Membaca Tragedi ’65 Secara Berbeda

Baskara T. Wardaya, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Diskusi Publik “Pengungkapan Kebenaran Peristiwa 1965 untuk Keadilan Bagi Korban”

Universitas Indonesia | 9 Desember 2009

Dua Cara membaca Tragedi 1965:

1. Membaca Tragedi ’65 Secara Kronologis

Selama ini cara membaca yang biasa digunakan untuk memahami Tragedi ’65 adalah cara membaca kronologis.

Dibaca secara kronologis apa yang terjadi pada tahun 1965/66 biasanya melahirkan urutan narasi berikut:

1. Pada tanggal 1 Oktober 1965 PKI melakukan percobaan kudeta melalui operasi G30S tetapi gagal.
2. Mulai minggu ketiga bulan Oktober 1965 PKI dihukum dengan cara dihabisi anggota-anggotanya secara massal semaksimal mungkin, hingga ke tingkat desa.
3. Mulai akhir 1965 secara bertahap Presiden Soekarno yang pro-rakyat dan dan anti-modal asing itu dilengser dari kekuasaannya.
4. Mulai awal 1966 Jenderal Soeharto dan Orde Baru-nya yang anti-kiri dan pro-modal asing memegang kekuasaan tertinggi.
5. Sejak Orde Baru berkuasa politik Indonesia menjadi anti-kiri, pro-Barat, dan pro-modal asing.

2. Membaca Secara Terbalik

Namun demikian, tampaknya Tragedi ‘65 juga bisa dibaca secara berbeda, yakni secara non-kronologis, lebih khusus lagi secara “terbalik”. Misalnya:

1. Sudah sejak sebelum 1965 pihak Barat menginginkan bahwa Indonesia masuk ke kubunya dan menjadi anti-kiri serta bersifat pro-modal asing.
2. Supaya hal itu terwujud, pemimpin dan pemerintah Indonesia haruslah bersifat anti-kiri, dan pro-modal asing.
3. Supaya ada pemimpin dan pemerintahan yang demikian, Presiden Soekarno yang pro-rakyat, anti-Barat dan anti-modal asing harus dilengserkan.
4. Supaya Presiden Soekarno bisa dilengserkan, para pendukungnya (khususnya mereka yang berhaluan kiri dan menjadi anggota PKI) harus dihabisi semaksimal mungkin.
5. Supaya PKI bisa dihabisi, harus ada peristiwa tertentu yang membuat PKI bisa dipersalahkan.

Tampak bahwa dalam membaca Tragedi ‘65 secara terbalik ini apa yang dalam pembacaan secara kronologis menjadi poin terakhir (E) dalam pembacaan secara terbalik menjadi poin pertama (A). Dengan demikian, menurut cara pembacaan ini bukan karena ada A, B, C dan D maka ada E, melainkan sebaliknya: karena ada E-lah, maka D, C, B dan A terjadi.

Dengan kata lain, kehendak pihak asing untuk mendominasi Indonesia secara politis dan ekonomis-lah yang menjadi penyebab awal Tragedi ’65 dengan segala konsekuensinya.

Namun, partner-partner lokal, baik individual maupun institusional, membantu menghancurkan unsur-unsur yang dipandang sebagai penghalang bagi keinginan Barat di Indonesia.

Termasuk unsur-unsur penghalang: Presiden Sukarno dan kekuatan-kekuatan kiri atau kerakyatan yang mendukungnya.

Tentang mana yang lebih “benar” dari kedua cara membaca tersebut (secara kronologis atau cara membaca terbalik) tentu terpulang pada yang membaca, sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan masing-masing.

Dua Pemahaman yang Berbeda:

1. Dari Cara Membaca Secara Kronologis:
2. Sudah selayaknya bahwa istilah “G30S” disertai “/PKI”.
3. Sudah selayaknya PKI dihabisi secara massal karena memang bersalah.
4. Sudah selayaknya Pres. Soekarno dilengser karena tidak bisa atasi soal PKI.
5. Sudah selayaknya Jenderal Soeharto dan Orde Baru-nya ganti berkuasa karena berhasil menumpas PKI.
6. Sudah selayaknya Indonesia pro-Barat karena anti-komunis.
7. Sudah selayaknya para korban Tragedi ‘65 terus dicurigai dan ditekan, dsb.
8. Dari Cara Membaca Secara “terbalik”:
9.   Tragedi ‘65 tidak hanya ditentukan oleh faktor dalam negeri, melainkan juga oleh faktor-faktor asing. Tujuan: dominasi politis dan ekonomis.
10. Untuk bisa mendominasi, Barat berusaha menggulingkan  pemerintahan Presiden Soekarno yang pro-rakyat dan anti-modal asing. Ganti dengan pemerintahan baru yang mendukung agenda Barat.
11.   Bagi Barat, pembasmian anggota-anggota PKI adalah salah satu cara untuk menghilangkan dukungan bagi Presiden Soekarno, lepas dari apakah PKI itu secara yuridis bersalah atau tidak.

Mendukung Cara Membaca Terbalik

Sejak kegagalan PRRI/Permesta: AS mendorong terwujudnya pemerintahan Indonesia yang didominasi militer.

Dokumen dari National Security Estimate 30 Oktober 1963 mengakui bahwa menyingkirkan Soekarno tidak mudah, “kecuali tentu saja kalau sejumlah teman kita [maksudnya orang-orang di Indonesia sendiri] ingin menggulingkan dia.”

18 September 1964 CIA mengusulkan dilancarkannya suatu operasi rahasia yang tujuannya “building up strength among non-communist and anti-communist groups and organizations” serta “encouraging direct action against the PKI as a party.”

AS beayai dan didik teknokrat-teknokrat Indonesia yang diharapkan akan membuat ekonomi Indonesia “compatible” dengan politik ekonomi AS setelah Soekarno dilengserkan. Ingat “Mafia Berkeley”.

AS tidak tidak pernah mengecam pembantaian massal ’65. Sebaliknya, justru membantu pembantaian itu dengan memberikan daftar orang-orang yang harus dilenyapkan.

Inggris merasa terganggu oleh politik Konfrontasi melawan pembentukan Malaysia yang dilancarkan oleh Presiden Soekarno dan ingin supaya Soekarno cepat disingkirkan dari kekuasaan.

Salah satu tindakan pertama Orde Baru adalah menyusun undang-undang penanaman modal asing. Tujuan: berikan payung hukum bagi masuknya sebuah perusahaan pertambangan AS yang ingin mengeksploitasi tambang tembaga dan emas di Papua.

Tak lama kemudian makin banyak perusahaan asing yang masuk dan mengeksploitasi sumber-sumber daya alam Indonesia.

Konsekuensi Praktis

• Jika ternyata cara membaca terbalik ini dirasa lebih membantu dalam memahami Tragedi ‘65, maka beberapa hal perlu dipikirkan kembali. Misalnya:
• Tak cukup melihat Tragedi 1965 hanya dari perspektif dalam negeri. Perlu melihatnya dalam konteks dan dinamika politik internasional waktu itu.
• Dalam melihat Tragedi 1965 perhatian yang diberikan hendaknya bukan hanya melulu pada apa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965, melainkan juga pada apa yang berlangsung pada seluruh bulan Oktober, November dan Desember 1965 serta kelanjutannya, terutama menyangkut pembantaian dan pemenjaraan massal tanpa proses hukum yang berlaku.
• Yang menjadi korban dari Tragedi ’65 bukan hanya mereka yang waktu itu secara massal dibunuh dan dipenjarakan, melainkan seluruh bangsa Indonesia.

• Segala bentuk kesulitan yang muncul akibat politik represif Orde Baru, tidak hanya dialami oleh para korban Tragedi 65, melainkan sebagian besar rakyat Indonesia.
• Perlu diteruskannya upaya-upaya truth-telling, yakni penceritaan kembali atas apa yang terjadi berikut bagaimana dan mengapa-nya.
• Tragedi ’65 perlu dilihat dan dibahas dari sebanyak mungkin aspek sehingga pemahaman mengenai tragedi tersebut makin memadai. Hal ini penting dalam rangka rekonsiliasi.
• Dalam rangka rekonsiliasi itu baik para korban dan pelaku langsung maupun masyarakat pada umumnya perlu bekerjasama untuk mewujudkan dan mengembangkannya.

• Usaha untuk melakukan rekonsiliasi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat akar rumput, merupakan suatu keharusan jika bangsa ini berniat jujur pada diri sendiri dan siap melangkah ke masa depan dengan lebih sehat.