Ketua LPSK: Penyelesaian Kasus HAM Seperti Jalan Tak Berujung

Dia pun mencontohkan kasus Tanjung Priok sudah pernah disidangkan.

Kemudian kasus penghilangan orang secara paksa yang oleh Komnas HAM telah dinyatakan sebagai kasus pelanggaran HAM berat dan DPR telah merekomendasikan kepada presiden untuk membentuk peradilan Adhoc.

Begitu pula komitmen presiden pada 2014 lalu yang menyatakan akan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat melalui pengadilan maupun komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

Meski begitu, Semendawai menambahkan, LPSK tetap memberikan pelayanan medis dan psikologis terhadap saksi dan korban kasus pelanggaran HAM berat sesuai dengan amanat Undang-undang.

Menurut dia, setidaknya melalui pemenuhan hak korban terkait layanan medis dan psikologis, maka hak korban atas reparasi sudah dapat dipenuhi oleh negara.

“Tinggal bagaimana access to justice-nya untuk dapat direalisasikan. Tapi sampai berapa lama (LPSK berikan layanan), ya kita tidak tahu karena proses hukumnya sendiri tidak ada kemajuan,” ucap Semendawai.