Pernyataan Pers | Rohingya dan Tragedi 65

Pernyataan Sikap YPKP 65 :

No.05092017

“bukan tuhan yang harus diberhalakan melainkan kemanusiaan yang mesti dipertuhankan” (anonim)

Apa yang terjadi di Rakhine dimana militer Myanmar memerangi etnis muslim Rohingya (yang ekses krisis ini juga diderita pemeluk agama lainnya) bukan lah sesuatu yang tiba-tiba saja terjadi. Kasus yang tengah menjadi sorotan dunia -sebagaimana disebut media- ini dapat pula disebut sebagai persekusi sistematis atau bahkan mengarah pada apa yang disebut sebagai genosida terhadap etnis Rohingya.

Kita semua mengutuk segala bentuk kekerasan sebagai cara, sekaligus juga tak bisa membiarkan keadilan dikesampingkan dimana nilai-nilai kemanusiaan dihancurkan. Para pengungsi Rohingya mengaku bahwa tentara Myanmar menyerang mereka, sementara pihak pemerintah menyalahkan ‘teroris Rohingya’ yang memicu kekerasan.

Persekusi sistematis –termasuk dengan dalih pembasmian teroris- tengah dilakukan militer rezim de facto Aung San Suu Kyi terhadap etnis Rohingya. Persekusi dengan penggunaan kekerasan bersenjata demikian mengingatkan apa yang juga terjadi di Indonesia, terutama pada rentang 1965-66 dan masa-masa setelahnya.

Dalam konteks Indonesia, persekusi terhadap etnis Rohingya ini –dengan dalih apapun- adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan semua orang memiliki kewajiban untuk memerangi kejahatan terhadap kemanusiaan itu, tak terkecuali para korban kejahatan HAM berat 1965-66 yang terjadi di Indonesia. Yang hingga hari ini mengalami kemandekan dalam upaya penuntasan secara berkeadilan.

Pembasmian manusia, apalagi dilakukan secara massal, bukan lah kepentingan agama; bukan pula kepentingan iman para pemeluknya. Dan dia –pembasmian manusia- itu lebih mencerminkan jahatnya kekuasaan fasisme yang harus dilawan dan diakhiri bersamaan dengan diakhirinya impunitas para pelakunya.

Sebagai sebuah institusi yang melakukan penelitian mendalam dan advokasi para korban kejahatan kemanusiaan 1965-66, Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-66 (YPKP 65), menyatakan hal-hal berikut:

1. Mendesak kepada pemerintah RI untuk mengambil peran aktif dalam menghentikan dan menyudahi pembasmian etnis (genosida) Rohingya di Myanmar, sebagaimana amanat konstitusi dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
2. Melakukan refleksi nasional yang menyeluruh terhadap fakta adanya kejahatan kemanusiaan pada rentang 1965-66 dan dan reproduksi kekerasan pada masa setelahnya yang masih menjadi beban sejarah masa lalu bangsa;
3. Menegakkan supremasi sipil, hukum dan hak asasi manusia tanpa campur-tangan militer terutama kelompok yang ditengarai sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan masa lalu beserta pendukungnya;
4. Menyelesaian secara tuntas, bermartabat dan berkeadilan bagi korban seluruh kejahatan HAM masa lalu di Indonesia.

Jakarta, 5 September 2017

Bedjo Untung

Ketua YPKP 65 YAYASAN PENELITIAN KORBAN PEMBUNUHAN 1965/1966
Indonesian Institute for The Study of 1965/1966 Massacre
SK Menkumham No.C-125.HT.01.02.TH 2007 Tanggal 19 Januari 2007
Berita Negara RI Tanggal  5 Juni 2007 No.45
Alamat: Jalan M.H.Thamrin Gang Mulia No. 21 Kp. Warung Mangga,
Panunggangan Kecamatan Pinang, Tangerang 15143, Banten,  Indonesia
Phone : (+62 -21) 53121770, Fax 021-53121770 | E-mail ypkp_1965@yahoo.com | website: http://www.ypkp1965.org