Kisah Tapol | Kemana Kami Mencari Keadilan..?

1416 Viewed Redaksi 0 respond
Basuki Kartowardoyo, tengah memaparkan pengalamannya di Kantor Komnas HAM (17/4/16) Jakarta. [Foto: Humas YPKP’65]
Basuki Kartowardoyo, tengah memaparkan pengalamannya di Kantor Komnas HAM (17/4/16) Jakarta. [Foto: Humas YPKP’65]

Oleh: Basuki Kartowardoyo

Puji syukur alhamdulillah saya sampaikan kepada Tuhan atas karuniaNya yang tak terhingga, sehingga saat ini saya masih dapat menuliskan pengalaman saya selama di dalam penjara sebagai tahanan politik ’65, pada masa kekuasaan Orde Baru Soeharto…

Nama saya Basuki Kartowardoyo. Lahir di Kebumen, 4 Januari 1939, tinggal di Desa Klegen Wonosari, Klirong, Kebumen, Jawa Tengah. Dulunya saya adalah Guru Seni Rupa Sekolah Rakyat (SD).

Saya menulis pengalaman ini bukan untuk menyombongkan diri tetapi untuk memberikan gambaran khususnya pada generasi muda tentang lakon pengalaman hidup, betapa kejamnya ”Pemerintahan Orde Baru Soeharto” itu…

Ketika itu, saya tamat SMP Taman Dewasa (Taman Siswa) pada tahun 1957 dan melanjutkan ke Sekolah Guru Atas Perguruan Islam Republik Indonesia (SPG PIRI) di Yogyakarta. Setelah tamat tahun 1960, kemudian migrasi ke Jakarta dan menjadi guru SR (Sekolah Rakyat) Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

SR Tegal Parang ketika itu bukan lah sekolah yang mewah karena masih menumpang di rumah Bung Agung dengan jumlah guru yang hanya 3 orang dan pendidikan yang dapat dienyam hanya sampai kelas 5 SD saja. Saya ingat betul gaji saya  waktu itu hanya Rp 632,- (Enam ratus tiga puluh dua rupiah).

Dua tahun setelahnya, tahun 1962. Ketika di Jakarta berlangsung kegiatan Asian Games dan Genefo yang dicanangkan oleh Bung Karno, Sang “Pemimpin Besar Revolusi Indonesia”. Saya menerima surat panggilan tugas dari PDK Semarang yang menyatakan saya harus mengajar di SR Desa Gantang, Sawangan, Magelang, Jawa Tengah. Dengan segala perhitungan, terutama pertimbangan ekonomi; saya memutuskan untuk mengajar di Magelang. Dan baru lah pada tahun 1965 saya kembali ke Kebumen.

Pada tanggal 30 Agustus 1965, saya menikah dengan perempuan Sumarti, istri tercinta saya hingga kini. Kala itu, saat pernikahan kami baru berjalan 2 bulan, terjadilah peristiwa yang menggemparkan dunia. Yakni pembunuhan jendral-jendral di Jakarta pada 30 September 1965 (1 Oktober 1965_Red). Pada awalnya keadaan di daerah Kebumen aman tentram saja, dan tidak terjadi apa apa. Namun setelah itu, setelah tentara berbaju loreng berbaret merah datang ke Kebumen menangkap  orang-orang PKI, yang diisukan katanya PKI berontak, dan katanya Gerwani membunuh jendral-jendral itu, Maka sejak saat itulah kisah kelam saya berawal…

Saya sendiri sebetulnya bukan anggota PKI. Tetapi memang saya berkecimpung dalam dunia kebudayaan sebagai guru, dimana saya harus memiliki toleransi kepada Pemerintah dan berpolitik sesuai Kebijakan Nasional yang berlaku.  Salah satu hobi saya ketika itu adalah bermain peran dalam kesenian Wayang Orang atau Ketoprak; pilihan seni tradisi yang paling populer masa itu. Baik di LKN (Lembaga Kebudayaan Nasioanal) dari Partai Nasional Indonesia (PNI), maupun di LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat) dari PKI. Karena saya sering main Ketoprak di LEKRA maka saya dianggap sebagai PKI dan pada tanggal 3 November 1965; saya mulai ditahan. Maka jadi lah status saya sebagai Tapol 65.  

Peristiwanya ketika itu, waktu menunjukkan sekira pukul 14.00 WIB. Datang lah seorang pamong desa, yang bernama Bp Madnasir (seorang Kebayan_perangkat desa-Red). Saya menemui pamong desa yang datang ini. Dia mengatakan bahwa kedatangannya disuruh Pak Lurah (Kepala Desa) untuk meminta saya datang ke Kantor Desa.

“Ada apa pak Bayan?” tanya saya.

“Tidak tahu pak. Dan harus sekarang..”, katanya.

Saya lantas berkemas, berpakaian pantas dan bergegas pergi ke Kantor Desa yang tak lain adalah rumah pribadi Kepala Desa. Sesampainya di sana, sudah ada beberapa orang antara lain:

Toyib Dwidjosusanto, Guru SR Tambakprogaten, Klirong, Kebumen;

Mangin Mangunprayitno, Guru SR Klirong, Kebumen.

Setelah kami bertiga didata oleh Pak Polisi yang berada di Kantor Desa Klegenwonosari, kami suruh pergi ke kantor Kecamatan Klirong. Ternyata di sana sudah banyak pula orang yang dikumpulkan. Diantaranya ada petani, pedagang, pegawai negeri sipil; dan lainnya. Mereka dari BTI, Lekra, dan dari Gerwani juga ada.

Sekira jam 16.00 wib, sore itu kami dibawa ke Kantor Polisi Kebumen. Di Polres ini, kami yang berjumlah sekitar 20 orang dimasukkan ke dalam kamar berukuran 3 x 4m2. Selama dua malam kami hanya diberikan nasi bungkus dan teh anyep (tanpa gula).

Pada malam ketiga kami dikeluarkan dari tahanan, disuruh naik truk tanpa diberi tahu akan dibawa kemana. Karenanya, kami merasa sangat cemas dan berharap agar Tuhan senantiasa melindungi kami dari maut. Karena saat itu yang terlintas dalam pikiran kami bahwa kami akan dibunuh.

Alhamdulillah kami tidak dibunuh, tapi pindah dimasukkan ke LP (Lembaga Pemasyarakatan) alias penjara. Selama 4 hari berturut-turut kami tidak mandi, tidak ganti pakaian karena pada waktu disuruh berkumpul kami tidak diberitahu untuk membawa apapun. Tak terpikir untuk membawa pakaian pengganti, selain yang dikenakan saja. Beruntung, setelah sekitar satu minggu tinggal di penjara, kami pada umumnya mendapat kiriman dari keluarga. Mungkin keluarga selalu mencari berita tentang keberadaan ayahnya, suaminya, maupun anggota keluarga lainnya.

Selama di dalam penjara, kami diberi makan yang sama dengan para narapidana kriminal. Rangsum kami satu hari tiga kali yaitu pagi, siang dan sore. Tetapi itu semua hanya berlangsung selama dua bulan saja. Sesudahnya memasuki bulan ketiga makan kami diganti dengan oyek (jagung/gogik). Ada teman kami yang iseng menghitung. Ternyata makan kami hanya 40 butir biji jagung, ini pun tergolong banyak karena ada yang kurang dari itu. Barangkali karena pemerintah tidak mampu memberi makanan kepada tahanan politik yang jumlahnya ribuan orang di dalam penjara. Untuk bertahan hidup, kami dikirim besuk oleh keluarga makanan 3 kali dalam seminggu, yaitu hari Selasa, Jum’at dan Minggu.

Selain itu, suasana di dalam sel yang sempit membuat kami tidak bisa tidur secara bersamaan. Bagaimana tidak, ruangan seluas sekitar 12m2 dihuni oleh begitu banyak orang, sehingga kami siasati dengan tidur bergantian. Dapat digambarkan apabila kami tidur bersamaan maka akan seperti jemuran ikan asin yang dipanggang berhimpitan di terik matahari, karena suasana dalam kamar itu pengap dan panas.

Saudara-saudaraku, terutama generasi muda penerus bangsa…

Ada suatu hal yang mengejutkan saya, yaitu pada tanggal 1 Maret 1966 kami yang  khususnya para guru menerima surat pemecatan dari Dinas PDK Kebumen. Padahal kami pada umumnya sama sekali belum pernah diperiksa oleh siapapun, baik di kepolisian, militer, maupun Kejaksaan yang waktu itu terkenal dengan nama “tim screening”.

Jadi kami semua Pegawai Negeri Sipil yang ditahan, dipecat tidak melalui jalur hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini saya kira adalah suatu perencanaan yang sistematis untuk menggulingkan Bung Karno melalui bawah, dengan “menghabisi” para pendukungnya.

Buktinya setelah orang-orang kiri dipenjarakan, terutama paska PKI dibubarkan, kemudian para Menteri dalam Kabinet “Gotong Royong” bentukan Bung Karno, semua ditahan pula. Dijebloskan ke penjara, disertai pemecatan tanpa melalui putusan pengadilan. Orang-orang MPR yang pro Bung Karno juga diganti dengan orang-orang Soeharto. Bahkan para menterinya pun orang-orang kepercayaan Soeharto, terutama dari Angkatan Darat. Saya jadi ingat, memang Bung Karno pernah menyatakan: “Membunuh saya itu mudah, jauhkan saya dari Rakyat”.

Dari ucapan beliau, bisa kita bayangkan betapa cintanya Bung Karno kepada rakyatnya.

Saudara saudara sebangsa dan setanah air, terutama generasi penerus bangsa..

Marilah kita kembali ke dalam penjara. Setelah hampir satu tahun di dalam penjara (1966), kami baru mulai dipanggil ke Kejaksaan untuk diperiksa. Ditanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pembunuhan para jendral di Jakarta. Hal ini otomatis kami tidak tahu menahu tentang pembunuhan itu. Karena kami saat itu umumnya berada di rumah masing masing. Yang lebih mengherankan lagi kawan-kawan kami banyak yang diinterogasi, disertai aniaya sampai babak belur; karena tidak mengakui apa yang mereka -tim screening- tuduhkan.

Padahal tuduhan mereka banyak yang tidak masuk akal, seperti dituduh akan membunuh Kepada Desa, mau membunuh Bupati, yang dimana semuanya tuduhan itu amat tak masuk akal.

Setelah kami di dalam penjara selama kurang lebih satu setengah tahun, kami dipindahkan ke Gedung Gembira (Gedung Bioskop di Kebumen_Red) sebagai kamp tahanan politik yang dihuni Tapol ribuan orang jumlahnya. Dalam gedung itu kami tetap tidak diberi makan. Jadi kami bertahan hidup bergantung pada kiriman dari keluarga. Selain itu, kadang-kadang kami disuruh bekerja bakti untuk mencukupi kebutuhan para tentara. Seperti misalnya disuruh membangun rumah pribadi oknum tentara Kodim ataupun anggota Koramil.

Memang orang-orang yang dipekerjakan itu diberikan makan namun tidak diberikan upah kerja sebagaimana layaknya. Bahkan ada yang dijadikan pembantu rumah tangga para tentara. Di dalam kamp Gedung Gembira, banyak juga orang-orang yang tidak pernah menerima kiriman apapun dari keluarganya. Tapi alhamdulillah kami selalu saling dibantu karena kekompakan kawan-kawan sesama Tapol lainnya. Selama dalam Gedung Gembira kami tidak pernah diperiksa lagi, sampai kami dibubarkan dan dibebaskan dari penahanan sementara…

Perlu diketahui bahwa tempat tahanan bukan hanya di penjara dan di Gedung Gembira saja. Tetapi ada yang di Gombong, Kantor CPM dan di Buayan; di tempat pembakaran kapur.

Pada tanggal 12 Januari 1970, kami mulai dibagi menurut kewedanan masing masing.

Sesampainya di rumah kami masih harus lapor Koramil. Oleh Koramil kami disuruh apel tiap hari dan langsung kerja bakti menurut kebutuhan Koramil setempat. Kadang pihak Kecamatan pun minta tenaga untuk keperluan apa saja. Demikan berlangsung sampai satu tahun lebih…

Dalam kependudukan kami diberikan KTP yang berkode “ET” (Eks Tapol). Inilah salah satu cara Orde Baru mengucilkan kami selamanya. Hingga tahun 1998 Soeharto turun dari kursi Presiden digantikan BJ Habibie. Dalam Pemerintahan Habibie. terjadi gejolak politik dimana Timor Timur lepas dari NKRI. Pada tahun mana diselenggarakan pula Pemilihan Umum. Hasil Pemilu dimenangkan oleh PDI Perjuangan, dalam hal ini seharusnyalah Megawati Sokarnoputri yang menjadi Presiden, tetapi karena ada penjegalan politik yang mengatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam. Akhirnya Gus Dur (Abdulrahman Wahid_Red) yang diangkat menjadi Presiden dan Bu Mega menjadi wakilnya.

Dalam Pemerintahan Gus Dur, banyak sekali kemajuan dan perubahan penting. Yang pada masa rejim Soeharto dilarang, oleh Gus Dur dicabut dan diperbolehkan. Semua mulai berjalan baik, siapa saja boleh menyampaikan pendapat. Malahan saya pernah mendengar bahwa Gus Dur pernah “meminta maaf kepada korban 65”. Hal ini benar apa tidak saya tidak tahu, apabila tidak benar saya minya maaf setulus-tulusnya. Yang jelas pada Pemerintahan Gus Dur banyak sekali perubahan terjadi, demokrasi berjalan baik sesuai dengan kaidah demokrasi itu sendiri.

Saudara sebangsa dan setanah air…

Marilah kita simak bersama. Presiden Gus Dur yang baik menurut saya dan juga demokratis saja masih ada yang tidak senang, dianggap lah Gus Dur itu condong ke kiri; dan opini negatif lainnya. Hal itu yang membuat Gus Dur diturunkan dari kursi Presiden pada akhirnya dan diganti wakilnya yaitu Megawati Soekarnoputri. Itulah dinamika politik yang terjadi di Indonesia.

Kita kembali pada nasib Eks Tapol 65 yang umumnya sudah dibebaskan pada tahun 1970.

Kami terutama Eks Guru dan Penjaga SD di Kabupaten Kebumen mulai berani menghadap ke Pemerintah Daerah setempat. Baik ke Dinas PDK, Sospol, DPRD dan bahkan ke Bupati. Karena banyak Eks Guru yang menghadap masa itu, PDK merasa bingung dan karenanya Dinas PDK menyarankan untuk dibentuk Koordinator Eks Guru Penjaga SD se Kebumen.

Akhirnya terbentuklah Koordinator Eks Guru dan Penjaga SD Se Kabupaten Kebumen pada 18 Mei 2006 dengan berbadan hukum dan mempunyai AD-ART sebagai kelengkapan legalitasnya.

Adapun susunan pengurusnya sebagai berikut:

Penasehat       : Marmo Siswoyo, SH

Ketua               : H. Musimin

Sekretaris        : Sakimin

Bendahara      : Basuki Kartowardoyo

Pembantu       : Setiap wilayah Kecamatan ada Korwilnya

Setelah terbentuk Koordinator, Pengurus menghadap Dinas PDK Kabupaten Kebumen guna  memohon rehabilitasi. Tetapi oleh PDK disuruh menghadap ke Sospol. Oleh Kasospol disuruh menghadap Bupati. Lalu oleh Bupati disuruh menghadap DPRD. Begitulah selalu dibuang kesana-kemari dan tidak ada yang menunjukkan tanggung jawab kelembagaannya.

Akhirnya Pengurus menghadap Gubernur Jawa Tengah. Lagi-lagi di Provinsi juga sama. Dibuang ke DPR, ke Sospol, dan ke PDK. Karena dalam tingkat Provinsi tidak ada penyelesaian, Koordinator langsung menghadap ke Sekjen Depdiknas RI dan BKN  Pusat di Jakarta. Singkat kata oleh Dirjen / Sekjen Depdiknas, kami sebanyak 298 orang dimintai surat asli Pepekuper (Pembantu Pelaksana Kuasa Perang_Red). Padahal kami pada waktu dibebaskan dari penahanan sementara tidak diberi surat klasifikasi tersebut. Kami hanya diberi Surat Pembebasan. Itulah liku-liku perjuangan kami, selalu mendapatkan rintangan dari penguasa Orba dan kelanjutannya.

Akhirnya atas advis Bp Marmo Siswoyo SH, Koordinator mulai mencari keadilan melalui gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara_Red). Hal ini atas bimbingan dan selalu didampingi Bp Marmo Siswoyo SH. Dengan diwakili Sdr Sakimin Edi Prayitno, dkk; kami menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN melawan Sekjen Depdiknas RI.

Hasilnya menyatakan bahwa kami para Eks Guru dan Penjaga SD sebanyak 188 orang memenangi jalur peradilan ini, dan dinyatakan tidak bersalah serta harus direhabilitasi dan dipulihkan harkat serta martabatnya. Dengan keputusan ini, Sekjen Mendiknas menempuh mekanisme banding. Upaya hukum PTTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara _Red) ini tak merubah putusan PTUN. Bahkan hingga upaya lanjut ke MA (Mahkamah Agung_Red) pun, Kasasi Sekjen Depdiknas ditolak dengan terbitnya putusan No 69 K/TUN/2008.

Ada hal yang disayangkan, Putusan MA tidak diimplementasikan sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Padahal Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Di manakah letak keadilan yang harus ditegakkan itu? Di manakah posisi hukum sebagai panglimanya?

Kenyataannya, kami sebanyak 188 orang yang mewakili dari 298 orang sepenanggungan, nasibnya masih terkatung-katung sampai hari ini.

Kemana kami mengadu,

Kepada siapa kami meminta keadilan

Karena Mahkamah Agung tidak jua mau mengerti… 

Meskipun demikian, kami Koordinator Eks Guru dan Penjaga SD se Kabupaten Kebumen tidak akan berputus asa. Pada tanggal 15 September 2016, kami telah mengirimkan surat pada Sekneg (Sekretariat Negara_Red) untuk diperkenankan menghadap Presiden. Tapi sampai detik ini belum juga ada jawaban pasti.

Begitu lah, dan saya tetap melanjutkan merajut sisa-sisa hidup saya bersama dengan keluarga saya tercinta, bersama 7 orang anak , 7 orang menantu dan 14 cucu. Walau pun hingga saat ini anak-anak saya masih harus ikut merasakan kepahitan serupa dengan yang saya alami; dimana ketika mereka membuat SKKB selalu dipersulit oleh pihak kepolisian. Akan tetapi sejauh ini, kami tetap berusaha kuat dan tetap berjuang bersama korban lainnya. Semoga Tuhan bersama yang benar. Amin… (bsk)

*Kebumen, Desember 2016

Don't miss the stories follow YPKP 1965 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
DISKUSI HAM: Diskusi 2 Film Dokumenter "Masean's Messages" dan "Luka Di Tanah Merah" digelar (12/12) di markas CLC Purbalingga (Jateng) dalam rangka memperingati Hari HAM Internasional [Foto: Braling]

Jalan Sinema Dalam Kampanye Perjuangan HAM Indonesia

DILANTIK: Pelantikan Pengurus YPKP 65 Cabang Cilacap (24/12) ditandai dengan penyerahan SK Pengukuhan oleh Ketua YPKP 65 Pusat kepada 7 orang pengurus setempat [Foto: Humas YPKP'65]

YPKP 65 Cabang Cilacap Dikukuhkan

Related posts
Your comment?
Leave a Reply