Jejak “rekonsiliasi” Palu, debat Madiun hingga korupsi Walikota

585 Viewed Redaksi 0 respond
illustrasi: Operasi KPK di Madiun (sk.id)
illustrasi: Operasi KPK di Madiun (sk.id)

 

Laporan: Marsiswo Dirgantoro*

 

Era reformasi yang bergulir sejak 1998 sampai saat ini, menginspirasi banyak pejuang HAM di seluruh Nusantara untuk kembali mengangkat permasalahan pelanggaran HAM masa lalu. Dengan harapan bahwa permasalahan tersebut bisa segera diselesaikan di era yang lebih demokratis. Karena penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, khususnya Tragedi 65; menjadi harapan seluruh korban yang sudah menanti penuntasannya selama lebih dari setengah abad lamanya.

Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mempercepat terselesaikannya hutang negara terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ini. Kasus kejahatan HAM 65 memang jadi beban sejarah, namun upaya penyelesaiannya seolah masih tertutup kabut tebal dan entah sampai kapan negara benar-benar menyelesaikannya.

Rintisan yang telah menghasilkan UU-KKR pun dibatalkan MA; namun juga tak segera muncul penggantinya. Putusan International People’s Tribunal 65 Den Haag, yang secara prosedur dan mekanisme hukum telah membuktikan adanya genosida kejahatan HAM 65; juga diabaikan pemerintah. Begitu pula rintisan yang diinisiasi negara dalam simposium nasional “Membedah Tragedi ’65 dengan Pendekatan Kesejarahan” 18-19 April 2016, direspons dengan kegaduhan kelompok mantan jenderal berikut elemen intoleran reaksionernya.

Serangkaian langkah maju dan capaian-capaian penting yang dihasilkan, selalu dipaksa berkonfrontasi dengan serangan bertubi-tubi dari kelompok-kelompok yang tidak ingin kejahatan kemanusiaan masa lalunya diungkap. Bahkan untuk reaksi resistensi demikian, mereka meniupkan kencang-kencang issue kebangkitan PKI dimana-mana.

Frasa adanya kekuatan politik tertentu yang tidak siap bicara kebenaran (Sidarto, 2016) bersinergi dengan kelompok intoleran yang dengan gigih, namun tak rasional, menghadang upaya pemerintah lalu membuat kegaduhan (baca: kepanikan) yang tidak berkesudahan hingga kini. Dan sinyalemen bahwa pemerintah mendapat tekanan-tekanan politis dari kelompok ini berkorelasi dengan ketidak-jelasan kelanjutan capaian-capaian penting perjuangan penegakan hukum dan HAM di tataran internasional dan domestik yang telah diraih sebelumnya.

 

Dari Perwali Palu ke Debat Madiun

Pada tahun 2013 yang lalu Walikota Palu Sulawesi Tengah, Rusdi Matsura membuat gebrakan dengan mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwali) No. 25 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Daerah. Isi RANHAM itu eksplisit menyebutkan permintaan maaf pemerintah kepada para korban Tragedi 65. Kebijakan rekonsiliasi ini juga memfasilitasi para korban 65 dan keluarganya guna memperoleh akses pelayanan kesehatan, perumahan bahkan bea siswa pendidikan bagi anak/cucu korban 65 secara cuma-cuma.

Kebijakan populis dari perspektif HAM yang pernah diwacanakan jadi model “rekonsiliasi” menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat 1965 di Indonesia ini memang inspiratif. Ada pernyataan permintaan maaf dari pemerintah yang secara kultural melatarinya. Dan secara politik, walikota Rusdi Matsura memanifestasikan keberpihakannya melalui Perwali. Meski tak secara komprehensif kebijakan ini memenuhi aspek HAM dan dikritisi elemen Spk-HAM yang mengadvokasi para korban 65 di sana.

Marsiswp Dirgantoro, Relawan YPKP 65 Madiun

Marsiswp Dirgantoro, Relawan YPKP 65 Madiun

Lepas dari plus-minusnya sebuah kebijakan politik, para relawan YPKP 65 (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/66) Madiun, Jawa Timur; membangun inisiatif lokal serupa pada September 2015. Pertama, dengan mengajukan permohonan audiensi kepada Walikota Bambang Irianto saat itu. Kedua, mengusulkan digelar public-hearing di DPRD setempat. Karena tak mendapat tanggapan Walikota, pada 19 September 2016 YPKP 65 Madiun kembali melayangkan permohonan kedua.

Pihak Kesbangpol mengundang dengar pendapat di kantornya, diterima Bambang Subanto SH selaku Kepala Kesbangpol Kota Madiun. Terjadi perdebatan panjang pada (29/9) dengar pendapat itu dan berlanjut pada perdebatan kedua (25/10) kalinya. Intinya, termasuk perdebatan seputar munculnya Perwali Palu semasa Rusdi Matsura menjabat. Dan masih dalam konteks penegakan hukum dan HAM di daerah, peluang-peluang yang dimungkinkan dapat diimplementasikan di Madiun. Dari sisi relawan perjuangan HAM di Madiun, semua desakan ini kandas oleh argumentasi normatif belaka.

Berikut dalam surat yang ditandatangani Bambang Subanto SH, Kepala Kesbangpol Kota Madiun, disebutkan antara lain:

  1. Bahwa Bp. Walikota Madiun tidak bisa memenuhi permohonan YPKP 65 cabang kota Madiun untuk ber-audiensi dengan alasan kesibukan walikota pada saat ini;
  2. Bahwa Kesbangpol Kota Madiun dengan wewenang yang telah diberikan, setiap saat membuka komunikasi dengan YPKP 65 cabang Madiun apabila diperlukan;
  3. Bahwa Kesbangpol Kota Madiun sesuai dengan tugas dan fungsi berupaya mendorong berjalannya rekonsiliasi sosial dan politik secara alamiah agar setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi sesuai dengan Hak-hak dasar, Kebebasan Dasar, Kewajiban Dasar serta pembatasan dan larangan terkait HAM seluruh warga Madiun;
  4. Pemerintah Kota Madiun melalui program di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi serta program lainnya selama ini telah memberikan jaminan hak-hak sipil penduduk Kota Madiun guna memberikan rasa nyaman dan meningkatkan kesejahteraan warganya tanpa pembedaan.

 

Sikap Normatif dan Fakta Korupsi Pejabat 

Menyikapi sikap pejabat pemerintah Kota Madiun yang terkesan normatif tersebut maka YPKP 65 Madiun akan terus berupaya mendorong proses mewujudkan gagasan-gagasan RANHAM (Rencana Aksi Nasional HAM) di daerahnya. Ada ironi besar yang menyertai paska Pemkot Madiun menolak permohonan audiensi para korban Tragedi 65 untuk audiensi. Saat mana sang Walikota, Bambang Irianto, keburu ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan langsung ditetapkan sebagai tersangka.

Banyak pihak menyesali realitas makin maraknya korupsi dewasa ini. Tak terkecuali bagi korban, penyintas dan keluarga korban Tragedi 65 yang terkena politik stigma PKI. Dan anehnya, stigma demikian itu, tetap lekat sepanjang waktu. Apa yang didalihkan sebagai “sibuknya” sang Walikota yang merupakan pejabat pemerintah dan kepanjangan tangan Negara dalam memenuhi kewajiban melayani kepentingan rakyatnya?

Rupanya, selain fakta korupsi merajalela dari pusat hingga daerah, masa 51 tahun paska Tragedi 1965; belum cukup waktu untuk memulai menyelesaikannya dengan tindakan nyata, bahkan untuk sekedar berbaik membahasnya pun …

Marsiswo Dirgantoro, Relawan pada Divisi Advokasi YPKP’65; tinggal di Madiun. 

Editor: Aris Panji

 

 

 

Don't miss the stories follow YPKP 1965 and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
jakpos_kamisan447

Diskusi Publik “Penyelesaian Hukum dan Kasus Pelanggaran HAM”

Illustrasi: Salah satu ceramah hoax Alfian Tanjung, diantaranya mengatakan bahwa: "Ada Rapat PKI di Istana Negara, Alfian Tanjung: Saya Sampaikan Karena Saya Tahu". Fitnahnya kini mulai jadi bumerang [Foto: Detik.Com]

Difitnah Rapat PKI di Istana, Nezar Patria Somasi Alfian Tanjung

Related posts
Your comment?
Leave a Reply