Tragedi 1965 dan Transformasi Sejarahnya

Catatan Diskusi Terbatas Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta

YOGYA – Kajian Budaya dan Media Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (9/8) menggelar diskusi terbatas di Ruang Sidang A Sekolah Pascasarjana UGM. Soe Tjen Marching yang menjadi pembicara tunggal pada diskusi itu, tampil memukau dan cukup menyedot perhatian kalangan civitas akademis kampus lain dan UGM sendiri, juga antusiasme peserta termasuk penyintas yang memenuhi ruang sidang di lantai 5 kampus setempat.

Tak kurang sejarawan Baskara T Wardaya juga datang sebagai peserta diskusi. Dalam kesempatan itu Romo Baskoro menyampaikan apresiasi tingginya atas digelarnya diskusi seputar tragedi 1965 dan sesudahnya.

“Saya berharap acara seperti ini diperluas, sebagai salah satu bentuk penularan dan upaya transformasi sejarah kepada generasi muda”, pintanya. Transformasi sejarah yang sejujurnya dan tak melulu dari versi Orde Baru seperti ini, pada gilirannya akan menjadi momentum terbaik bagi upaya lanjut pelurusan sejarah kelam bangsa ini.

Arti Penting Putusan Final IPT’65

Putusan final International People’s Tribunal 1965 (IPT’65) yang telah dibacakan langsung oleh hakim ketua Zac Jacoob (20/7) dari Den Haag dan disiarkan langsung ke 5 negara, membawa pengaruh besar dalam upaya penuntasan Tragedi 65. Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan secara sistematis pada awal berdirinya rezim Orde Baru dan melahirkan impunitas militer yang tak kunjung tersudahi hingga hari ini.

Arti penting putusan final (Finally Verdict) sidang IPT’65 setidaknya telah membuktikan secara hukum bahwa memang telah terjadi kejahatan HAM berat di Indonesia. Dan bahkan dalam putusan itu disebut sebagai kejahatan genosida yang berlangsung dalam rentang 1965-66 di Indonesia.

Meskipun di satu sisi, terhadap putusan Pengadilan Rakyat Internasional ini, banyak pejabat negara tak mengakui dan secara tegas menolak mentah-mentah seluruh hasilnya. Tak urung, kebenaran telah berbicara pada akhirnya. Bahwa kebenaran sejarah seperti tercermin dalam putusan IPT’65 ini bakal diingkari pun, tak berarti kebohongan bakal terus bisa dipertahankan rejim OrBa dan penerusnya.

Bahaya Orba, Dampak dan Impunitas yang Dipelihara

Kendati rejim Soeharto telah jatuh sejak 18 tahun lalu, kekuatan sisa pendukungnya masih bertahan hingga sekarang. Mereka bekerja untuk terus memunculkan ketakutan-ketakutan di kalangan korban yang mengalami trauma mendalam. Bagi Soe Tjen yang juga berasal dari keluarga korban, ketakutan itu justru menjadi hal yang jauh lebih berbahaya.

“Ketakutan untuk mengungkap kebenaran sejarah justru akan semakin melanggengkan kekuasaan Orba yang telah mengakar di negeri ini”, demikian Soe Tjen Marching.

Dampak tragedi 1965 memang menyisakan trauma sangat mendalam, terutama di kalangan korban. Dan oleh kalangan tertentu, peristiwa 65 ini dianggap hanya sekedar masa lalu yang tak perlu diungkit lagi. Mamun di dalam tragedi yang dikategorikan sebagai kejahatan genosida ini, menyimpan manipulasi sejarah dan membawa dampaknya hingga kini.  Soe Tjen mengungkap sedikitnya ada 3 dampak peristiwa 1965 yang masih bisa dirasakan hingga hari ini.

Pertama, realitas bahwa Papua yang tertindas sejak masuknya Freeport adalah salah satunya. Masuknya Freeport sangat berkaitan dengan konteks kesejarahan Tragedi 1965. Soekarno tidak pernah mengizinkan perusahaan asing untuk mengeksploitasi kekayaan alam di Papua, menjadi target untuk disingkirkan Amerika. Keterlibatan Amerika melalui CIA dalam skenario penggulingan kekuasaan Soekarno, hari ini mulai terkuak.

Sedangkan naiknya Soeharto melalui apa yang disebut sebagai kudeta merangkak menjadi pintu masuk yang memuluskan Freeport untuk menjarah emas dari masyarakat adat penduduk asli Papua. Sekarang saat masyarakat Papua menuntut untuk merdeka atas penindasan, negara dengan watak Orbanya justru melakukan represi dengan kekuatan kepolisian, militer dan paramiliter.

Kedua,  masih kuatnya dominasi militer termasuk dalam berbisnis. Bisnis militer memang telah tumbuh sejak masa Soekarno, namun skalanya masih kecil seperti berbisnis beras. Pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto semakin menguatkan bisnis militer di semua sektor. Rupanya bisnis militer ini masih bisa kita temukan hingga kini. 

Ketiga, Soe Tjen menyebut bahwa kebakaran hutan di Kalimantan pada 2015 pun berkaitan dengan dampak peristiwa 1965, yang salah satunya melahirkan impunitas tentara. Nah, kebakaran hutan disebabkan oleh kejahatan illegal logging yang dibacking militer.

Oleh karenanya, peristiwa 1965 yang membawa dampak besar harus segera diselesaikan dari akarnya, yaitu dengan mengungkap kebenaran sejarah dan negara harus melakukan rekonsiliasi nasional. Jika negara terus mengabaikan persoalan ini, maka berarti negara tetap melanggengkan impunitas yang telah bercokol sejak puluhan tahun lalu.