Kamisan Surabaya: Tahun Baru, Tak Perlu Ada Pelanggaran HAM Baru

Semua berkesinambungan dengan UUD 1945 dan nilai majemuk Pancasila 1 Juni Soekarno. Namun dalam tata pelaksanaanya masih ada suara yang terbungkam. Kasus Agraria, Banyuwangi Tumpang Pitu, Trenggalek, Majalengka Sukamulya, Kulonprogo Jogja, Kendeng. Orang hilang 1998 baik mas Herman, Bimo, Suyat dan Thukul. Atau mereka yang haknya hilang, dikebiri oleh ORBA yang communist-phobia. Yakinlah mereka hanya orang tua yang ingin hidup damai, partai komunis sudah mati dan tak akan mungkin bangkit lagi; Slow and calm down.

Sektor buruh dan rakyat, yang semakin hari semakin tercekik. Petani yang semakin merana. Nelayan yang selalu dibuat gemas karena hidup semakin susah. Sementara yang berkuasa, masih bisa pesta pora makan enak dan bersorak sorai dalam derita rakyat. Pendidikan semakin mahal, kesehatan semakin mahal, semakin mencekik rakyat. Para inovator yang dikebiri ilmunya, yang disia-siakan hingga harus “berkelana”. Para mahasiswa yang tak dapat kerja, miskin karya dan tak berani bersuara. Hingga masyarakat desa yang semakin jauh dari alamnya, budayanya dan tanahnya. Bahkan sepakbola yang hanya diakuisi oleh segerombolan “pencoleng” dan tentunya rakyat lagi yang jadi korban.

Begitu luasnya interpretasi HAM, namun itulah hak asasi manusia yang sudah digariskan dalam suatu sosio demokrasi kerakyatan, dimana permusyawaratan sebagai landasan dari politik kerakyatan. Demokrasi kerakyatan, merupakan wujud dari upaya penegakan HAM kita sendiri.

“Buat apa kita berpolitik, jika perut masih lapar”
“Namun akan selamanya lapar, jika tak ada yang mengubahnya”.

Kamis, 5 Januari 2017
17.00 WIB
Taman Apsari, Surabaya