Negara Jangan Cuci Tangan atas Tragedi 1965 (1)

464 Viewed Redaksi 0 respond
taher

Oleh : Yoseph Tugio Taher | 10-Jan-2010, 11:12:24 WIB

KabarIndonesia – Dalam rangka Memperingati 61 tahun Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, 10 Desember 2009 yang lalu, Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) telah menyelenggarakan diskusi publik sehari di Jakarta, dengan  tema “Penggungkapan Kebenaran Peristiwa 1965 untuk Keadilan Bagi Korban”

Ruth Indiah Rahayu, yang bertindak selaku moderator, memberikan pandangannya dengan mengatakan bahwa “Peristiwa 1965 diawali dengan pembunuhan para perwira Angkatan Darat (AD) pada 1 Oktober 1965. Produk sejarah Orde Baru menyalahkan Partai Komunis Indonesia (PKI) atas peristiwa itu. Namun, saat ini banyak bukti sejarah dan kajiannya mengerucut pada keterlibatan AD pimpinan Mayor Jenderal Soeharto yang didukung Amerika, Inggris, CIA, dan sekutunya. Pembunuhan para perwira AD mengantarkan Soeharto berkuasa di puncak pemerintahan secara fasis. Pembunuhan yang ditimpakan kepada PKI itu pula menjadi dalih pembunuhan jutaan simpatisan dan anggota PKI. Lebih dari itu, peristiwa 1965 merupakan batas jaman dari arus maju kebangkitan nasional di bawah panji revolusi menuju kondisi negara bangsa yang terpuruk dalam berbagai dimensi dan level. Atas dasar itu, penuntasan peristiwa pembunuhan massal 1965 merupakan kunci kotak pandora dari berbagai persoalan yang sedang kita hadapi. Terbukanya kotak pandora itu menjadi refleksi yang dapat mengarah pada bola salju gerakan revolusioner rakyat untuk perubahan” 

Rapat di hari pertama dengan mengambil tempat di Aula Wisma Kinasih, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, dibuka secara resmi oleh Ketua  Panitia   Temu Nasional  saudara Heru Suprapto pada pukul 20.00 WIB tanggal 8 Desember 2009.  Sedang di hari kedua 9 Desember 2009, rangkaian acara Temu Nasional Korban 65 YPKP 65  dilanjutkan dengan  Diskusi Publik bertempat di  Auditorium Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia Depok, dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai pembukaan.

Pada Diskusi Publik Sesi Pertama, tampil sebagai nara sumber: Heru Atmodjo, mantan perwira AURI tahun 1965, yang menjadi  saksi mata dan telinga yang mengetahui detik-detik Tragedi Kemanusiaan 1965/1966, Samsul Hilal seorang anggota DPRD dari Sumatera Utara yang ketika pada tahun 1965  mengetahui perjuangan rakyat Indonesia dalam semangat anti imperialisme dan kolonialisme. Juga Ibu  Manismar, seorang aktivis perempuan, mantan anggota GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia) Sumatra Barat yang gigih memperjuangkan emansipasi kaum wanita  dan Anti Poligami. Beliau pernah ditahan pada masa PRRI/Permesta dan juga ketika tragedi 1965.

Diskusi publik juga  menghadirkan ibu Galuh Wandita dari ICTJ  yang mengupas peluang perjuangan  dalam konteks  masa transisi dari kekuasaan otoritarian Suharto ke demokrasi. Diskusi Publik ini dipandu oleh mbak Iyut, seorang aktivis perjuangan kaum perempuan dan kini aktif di PRP (Perhimpunan Rakyat Pekerja). Sesi pertama ini ditutup dengan paparan sejarawan Baskara T. Wardaya dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta  Sesi berikutnya mendengarkan paparan dari Komnas Perempuan dan dosen ilmu politik dari Universitas Indonesia Depok Bapak Iwan Gandono. Pak Siswoyo dari Pati, Jawa Tengah Ibu Nadiani S. dari  Bukittinggi Sumatra Barat, Ibu Veronica Sumini Martono dan Ibu Manismar.

Di hari ketiga 10 Desember 2009 pukul 10.00, rangkaian Temu Nasional Korban 65 yang diselenggarakan oleh YPKP  65 diisi dengan Aksi Solidaritas memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Setelah mengadakan Aksi di Bundaran Hotel Indonesia, kemudian massa aksi Korban 65 YPKP 65 menuju ke istana RI di jalan Medan Merdeka Utara  untuk bergabung dengan massa aksi yang dikoordinasikan oleh Aliansi NGO: Kontras, IKOHI, UPC, Petani Batang, Jawa Tengah dan Rakyat Miskin, Kaum Buruh, Mahasiswa dan Pemuda..

Diperkirakan 2000 massa aksi berkumpul dan menyuarakan tuntutan-tuntutannya, diantaranya lebih kurang 150 peserta Temu Nasional yang umumnya adalah mantan tahanan politik semasa rejim Suharto yang usianya di antara 60 tahun – 76 tahun dengan bersemangat  berjalan berdemonstrasi di bawah spanduk berukuran 3 X 1 meter bertuliskan “Negara Jangan Cuci Tangan atas Tragedi 65”,  diusung oleh massa aksi Korban 65  YPKP 65 di depan Istana Merdeka RI, untuk mengingatkan pemerintah bahwa selama ini Pemerintah cenderung kepada “cuci tangan” dan tidak ambil peduli dengan pembantaian massal 1965 dan derita para korban dan sanak keluarganya.

Tragedi Kemanusiaan 1965/1966 adalah nyata-nyata Kejahatan Kemanusiaan, karena Genosida (Pembunuhan massal) itu bersifat meluas, massal dan sistematis, pemusnahan secara sistematis terhadap kelompok orang, karenanya Pemerintah Indonesia tidak bisa begitu saja melupakan atau pun cuci tangan. Pengabaian atas tindak pelanggaran HAM dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan kemanusiaan

Bedjo Untung Ketua YPKP 65 dalam orasinya mengatakan: “Pemerintah /Negara RI harus bertanggung jawab atas pembunuhan massal 1965/1966. Jutaan manusia  telah menjadi korban sia-sia. Keluarga yang ditinggalkan harus menanggung stigmatisasi dan diskriminasi. Pengadilan HAM  ad hoc, menurut amanat UU No. 26/Tahun 2000,  harus segera digelar untuk mengadili para pelaku penjahat HAM. Pulihkan kembali hak-hak ekonomi, politik dan budaya para korban yang dirampas secara tidak sah. Hukum harus ditegakkan. Barang siapa yang bersalah harus dihukum. Tidak ada impunitas. “Kami orang-orang yang sudah tua renta ingin kedamaian; kami cinta damai tetapi lebih cinta keadilan dan kebenaran” demikian Bedjo Untung.

Untuk menghindari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang dimungkinkan sengaja akan menyusup dan mengacaukan jalannya aksi, dipasanglah tali pembatas diluar aksi demontrasi. Aksi ini dikawal oleh aparat polisi yang bekerja secara professional dan bersahabat sampai berakhirnya Aksi. Semuanya berjalan lancar.

Aksi berlangsung tertib, mengundang simpati para pengguna jalan. Pesan yang disampaikan cukup mengena sasaran, yaitu fokus pada Tragedi Kemanusiaan 1965/1966 yang oleh pemerintah sengaja dilupakan.  Aksi diliput oleh media elektronik/pers antara lain Indosiar, Metro TV dan TV One, Kompas dan Cameraman Lexy dari Off Stream (yang membuat film Shadow Play,  penggalian kuburan massal di Wonosobo, Jawa Tengah).

Demikian berita yang kuterima dari Bedjo Untung, Ketua YPKP 1965 di Jakarta, yang menceritakan sekitar “diskusi publik dan demonstrasi menyambut Hari Peringatan HAM Se dunia” pada 10 Desember 09 yang lalu dengan disertai gambar-gambar (foto) yang memperlihatkan bagaimana bapak/ibu yang telah lansia dan jompo dan tubuh yang rapuh disebabkan derita paksaan yang ditimpakan  oleh rezim Orba/Suharo atas mereka, berjalan dengan semangat membawa spanduk untuk menggugah hati dan pikiran pemerintah.

Melihat gambar-gambar yang dikirim kepadaku tersebut, hati ini merasa pilu dan trenyuh, dan tanpa disadari sesuatu menggenang di pelupuk mata. Kulihat betapa tubuh-tubuh tua renta dengan jiwa yang masih penuh semangat berbicara, berorasi dan demonstrasi menuntut keadilan kemanusiaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengakui HAM seperti yang tercakup dalam Tap MPR No.XVII/MPR/1998.

Kulihat dalam gambar wajah-wajah Bedjo Untung dan Kumpul Ginting dari Medan.yang mengapit Ir. Sasmaya, dalam kapasitasnya sebagai seorang insinyur yang menamatkan sekolahnya di ITB kemudian melanjutkan ke Australia. Berhasil membangun jalan lintas Kalimantan di jaman pemerintahan Presiden Sukarno. Namun kemudian ditahan oleh rejim Suharto selama puluhan tahun di Samarinda tanpa alasan yang jelas dan tanpa melalui proses hukum.

Bung Yoyo dari Banyuwangi, Bapak Haji Satar Baskara dari Gresik Jawa Timur, Supardi dari Pati, Bapak Rahman dari Bandung, Ibu Nadiani dari Bukittinggi, Ibu Veronica Sumini Martono dari Tangerang serta Ibu Manismar dari Sumatera Barat serta Victor da Costa dari Kontras. Bung Amir Suripno dari Wonogiri Bapak Datuk Putih dari Sumatera Barat, Bapak A. Muaz Korban 65 dari Pesisir Selatan Sumatra Barat. Bapak Slamet dari perwakilan YPKP 65 Lampung Bapak Sanuar dari Sumatera Barat, Bapak Samin dari Kepulaua Riau dan banyak lainnya lagi. Bapak Susiswo Ketua YPKP 65 Cabang Tegal dalam menyampaikan laporan kerjanya, menyatakan bahwa “Sangat sulit untuk mencari kader penerus di jajaran Korban 65, karena umumnya masih takut, dan trauma berat. Aparat militer masih menakut-nakuti dan tidak jarang sering memanggil mantan tapol mirip dengan interogasi. Lagi pula, keadaan ekonomi yang serba sulit menjadikan para mantan tapol lebih baik mencari makan untuk bertahan hidup. Pemerintah tidak pernah memikirkan kita. Kitalah yang harus berjuang”.

Pak Kris yang berjenggot panjang dari Sumatera Barat, meski jarak jauh harus ditempuh  untuk ke Jakarta,  3 hari 2 malam dengan menggunakan bus, merasa keinginannya terkabul untuk  meneriakkan kebenaran, “Kita ini salah apa, kita ini yang paling konsekwen membela UUD 1945 dan Pancasila, konsekwen mempertahankan NKRI, tidak berontak, kenapa harus ditahan, dibuang ke Nusakambangan, Pulau Buru tanpa melalui proses hukum? Di mana keadilan?”

Sedang  Ibu Nadiani, mantan seorang guru, korban tragedi kemanusiaan 1965  dari Bukittinggi, Sumatera Barat,  membacakan puisinya, “Kami putra putri  Sumatera Barat, yang berjuang demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta, yang menjadi Korban keganasan PRRI/PERMESTA, ibarat belum kering airmata kini datang malapetaka tragedi 1965. Kami diburu, dikejar, dibunuh, ditahan, disiksa. Inikah Pancasila? Di manakah peradaban?”

A Rahman sebagai anggota Dewan Pembina YPKP 65 dalam kesempatan bicaranya, menyatakan, “Saya sungguh merasa prihatin kalau sesama Korban 65 terjadi fragmentasi. Tidak mungkin perjuangan akan mencapai hasil maksimal apabila di antara kita terjadi saling perpecahan, saling gontok-gontokan. Ingat, perjuangan kita masih panjang. Karena itu YPKP 65 harus proaktif memfasilitasi adanya persatuan di antara Korban dan menggalang  front  persatuan rakyat Indonesia ”. 

Hal ini memang ada benarnya. Karena kendatipun Suharto dan Orba sudah tumbang, namun orang-orang yang berjiwa Orba dan pengikut fasis Suharto, yang selama 32 tahun mendapat didikannya, masih banyak duduk dalam Pemerintahan. Namun, sedikit berbeda dengan Suharto, yang menggunakan taktik “bedil dan bayonet, tangkap dan tahan dulu, alasan cari belakangan”, maka pihak elit politik dan pemerintahan yang masih berpikiran dan berkiblatkan Orba/Suharto, menggunakan cara-cara halus dan licik dan lemah lembut dengan ucapan-ucapan manis namun penuh racun yang mematikan. Untuk inilah, para Korban 65 dan semua organisasinya mesti waspada dan bersatu agar bisa mencapai hasil yang maksimal.

Kembali mataku menatap gambar foto wajah-wajah tua itu. Pikiranku menerawang, hatiku berkata dan bertanya: Semua bapak/ibu dalam gambar itu masih bisa melihat dan menikmati hari akhir diktator Suharto dan bisa menilai bagaimana dengan rezim sekarang yang nampaknya hampit tak berbeda. Namun, bagaimana dengan mereka yang bahkan tak sempat melihat dunia ini karena kekejaman dan kebiadaban fasis Suharto? Bagaimana dengan mereka yang dibantai tanpa proses hukum, ditahan bertahun-tahun hingga banyak yang meninggal karena sakit dan kurang makan bahkan diambil malam hari dari tempat tahanan hanya untuk dibunuh, seperti ayam-ayam yang sudah dikandangkan untuk disembelih?  Kenanganku jauh mengelana kemasa lalu, ke akhir tahun 1965, di tempat di mana aku lahir dan dibesarkan….. (bersambung)

http://www.kabarindonesia.com/beritaprint.php?id=20100110082623

 

Don't miss the stories follow YPKP 1965 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Letkol. Pnb. Heru Atmodjo [Foto: ist/doc.]

Pembantaian Massal Orde Baru Di Balik Strategi CIA

Barrack H. Obama Jr. with Susilo Bambang Yudhoyono. (REUTERS/Jim Young)

Obama, Presiden AS ke-6 yang Mengunjungi Indonesia

Related posts
Your comment?
Leave a Reply