Hubungan yang kompleks

555 Viewed Redaksi 0 respond
AJAR 2017
AJAR 2017
Oleh Grace Leksana – 01 Des 2019

Ketika orang Indonesia bergerak semakin jauh dari tahun 1965, para sarjana dan aktivis mulai meningkatkan kesadaran tentang risiko ‘melupakan bersama’: situasi yang disebabkan oleh negara di mana kekerasan 1965-66 terhadap Kiri dan kaum komunis akan dilupakan secara luas.

Sedangkan dalam historiografi nasional masih ada sedikit ruang untuk mengartikulasikan masa lalu ini, saya berpendapat bahwa di daerah pedesaan di mana sebagian besar kekerasan terjadi, ingatan akan kekerasan masih sangat hidup hingga hari ini.

Ingatan-ingatan ini bertahan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan, meskipun ada represi struktural negara untuk menghilangkannya. Ingatan tentang kekerasan mungkin tidak selalu tampak dalam lingkungan formal, tetapi mereka sangat hadir di kalangan informal, di dalam keluarga, di tempat-tempat tertentu, dan juga melalui keheningan. Dalam komunitas di mana penduduk desa harus melanjutkan kehidupan sehari-hari setelah kekerasan, keheningan menjadi alat untuk bertahan hidup sebagai individu dan sebagai anggota komunitas.

Namun, keheningan mereka tidak sama dengan ketidakhadiran, atau ekspresi negatif dari trauma. Sebaliknya, ini adalah alat navigasi untuk membantu mereka bertahan dalam situasi pasca kekerasan, di mana yang disebut pelaku dan korban hidup berdampingan, berdampingan.

Salah satu tempat semacam itu adalah Donomulyo, Jawa Timur, tempat para petani berjuang untuk mendapatkan hak di tengah ‘struktural’ lain dari para tersangka komunis. Bagi mereka, diam itu strategis.

 

Desa PKI

Kabupaten Donomulyo di Malang Selatan terkenal dengan tempat-tempat wisata, seperti pantai Ngliyep. Daerah ini juga dikenal sebagai bekas desa PKI (Partai Komunis Indonesia). Label ini tidak hanya mencerminkan aktivitas kiri yang intens pada 1960-an (dalam pemilu 1955, PKI di Donomulyo meraih 12.981 suara, hasil terbaik bagi PKI di Kabupaten Malang), tetapi juga kekerasan ekstrem di sana selama 1965-66 dan pada Operasi Trisula 1968.

Selama operasi militer anti-komunis ini, penduduk desa ditahan dan dibunuh, keluarga menjadi terpisah dan harta benda mereka, termasuk tanah mereka, disita. Yang lain dikirim ke program wajib lapor dan indoktrinasi di kantor militer setempat selama bertahun-tahun – sebuah program yang dikenal oleh penduduk desa sebagai ‘santiaji’.

Kepala desa yang berafiliasi dengan PKI di Donomulyo menghilang. Dia dianggap telah dibunuh setelah ditahan oleh militer. Satu dusun yang saya bahas dalam penelitian ini juga terkenal sebagai dusun janda, karena hampir semua lelaki menghilang selama 1965-66 dan 1968.

Setelah peristiwa-peristiwa itu, kehidupan desa di Donomulyo (dan di banyak tempat lain di Indonesia) praktis dikontrol oleh militer untuk mendukung rezim Orde Baru yang otoriter. Otoritas desa membentuk aliansi patronase baru dengan militer untuk mengendalikan sebagian besar sektor pertanian di kabupaten tersebut, sehingga meminggirkan petani Donomulyo.

Bagi penduduk desa di Donomulyo, ingatan akan kekerasan termasuk akibat dari transformasi besar pedesaan selama Orde Baru, termasuk peningkatan pengawasan militer, berkurangnya aktivitas budaya dan politik massa, dan memperburuk ketidaksetaraan.

Diam sebagai strategi bertahan hidup

Saya memulai penelitian lapangan saya di Donomulyo pada tahun 2016 dengan bantuan informan kunci saya, Suparman (nama samaran), yang juga tuan tanah saya selama saya tinggal di sana. Suparman lahir pada tahun 1945, dan menempuh pendidikan tinggi di Yogyakarta untuk menjadi katekis Katolik.

Latar belakang ini, bersama dengan fakta bahwa ia adalah salah satu keturunan perintis desa, menjadikannya seorang pemimpin lokal yang terkenal di daerah itu. Ayahnya adalah salah satu pendiri komunitas Katolik di Donomulyo. Suparman sendiri telah mengajar di sekolah Katolik Donomulyo sejak tahun 1970.

Dia telah aktif terlibat dalam Perkumpulan Muda-mudi Katolik Republik Indonesia / PMKRI sejak 1960-an, dan telah mengintensifkan kegiatan ini selama pendidikan perguruan tinggi di kota-kota Malang dan Yogyakarta.

Monumen Trisula di kabupaten Donomulyo menggambarkan kerjasama antara tentara dan warga sipil / Grace Leksana

Monumen Trisula di kabupaten Donomulyo menggambarkan kerjasama antara tentara dan warga sipil / Grace Leksana

Ketika Gerakan 30 September terjadi, Suparman berada di kota Malang. Dia mengatakan kepada saya bahwa sekolah-sekolah ditutup dan ujian ditunda, jadi dia menghabiskan hari-hari itu berpartisipasi dalam kegiatan politik, karena Malang dipenuhi dengan demonstrasi anti-komunis. Pada saat itu, Suparman adalah sekretaris cabang Partai Katolik di Donomulyo. Dia mengakui bahwa namanya digunakan hanya untuk formalitas, tetapi dia belajar banyak hal tentang politik dari organisasi ini.

Sebagai seorang pejabat dari Partai Katolik dan seorang aktivis PMKRI, Suparman bergabung dengan demonstrasi di Malang untuk menuntut pembubaran PKI, berjalan dari Tugu Malang (monumen kota) ke jalan utama di mana kantor keuskupan Malang berada. Uskup Malang kemudian memberkati para demonstran Katolik ini, dan dengan berkat ini, Suparman menjelaskan, mereka tidak merasa takut bergabung dengan demonstrasi di daerah lain di Jawa Timur dan menghancurkan kantor PKI dan organisasi kiri lainnya.

Gambarannya tentang demonstrasi anti-komunis di Malang mencerminkan demonstrasi nasional yang terjadi pada awal hingga pertengahan Oktober 1965. Demonstrasi ini biasanya diselenggarakan oleh Komando Aksi Pengganyangan Gerakan Tiga Puluh September / KAP-Gestapu (Front Aksi Menghancurkan) Gerakan 30 September), sebuah koalisi organisasi massa yang didukung militer.

Pada tahun 1968, bersama dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, atau KAMI (Front Aksi Mahasiswa Indonesia), Suparman adalah anggota tim yang menyaring tahanan politik sebagai bagian dari operasi Trisula di Donomulyo. Tugas utama tim adalah memilih tahanan yang komunis. Mereka yang dianggap komunis dibawa pergi dengan truk dan tidak pernah kembali ke Donomulyo.

 

‘Seorang korban sejarah’

Melalui Suparman, saya dikenalkan dengan Marwono (juga nama samaran), seorang petani di Donomulyo. Suparman menghadirkan Marwono sebagai salah satu mantan santiaji, sebagai ‘saudara kita yang menjadi korban sejarah’. Marwono, lahir pada tahun 1936 atau 1937, telah dikirim untuk santiaji pada tahun 1968, setelah dituduh sebagai anggota BTI, Front Petani Indonesia yang berafiliasi dengan PKI.

Karena tuduhan ini, pemerintah desa juga menyita tanah keluarganya.

Selama kunjungan pertama saya, Marwono berbicara secara terbuka tentang properti yang kehilangan keluarganya dan tentang program santiaji, dan dia berulang kali menekankan bahwa dia tidak memiliki pengetahuan tentang kegiatan BTI di desa. Namun saya merasa dia tahu lebih banyak.

Jadi, setelah beberapa pertemuan, saya mulai mengungkapkan ketidaksepakatan saya dengan narasi nasional yang menyalahkan PKI.

Pada saat itu, Marwono mulai menyadari bahwa kita berada di ‘sisi yang sama’ dalam sejarah. Dalam percakapan kami berikutnya, ia mengatakan kepada saya bahwa meskipun ia bukan anggota BTI, ia tahu tentang kursus perekrutan mereka yang berlangsung di Donomulyo dan, pada saat itu, ia juga telah membaca buku-buku tentang reformasi agraria yang ia pinjam dari teman BTI-nya. .

Marwono juga terlibat dalam pengukuran tanah di dusunnya, sebagai bagian dari program distribusi tanah sebelum kekerasan 1965. Dia menyatakan kekagumannya pada kepala desa PKI dan membandingkannya dengan kepala desa militer yang ditugaskan di Donomulyo pada tahun 1968. Ternyata Marwono tahu lebih banyak daripada yang dia akui dalam pertemuan pertama kami. Dia tampaknya memelihara citranya sebagai ‘korban sejarah’,

Pada kunjungan saya berikutnya, ketika kami membicarakan hal-hal sepele, Marwono tiba-tiba bertanya, “Apakah Anda menceritakan kisah saya kepada Suparman?” Saya cukup terkejut, karena kami bahkan tidak berbicara tentang Suparman saat itu. Saya hanya menjawab, ‘Tidak semuanya’. Setelah beberapa menit hening, saya bertanya kepadanya mengapa dia mengajukan pertanyaan seperti itu, tetapi dia tidak menjawab dan hanya tersenyum. Saya melanjutkan dengan mengatakan, ‘Saya mengerti siapa Suparman dan posisinya pada 1965’. Marwono berkata, ‘Nah, itu dia (Ah, itu saja)’ dan tertawa.

Lebih dari cukup bagiku untuk memahami hubungan rumit antara Marwono dan Suparman ini, dan masa lalu mereka yang sangat berbeda. Suparman, seorang penganut Katolik dan aktivis yang taat pada 1960-an, pastilah anti-komunis.

Sementara itu, Marwono, seorang abangan (Muslim nominal) yang menjadi Katolik setelah 1968, mendukung gerakan BTI dan PKI. Pendeknya,

Saat ini, Suparman adalah pemimpin budaya dan agama yang sangat dihormati, sementara Marwono adalah petani biasa tanpa status seperti itu. Bagi Suparman (dan mungkin penduduk desa lainnya), Marwono hanyalah korban sejarah.

Tetapi korban ini, tampaknya, tahu lebih banyak dan bahkan mendukung ide-ide progresif kaum Kiri. Memperbesar ke kehidupan desa, seperti yang diilustrasikan dalam kasus kedua pria ini, keheningan menjadi strategi aktif untuk bertahan hidup. Keheningan dalam kasus ini, bukanlah hasil dari represi struktural langsung oleh negara, tetapi negosiasi aktif antara masa lalu dan sekarang, antara individu dan komunal.

 

Memori yang berkelanjutan dari kekerasan

Ada media lain untuk mempertahankan ingatan kekerasan di masyarakat pedesaan. Misalnya, tempat fisik atau situs ingatan, yang meliputi kuburan massal, pusat penahanan dan, di Donomulyo, aula komunitas yang dibangun dengan kontribusi santiajis . Ini adalah ruang yang mengandung narasi kekerasan. Narasi ini juga berjalan antar generasi dalam keluarga (seringkali melalui berbagai bentuk keheningan) atau selama perayaan komunal, di mana generasi yang lebih tua bertemu dengan yang lebih muda.

Di sekolah-sekolah lokal, guru sejarah mengungkapkan tantangan mengajar sekitar tahun 1965. Siswa menunjukkan tingkat keingintahuan yang tinggi (juga dipengaruhi oleh peningkatan akses internet), menanyakan versi sejarah mana yang benar. Dalam beberapa kasus, siswa juga membawa pengalaman keluarga mereka ke kelas, pengalaman yang tidak pernah dicatat dalam buku pelajaran sejarah, seperti pengalaman kakek-nenek mereka yang kehilangan nyawa atau harta benda, atau kisah-kisah pembunuhan massal yang mereka dengar dari penduduk desa lanjut usia.

Pengalaman Donomulyo menunjukkan bahwa pembangunan keberbedaan oleh negara tidak harus beresonansi dengan cara yang sama di tingkat lokal. Kita dapat melihat perbedaan ini ketika kita melihat penduduk desa ini sebagai agen dari ingatan kolektif dan sejarah mereka sendiri, bukan hanya sebagai korban penindasan negara. Maka, dalam perspektif ini, keheningan adalah respons aktif terhadap penciptaan kebangsaan yang telah lama mengecualikan sekelompok orang tertentu.

Grace Leksana (leksana@kitlv.nl) adalah kandidat PhD di Institut Studi Asia Tenggara dan Karibia Kerajaan Belanda (KITLV Leiden) dan Institut Studi Wilayah (LIAS) Leiden.

Di dalam Indonesia 138: Oktober-Des 2019

 Inside Indonesia

Don't miss the stories follow YPKP 1965 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Proses pengambilan gambar yang dilakukan pada Sabtu (23/11) oleh 6 mahasiswa jurnalistik dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Gading Serpong di kantor YPKP 65 [Foto: BU)

Angkatan Muda dan Proses Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965

Peserta Napak Tilas Reformasi 1998 mengenakan pin bergambar korban-korban peristiwa Reformasi 1998 dalam acara yang digelar di Taman Makam Purwoloyo, Solo, Jawa Tengah, Rabu (27/11). MAULANA SURYA/ANTARA

Nuansa politis menjadi hambatan terbesar Presiden Jokowi dalam menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu

Related posts
Your comment?
Leave a Reply