama 50 tahun, kendati kemerdekaan RI sudah berusia 70 tahun.

Tidak adanya sanksi hukum terhadap pelaku-pelaku pelanggaran berat HAM 50 tahun yang lalu telah membukakan pintu sebesar-besarnya bagi munculnya siklus impunitas atas pelanggaran-pelanggaran selanjutnya dalam sistem kekuasaan rejim Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun. Prinsip “peri-kemanusiaan dan peri-keadilan” yang berlaku sama bagi semua orang, dan yang merupakan esensi dari nilai kemerdekaan RI, hingga kini, belum juga terpenuhi bagi para korban kasus-kasus pelanggaran berat HAM lainnya yang terjadi dalam berbagai konteks di seluruh penjuru Nusantara.

Sesungguhnya, 15 tahun yang lalu, pada tanggal 18 Agustus 2000, Majelis Permusyawaratan RI (MPR-RI) telah menyatakan kebulatan tekad bangsa untuk menghadapi dan menangani secara lugas berbagai pelanggaran HAM yang telah terjadi dalam perjalanan bangsa.

Ketetapan Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional memberikan pengakuan yang lugas bahwa “perjalanan bangsa Indonesia telah mengalami berbagai konflik, baik konflik vertikal maupun horizontal sebagai akibat dari ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, lemahnya penegakan hukum, serta praktek korupsi, kolusi dan nepotisme” (lihat Menimbang poin c, penekanan ditambahkan). Dokumen kebijakan nasional ini selanjutnya menegaskan arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

Arah kebijakan untuk mengadakan rekonsiliasi dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional …menegakkan supremasi hukum dan menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelanggaran hak asasi manusia (Bab IV, poin 4)

Menugaskan kepada pemerintah untuk …menegakkan kebenaran dengan mengungkapan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau… dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa (Bab V, poin 3)

UUD Negara RI 1945 hasil amandemen pasca reformasi membukakan jalan bagi adanya langkah-langkah khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dalam kerangka nilai-nilai “peri-kemanusiaan dan peri-keadilan” bagi para korban, yaitu atas dasar Pasal 28 H Ayat 2 yang berbunyi:

Setiap orang berhakmendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manffat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

UUD Negara RI 1945, sebagai Konstitusi Indonesia, merupakan landasan hukum negara yang mendasari bangunan peraturan perundangan nasional yang dibuat melalui proses politik. Di luar itu, Konstitusi RI juga merupakan perwujudan dari kontrak sosial antar warga bangsa tentang nilai-nilai dan aturan main yang dijunjung bersama dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga, dimana pun ia berada, dalam jajaran pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat, di pucuk kekuasaan nasional maupun di akar rumput, punya peran dan tanggungjawab untuk menjalankan nilai-nilai dan aturan main sebagai amanat konstitusi.    

 

B. MOMENTUM SAAT INI

Saat ini Pemerintah sedang berusaha mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air. Pemerintah menginginkan ada rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu. Anak-anak bangsa harus bebas menatap masa depan yang terbentang luas. Semua itu merupaakn langkah awal pemerintah untuk menegakkan kemanusiaan di bumi Nusantara.

demikian pernyataan Presiden RI pada Pidato Kepresidenan, 14 Agustus 2015. Pesan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden di hadapan para korban dan penyintas kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu pada awal masa jabatannya, pada tanggal 9 Desember 2014, di Yogyakarta, sehari menjelang Hari HAM Internasional, yaitu:

Pemerintah… terus berkomitmen untuk bekerja keras dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu secara berkeadilan… Ada dua jalan yang bisa kita lalui, yaitu lewat jalan rekonsiliasi secara menyeluruh, [dan] yang kedua, lewat pengadilan HAM adhoc…

Pemerintah tidak hanya berperhatian dan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM di masa lalu tapi juga mencegah terulangnya kembali pelanggaran HAM di masa yang akan datang… dengan melakukan reformasi sistem hukum yang tegas, terpercaya, konsisten dan tidak diskriminatif.

Presiden RI selanjutnya menegaskan bahwa aggasan tentang penyelesaian yang dimaksudkan bersifat luas dan multi-dimensi:

Pelaksanaan HAM tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum tetapi juga bagaimana pemerintah dapat menjamin hak-hak ekonomi, hak-hak sosial dan hak-hak budaya, seperti hak warga negara memperoleh layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan juga memberikan jaminan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Pernyataan-pernyataan Presiden Joko Widodo memberi harapan baru setelah sekian lama tidak ada kemajuan yang berarti terkait penanganan kasus-kasus pelanggaran berat HAM. Kendati berbagai upaya telah dikerahkan di sana sini dalam 17 tahun proses reformasi di Indonesia, belum ada pelaku yang dinyatakan bertanggung jawab secara hukum dan belum ada langkah komprehensif untuk memulihkan kembali hak-hak para korban.

Kemauan politik yang telah dinyatakan oleh Presiden RI masih membutuhkan sarana pelaksanaan yang operasional. Langkah awal telah diambil dengan masuknya agenda penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam dokumen ini secara jelas dinyatakan sesuai janji Nawacita, bahwa:

Penyelesaian secara berkeadilan atas kasus pelanggaran HAM masa lalu memerlukan konsensus nasional dari semua pemangku kepentingan… Konsensus bersama dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM merupaka langkah penting untuk membangun kesadaran baru dalam masyarakat bahwa pelanggaran HAM tidak dapat dibiarkan dan terulang kembali di masa yang akan datang.

Dengan memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu, maka implementasi perintah putusan Mahkamah Konstitusi untuk segera mengeluarkan kebijakan untuk menangani pelanggaran hak asasi di masa lampau, maupun realisasi mandat TAP MPR No. V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional menjadi wadah yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Niat Presiden Jokowi untukl menyelenggarakan “penyelesaian secara berkeadilan” atas pelanggaran berat HAM masa lalu hanya bisa tercapai jika langkah-langkahnya konsisten dengan rujukan-rujukan HAM internasional tentang penyelesaian yang efektif.

Beberapa rujukan internasional yang relevan mencakup (i) Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985), dan (ii) Prinsip-prinsip Mutakhir untuk Perlindungan dan Pemajuan HAM melalui Langkah Membasmi Impunitas (2005).

Beberapa Rekomendasi Umum yang dirumuskan oleh komite-komite HAM internasional menegaskan cakupan kewajiban semua Negara penandatangan konvensi berkaitan dengan penanganan pelanggaran berat HAM, yaitu: (i) Komentar Umum tentang penyelesaian efektif (2012) oleh Komite Anti Penyiksaan, dan (ii) Komentar Umum tentang Tanggung jawab Negara (2010) dan Konflik (2013) oleh Komite CEDAW. Kedua Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dan bersifat mengikat secara hukum.

Jika langgengnya impunitas adalah kondisi yang diyakini akan mengikis integritas Indonesia sebagai negara hukum, maka dibutuhkan pemahaman yang baik tentang apa yang dimaksudkan dengan ‘impunitas’. Menurut para pakar dunia, impunitas merupakan kondisi kegagalan Negara dalam memenuhi kewajibannya untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, mengambil langkah hukum terhadap mereka yang tertuduh sebagai pelaku, melalui penuntutan, pengadilan dan penghukuman; memberi pemulihan yang efektif bagi para korban dan memastikan agar mereka mendapatkan reparasi atas cedera yang dialami; memenuhi hak untuk mengetahui kebenaran tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang telah terjadi; mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mencegah terulangnya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dengan demikian untuk membasmi impunitas, Negara mengemban kewajiban untuk memenuhi:

  • hak atas kebenaran, yang merupakan hak individual setiap korban dan hak kolektif masyarakat untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran berat HAM yang terjadi, siapa pelakunya dan mengapa sampai terjadi;
  • Hak atas keadilan, yang merupakan hak setiap korban dan bagian dari tegaknya prinsip kedaulatan hukum;
  • Hak atas pemulihan (reparasi), yang meliputi kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban; dan,
  • Jaminan agar pelanggaran tidak berulang lagi.

 

C. KERANGKA DASAR UNTUK ‘JALAN INDONESIA’

Tidak ada jalan tunggal untuk mencapai penyelesaian yang sungguh-sungguh menyeluruh dan efektif atas sekian banyak kasus pelanggaran berat HAM yang pernah terjadi di tanah air Indonesia. Banyak pihak harus melakukan andilnya – dalam kisi-kisi kewenangan dan kapasitasnya masing-masing – untuk bisa mencapai tujuan akhir yang diharapkan, sejalan dengan amanat Konstitusi terkait penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa.

Negara merupakan pengemban kewajiban hukum untuk menyelenggarakan langkah-langkah penyelesaian atas pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu. Tetapi, semua ini tidak bisa dilakukan oleh Negara secara terisolasi dari upaya-upaya masyarakat, apalagi mengingat bahwa energi terbesar untuk mencapai penyelesaian yang menyeluruh dan efektif hidup dalam komunitas masyarakat sipil. Langkah lembaga-lembaga tinggi negara yang ditunggu-tunggu untuk menuntaskan pertanggungjawaban atas pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut bahkan akan semakin dikuatkan dengan adanya inisiatif-inisiatif lokal yang menunjukkan kebulatan tekad dan kesiapan bangsa untuk melangkah maju. Bahkan, negara harus secara aktif dan nyata menciptakan situasi yang kondusif bagi segenap ragam pihak yang peduli, di jajaran pemerintahan maupun masyarakat, untuk ikut mengantarkan bangsa pada masa depan yang terbebas dari jeratan pelanggaran berat HAM.

Nanti, sejarah akan mencatat apa yang secara nyata dimaksud dengan ‘Jalan Indonesia’ dalam upaya penyelesaian kasus-kasus pelenggaran-pelanggaran berat HAM masa lalu. Saat ini, beragam pihak yang peduli dengan agenda ini membutuhkan sebuah kerangka kerja bersama yang dapat dijadikan panduan bagi segala upaya menuju penyelesaian yang sungguh-sungguh menyeluruh dan efektif. Kerangka dasar ini mengandung enam pilar yang sejalan dengan nilai ‘peri-kemanusiaan dan peri-keadilan’ yang diamanatkan oleh Konstitusi RI. Enam unsur-unsur tersebut seyogyanya berjalan secara serentak dan saling mendukung guna menjaga koherensi dan konsistensi dari segala upaya yang dijalankan, oleh negara maupun masyarakat, atas nama penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Tanpa sebuah kerangka bersama, maka upaya-upaya tersebut dapat berlangsung secara tercerai-berai tanpa kesinambungan, dan justru beresiko manjauhkan bangsa dari penyelesaian yang bersifat tuntas dan memenuhi harapan. Sebagai satu kesatuan, keenam pilar ini – yang kami namai ‘Satya Pilar’ – merupakan amanat Konstitusi dan, jika terlaksana, mempunyai daya transformatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi Nusantara. ‘Satya Pilar’, yang berarti enam pilar yang berpijak pada kebenaran, terdiri dari:

  • Penegakan integritas Indonesia sebagai negara hukum
  • Pengungkapan kebenaran dan pengakuan terhadap kebenaran tersebut
  • Pemulihan martabat dan penghidupan korban
  • Pendidikan dan dialog publik menuju rekonsiliasi
  • Pencegaahn keberulangan melalui perubahan kebijakan dan pembaruan kelembagaan
  • Partisipasi aktif korban dan penyintas

Pintu masuk yang tepat bagi para aktor yang peduli akan berbeda-beda, sesuai kewenagan dan kapasitasnya. Tetapi sinergitas bersama semestinya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak yang terlibat. Sebagai sebuah kerangka dasar, panduan ini dapat digunakan untuk langkah-langkah pemajuan lebih lanjut untuk masing-masing bidang menuju visi maksimal yang ingin dicapai.

Negara, sebagai pengemban kewajiban untuk penegaka HAM perlu membuat langkah-langkah nyata guna menciptakan situasi yang kondusif bagi semua pihak yang peduli untuk bisa membangun sinergi yang seoptimal mungkin sesuai dengan sebuah kerangka dasar bersama bagi penyelesaian yang menyeluruh dan efektif.

Untuk dapat melangkah sesuai kerangka dasar untuk penyelesaian menyeluruh dan efektif atas pelanggaran HAM masa lalu, dibutuhkan sekaligus langkah hukum, kebijakan sosial, prakarsa budaya serta, tak kalah penting, tekad politik yang dinyatakan secara publik dan tertulis. Secara lebih rinci, keenam unsur ‘Satya Pilar’ dalam kerangka dasar ini adalah:

1.   PENEGAKAN INTEGRITAS INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

Kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, dan siklus impunitas yang telah menghalangi pertanggungjawaban secara utuh dan bermartabat, merupakan pengingkaran yang serius terhadap integritas Indonesia sebagai negara hukum. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kasus-kasus tersebut melanggar aturan hukum nasional maupun niat berbangsa.

Status Indonesia sebagai negara hukum tidak bisa diabaikan, sebagaimana tertera dalam UUD Negara RI 1945, Pasal 1 Ayat 3. Langkah penyelesaian terhadap pelanggaran berat HAM masa lalu harus meliputi proses pertanggungjawaban hukum, khususnya untuk kasus-kasus yang memiliki bahan-bahan bukti yang memadai. Kewajiban hukum ini tidak bisa ditawar-tawar dan Negara perlu menjamin adanya penegak hukum yang mumpuni dalam menjalankan tugas secara profesional dan sesuai standar hukum nasional dan internasional. Untuk tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, tidak berlaku konsep ‘kadaluwarsa’ bagi upaya merealisasikan pertanggungjawaban hukum.

Konstitusi Indonesia secara lugas memberi larangan terhadap tindakan-tindakan yang merupakan pelanggaran HAM, khususnya penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28G Ayat 2); pengambilan alih hak milik secara sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28H Ayat 4); perbudakan (Pasal 28I Ayat 1); penuntasan atas hukum yang belaku surut (Pasal 28I Ayat 1); dan, diskriminasi atas dasar apapun (Pasal 28I Ayat 2). Perangkat perundangan sudah tersedia untuk menerapkan amanat konstitusi, seperti UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan didukung oleh konvensi-konvesnsi HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Perangkat institusional pun sudah ada dengan berdirinya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga independen yang punya kewenangan investigasi projustisia terhadap kasus-kasus yang diduga merupakan pelanggaran berat HAM.

Walaupun lembaga-lembaga negara di bidang hukum dan HAM berada di garis depan untuk pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran HAM masa lalu, bukan berarti bahwa tidak ada peran bagi pihak-pihak lain yang peduli terhadap integritas Indonesia sebagai negara hukum.

Para korban dan penyintas selama ini memang tidak berdiam diri menunggu haknya dipenuhi oleh Negara, khususnya hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum serta untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin oleh Konstitusi RI (Pasal 27 Ayat 1 dan 28D Ayat 1). Mereka terus mengingatkan para elit politik tentang hak-haknya dan tekun mengumpulkan, menyimpan dan memelihara, bersama para pendamping dan pegiat HAM, bahan-bahan yang bisa dijadikan bukti atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran berat. Sementara itu gerakan HAM terus menekankan pentingnya Negara Indonesia memenuhi kewajibannya sesuai hukum HAM internasional yang diyakini semata memperkokoh martabat Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia.

2.   PENGUNGKAPAN KEBENARAN DAN PENGAKUAN ATAS KEBENARAN TERSEBUT

Pengetahuan warga negara Indonesia tentang amsa lalu bangsanya sendiri penuh dengan kegelapan. Pengajaran sejarah masih mewarisi praktik-praktik lama yang mengedepankan satu versi sejarah bangsa yang diperlakukan sebagai kebenaran tunggal. Pihak-pihak yang mempunyai pengalaman berbeda telah lama dibungkam suaranya dan hingga kini tidak diakui kesaksiannya sebagai bagian dari sejarah bangsa.

Sementara itu, Konstitusi RI menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi dan membangun pengetahuan untuk diri, komunitas dan bangsanya, tentu termasuk tentang sejarah perjalanan negara-bangsa Indonesia.

Pada Pasal 28F dinyatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, mengembangkan, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Segala upaya baik untuk membangun rekonsiliasi nasional, jika tidak berdiri diatas pengetahuan tentang keebnaran yang telah terjadi, akan sangat rentan sebagai landasan bagi kehidupan bersama ke depan.Kesalapaham dan ketidaktahuan publik dapat terus menghantui hubungan antar warga serta antara warga dan negara sehingga keretakan-keretakan yang telah terjadi tidak akan tuntas diperbaiki. Sebagaimana telah ditegaskan oleh MPR RI pada tahun 2000, langkah pemerintah menuju rekonsiliasi nasional perlu “menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau” (TAP V/MPR/2000).

Masyarakat, khususnya para korban dan penyintas serta pegiat HAM ada di garis depan upaya untuk mencari, menyimpan, mengolah dan menyampaikan kebenaran tentang pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu. Pada gilirannya, hasil dokumentasi masyarakat sipil menjadi landasan awal bagi lembaga-lembaga HAM nasional untuk melaksanakan mandat dan tanggung jawabnya terkait pencarian fakta tentang pelanggaran-pelanggaran HAM dalam kerangka pertanggungjawaban negara.

Pengungkapan tentang pelanggaran-pelanggaran berat HAM yang pernah terjadi perlu mendapatkan pengakuan guna menegaskan kebenarannya.

Pengakuan yang dimaksud menuntut sebuah langkah politik yang berasal dari pimpinan pemerintahan dan negara, seperti Presiden, Menteri-menteri dan Kepala-kepala Daerah, serta dari tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh.

Pengakuan ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk dan cara tetapi membutuhkan wujud nyata yang dapat dijadikan rujukan bagi penyikapan tegas oleh negara dan masyarakat. Tonggak-tonggak penting terkait pengakuan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu bisa mencakup:

  • kebijakan tentang pengajaran sejarah Indonesia
  • pemberian akses pada arsip-arsip lembaga-lembaga negara terkait peristiwa-peristiwa pelanggaran berat HAM
  • penetapan hari-hari peringatan atau prasasti yang mengenang peristiwa-peristiwa tersebut guna memelihara ingatan kolektif warga tentang sejarah perjalanan bangsa.
3.   PEMULIHAN MARTABAT DAN PENGHIDUPAN KORBAN

Permintaan yang tidak pernah berhenti disuarakan oleh para korban pelanggaran berat HAM adalah: “Kembalikan nama baik kami !”. Tidak adanya pengakuan oleh negara atas terjadinya pelanggaran HAM dan atas adanya korban dari pelanggaran-pelanggaran tersebut telah melanggengkan stigma negatif terhadap para korban dalam persepsi masyarakat. Stigma ini seringkali berdampingan dengan tindakan-tindakan diskriminatif yang disasar pada para korban, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dari tingkat nasional hingga desa dan kelurahan. Bagi kebanyakan korban, stigma dan diskriminasi tersebut berujung pada proses pemiskinan dan pengucilan yang sistemik.

Transisi politik yang dimulai sejak tahun 1998 telah membuka peluang bagi penanganan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Tetapi, untuk menjamin agar Pemerintah Negara Indonesia dapat sungguh-sungguh melindungi segenap bangsa Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD Negara RI 1945, dibutuhkan langkah-langkah yang secara jelas dan sistematik mengantarkan Indonesia pada sebuah transformasi yang mendasar dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Transformasi yang menyeluruh ini pula yang dijanjikan oleh Pemerintah RI.

Sesuai Konstitusi RI, perubahan-perubahan kebijakan dan pembaruan segenap kelembagaan negaar harus bisa merealisasikan tujuan Indonesia berbangsa dan bernegara yaitu: memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

 

4.   Pendidikan dan dialog publik menuju rekonsiliasi

Pemerintah Indonesia telah menegaskan tekadnya untuk rencana mencari jalan menuju sebuah rekonsiliasi nasional tentang pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu. Apa yang dimaksudkan dengan rekonsiliasi yang bersifat nasional? Antara siapakah rekonsiliasi dilangsungkan? Sejak terjadinya pelanggaran-pelanggaran berat HAM masa lalu, keretakan-keretakan yang terus membekas dan menghantui kehidupan bebangsa dan bernegara terjadi anatar warga Indonesia dan sekaligus antara warga dan negara Indonesia. Proses rekonsiliasi seperti apa yang akan dapat secara berkelanjutan mengatasi keretakan-keretakan yang kompleks ini?

Proses rekonsiliasi mempunyai dimensi ritual yang berlangsung pada momen-momen khusus, tetapi sekaligus juga menuntut proses pendidkan dan dialog yang tak pernah berhenti. Cakupan nasional tidak sekedar berarti rekonsiliasi dengan huruf ‘R’ besar yang berjalan di tingkat nasional di Jakarta, tetapi juga rekonsiliasi dengan huruf ‘r’ kecil yang meluas ke segala penjuru negeri dari ujung barat hingga timur Nusantara yang dinikmati oleh warga biasa dalam keseharian  hidup bermasyarakat.

Sehubungan dengan ini maka rekonsiliasi yang bersifat mengakar dan berkelanjutan perlu berpijak di atas proses pendidikan dan dialog publik yang jujur dan terbuka tentang pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu. Sejalan dengan ini, Konstitusi RI menegaskan hak yang dimiliki setiap orang untuk “mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya” (Pasal 28C Ayat 1)

Generasi muda yang fasih dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang paling mutakhir, dan yang punya keunikan sendiri dalam mengembangkan bahasa dan cara kerjanya, menjadi bagian yang penting dan tak terpisahkan dari urgensi sebuah dialog publik tentang pelanggaran HAM masa lalu. Panjangnya proses penyelesaian yang berdampak transformatif pada seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara mensyaratkan adanya kepemimpinan dari anak muda Indonesia saat ini demi masa depan yang lebih baik.

Komunitas media, dari arus utama maupun yang bersifat alternatif, mempunyai peluang luar biasa untuk ikut berkontribusi pada proses pendidikan dan dialog publik yang dapat berujung pada sebuah rekonsiliasi yang mengakar dan berkelanjutan. Upaya-upaya memorialisasi, yang mengingat negara dan bangsa akan peristiwa-peristiwa yang telah melanggar nilai-nilai mulia bangsa dan bertentangan niat kemerdekaan bangsa Indonesia, adalah sarana yang dapat memelihara ketertautan masa lalu dengan masa depan Indonesia.

Ruang budaya yang sangat kaya dan dinamis merupaakn asset bangsa yang dapat membumikan proses dialog dan rekonsiliasi dengan segala keanekaragaman konteks lokal dan nasional di Indonesia yang multi-kultural ini.

 

5.   Pencegahan keberulangan melalui perubaahn kebijakan dan pembaruan kelembagaan  

Kalau pun hak-hak korban telah berhasil dipenuhi melalui jalur hukum, langkah politik dan kebijakan sosial -bagaimana memastikan agar pelanggaran yang mereka alami tidak akan terulang lagi di masa depan? Bagaimana memastikan bahwa upaya-upaya yang diambil pada hari ini mempunyai dampak yang transformatif bagi seluruh tatanan dan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang?

Penyelesaian yang sungguh-sungguh menyeluruh dan efektif perlu memberikan jaminan bahwa atas pelanggaran-pelanggaran berat HAM seperti apa yang pernah terjadi tidak akan terulang dan dialami kembali oleh anak cucu kita. Artinya, segala langkah di bidang hukum, politik, sosial dan budaya yang diambil hari ini untuk menyikapi kasus per kasus pelanggaran berat HAM perlu dilengkapi dengan upaya untuk menangani akar-akar masalahnya yang masih terus hidup dalam institusi-institusi dan kebijakan-kebijakan yang ada.

Dengan demikian, untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran berat HAM di masa yang akan datang, perlu terjadi perubahan terhadap kebijakan-kebijakan di berbagai sektor dan tatanan kelembagaan pada institusi-institusi negara yang memunculkan ketidakadilan dalam segala bentuknya. Segala sektor dan bidang kerja kenegaraan tercakup dalam kerangka dasar bagi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, khususnya sektor keamanan, lembaga-lembaga hukum, bidang-bidang pendidikan dan budaya.

Untuk memahami kebijakan dan kelembagaan mana yang perlu diubah dan diperbaharui, dibutuhkan analisis yang kritis dan mendalam dari beragam perspektif dan disiplin keilmian. Para akademisi, peneliti dan intelektual publik memainkan peran yang sangat penting untuk membantu para pembuat kebijakan dan para pemimpin lembaga-lembaga negara mengambil langkah-langkah perubahan perubahan dan pembaruan yang dibutuhkan.

Transisi politik yang dimulai sejak tahun 1998 telah membuka peluang bagi penanganan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Tetapi, untuk menjamin agar Pemerintah Negara Indonesia dapat sungguh-sungguh melindungi segenap bangsa Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD Negara RI 1945, dibtuhkan langkah-langkah yang secara jelas dan sistematik mengantarkan Indonesia pada sebuah transformasi yang mendasar dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Transformasi yang menyeluruh ini pula yang dijanjikan oleh Pemerintah RI.

Sesuai Konstitusi RI, perubahan-perubahan kebijakan dan pembaruan segenap kelembagaan negara harus bisa merealisasikan tujuan Indonesia berbangsa dan bernegara, yaitu: memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

 

6.   Partisipasi aktif oleh korban dan penyintas  

UUD Negara RI 1945 Pasal 28C Ayat 2 menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Hak ini berlaku tak terkecuali bagi para korban dan penyintas dari kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dan pemenuhannya merupakan kewajiban Negara dalam seluruh proses penyelesaian atas kasus-kasus pelanggaran berat HAM tersebut.

Partisipasi aktif oleh korban dan penyintas dalam seluruh proses penyelesaian yang berlangsung perlu dikelola melalui mekanisme partisipasi yang terbuka, tertata baik dan akuntabel. Partisipasi yang aktif mensyaratkan akses korban/penyintas atas informasi yang akurat dan tepat guna tentang seluruh aspek dan tahapan dalam upaya penyelesaian yang berjalan. Keterlibatan aktif korban/penyintas harus dijamin pada semua sektor dan tingkatan kepemerintahan dan dimulai sejak langkah persiapan hingga tahap pelaksanaan hingga evaluasi akhir. Indonesia dapat mengembangkan mekanisme yang memadai untuk konteksnya berdasarkan pembelajaran dan praktik-praktik baik yang telah berlangsung di manca negara dan di sejumlah lembaga internasional dengan kewenangan di bidang pelanggaran berat HAM.

Dalam konteks tertentu, dibutuhkan peran pendamping yang mendapatkan kepercayaan dari korban/penyintas dan yang punya kapasitas untuk bekerja secara tanggapo dan profesional. Pengalaman dan kepakaran yang dibutuhkan termasuk di bidang pembuatan kebijakan, pelaksanaan program, komunikasi publik, dan pendampingan psiko-sosial. Tanpa keterlibatan aktif para korban dan penyintas, maka segala niat baik Pemerintah untuk mencapai “penyelesaian yang berkeadilan” dapat memunculkan cedera baru pada korban/penyintas dan beresiko mengakibatkan proses reviktimisasi.

Kerangka dasar, yang terdiri dari enam pilar yang saling melengkapi, memberi rambu-rambu bagi “Jalan Indonesia” menuju penyelesaian atas pelanggaran HAM masa lalu. Sejalan dengan kerangka dasar ini, KKPK telah memberikan serangkaian rekomendasi khusus untuk memulihkan luka bangsa dan mencegah terulangnya kekerasan yang merupakan pelanggaran berat HAM (lihat lampiran).

satya-pilar

 

D. MELANGKAH MAJU

Jalan Indonesia menuju penyelesaian atas pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu sudah mulai dibangun secara perlahan tapi pasti sejak era reformasi dimulai dan bahkan sebelumnya dalam bayang-bayang rejim Orde Baru. Jalan rintisan yang tersedia saat ini dibangun melalui jejak langkah yang kecil-kecil , tidak selalu berkesinambungan dan penuh jatuh-bangun karena dilakukan tanpa dukungan yang pasti dan berkelanjutan dari Negara. Tidak heran lah jika jalan rintisan ini –yang digunakan oleh banyak pihak yang peduli dengan sejarah kekerasan di Indonesia- masih rentan sifatnya dan penuh rintangan. Kendati demikian, kerja panjang yang dilakukan oleh para korban dan penyintas, pendamping dan pegiat HAM, serta lembaga-lembaga HAM nasional telah membuahkan sejumlah hasil yang menjadi pijakan dasar bagi perjalanan selanjutnya. Berikut ini sedikit gambaran tentang pijakan-pijakan yang telah dihasilkan dari rintisan ‘Jalan Indonesia’.

Jalur Pengadilan

Beberapa kasus pelanggaran berat HAM telah dibawa ke pengadilan ad hoc HAM, yaitu kasus Timor Timur dan kasus Tanjung Priok, sejak tahun 2000, hanya dua tahun sejak proses reformasi dimulai. Melalui proses banding, kedua perkara ini berakhir dengan putusan bebas terhadap pelaku-pelaku yang tadinya dinyatakan bersalah. Di luar kedua kasus ini, telah berlangsung upaya-upaya pencarian fakta dan investigasi projustia yang dijalankan oleh kelembagaan formal bentukan negara yang berwenang, seperti Komnas HAM dan tim-tim ad hoc yang dibentuk oleh Presiden. Tijih perkara yang diselidiki oleh Komnas HAM menggunakan kewenangan projustisianya hingga kini masih belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung RI.

Pada tahun 2009, DPR RI membuat rekomendasi kepada Presiden RI agar membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk kasus penghilangan paksa yang terjadi pada tahun 1997-98. Presiden juga diminta untuk mengambil langkah-langkah khusus untuk menemukan mereka yang masih hilang serta memberi rehabilitasi kepada korban dan keluarganya. Hingga kini tidak ada satupun dari rekomendasi DPR ini yang telah dijalankan.

Sistem peradilan perdata juga telah menangani sejumlah perkara yang terkait peristiwa pelanggaran berat HAM masa lalu. Perkara-perkara ini umumnya berhubungan dengan gugatan terhadap kasus-kasus pengambil-alihan tanah dan aset secara sewenang-wenang. Beberapa gugatan menang di pengadilan tetapi hingga sekarang belum ada eksekusi putusan pengadilan. Pengadilan perdata juga pernah memenangkan gugatan korban untuk mendapatkan hak yang sama atas KTP seumur hidup bagi lansia.

Mekanisme uji materi di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi telah digunakan untuk menghapuskan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap korban pelanggaran HAM. Pada tahun 2003, aturan dalam UU Pemilu yang menutup peluang bagi bekas anggota organisasi terlarang untuk menjadi anggota DPR/DPRD ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai diskriminatif dan bertentangan dengan Konstitusi. Pada tahun 2012, Mahkamah Agung membatalkan Keppres No. 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G30S/PKI Golongan C, walaupun belum ada tindak lanjut dari Presiden untuk mencabut peraturan tersebut.

Pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi terhadap UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Walaupun permohonan uji materi hanya menyangkut beberapa pasal secara spesifik yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi, misalnya pasal tentang amnesti bagi pelaku, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat meluas dengan membatalkan seluruh Undang-undang ini.

Don't miss the stories follow YPKP 1965 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Romo Baskara T Wardaya

Tragedi 1965 dan Kemanusiaan Kita *

massa front pembela islam (fpi) dan front pancasila berunjuk rasa di depan gedung negara grahadi, surabaya, jawa timur, kamis (28/4). mereka menolak rekonsiliasi, rehabilitasi dan kompensasi terhadap pki serta menyerukan bahaya laten komunis.

Setara: Propaganda Kebangkitan Komunis Usik Rekonsiliasi ’65

Related posts
Your comment?
Leave a Reply