Ancaman Persekusi di Temu Korban 65 Surabaya

Jam 09.50 wib Sabtu (22/6) pagi itu pintu pagar rumah perpustakaan Medayu Agung di kawasan Rungkut digoyang orang tak dikenal. Ada 5 orang berjajar di balik pagar, masih ada juga beberapa lainnya bergerombol di seberang jalan terhalang pos jaga perumahan Medayu Dian Regency. Tak lama kemudian diketahui 2 diantara yang mendatangi tempat itu menyebut dirinya jurnalis dari IDN Times dan CNN Surabaya. Sedang lainnya adalah  aparat intel Surabaya.

Di dalam rumah pustaka, ada beberapa orang tengah bertemu dan bincang ringan sejak 1 jam sebelumnya. Ini memang pertemuan tertutup YPKP 65 dengan Soe Tjen Marching dan Oei Hiem Hwie pemilik rumah perpustakaan Medayu Agung yang sekaligus ruang tamunya digunakan untuk pertemuan. Ada Ketua YPKP 65 Pusat, Bedjo Untung bersama staf organisasi Sudarno serta Bagian Humas & Media di sana.

Saat itu Sudarno tengah menjelaskan panjang lebar perihal tata prosedur mengakses layanan medis dan psikososial yang difasilitasi negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Layanan medis-psikososial ini diberikan bagi para korban pelanggaran HAM berat, yang untuk wilayah Surabaya masih sedikit yang memanfaatkannya.

Pemaparan Sudarno sempat terganggu saat beberapa aparat intel memasuki teras rumah pustaka, namun tetap dilanjutkan kembali setelah fasilitator pertemuan mempersilahkan aparat agar mengikuti saja pembicaraan di ruang tamu.

 

Bertemu Soe Tjen Marching

Beberapa hari lalu yakni pada Jumat (14/6) duta besar Britania, Moazzam Malik bertamu dan menemui keluarga Soe Tjen Marching di Surabaya. Kehadiran Moazzam diterima ibundanya didampingi Soe Tjen yang aktif membicarakan berbagai hal, mulai dari situasi terkini Indonesia hingga prospek penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Pada konteks HAM Indonesia ini, sebagaimana diurai Bedjo Untung di depan awak media dan aparat intel, YPKP 65 memang berkepentingan untuk mengetahui progres tingkat domestik maupun pandangan internasional hari ini terhadap kasus yang tergolong genosida Indonesia tahun 1965-66.

“Apa yang dibicarakan Soe Tjen dan ibundanya dengan Dubes Inggris di rumahnya itu penting”, Bedjo menilai. “Tapi juga penting melihat progres rencana membicarakan kasus 65 di agenda pertemuan komisi hukum PBB; bagaimana kelanjutannya..”, sambungnya.

Menurut Soe Tjen Marching terkait rencana agenda komisi PBB itu, karena agenda dan kasusnya banyak, mereka lebih mengutamakan kasus yang sedang terjadi dan masih ada sekarang; karena itu yang bisa ditangani langsung sama mereka. Seperti di Afganistan kan lagi ramai (konflik_Red) antara kalangan konservatif dan islam radikal.

“Jadi soal kasus 65 masih waiting-list gitu lho..”, ungkap Soe Tjen. Kasus (kejahatan_Red) HAM masa lalu bisa ditangani kapan-kapan, yang urgent ini yang sekarang dulu; begitu mereka menilainya.

Namun Soe Tjen berpandangan bahwa terhadap PBB ini penting untuk terus mengingatkan. Juga kampanye HAM di kalangan komunitas internasional, sebagaimana dilakukan Ketua YPKP 65 dalam lawatannya ke Amerika Serikat dan Korea Selatan belum lama ini. Itu sebabnya penting bagi para korban dan internal pegiat HAM Indonesia untuk consolidated dan tidak bertengkar di kalangan sendiri.

 

Soal Ancaman Persekusi

Menurut aparat intel yang mendatangi lokasi pertemuan beberapa korban tragedi 65 di Surabaya, aparat menilai pertemuan ini diasumsikan sebagai hal yang masih sensitif di mata publik.

Selain yang masuk rumah pustaka, rombongan aparat berpakaian preman ini bergerombol di luar yang mengesankan ada insiden tertentu di lokasi itu.

“Ada ormas yang sedang menggalang massa dan siap mendatangi acara ini”, kata fasilitator pertemuan Cahyo “Yoyok” Trisula menirukan ucapan aparat kepadanya. Tanpa bermaksud merendahkan, Yoyok juga pernah menerima “warning” serupa jauh sebelumnya saat beberapa korban Tragedi 65 mengadakan pertemuan di rumahnya.

Sedangkan terhadap frasa “sensitif di mata publik“ ini, saat dimintai pendapatnya, Handoko justru balik mempertanyakan publik yang mana. Pertanyaan Ketua YPKP 65 Surabaya yang pernah dijadikan tapol oleh rezim orde baru dan dibuang ke Pulau Buru selama 11 tahun ini sedikit tajam. Tak berbeda dengan Sudarno yang secara khusus membantu kerja-kerja lapangan LPSK di kalangan korban, terutama di Pekalongan Jawa Tengah.

“Saya baru dilantik anggota BPD Kecamatan dan tak ada masalah dengan publik masyarakat”, terang Sudarno. “LPSK juga lembaga negara yang harus dihormati keberadaannya, karena dibentuk dan bekerja dibawah Undang-undang”, sambungnya.

Ironisnya, aparat dan intel militer juga mendatangi rumah Sudarno di Pekalongan, begitu ia kembali dan tiba di rumahnya dari Surabaya pada hari berikutnya.  [hum]