Mempertanyakan Ulang Komitmen HAM Rezim Jokowi-JK

304 Viewed Redaksi 0 respond
Pakar hukum bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan yang membahas permasalahan hukum Indonesia, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9). Presiden mengundang 22 ahli dan pengamat bidang hukum untuk berkonsultasi mengenai reformasi hukum serta penataan kelembagaan Polri, Kejaksaan, KPK, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). (ANTARA)
Pakar hukum bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan yang membahas permasalahan hukum Indonesia, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9). Presiden mengundang 22 ahli dan pengamat bidang hukum untuk berkonsultasi mengenai reformasi hukum serta penataan kelembagaan Polri, Kejaksaan, KPK, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). (ANTARA)
Selasa, 27 September 2016, 11:00:00 WIB
JAKARTA, GRESNEWS.COM – Jelang diselenggarakannya putaran ketiga Universal Periodic Review (UPR) di Dewan Hak Asasi Manusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sejumlah kelompok masyarat sipil antara lain CIVICUS, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, ICJR, Elsam, Yappika, dan AJI Indonesia mengirim laporan pelaksanaan Rekomendasi UPR tahun 2012 kepada Dewan Ham PBB pada Kamis (22/9) lalu. Saat itu, Indonesia mendapat 179 rekomendasi dari Forum UPR mengenai masalah HAM. Namun demikian, hanya 143 rekomendasi saja yang akhirnya diterima pemerintah Indonesia.

“Laporan ini disusun berdasarkan rekomendasi laporan UPR pada tahun 2012 khusus untuk isu kebebasan berekspresi dan berkumpul, terutama fokus pada rekomendasi (108.103, 108.113, 108.119) tentang kebebasan berekspresi, (108.116) tentang kebebasan berpendapat, (108.105) tentang ujaran kebencian (hate speech), (108.104) tentang revisi aturan nasional tentang kebebasan berserikat, serta (108.33) tentang akses jurnalis untuk meliput isu Papua dan Papua Barat,” demikian bunyi keterangan yang diterima gresnews.com, Senin (26/9).

Masyarakat sipil memang diberi kesempatan untuk turut memberikan laporan tinjauan pelaksanaan rekomendasi UPR sebelumnya sebagai bahan bagi Dewan HAM saat sesi sidang berikutnya berlangsung. Sesi sidang antara pemerintah Indonesia dan Dewan HAM sendiri dijadwalkan akan dilaksanakan pada sesi ke-31 di bulan Mei 2017.

Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Eddyono Widodo menyebutkan, komitmen penegakan HAM oleh rezim Jokowi-JK memang layak dipertanyakan kembali. Pasalnya, selain banyak rekomendasi UPR yang tak dilaksanakan, masih pula terdapat beragam pelanggaran HAM yang dilakukan.

ICJR mencatat, sepanjang 2015 sampai Agustus 2016 tercatat 72 kasus pelanggaran Hak Berkumpul dan Berekspresi di Indonesia. “Kelompok atau tema yang paling sering menjadi target pelaku pelanggaran adalah LGBTI, Marxisme dan PKI, serta Papua,” kata Supriyadi, di Jakarta, Senin (26/9).

Dalam konteks isu komunisme, Supriyadi menyebut, sepanjang 2015 hingga 2016 terdapat 17 pemutaran film dan 29 diskusi yang dibubarkan secara paksa lantaran mengangkat tema marxisme atau yang berkaitan dengan peristiwa 65. Sedang dalam konteks Papua, sejumlah kasus yang dijadikan bahan laporan ke Dewan HAM antara lain penangkapan 1700 aktivis pada (2/5) lalu yang berpartisipasi dalam demonstrasi damai di Papua, Papua Barat, Jawa Tengah, juga Sulawesi Selatan.

Selain itu, ada juga kasus yang menimpa dua wartawan asal Prancis Charles Dandois dan Marie Bourrat turut disertakan juga sebagai bukti gagalnya pemerintah melaksanakan rekomendasi UPR 2012. Kedua wartawan tersebut diringkus Polres Jayawijaya setelah keduanya bertemu Areki Wanimbo, kepala suku besar dari Lanny Jaya.Areki dituduh melanggar Pasal 106 dan 110 KUHP tentang makar dan konspirasi, sedang kedua wartawan asing tersebut dituduh melanggar UU Imigrasi karena melakukan peliputan tanpa izin dan kemudian dijatuhi hukuman 2,5 bulan penjara.

Pada Mei 2015, Presiden Jokowi telah menyatakan, akses jurnalis asing untuk melakukan liputan di Papua sudah dibuka. Namun faktanya jurnalis asing masih kesulitan mendapat akses tersebut, kata Supriyadi.

 

HARUS KOMPREHENSIF – Ketika ditanya soal komitmen pemerintahan Jokowi-JK dalam penegakan HAM, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berpendapat, komitmen negara dalam menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa di lalu harus dilihat secara komprehensif. “Harus dinilai kasus per kasus dan tidak mengambil kesimpulan tanpa mempertimbangkan muatan kasus tersebut,” katanya kepada gresnews.com, Senin (26/9).

Arsul mengakui, saat ini komitmen negara untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM di masa lalu secara garis besar baru sebatas pada dikeluarkannya kebijakan dan perintah dari Presiden. “Namun tidak cukup terimplementasikan dengan baik dalam level pelaksanaan,” ujarnya.

Menurutnya, dengan mengacu pada sejumlah rekomendasi internasional maka pejabat-pejabat negara di level teknis harus menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memilah kasus-kasus HAM yang perlu didahukukan penyelesaiannya, dengan menggunakan parameter tertentu.

“Parameter itu misalnya, pertama alat buktinya masih memungkinkan untuk ditemukan, kedua tidak menimbulkan potensi konflik horisontal di masyarakat,” kata Arsul.

Sedang saat ditanya lebih jauh mengenai pencapaian pemerintah dalam melaksanakan rekomendasi UPR 2012, dimana menurut catatan sejumlah kelompok masyarakat sipil menyebut bahwa hal tersebut 80% gagal dilaksanakan, Arsul menilai, dalam konteks seperti itu mutlak ditinjau dari dua perspektif. Tidak semata ditinjau dari perspektif HAM saja.

“Hal-hal terkait dengan pelarangan atas kegiatan-kegiatan tertentu menurut saya juga harus dilihat secara berimbang dalam dua perspektif. Bukan hanya perspektif tunggal saja, yakni kebebasan berekspresi sebagai salah satu bentuk HAM,” kata Arsul.

Arsul menambahkan, perspektif lain yang juga harus digunakan yakni keperluan melindungi nilai-nilai dan moralitas yang diyakini dan dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut juga dinyatakan Arsul perlu ditempatkan sebagai kewajiban asasi manusia bagi pihak-pihak yang ingin hendak berekspresi.

“Rezim HAM kita dipasangkan dengan kewajiban asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Dalam konteks hak dan kewajiban asasi di atas, setiap pihak yang berhadap-hadapan dalam melihat nilai dan moralitas tidak bisa ngotot dalam perspektifnya masing-masing,” tambahnya.

Arsul juga menyadari, perbuatan melarang kegiatan-kegiatan tertentu apalagi yang sampai disertai kekerasan merupakan perbuatan yang tidak bisa dibenarkan. “Namun kegiatan-kegiatan tertentu yang menabrak nilai-nilai dan moralitas kelompok mayoritas juga tidak seyogianya dipaksakan dibuat secara terbuka atas nama kebebasan HAM,” pungkasnya.

JANJI JOKOWI – Sementara itu, dalam pertemuan dengan para pakar dan praktisi hukum di Istana Merdeka, Kamis (22/9) lalu, Presiden Joko Widodo mengakui penegakan hukum di Indonesia dinilai masih belum memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum. Untuk itu, Presiden bertekad untuk terus menyelesaikan dan mereformasi penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia.

Jokowi juga menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan kasus-kasus masa lalu yang belum terselesaikan seperti misalnya kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap pejuang HAM Munir Said Thalib dan juga kasus kejahatan narkoba. “Ini juga memerlukan sebuah tindakan dan penegakan hukum yang tegas,” terang Jokowi, seperti dikutip setkab.go.id.

Dalam kesempatan itu Jokowi meminta masukan dari para pakar dan praktisi hukum mengenai penyelesaian kasus-kasus tersebut dan juga penataan kembali aturan-aturan hukum yang dinilai tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, Presiden juga meminta saran mengenai penataan lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia.

“Kami mohon rekomendasi untuk misalnya penataan lembaga kita baik di Polri, kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, mungkin juga di kejaksaan, dan juga di KPK sehingga penyelesaian-penyelesaian di bidang hukum kita ini betul-betul bisa menyeluruh, komprehensif, dan betul-betul bisa menyelesaikan masalah-masalah di negara kita,” kata Presiden. (Gresnews.com/Zulkifli Songyanan)

Redaktur : Muhammad Agung Riyadi
http://www.gresnews.com/berita/hukum/110279-menanya-ulang-komitmen-ham-rejim-jokowi-jk/0/
Don't miss the stories follow YPKP 1965 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Ilustrasi--MI/Rudi PA

Merawat Peti Ingatan

Ilustrasi kasus HAM SINDOphoto

Agar Tak Jadi Beban Pemerintah Didesak Selesaikan Kasus HAM

Related posts
Your comment?
Leave a Reply