[Statement] Bentuk Komisi Penyelesaian Pelanggaran HAM Tragedi 1965/66

802 Viewed Redaksi 0 respond
FORUM 65: Suasana perdebatan forum di sebuah sessi diskusi yang melibatkan lintas organisasi korban dan penyintas Tragedi 1965 [Foto: Humas YPKP - doc]
FORUM 65: Suasana perdebatan forum di sebuah sessi diskusi yang melibatkan lintas organisasi korban dan penyintas Tragedi 1965 [Foto: Humas YPKP - doc]

Pernyataan Sikap YPKP 65

No. 31/YPKP65/X/2016

 

BENTUK KOMISI  PENYELESAIAN

PELANGGARAN HAM TRAGEDI 1965/66

Sehubungan dengan pernyataan Menko Polhukam Jendral (Purn) Wiranto pada 01 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Pemerintah akan menyelesaikan pelanggaran HAM tragedi 1965/66 melalui mekanisme non-yudisial/rekonsiliasi, tidak salah-menyalahkan, saling musyawarah dan mufakat agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan dan berpotensi membelah bangsa. Lebih lanjut Menko Polhukam akan membentuk apa yang disebut Dewan Rekonsiliasi. (KOMPAS 03/10/2016).

Tanpa mengurangi rasa hormat dan kesungguhan Menko Polhukam dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM tragedy 1965/66 namun ada beberapa pernyataan yang kontradiktif dan berpotensi memutar balikkan  fakta dan melakukan pembohongan publik.

Dalam keterangannya kepada awak media, Menko Polhukam mengatakan bahwa tindakan operasi militer, melakukan pengejaran dan penghancuran orang-orang yang dituduh PKI dan pengikut Sukarno Presiden pertama  RI  adalah dibenarkan karena sebagai tindakan penyelamatan. Negara secara nyata dalam keadaan bahaya “the principles clear and present danger”. Lebih lanjut Menko Polhukam menambahkan tindakan penyelamatan itu – karena ada tindakan makar –  berlaku adigium “abnormaal recht voor abnormaale tijden”,  yaitu tindakan darurat untuk kondisi darurat (abnormal) yang dapat dibenarkan secara hukum.

Bukankah hal ini merupakan pernyataan yang kontradiktif? Di satu sisi dalam rangka kerukunan nasional tidak ingin ada salah-menyalahkan namun diawali dengan pernyataan menyalahkan pihak lain. Hal ini secara kasat mata juga ingin melakukan pembohongan publik. Siapa yang sesungguhnya melakukan makar/kudeta merangkak atas Presiden RI Ir. Sukarno?

Berbagai kalangan para peneliti, akademisi, ahli sejarah, pakar hukum dalam dan luar negeri serta kesaksian para Korban diperkuat dengan hasil penyelidikan Tim Penyelidik pro justisia Komnas HAM Juli 2012 yang diserahkan kepada Jaksa Agung ditambah lagi dengan Rekomendasi Keputusan International People’s Tribunal Den Haag 20 Juli 2016 menyatakan bahwa ada rantai komando secara sistematis yang dilakukan oleh militer sehingga terjadinya 9 Kejahatan Kemanusiaan dan Genocida pada Tragedi 1965. Yang paling aktual adalah pernyataan  pakar/pengamat politik dan keamanan Kusnanto Anggoro, tidak ada bukti valid yang mendukung  keterlibatan  PKI sebagai dalang pembunuhan 7 Jenderal Angkatan Darat.(Tribun Medan.com 30/09/2016).

Merujuk pada hal-hal yang teruraikan tersebut di atas, maka dengan ini YPKP 65 merekomendasikan:

  1. Presiden segera menerbitkan Keppres Rehabilitasi Umum dan Rekonsiliasi Nasional sebagai landasan hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Tragedi 1965/66 karena UU-KKR No 27/2004 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No.006/PUU-IV/2006);
  1. Perlu dibentuk Komisi Penyelesaian Pelanggaran HAM Tragedi 1965/66 (selanjutnya disebut Komisi) – atau apa pun namanya –  dibawah kendali Presiden Ir. Joko Widodo untuk menyelesaikan Pelanggaran HAM Tragedi 1965/66 dengan tugas utama  merehabilitasi Korban dan memberikan Hak-Hak Korban seperti yang tercantum dalam UU No. 39/1999;
  1. Komisi  terdiri dari orang-orang yang berwawasan dan miliki integritas tinggi untuk penegakan dan penyelesaian pelanggaran HAM 65;
  1. Komisi melakukan pendataan/pencatatan Korban 65 di seluruh Indonesia  bekerjasama dengan Organisasi Korban.
  1. Komisi mendorong dan berkoordinasi dengan Komnas HAM serta Jaksa Agung dalam upaya pengungkapan kebenaran Tragedi 1965/66.
  1. Segera umumkan Hasil Rekomendasi Simposium Nasional  Membedah Tragedi 1965 pendekatan Kesejarahan untuk Penyelesaian Korban Pelanggaran HAM Tragedi 1965 yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta 18-19 April 2016.
  1. Komnas HAM agar berperan lebih optimal dalam penegakan HAM, melakukan penyelidikan baru karena diketemukan NOVUM, penemuan Kuburan Massal, perlunya exhumasi dan assesment Korban Pelanggaran HAM 65.
  1. Pengungkapan kebenaran sebagai landasan Rekonsiliasi Nasional/proses melalui jalur non yudisial tidak menegasikan proses yudisial agar tidak ada keberulangan tindak kejahatan kemanusiaan yang sama di kemudian hari juga sebagai upaya membuat jera bagi perpetrators (pelaku/penjahat HAM).

Demikian Pernyataan Sikap ini disampaikan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Jakarta 12 Oktober 2016

 

 

Bedjo Untung

Ketua YPKP 65

YAYASAN PENELITIAN KORBAN PEMBUNUHAN 1965/1966  (YPKP 65)

 Indonesian Institute for The Study of 1965/1966 Massacre

 SK Menkumham No.C-125.HT.01.02.TH 2007 Tanggal 19 Januari 2007

 Tambahan Berita  Negara RI Nomor 45  tanggal 5 Juni 2007 , PENGURUS PUSAT

 Jalan M.H.Thamrin Gang Mulia no. 21 Kp. Warung Mangga,RT 01 RW 02

 Panunggangan , Kecamatan Pinang, Kab/Kota Tangerang 15143 

 Banten,INDONESIA  Phone : (+62  -21) 53121770, Fax 021-53121770 | 0878 88 77 44 65

E-mail ypkp_1965@yahoo.com; beejew01@yahoo.co.uk

website: www.ypkp1965.org

Don't miss the stories follow YPKP 1965 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Presiden Jokowi. Foto: Dok/Metrotvnews.com

Presiden: Indonesia Negara Hukum, bukan Negara Undang-undang

FORUM 65: Suasana Diskusi Forum 65 yang digelar di Ruang PK Ojong (21/9) Lantai 1 Gedung LBH-YLBHI Jakarta [Foto: Humas YPKP'65]

Pernyataan Sikap Forum 65 | No. 01/Org65/X/2016

Related posts
Your comment?
Leave a Reply